Timur Pos

Kejati Jatim Geledah 8 Lokasi, Ungkap Dugaan Korupsi BSPS Rp109 Miliar di Sumenep

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menggeledah delapan lokasi yang tersebar di Kabupaten Sumenep dan Kota Surabaya, Selasa (8/7/2025), dalam rangka mengungkap dugaan tindak pidana korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2024.

Penggeledahan dilakukan setelah tim penyelidik Kejati Jatim menemukan bukti permulaan yang cukup adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp109,8 miliar tersebut.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya telah memeriksa sekitar 250 orang saksi yang terdiri dari kepala desa, tenaga fasilitator lapangan, penerima bantuan, serta pejabat pembuat komitmen (PPK). Selain itu, berbagai dokumen penting turut dikumpulkan untuk menguatkan penyelidikan.

“Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami menyimpulkan telah ditemukan bukti permulaan bahwa terjadi tindak pidana korupsi,” ujar Saiful dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jatim.

Lokasi-lokasi yang digeledah antara lain Kantor Kejati Jatim, Kejaksaan Negeri Sumenep, Islamic Center Sumenep, dan beberapa rumah penerima bantuan. Dalam proses penyelidikan, tim menemukan adanya indikasi pemotongan dana yang seharusnya diterima utuh oleh masyarakat penerima manfaat. Dana yang dipotong tersebut diduga digunakan untuk kepentingan di luar program dan biaya administrasi yang tidak sah.

Saiful juga mengungkapkan adanya upaya menghalangi jalannya penyelidikan oleh pihak-pihak tertentu yang memengaruhi para saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya. Atas dugaan tersebut, Kejati Jatim mengingatkan agar tidak ada yang mencoba merintangi proses hukum.

“Kami memperingatkan, jika ditemukan ada pihak yang menghalangi penyelidikan, maka akan dikenakan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” tegas Saiful.

Kejati Jatim menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar. Proses penyelidikan dan penggeledahan masih terus berlangsung, termasuk penyitaan dokumen dan barang bukti lain yang relevan. Sejauh ini, sudah 15 kepala desa diperiksa secara intensif di Kejati Jatim.

“Penyidikan akan kami lanjutkan hingga semua pihak yang terlibat, baik yang melakukan maupun yang memfasilitasi, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum,” pungkas Saiful.

Kasus dugaan korupsi BSPS ini menjadi sorotan karena menyangkut dana besar yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat membangun rumah layak huni secara swadaya di Kabupaten Sumenep. TOK

Perkuat Sinergi, Polda Jatim dan Bea Cukai Tingkatkan Pengawasan Barang Ilegal

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menerima Audiensi dari Kakanwil Dirjen Bea dan Cukai Jatim I Untung Basuki di Mapolda Jatim,Senin (8/7).

Pertemuan ini bertujuan mempererat sinergi antara dua institusi dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang ilegal, khususnya narkoba dan rokok tanpa cukai yang marak di wilayah Jawa Timur.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si., dalam sambutannya menyoroti pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menjaga profesionalisme dan efektivitas penegakan hukum.

Ia menyebut, peredaran narkoba saat ini tidak hanya melalui jalur darat, namun juga memanfaatkan jalur laut dan udara.

“Pemetaan jalur distribusi di Jawa Timur menunjukkan bahwa jalur laut, terutama wilayah Madura, menjadi titik paling rawan untuk peredaran barang ilegal,” ujar Irjen Pol Nanang.

Ia menambahkan bahwa pengungkapan kasus narkoba di Masalembu, Madura, menjadi sinyal kuat bahwa Jawa Timur merupakan target strategis jaringan peredaran gelap.

Irjen Pol Nanang menegaskan pentingnya kerja sama berkelanjutan antara Polda Jatim dan Bea Cukai.

Ia mendorong agar setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan komunikasi terbuka dan pertukaran data guna menjaga stabilitas keamanan dan mendukung program prioritas nasional Asta Cita Presiden.

Terkait peredaran rokok ilegal, Nanang menyebut munculnya UMKM rokok murah, baik bercukai maupun non-cukai, telah mengganggu stabilitas industri rokok nasional.

Meski demikian, pendekatan yang diambil harus seimbang antara penindakan dan pembinaan.

“Tugas kepolisian tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, karena itu, kami juga berupaya menyalurkan pelaku UMKM agar dapat berproduksi sesuai aturan,” tegas Kapolda Jatim.

Sementara itu, Kakanwil DJBC Jatim I Untung Basuki menyampaikan terima kasih atas sambutan Polda Jatim dalam pertemuan yang juga menjadi ajang perkenalan dirinya sebagai pimpinan baru.

Ia menjelaskan, wilayah kerjanya meliputi dua zona besar di Jawa Timur, Barat dan Selatan yang membawahi tujuh kantor Bea Cukai.

Menurut Untung, penerimaan nasional Bea Cukai paling besar berasal dari wilayah Jawa Timur.

Hal ini menunjukkan bahwa provinsi ini adalah kawasan strategis sekaligus rawan peredaran barang ilegal.

Untung juga menyoroti maraknya peredaran rokok ilegal di Madura, serta tingginya pelanggaran tembakau ilegal di wilayah Pasuruan, Sidoarjo, dan Bojonegoro.

Ia berharap ada penindakan hukum yang tegas dan dukungan penuh dari Polda Jatim.

Menutup sambutannya, Untung menyoroti potensi besar ekspor tembakau ke Filipina.

Jika dikelola dengan benar, hal ini bisa memberikan dampak ekonomi positif bagi daerah dan negara.

Pertemuan antara dua institusi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang ilegal, menjaga stabilitas keamanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan legal di Jawa Timur. (*)

Bermodus Cek Meteran PDAM, Anton dkk Gasak Emas Rp1,5 Miliar di Surabaya

HUKRIM|oleh

Foto: Terdakwa Arham Djaelani, dan Arifin Daeng Nassa

Surabaya, Timurpos.co.id – Tiga terdakwa (Residivis) kasus pencurian dengan modus berpura-pura menjadi petugas PDAM kini menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (7/7/2025). Mereka adalah Anton Saputra, Arham Djaelani, dan Arifin Daeng Nassa. Ketiganya didakwa mencuri perhiasan emas milik Hamidah Anwar senilai lebih dari Rp1,5 miliar dari kediamannya di Jalan Ahmad Jaiz No. 37, Kecamatan Genteng, Surabaya.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim, Anton Saputra diperiksa melalui sambungan video call karena mengalami stroke, sementara dua rekannya, Arham dan Arifin, hadir langsung di ruang sidang Sari 2 PN Surabaya.

Menurut keterangan terdakwa Anton, ia mengakui bahwa ide melakukan pencurian tersebut berasal darinya. Ia juga menjelaskan bahwa hasil penjualan emas digunakan untuk renovasi rumah, membeli tanah atas nama neneknya senilai Rp480 juta, membeli sabu Rp65 juta, serta untuk bersenang-senang.

“Sisanya sekitar Rp200 juta saya serahkan ke Ahmad Fauzi alias Ozi, yang kini masih buron,” ujar Anton dalam keterangannya via video call.

Sementara itu, terdakwa Arham mengungkapkan bahwa Anton adalah pelaku yang masuk ke dalam rumah dan mengambil emas. “Saya hanya dapat bagian Rp120 juta, Arifin dapat Rp80 juta,” kata Arham saat memberikan kesaksian.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Damang Anubowo dalam sidang juga menanyakan riwayat hukum ketiganya. Arham, Anton, dan Arifin mengakui bahwa mereka pernah menjalani hukuman penjara atas kasus serupa sebelumnya.

Dalam dakwaan jaksa disebutkan bahwa pada 22 Januari 2025 sekitar pukul 09.45 WIB, komplotan ini mendatangi rumah korban dengan berpura-pura menjadi petugas PDAM yang akan mengecek meteran air. Saat korban yang sudah lansia, Hamidah Anwar, membuka pagar dan diajak berinteraksi oleh Arham dan Arifin, Anton menyelinap masuk ke rumah dan membongkar lemari tempat penyimpanan emas.

Anton berhasil menggondol sejumlah besar perhiasan dan emas batangan, termasuk 8 batang emas LM Antam @100 gram dan berbagai perhiasan bermata berlian. Aksi itu dilakukan secara rapi tanpa diketahui korban hingga mereka meninggalkan lokasi.

Setelah pencurian, mereka membawa hasil rampasan ke tempat kos Ahmad Fauzi alias Ozi di Sedati, Sidoarjo, untuk dijual. Ozi kini masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang pencurian yang dilakukan secara bersekutu dan dengan cara merusak atau menggunakan kunci palsu. TOK

Mengintip Campoeng di Sambiarum Indah Berkonsep Ramah Lingkungan dan Usung Budaya Lokal

EKBIS|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Campoeng (Camping Kampoeng) diselenggarakan di kel.Sambikerep kampung Sambiarum Berwarna pada 5-6 juli 2025 merupakan acara tahunan untuk mengisi libur sekolah.

Camping ini dinilai unik karena dilakukan ditengah2 perkampungan disepanjang jalan. Sambiarum berwarna merupakan kampung proklim nasional tingkat lestari yang ada di kota Surabaya.

Dibuka oleh Lurah, DLH Surabaya dan DLH Prov.Jatim, kegiatan ini dilakukan untuk mengisi musim liburan sekolah. Kegiatan ini mampu menarik minat 50 siswa sekolah dasar yang merupakan peserta dari berbagai kota yaitu Surabaya, Gresik, Pasuruan, Jombang.

Kegiatan Campoeng 2025 ini dilakukan bebas sampah atau zero waste. Tidak ada makanan yg dikemas plastik dan semua dilakukan dengan sistem _Reuse-Refill._

Hanie dari komunitas Nol Sampah Surabaya mengatakan bahwa zero waste perlu dikenalkan ke anak-anak.

“Selama ini mungkin mereka jajan sembarangan dengan kemasan plastik, tapi selama melakukan kegiatan camping ini kita kenalkan pangan sehat dan food waste, jadi apa yg dimakan adalah makanan sehat olahan dapur dan ketika mengambil harus dihabiskan”, jelasnya.

Ditemui ditempat yang sama Tonis Afrianto manager program sekolah ekologis ECOTON merasa senang berkesempatan memperkenalkan isu mikroplastik

“Dalam kegiatan ini saya membawa 2 mikroskop, untuk praktek bersama peserta Campoeng 2025 yang pertama Swap Test mikroplastik di kulit dan identifikasi mikroplastik pada air, peserta kaget ketika melihat mikroplastik menggunakan mikroskop dan ini pertama kalinya dia tahu”, jelasnya.

Selama mengikuti kegiatan ini peserta diajak berkeliling untuk aktivitas olaraga repling, berkunjung ke pura Candi Cemara Agung untuk belajar budaya Bali, dan belajar pengurangan wadah plastik sekali pakai melalui Instalasi Kran Plastik ECOTON.

Rayyan (9) salah satu peserta mengaku senang bisa mengikuti kegiatan Campoeng 2025.

“Saya senang mengikuti camping ini karena banyak kegiatan seperti belajar zero waste, mikroplastik, olaraga, belajar budaya bali dan jawa serta banyak hadiah yang bermanfaat seperti botol minum dan wadah makan guna ulang”, tegasnya.

Ibu Okky salah satu penggerak kader lingkungan di kawasan kampung Sambiarum Berwarna mengapresiasi kekompakan panitia dalam memanagement penyelenggaraan ini.

“ini merupakan ke tiga kalinya kami menyelenggarakan kegiatan Camping Kampoeng, banyak kader bergerak, karangtaruna dan relawan juga, kami berharap kegiatan ini bisa dilakukan setiap tahun yaa”, jelasnya. TOK/*

DPD Kongres Advokat Indonesia Gelar Diskusi Nasional Di Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id — Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Jawa Timur menyelenggarakan Diskusi Nasional bertema “Implikasi dan Solusi Kewenangan Advokat Berdasarkan RUU KUHAP”, Sabtu (5/7), di Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan 17 tahun Kongres Advokat Indonesia.

Diskusi nasional ini menghadirkan para pemikir hukum terkemuka, antara lain:

Adv. Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, S.H., M.H., CIL., CRA., Ketua Presidium DPP KAI

Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum., Guru Besar Ilmu Hukum

Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H., Dosen Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sekaligus praktisi hukum

Sementara itu, diskusi dipandu oleh Adv. Pheo Marojahan Hutabarat, S.H., yang juga merupakan anggota Presidium DPP KAI.

Fokus pada Perubahan Paradigma Hukum Acara Pidana, Dalam pemaparannya, para narasumber menyoroti perubahan substansial dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), khususnya dalam konteks kewenangan advokat dalam mendampingi klien pada tahap penyidikan hingga persidangan.

Adv. Dr. Heru S. Notonegoro menegaskan bahwa peran advokat dalam proses peradilan pidana harus tetap dijamin sebagai bagian dari prinsip due process of law. Ia menambahkan bahwa pelemahan peran advokat dalam RUU KUHAP dapat berdampak pada ketimpangan dalam sistem hukum.

Senada dengan itu, Prof. Sadjijono menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam pembentukan hukum acara pidana yang akomodatif terhadap hak-hak tersangka maupun terdakwa, termasuk jaminan atas pendampingan hukum yang memadai.

Sementara itu, Prof. Hufron menyoroti aspek praktik di lapangan yang kerap kali menyulitkan advokat dalam menjalankan tugasnya, terutama saat menghadapi hambatan birokratis dalam proses penyidikan.

Moderator diskusi, Adv. Pheo Marojahan Hutabarat, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mendorong keterlibatan aktif advokat dalam proses legislasi yang menyangkut langsung profesi mereka. “Diskusi ini bukan hanya ruang ilmiah, tapi juga wujud komitmen KAI dalam memperjuangkan kepastian hukum dan profesionalisme advokat,” ujarnya.

Acara ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah, khususnya para advokat anggota KAI, dengan partisipasi tanpa biaya (gratis) sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para advokat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Diskusi berlangsung dinamis dan menghasilkan sejumlah catatan strategis sehingga dapat didengar pembentuk undang-undang sebagai masukan kritis dari kalangan praktisi. M12

Ansori Bantah Terlibat Dugaan Pencurian Kabel Bermodus Proyek Box Culvert di Surabaya

KEPOLISIAN|oleh

Foto: Potongan Kabel Primer Yang diambil dari Proyek Pemasangan Box Culvert di Jalan Johar

Surabaya, Timurpos.co.id – Munculnya pemberitaan terkait dugaan pencurian kabel bermodus proyek pemasangan box culvert di kawasan Jalan Johar, Surabaya, menuai respons keras dari Ansori. Namanya disebut-sebut sebagai pihak yang mengondisikan kegiatan proyek yang diduga menjadi kedok aksi pencurian kabel milik PT Telkom Indonesia. Namun, Ansori dengan tegas membantah keterlibatan dirinya dalam proyek maupun dugaan tindak pidana tersebut.

Ansori merasa pemberitaan yang menyudutkan dirinya bersifat pribadi dan tidak berkaitan langsung dengan kegiatan proyek yang dimaksud. Ia menegaskan tidak pernah mengatur atau terlibat dalam pengerjaan proyek tersebut.

“Bukan saya yang mengondisikan, dan saya tidak ikut di dalamnya,” ujar Ansori kepada Timurpos.co.id, Minggu (6/7/2025).

Tidak hanya membantah, Ansori juga mengancam akan menempuh jalur hukum atas tuduhan yang dinilai mencemarkan nama baiknya.

Sebelumnya, dugaan pencurian kabel mencuat pada Jumat dini hari (4/7/2025) sekitar pukul 00.20 WIB. Aksi tersebut terjadi di kawasan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Para pelaku diduga memanfaatkan kegiatan penggalian dalam proyek pemasangan box culvert sebagai kedok untuk mencuri kabel primer milik PT Telkom Indonesia.

Kabel hasil curian tersebut disebut-sebut dijual kepada seseorang bernama Sulaiman, warga Kebon Dalam, Surabaya. Nilai transaksi hasil penjualan kabel tersebut ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Menanggapi kasus ini, sumber internal dari Satreskrim Polrestabes Surabaya mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan terkait dugaan pencurian kabel tersebut.

“Kami masih melakukan penyelidikan, terkait perkara tersebut,” ujar sumber dari kepolisian.

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait termasuk PT Telkom Indonesia dan pihak kontraktor proyek belum memberikan keterangan resmi. Kasus ini masih dalam tahap pengembangan penyidikan oleh aparat kepolisian guna mengungkap aktor utama di balik dugaan pencurian tersebut. M12

Modus Baru Pencurian Kabel di Surabaya: Komplotan Beraksi di Balik Proyek Box Culvert

KEPOLISIAN|oleh

Foto: Proyek Pemasangan Box Culvert

Surabaya, Timurpos.co.id – Aksi dugaan pencurian kabel dengan modus terselubung proyek pemasangan box culvert di kawasan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Surabaya, mencuat ke publik. Aksi tersebut diduga melibatkan sejumlah pekerja proyek yang memanfaatkan kegiatan penggalian untuk mencuri kabel primer milik PT Telkom Indonesia.

Peristiwa ini terjadi pada Jumat dini hari (4/7/2025) sekitar pukul 00.20 WIB. Berdasarkan informasi yang dihimpun Timurpos.co.id, proyek tersebut berlangsung di Jalan Johor, kawasan Alun-Alun Contong. Dalam pelaksanaannya, sejumlah oknum pekerja yang dipimpin oleh seseorang bernama Ansori diduga membongkar kabel primer dan memotongnya, lalu menaikkan potongan kabel ke mobil yang telah disiapkan sebelumnya.

Kabel hasil curian tersebut kemudian dijual ke seseorang bernama Sulaiman, warga Kebon Dalam, Surabaya, dengan nilai transaksi mencapai puluhan juta rupiah.

“Informasinya ada yang mengkondisikan aksi pencurian kabel ini, yakni Ansori,” ungkap salah satu narasumber kepada Timurpos.co.id, Sabtu (5/7/2025).

Kabel Primer milik Telkom

Ia juga menjelaskan bahwa para pelaku memanfaatkan pekerjaan pembangunan saluran air sebagai kedok untuk menjalankan aksinya.

Lebih mencurigakan lagi, dalam proyek tersebut, Para pekerja juga terlihat tidak mengenakan perlengkapan keselamatan kerja (K3) yang sesuai, menguatkan dugaan bahwa proyek tersebut hanyalah kedok untuk melakukan aksi pencurian kabel secara sistematis.

Perlu diketahui, kejadian serupa juga terjadi sebelumnya. Lima orang ditangkap oleh tim intel Korem 082/CPYJ pada Jumat (13/6/2025) sekitar pukul 00.15 WIB di Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Mojokerto, saat menggali kabel tembaga milik Telkom yang telah tertanam sejak 1971.

Kelima pelaku tersebut yakni Daroji (36) warga Ngoro, Jonathan Adi Prabowo (30) warga Malang, Hariyanto (41) warga Pungging, Umar Hidayat (48), dan Samsul Samsudin (38) warga Simokerto, Surabaya. Mereka diamankan bersama sejumlah barang bukti, termasuk satu unit truk Mitsubishi S 8987 NE, satu unit mobil Calya S 1997 JU, dan sepuluh potong kabel tembaga sepanjang dua meter.

Hingga kini, pihak kepolisian dan Telkom Indonesia belum memberikan keterangan resmi terkait insiden ini. Namun masyarakat berharap agar pihak berwenang segera mengusut tuntas jaringan pencurian kabel ini karena berdampak pada layanan telekomunikasi dan merugikan negara. M12

Bupati dan Kadis PUPR Situbondo Terima uang Pelicin dari Proyek Infrastruktur

HUKRIM|oleh

Foto: Terdakwa Karna Suswandi Bupati Situbondo periode 2021–2024 dan Kadis PUPR dan Eko Priongggo Jati

Surabaya, Timurpos.co.id – Fakta mengejutkan terungkap dalam sidang kasus korupsi proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Situbondo yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Jumat (04/07/2025).

Dalam kesaksiannya, Andre, Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Situbondo, membeberkan praktik pengaturan lelang proyek yang diduga melibatkan Bupati Situbondo Karna Suswandi serta sejumlah pejabat struktural lainnya.

Menurut Andre, sejak menjabat pada 2019 hingga 2022, pengadaan proyek dilakukan melalui tender dan penunjukan langsung (PL). Namun, sejak 2023 hingga 2024 metode pengadaan berubah menggunakan sistem e-Katalog, terutama untuk proyek di atas Rp200 juta.

Andre juga menjelaskan bahwa dirinya memiliki tugas tambahan sebagai tim pembantu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya dalam menyiapkan dokumen sebelum proses lelang. Ia mengakui bahwa penyedia jasa sering datang menemuinya untuk mengurus proyek, namun semuanya atas sepengetahuan Eko Priongggo Jati, Kabid Bina Marga yang juga Plt Kepala Dinas PUPP Situbondo.

“HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang sudah fix saya serahkan ke Pak Eko. Untuk lelang melalui e-Katalog, nanti ada penyedia tertentu yang datang menemui saya, dan ujung-ujungnya sudah diarahkan jadi pemenang,” ungkap Andre dalam sidang.

Ia menyebut Eko memiliki data perusahaan yang akan dimenangkan, dan semua kegiatan itu dilakukan atas dasar koordinasi dengan Bupati Situbondo. Bahkan, Eko disebut telah lebih dulu berkomunikasi dan mendapatkan persetujuan dari bupati untuk pengaturan pemenang lelang.

Andre juga mengaku menerima username dan password untuk mengakses sistem dari Eko. Berdasarkan arahan lisan Eko, penyedia jasa yang dimenangkan umumnya dipilih dengan penawaran 90-94 persen dari nilai HPS. Mereka yang datang menemui Andre disebut sebagai “orangnya Eko”, sering kali membawa uang dan makanan.

“Dalam satu hari, bisa 2-3 orang datang. Mereka biasanya pemilik perusahaan atau perwakilan. Tahun 2023 saya hitung ada 36 perusahaan, tapi setelah dicek ternyata ada 72 perusahaan,” jelas Andre.

Saksi lain, Zainul, juga membenarkan bahwa terjadi pengondisian pemenang lelang, di mana mereka hanya mengirim data kepada panitia. Rekan-rekannya disebut mengambil HPS atas perintah Eko dan seorang lainnya bernama Teguh.

Andre juga mengaku menerima uang dari Eko dan dari Agus Yanto, yang disebut berasal dari para penyedia. Uang itu diterimanya secara rutin setiap minggu senilai Rp1-2 juta sejak Agustus hingga November 2023, saat Eko menjabat Plt Kadis. “Saya tidak konfirmasi ke Eko karena beliau pernah bilang, ‘teman-teman dibagi’,” imbuhnya.

Dalam perkara ini, Terdakwa Karna Suswandi selaku Bupati Situbondo periode 2021–2024 didakwa bersama Gatot Siswoyo (almarhum) selaku Kadis PUPR dan Eko Priongggo Jati melakukan praktik korupsi dengan menerima uang sebesar Rp4,55 miliar dari berbagai pihak yang ingin memenangkan proyek pengadaan infrastruktur di Kabupaten Situbondo.

Perbuatan tersebut diduga dilakukan di berbagai tempat di wilayah hukum Jawa Timur, termasuk Pendopo Bupati, Kantor Dinas PUPR, hingga sejumlah hotel dan rumah pribadi. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dan saksi lainnya.

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi berjemaah di lingkungan pemerintah daerah, khususnya dalam pengaturan proyek yang semestinya dilakukan secara transparan dan akuntabel. TOK

Sahril Sidik dkk, Bobol dan cuci uang Bank Jatim Senilai Rp 119 Miliar Dituntut 10 Tahun Penjara

PEMERINTAHAN|oleh

Foto: Tampang Para Terdakwa TPPU di PN Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Terdakwa Sahril Sidik alias Rudi Husaini, Abdul Rahim alias Apong alias Apung, Oskar dan Meilisa dituntut dengan Pidana penjara masing- masing selama 10 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lujeng Andayani dan Rakhmawati Utami dari Kejaksan Tinggi Jawa Timur, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dipimpin oleh Ni Putu Sri Indayan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Jumat (04/07/2025).

Dalam surat tuntutan JPU Lujeng dan Rakhamawati menyebutkan bahwa, Terdakwa SAHRIL SIDIK als.RUDI Bin HUSAINI, ABDUL RAHIM als. APONG als. APUNG, OSKAR dan Terdakwa MEILISA terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 4 UU.RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Pasal 82 UU.RI No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan,” Kata JPU.

Bahwa diketahui sejak tahun 2024 Terdakwa Sahril Sidik als.Rudi mencari orang untuk membuat rekening yang selanjutnya oleh Terdakwa Sahril Sidik dijual kepada pihak lain dengan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.500 ribu dari setiap rekening yang dijual. Dan diantara rekening yang telah dijual oleh Terdakwa Sahril Sidik adalah rekening Bank Sinarmas 0017960431 an.Ridduwan, selain itu Terdakwa Sahril Sidik juga membuat rekening Bank Sinarmas Nomor 17960423 an.Sahril Sidik (terdakwa) dan menjualnya dengan harga Rp.500 ribu yang oleh Terdakwa Sahril Sidik buku tabungan, Kartu ATM dan M-Banking diserahkan kepada Terdakwa Abdul Rahim als.Apong.

Bahwa setelah Terdakwa Abdul Rahim als.Apong menerima rekening Bank Sinarmas Nomor 17960423 an.Sahril Sidik (terdakwa) dan rekening Bank Sinarmas 0017960431 an.Ridduwan dari Terdakwa Sahril Sidik, selanjutnya kedua rekening tersebut oleh Terdakwa Abdul Rahim als.Apong diserahkan kepada Terdakwa Oskar dan mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp.5 juta

Setelah menerima rekening-rekening tersebut, bertempat di Perumahan The Home Southlink Blok C/03, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa Oskar bersama dengan Terdakwa Meilisa menggunakannya untuk transaksi, atas perintah Deni (DPO), dan atas pekerjaannya tersebut Terdakwa Oskar dan Terdakwa Meilisa mendapatkan upah sebesar Rp.8 juta setiap bulannya.

Bahwa para terdakwa dalam mentransfer, mengalihkan dan membelanjakan aliran Dana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang mana uang yang berada rekening Bank Sinarmas Nomor 17960431 an.Ridduwan dengan jumlah Rp.5,3 miliar dan rekening Bank Sinarmas Nomor 17960423 an.Sahril Sidik (terdakwa) dengan jumlah Rp.5,5 miliar oleh Terdakwa Oskar dan Terdakwa Meilisa disamarkan dengan cara membelanjakan aset crypto atas perintah Deni (DPO).

Selanjutnya aset crypto tersebut tersimpan di walllet yang dikuasai oleh pelaku dan juga menerima pembelian aset crypto dari transaksi rekening penerima aliran dari PT.Bank Jatim tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mengalami kerugian senilai Rp 119.957.741.943 dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU.RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. TOK

Mia Santoso Tak Kabur, Kuasa Hukum Tegaskan Kliennya Sedang Berobat Kanker di Jepang

PERISTIWA|oleh

Foto: Rika Sopianti bersama Mustika Aji Jaya Binangun

Surabaya, Timurpos.co.id – Kuasa hukum Mia Santoso, Rika Sopianti, angkat bicara menanggapi isu yang menyebut kliennya melarikan diri dari jeratan hukum. Dalam konferensi pers di Surabaya, Rika menjelaskan bahwa kepergian Mia ke Jepang semata-mata untuk menjalani pengobatan kanker yang tidak bisa ditangani di dalam negeri.

“Keberangkatan Bu Mia ke Jepang bukan untuk menghindar dari proses hukum. Sejak sebelum ada persoalan ini, beliau sudah menjalani pengobatan di Indonesia dan kemudian dirujuk ke rumah sakit di Jepang karena perawatan yang dibutuhkan hanya tersedia di sana,” jelas Rika kepada awak media, Kamis (3/7/2025).

Terkait nama Dominikus Dian Djatmiko yang turut dikaitkan dalam kasus ini, Rika menegaskan bahwa yang bersangkutan bukan lagi pegawai PT Prima Global Baverindo (PGB) sejak 2019–2020. “Dominikus sudah tidak bekerja di PT PGB dalam lima tahun terakhir,” ujarnya.

Rika juga membantah keterlibatan kliennya maupun PT PGB dalam kasus pemusnahan barang bukti yang dilakukan penegak hukum baru-baru ini. “Barang bukti yang dimusnahkan itu bukan milik Bu Mia maupun PT PGB. Kami tidak tahu milik siapa, namun ada informasi barang tersebut pemilik barang yang dihancurkan adalah R.S dari Surabaya dan W dari batam,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Rika menunjukkan sejumlah dokumen yang telah diserahkan ke penyidik, termasuk surat keterangan dari Rumah Sakit Katolik RKZ dan Kasikarunia di Surabaya, serta surat dari rumah sakit di Jepang yang menangani pengobatan Mia Santoso.

Sementara itu, Direktur PT Prima Global Baverindo, Mustika Aji Jaya Binangun, yang turut hadir, membenarkan bahwa perusahaannya tak lagi memiliki hubungan dengan Dominikus. Ia juga menegaskan bahwa PT PGB adalah perusahaan legal yang memiliki semua perizinan resmi.

“Legalitas kami lengkap. Kami terdaftar, memiliki PKP, dan semua izin sesuai regulasi,” kata Mustika.

Baik kuasa hukum maupun pihak perusahaan sepakat akan menempuh jalur hukum untuk meluruskan informasi yang beredar. “Kami akan mengambil langkah hukum lanjutan untuk menjaga nama baik Bu Mia dan PT PGB,” tutup Rika.