Sidoarjo, Timurpos.co.id – Aksi pencurian kabel milik PT Telkom kembali terjadi. Ironisnya, kali ini komplotan pelaku berani beraksi tepat di depan Mapolsek Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Peristiwa ini menimbulkan tanda tanya besar soal pengawasan dan kinerja aparat di wilayah tersebut.
Menurut informasi yang dihimpun, pencurian dilakukan di sepanjang Jalan Sukodono pada Sabtu (17/10/2025) dan Minggu (18/10/2025). Para pelaku mengaku sebagai tim resmi, bahkan disebut sempat berkoordinasi dengan sejumlah warga dan tokoh masyarakat sekitar.
Saat dikonfirmasi, Kapolsek Sukodono Iptu Suprianto membenarkan adanya kegiatan tersebut.
“Iya benar, mas. Tapi kasusnya ditangani Polresta Sidoarjo. Maaf, saya sedang sibuk,” ujarnya singkat saat dihubungi, Sabtu (25/10/2025).
Meski demikian, masyarakat menilai kinerja Polsek Sukodono lemah dalam menindak pelanggaran yang terjadi di wilayah hukumnya. Bahkan beredar dugaan adanya oknum yang menerima keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.
Dari hasil penelusuran, kegiatan penarikan kabel primer Telkom itu dilakukan secara ilegal tanpa izin resmi, tepat di depan Mapolsek Sukodono. Aksi tersebut jelas melanggar hukum dan berpotensi merusak fasilitas umum (Fasum) yang merugikan masyarakat.
Sementara itu, sosok yang disebut sebagai pengakomodir kegiatan, Agus Salim alias Didon, belum bisa dihubungi hingga berita ini diturunkan.
Seorang pekerja di lokasi mengaku hanya menjalankan perintah dari atasan.
“Kalau masalah izin ke Dinas PU, mungkin atasan kami yang urus. Kami cuma pelaksana lapangan,” ujarnya.
Pihak PT Telkom Indonesia melalui sumber internal membantah adanya tender atau izin resmi terkait pekerjaan tersebut.
“Sampai sekarang tidak ada informasi soal tender pengambilan kabel Telkom di wilayah itu. Kalau ada yang mengaku pemenang tender, nanti akan kami cek kebenarannya,” jelas sumber internal Telkom.
Sebagai informasi, kegiatan pengambilan atau pengerjaan kabel Telkom secara sah wajib dilengkapi dokumen berikut:
1. NODIN Telkom
2. SPK (Surat Perintah Kerja)
3. SIMLOCK
4. Izin tertulis dari Dinas Pekerjaan Umum (PU)
5. Izin tertulis dari Pemerintah Kota/Kabupaten
6. Jika melibatkan aparat TNI atau Polri, wajib menunjukkan surat perintah resmi dari satuannya. M12
