Timurposjatim.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Analisa Kajian Informasi Strategi (Pakis) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerbang Timur duduk bersama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Baskesbangpol) Pemerintah Kabupaten Pemkab) Bangkalan Madura.Rabu (29/12/2021).
H. Abdurahman Tohir selaku korlap aksi sekaligus ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM PAKIS) d
H. Abdurahman Tohir selaku korlap aksi sekaligus ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM PAKIS) dalam audensinya menyampaikan,bahwa Pemkab Bangkalan harus bisa memilah keberadaan LSM dan wartawan yang mau di jadikan satu wadah yaitu Stakeholder, Masih kata Abdurahman, kami dari LSM mengkritisi kinerja pejabat dinas di mana menurut kami dari LSM sedang ada dugaan penyelewengan dari pihak instansi.
“Pemkab Bangkalan harus bisa memilah keberadaan LSM dan wartawan, yang mau di jadikan satu wadah Stakeholder,”Kata H. Abdurahman Tohir mantan DPRD kabupaten Bangkalan.
Sementara Ketua LSM Gerbang Timur bapak Amir Hamzah, meminta ketegas Bankesbangpol) selaku orang tua serta pembina Ormas dan LSM untuk memberikan keputusan keberadaan antara aktifis LSM dan wartawan.
” Aktifis merupakan mitra kerja. Baik dari pemerintah daerah maupun Apkam (TNI/POLRI) jangan ditakuti,”Ujar Amir Saat Audensi di Kantor Baskesbangpol Pemkab Bangkalan.
Sekretaris Bakesbangpol menanggapi semua aspirasi dari para aktifis LSM, Semua akan kami tampung dan akan kami sampaikan apa yang menjadi tuntutan oleh rekan-rekan aktifis ke kepala Bakesbangpol, terima kasih kepada rekan-rekan aktifis telah memberikan masukan untuk kami berbenah kedepannya.
“Terima kasih kepada rekan-rekan aktifis atas masukan untuk kami berbenah kedepannya,” ujar Moh. Toha SP.MMP yang di dampingi Kabid kastra Ruly Setiawati SE.MM.
Untuk diketahui Audensi oleh para aktifis ini di latar belakangi atas pembentukan wadah stakeholder oleh Forkopimda karena menuai kritikan oleh beberapa ketua LSM yang merasa di kebiri dalam kebebasan berdemokrasi.
LSM Bangkalan tetap berharap adanya kebebasan dalam berdemokrasi demi kebaikan kinerja dan kemajuan pembangunan di kabupaten Bangkalan.
“kamipara aktifis mengkritisi kinerja pejabat dan kantor dinas, di mana menurut kami sedang ada dugaan penyelewengan dari pihak instansi,” ungkap mantan anggota dewan ini.
Kegiatan audensi para aktifis ini di latar belakangi pembentukan wadah stakeholder oleh Forkopimda yg menuai beberapa kritikan oleh ketua LSM yang merasa di kebiri dalam berdemokrasi. Aktifis Bangkalan berharap adanya kebebasan dalam berdemokrasi demi kebaikan dan kemajuan pembangunan di kabupaten Bangkalan.(Toha)
