Timur Pos

Umar Gani Berperan Mencari Investor dan Menawarkan Kerjasama

HUKRIM|oleh

Surabaya,Timurpos.co.id – Sidang lanjutan perkara penipuan dan penggelapan investasi pengakutan beton yang membelit para terdakwa yakni Soen Hermawan bersama Anita, Ponidi dan Pandega Agung, kembali digelar dengan ageda keterangan saksi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Ruangan Cakra.

Dalam sidang kali ini JPU Estik Dilla Rahmawati menghadirkan saksi Riza Pahlevi Zen Pegawai PT. Bima Sempaja (BSA) Abadi dan Slamet Subagyo, Pegawai PT. Varia Usaha Beton.

Riza Pahlevi Zen Marketing dari PT. BSA mengatakan bahwa, dalam perkara awalnya saya datang di Rumahnya Umar Gani dan mendapatakan cerita Umar Gani yang merupakan saudara iparnya. Bahwa Umar menerangkan kalau ada PT. Arthamas Trans Logistik (ATL) yang mendapatkan proyek pengakutan beton dari PT. Varia Beton yang kekurangan dana. Intinya Umar Gani itu mencari Investor dan menawarkan kerjasama. Atas informasi itu saya ajak Umar bertemu dengan Rahadian.

“Pada saat ketemua Umar Gani sudah ada itung-itungannya, namun saya tidak tahu persis profit yang didapatkan oleh perusahan (PT. BSA). Rabu (23/04/2025).

Disingung terkait kalau Umar Gani mendapatkan Free (keutungan) dari pekerjaan ini. Riza menjelaskan bahwa saya tidak tahu yang jelas saya mendapatkan free sekitar Rp 7 juta – Rp 9 juta perbulan.

“Uang itu bukan dari PT. BSA, PT. ATL ataupun dari CV. Adil Lokeeswara, melainkan dari Umar Gani,” kata Riza.

Terkuak fakta dimana Reza cuma sekali saja survai dan menyerahkan tanggungjawab kepada Dwi, selaku tim yang monitor pengangkutan ini.

Seperti sidang sebelumnya Kuasa Hukum dari terdakwa Pandega, Heru Krisbianto dan Erna Wahyu Ninggsih meminta untuk dihadirkan Umar Gani. Namun, JPU Estik Dilla, tetap menolak, karena tidak masuk dalam berkas perkara.

Sementara saksi Slamet Subagyo dalam perkara ini hanya menerangkan terkait namanya dicatut oleh Soen Hermawan dan menjelaskan kalau, PT. Varia Beton Usaha tidak pernah berkerjasama dengan PT. ATL ataupun CV. Adil Lokeeswara.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan JPU menyebutkan bahwa, PT. Bima Sempaja Abadi kepada CV. Adil Lokeswara dengan jumlah total sebesar Rp.100.766.030.000, melalui 3 rekening.

Bahwa atas uang yang diterima oleh Terdakwa Padega sebagai Direktur CV. Adil Lokeswara telah mengambil keuntungan sebesar 4 % sehingga sisa uang tersebut selanjutnya ditranfer ke rekening BCA Nomor an PT. Arthamas Trans Logistik yang dikelola Terdakwa Anita dan Terdakwa Ponidi. Dalam rangka melakukan serangkaian kebohongan agar Saksi Ir. Hardian Noer Cahyono percaya, Terdakwa Anita dan Terdakwa Ponidi seolah-olah melakukan transfer kembali kepada PT. Bima Sempaja Abadi sebagai pembayaran pekerjaan atas perjanjian kontrak antara PT. Arthamas Trans Logistik dengan PT. Bima Sempaja Abadi dengan total sebesar Rp.73.644.166.000.

Bahwa atas sisa uang sebesar Rp.27.121.864.166. yang masih dikelola oleh Terdakwa Anita dan Terdakwa Ponidi selanjutnya ditranfer lagi ke rekening BCA yang dikelola Terdakwa Seon Terdakwa IV lalu mentransfer uang ke rekening BCA an. PT. Shan Gandara Satya guna mencairkan cek yang telah dibuka sebagai pengembalian uang kepada investor.

Atas cek BCA tersebut selanjutnya diberikan kepada Saksi Ir. Hardian Noer Cahyono sebagai bentuk pembayaran kerjasama. Namun, ketika cek BCA tersebut dicairkan ditolak oleh bank dengan alasan “dana tidak cukup”. kemudian melakukan pengecekan dan diketahui jika proyek pengangkutan beton antara PT. Arthamas Trans Logistik dan PT. Varia Usaha Beton dengan menggunakan armada milik CV. Adil Lokeswara adalah tidak pernah ada (fiktif).

Bahwa para terdakwa secara bersama-sama melakukan serangkaian tipu muslihat dan rangkaian kebohongan disertai dengan nama palsu untuk menggerakkan Saksi. Ir. Hardian Noer Cahyono menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk investasi antara PT. Arthamas Trans Logistik dan PT. Varia Usaha Beton, yang mana atas kerjasama tersebut adalah fiktif.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Saksi Ir. Hardian Noer Cahyonodari PT. Bima Sempaja Abadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.27.121.864.166 dan didakwa dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 372 Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. TOK

Bemnus Jatim: Polemik Penggusuran SMAN 8 Malang Bukti Khofifah Tak Serius Bangun Pendidikan

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Polemik rencana penggusuran SMAN 8 Malang beberapa waktu lalu menuai reaksi keras dari mahasiswa. Koordinator BEM Nusantara (Bemnus) Jawa Timur (Jatim) Helvin Rosiyanda Putra, menilai Gubernur Khofifah Indar Parawansa tak serius membangun pendidikan Jawa Timur.

“Sangat disayangkan, Bu Khofifah yang sebelumnya lima tahun memimpin Jawa Timur belum bisa memastikan seluruh sekolah naungan Pemprov dibangun di atas tanah milik Pemprov sendiri,” ujar Helvin dalam keterangannya, Rabu (23/04/2025).

Helvin mengatakan, meski sudah ada negoisasi antara Pemprov Jatim dengan pihak Universitas Negeri Malang (UM), bukan berarti polemik ini selesai begitu saja.

Menurutnya, hal ini bisa menjadi bom waktu untuk keberlangsungan pendidikan di SMAN 8 Malang. Terlebih ada temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada tahun 2019 yang menuntut UM harus mengoptimalkan lahan mereka sendiri agar tak menimbulkan risiko.

“Bagaimana dengan yang akan datang, apakah Pemprov Jatim bisa menggaransi, di kemudian hari, UM tak mengambil alih seluruh lahan yang kini di atasnya ada bangunan SMAN 8 Malang,” katanya.

“Jika UM mengambil alih seluruh lahan itu, tentu keberlangsungan proses belajar mengajar di SMAN 8 Malang akan terganggu,” lanjut dia.

Mahasiswa Unitomo Surabaya ini, menilai langkah Khofifah untuk membangun gedung sekolah di lahan milik pihak lain menunjukkan ketidak seriusan dalam membangun pendidikan di Jawa Timur. Padahal bila dicermati, Pemprov punya banyak lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah.

“Membangun gedung sekolah dengan biaya yang sangat besar di lahan milik orang lain itu hanya merupakan pemborosan anggaran, ditambah akan menyisakan perosalan yang akan jadi bom waktu di masa depan,” tegasnya.

Helvin menekankan, pendidikan, terkhusus untuk warga Jatim, adalah hak dasar yang tidak boleh dikompromikan dengan alasan birokrasi maupun konflik kepentingan kelembagaan. Oleh sebab itu, ia meminta Khofifah segera menyelesaikan polemik sekolah-sekolah yang masih menyewa lahan pihak lain.

“Kami mendesak Bu Khofifah untuk segera turun menyelesaikan sekolah-sekolah yang mengalami permasalahan lahan, sekaligus menegaskan komitmen dalam menyelamatkan wajah pendidikan Jawa Timur,” pungkasnya. M12

Dua Pria Ditipu Agensi Rp 125 juta, Hendak Kerja Ke Arab Saudi

KEPOLISIAN|oleh

Foto: Ahmad Nurul Hidayah (kiri) dan Mohammad Arif (kanan)

Surabaya, Timurpos.co.id – Ahmad Nurul Hidayah (33) dan Mohammad Arif (45) ditawari seorang agency inisial RZ untuk kerja di Arab Saudi. Dua warga asal Karangtembok, Surabaya itu tertarik dengan tawaran tersebut. Namun, sudah menghabiskan dana Rp125 juta, keduanya tidak pernah berangkat.

Ahmad Nurul menuturkan, mulanya ibunya yang kini sedang kerja di Arab Saudi menginginkan anaknya agar kerja di sana. Menggantikan ibunya agar bisa kembali Indonesia. Ahmad mengiyakan kemauan ibunya.

“Umi terus mengenalkan sama orang agency itu,” ujarnya.

Pada 04 Mei 2022, RK datang ke rumah Ahmad Nurul Hidayah. Bapak dua anak itu pun mengajak sepupunya, Mohammad Arif agar ikut kerja di Arab Saudi. Karena posisi sepupunya juga sama-sama belum bekerja.

Awalnya keduanya diminta Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lalu diminta agar mengurus paspor dan pemeriksaan kesehatan. Keduanya juga diminta mengurus biaya pendaftaran sebesar Rp30 juta.

“Besoknya ada berita ada tambahan Rp10 juta karena sepupu saya gak lolos cek medical,” ujarnya.

Permintaan itu dituruti. Selisih satu hari, RK mengajak keduanya berangkat ke Jakarta untuk mengurus paspor di kantor Imigrasi. Ahmad Nurul juga mengatakan, bahwa RK menjanjikan  jika semua berkas selesai akan langsung berangkat ke Riyadh. “Untuk urus paspor per orang kami diminta Rp25 juta,” katanya.

Saat itu Ahmad Nurul dan sepupunya sama sekali tidak merasa curiga terhadap RK.  Ketika berangkat ke Jakarta, Ahmad Nurul bahkan mengajak serta kedua anaknya dan istrinya. Ia menganggap perjalanan ke Jakarta ini sebagai sebuah perjalanan perpisahan sebelum mereka berangkat bekerja ke luar negeri.

RK mengantar keduanya ke Terminal Bungurasih.  RK memberi tahu mereka bahwa di Terminal Pulo Gebang nanti akan ada seseorang yang menjemput dan mengantar mereka ke sebuah hotel di daerah Bekasi.  RK juga meminta uang sejumlah Rp5 juta sebagai pengganti biaya pembelian tiket bus dan biaya sewa hotel selama mereka berada di Jakarta.

Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 11 jam, keduanya akhirnya sampai di Jakarta. Sesampainya di lokasi, memang ada seseorang yang menjemput mereka. Keduanya kemudian diantar menuju hotel.

“Waktu sampai hotel kami ditinggal dibiarkan di lobby, orang yang mengantar lalu pergi. Sedangkan, nomor RK kami hubungi tidak aktif. Gara-gara ditinggal waktu di Jakarta kami sampai tinggal di kos selama 3 bulan,” ungkapnya. “Pokoknya dalam 3 hari kami kehilangan uang Rp 125 juta,” imbuhnya.

Belakangan Ahmad Nurul menelusuri di RZ ini laki-laki asal Sampang. Dia dulu memang memiliki bisnis agency memberangkatkan orang Indonesia kerja ke luar negeri. Namun, usaha itu ternyata sudah lama tutup. Oleh karena itu, Keduanya melaporkan kasus tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. TOK

Hakim Ferdinand Vonis Onslag Terhadap Sugeng dan Siti Muliyah

HUKRIM|oleh

Foto: Dwi Heri Mustika bersama para terdakwa selepas sidang putusan

Surabaya, Timurpos.co.id – Sudah tempati rumah dari mulai lahir hingga saat ini, kini Sugeng Handoyo bersama istrinya Siti Mualiyah diadili dengan perkara memasuki rumah tampa izin yang dilaporkan oleh Notaris Victor Sidharta. Kedua terdakwa divonis Onslag Lepas dari Segalah tuntutan oleh Ketua Majelis Hakim Ferdinand Marcus L. di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Ferdinand Marcus mengatakan pada intinya para terdakwa terbukti bersalah, tapi bukan tindak Pidana melaiankan perkara keperdataan.

“Para terdakwa lepas dari segalah tuntutan Jaksa Penuntut dan membebankan biaya perkara pada Negara,” kata Hakim Ferdinand di ruang Sari 3 PN Surabaya. Rabu (23/04/2025).

Selepas sidang putusan, isak tangis dari terdakwa Muliyah dan sujud sukur atas putusan dari Majelis Hakim.

Terpisah Dwi Heri Mustika S.H, M.H menjelaskan bahwa, kami menilai putusan Majelis Hakim sudah tepat. Dimana kalau dikatakan Pidana itu tidak mungkin. Karana terdakwa sudah menepati rumah tersebut sejak dari lahir sudah lebih dari 50 tahun. Jadi tadi putusan Majelis Hakim lepas dari segalah tuntutan (onslag).

“Terbukti bersalah tapi bukan tindak pidana, melainkan perkara perdata,” kata Heri.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan JPU Deddy Arisandi menyebutkan bahwa, Victor merupakan pemilik rumah itu berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) atas nama ibunya, Gardinah.

Sekita tahun 2004 objek sebidang tanah dan bangunan di Jalan Donokerto XI/70, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto pernah dipinjam PDI Perjuangan untuk kantor ranting tingkat kecamatan.

Namun, pada 2019 Victor baru mengetahui bahwa rumah itu telah ditempati Sugeng dan Siti. Dia mengonfirmasi ke partai politik yang pernah meminjam rumah tersebut. “Tetapi, PDI Perjuangan tidak mengenal yang bersangkutan.

Gardinah yang juga berprofesi sebagai notaris lantas meminta bantuan kepada Lurah Kapasan, DPRD Surabaya hingga mengirim somasi kepada Sugeng dan Siti agar angkat kaki dari rumah tersebut. Namun, pasangan suami istri itu tetap bertahan. Hingga akhirnya Gardinah dan Victor melaporkan pasangan suami istri itu ke polisi. Ibu dan anak itu mengeklaim rugi Rp 800 juta karena tidak dapat menguasai rumah itu. Sugeng dan Siti didakwa Pasal 167 ayat 1 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. TOK

Tahan Ijazah Pegawainya, Petinggi KSP Nasari Dipolisikan

PERISTIWA|oleh

Foto: Fristiono menujukan Laporan Polisi di Polrestabes Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Fristiono (47) warga Kalijudan, Surabaya polisikan Kepala Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Cabang Nasari Surabaya dan Supervisornya, atas dugaan penggelapan Ijazah S-1 dan Pembuatan tidak menyenangkan, pada Rabu (23/05/2025) sekira pukul 14.15 WIB (siang) di Mapolrestabes Surabaya.

Fristiono alias Fris selaku mantan karyawan KSP Nasari Surabaya ini merasa kecewa, lantaran Pihak KSP Nasari belum mengembalikan ijazah dan gajinya, meski dirinya sudah tidak bekerja di KSP Nasari di jalan Kranggan 102, Perak Timur, kecamatan Bubutan Surabaya.

“Mulai tanggal 21 Maret 2025 saya sudah mengundurkan diri, karena adanya perbuatan yang tidak menyenangkan. Sampai saat ini ijazah dan gaji saya belum dikembalikan,” ujarnya, saat ditemui di halaman Mapolrestabes Surabaya.

Menurut Fris, pihaknya sudah koperatif menanyakan ijazah dan mendatangi kantor KSP Nasari. Namun hingga sampai saat ini hanya disuruh menunggu tanpa adanya kepastian. “Sudah empat kali saya datang, tapi hanya di suruh menunggu. Katanya di kabari setelah dikroscek, tapi hingga sampai saat, pihak KSP Nasari belum ada kabar,” tambahnya.

“Karena gak ada kepastian ijazah dan gaji saya kapan dikembalikan, hingga satu bulan ini. Saya hari ini melaporkan hal ini ke Polrestabes Surabaya. Laporan atas dugaan penggelapan dan tindakan yang tidak menyenangkan yang di lakukan oleh supervisor saya. Yang waktu itu menuduh saya mencuri, dan melakukan penggeledahan di dalam mobil saya,” ungkapnya.

Berdasarkan Nomor: STTLPM/598/IV/2025/SPKT/POLRESTABES SURABAYA, Fristiono berharap adanya keadilan baginya. “Saya merasa dirugikan dalam hal tenaga dan waktu. Selama ijazah saya ditahan, saya gak bisa melamar kerja di perusahaan lain. Saya berharap pihak kepolisian menindaklanjuti laporan saya,” pungkas Fristiono.

Terpisah pada sebelumnya, saat dikonfirmasi pihak KC Nasari Surabaya, Ferry Irawan selaku pimpinan cabang melalui supervisornya Neni mengakui bahwa ijazah dan gaji mantan karyawannya yaitu Fris belum diberikan. Dengan alasan pihaknya masih melakukan kroscek terkait setoran-setoran dari Fris. “Nanti kita jelaskan setelah kita cek. Saya tidak mempersulit, tapi dia sendiri,” dalihnya, saat ditemui di kantor KC Nasari di jalan Kranggan No.102, Perak Tim., Kec. Bubutan, Surabaya, pada Senin (21/04/2025).

Namun hingga saat ini Fristiono belum mendapatkan kabar dari pihak KSP Nasari Cabang Surabaya, terkait hasil kroscek tersebut.

Untuk diketahui, berawal pada 10 Februari 2025, Fristiono alias Fris (47) warga Kalijudan Surabaya melamar dan bekerja di KSP Nasari Cabang Surabaya. Selama bekerja, Fris melakukan tugas-tugas sebagai marketing mencari nasabah untuk ke KSP Nasari Surabaya. Singkat cerita, Fris pada 21 Maret 2025 mengundurkan diri sebagai KSP Nasari.

Namun pengunduran diri yang diajukan secara etikat baik itu diwarnai kesalahpahaman, Fris dituding melakukan kesalahan dengan alibi tidak menyetorkan uang nasabah. Selain itu dituduh ada beberapa slip yang hilang dan membawa lari uang setoran. TOK

Siswa SD Temukan Ikan Makan Plastik Pada Perayaan Hari Bumi 2025

GAYA HIDUP|oleh

Foto: Para Siswa SDIT Al Huda Pulau Bawean Belajar Meneliti

Gresik, Timurpos.co.id – Setiap tanggal 22 April diperingati sebagai hari bumi atau earth day. Peringatan Hari Bumi 2025 mengusung tema “Our Power, Our Planet”. Peringatan ini dirayakan dalam berbagai kegiatan seperti tanam pohon atau kampanye gaya hidup ramah lingkungan.

Berbeda dengan SDIT Al Huda Pulau Bawean, siswa-siswi SDIT Al Huda Pulau Bawean melakukan aksi nyata dengan menyelidiki kondisi ekosistem sungai di sekitar sekolah. Kegiatan ini merupakan bagian dari program sekolah Ekologis. Ecokids, dan hasilnya mengejutkan: ikan-ikan dan air sungai yang ditemukan di sungai dekat sekolah telah mengandung mikroplastik.

Dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh 6 siswa Ecokids bersama guru pendamping, ditemukan bahwa Terdapat 7 jenis fiber mikroplastik dalam tubuh ikan yang diteliti, termasuk di lambung ikan. Di dalam air sungai, ditemukan 10 partikel mikroplastik, terdiri dari 7 fiber dan 3 fragmen.Temuan ini diperkuat oleh adanya limbah tekstil di area sungai, yang diduga sebagai sumber utama fiber mikroplastik.

Niki, salah satu siswa Ecokids, mengungkapkan keprihatinannya, “Saya kaget saat lihat isi perut ikan ada plastiknya. Saya jadi lebih semangat untuk mengurangi plastik sekali pakai agar ikan yang saya makan tidak ada mikroplastiknya.”

Temuan ini diperkuat adanya sampah plastik cup yang ada di sekitar pelabuhan akibat menjamurnya kedai es teh yang menggunakan kemasan plastik cup. Plastik cup ini hanya dibuang di tepi sungai dan akhirnya menumpuk. Belum lagi pulau ini mendapat kiriman sampah dari laut. Pulau Bawean yang terkenal indahnya pantai kini tercemar oleh sampah plastik.

Melihat urgensi situasi ini, SDIT Al Huda mengambil langkah proaktif dengan menggandeng Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) Foundation untuk mengembangkan budaya reuse di area sekolah. EcoKids berencana membuat toko refill sebagai langkah mengurangi sampah plastik karena Bawean sudah Darurat Sampah plastik.

Tonis Afrianto, Project Manager Zero Waste Ecoton menyampaikan, “Kolaborasi dengan sekolah seperti SDIT Al Huda adalah bentuk nyata dari pendidikan yang membumi. Gerakan zero waste harus dimulai dari anak-anak, karena merekalah yang akan membentuk masa depan konsumsi kita. Refill station di sekolah adalah langkah strategis untuk mengurangi plastik sekali pakai secara sistemik.”

Pulau Bawean merupakan bagian dari Kabupaten Gresik yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pembatasan Plastik Sekali Pakai No 3 Tahun 2021. Namun temuan mikroplastik ini menunjukkan bahwa implementasi di lapangan, khususnya di wilayah kepulauan, masih membutuhkan perhatian lebih serius.

Rissky Wahyu Saputra Kepala SDIT Al Huda Bawean mengatakan, “Peringatan Hari Bumi tahun ini menjadi momentum penting bagi SDIT Al Huda dan masyarakat Bawean untuk memperkuat komitmen dalam menjaga bumi, mulai dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan setiap hari. TOK

Pelapor Hardian Tidak Tahu Tentang Audit, Setelah Menjadi Saksi Keluar Audit Eksternal

HUKRIM|oleh

Foto: Ir. Hadian Noercahyo saat Memberikan Kesaksian di PN Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang lanjutan perkara penipuan dan penggelapan merugikan PT. Bima Sempaja Abadi (BSA) sebesar Rp 42 miliar yang membelit para terdakwa yakni Soen Hermawan bersama Anita, Ponidi dan Pandega Agung, kembali digelar dengan ageda keterangan saksi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Ruangan Cakra.

Ir. Hadian Noercahyo selaku penerima kuasa dari PT. BSA yang melaporkan perkara ini di Polda Jatim menyapaikan bahwa, perkara ini bermula saat saya disuruh perusahaan mencari proyek pengakutan untuk menambah income (pemasukan) untuk perusahaan. Kemudian saya dikenalkan oleh seseorang (Umar Gani) dan menceritakan ada perusahaan distributor dan pekerjaan menarik (pengakutan beton atau tiang pancang) yang ada di daerah Surabaya. Singkat cerita saya datang ke Surabaya dan saat dibandara dijemput oleh Ponidi, Padega dan Umar. Kemudian di ajak ke kantornya Ponidi , lalu dikenalkan dengan orang yang bernama Slemet Subagiyo yang baru tahu kalau itu adalah (Soen Hermawan).

“Pada saat itu Ponidi menyatakan PT. Varia Usaha Beton ada pekerjaan pengiriman beton dan butuh Dana atau Investor.” Kata Hadian. Selasa (22/04/2025).

Masih kata Hadian bahwa, setelah kita laporkan ke pimpinan dan setelah dihitung-hintung ada profit sekitar 10% setiap jalan. Kemudian oleh perusahaan disuruh untuk menindak lanjuti dan membuat perjanjian dengan PT. Artamas Trans Logistik (ATL) dengan Terdakwa Anita sebagai Direkturnya dan Terdakwa Ponidi sebagai Komisarisnya. Namun, Ponidi menyuruh untuk menemui terdakwa Padega Agung karena yang akan melajalankan penggiriman beton melalui CV. Adil Loekeswara. Sehingga kita buatkan perjajian juga. Kalau gak salah sekitar bulan September 2018.

Disingung oleh Majelis Hakim tahunya ada masalah bagaimana ceritanya? Hardian menjelsakan bahwa, kita biasanya transfer ke PT. ATL sekitar Rp 2 miliar dan nantinya dibayarkan lagi dengan cek mundur 30 hari dari Bank BCA untuk pembayaran dan keuntungan. Awalnya lancar-lancar saja, kemudian cek diundurkan 35 hari dan banyak cek yang tidak bisa dicairkan karana dana tidak cukup. Atas kejadian itu kita mulai curiga dan setelah saya tanya-tanya kalau pengiriman beton itu tidak ada (fiktif) dan memang benar ada proyek pengiriman betom cuma tahun lalu,

“Atas kejadian perusahaan dirugikan sekitar totanya Rp 42 miliar. Kemdian kita sempat menanyakan ke terdakwa dan melakukan ketemuan dan rapat-rapat,” beber Hardian.

Komang Penasehat Hukum terdakwa Anita dan Ponidi mempersoalkan terkait apakah ada audit internal yang dilakukan oleh PT. BSA. Hardian tidak tahu, namun JPU Estik Dilla Rahmawati menujukan berkas adanya audit eksternal terkait persoal ini adannya Gugatan PT. BSA terhadap PT. ATL dan apakah perna menjadi saksi diperkara itu?.

“Saya cuma melaporkan perkara penipuan lalu berkembang dan melaporkan perkara TPPU. Adanya Audit itu setalah saya menjadi saksi. Karena saat melaporkan saya cuma menerangkan kronologinya terkait uang masuk, cek yang lebih tahu bagian keuangan dan terkait gugatan itu saya tidak tahu dan tidak pernah jadi saksi,” jelas Hardian.

Lanjut pertanyaan dari Heru Krisbianto sebagai penasihat hukum terdakwa pandega agung, menayakan siapa Umar Gani dan apa perannya dalam perkara ini? Hardian menjelaskan bahwa, saya dikenalkan sama Umar Gani dari teman saya yakni Rizal dan saat itu menjelaskan ada pekerjaan menarik pengakutan beton dari PT. Varia Usaha Beton dan yang mendapat PO adalah PT. ATL

Heru Krisbianto menunjukan adanya bukti Draf penjanjian antara PT. BSA dan CV. Adil Loekeswara yang dibuat oleh Umar Gani kepada majlis hakim, Untuk itu kami meminta kepada Majelis Hakim melalui JPU menghadirkan Umar Gani. Karena dari awal Umar Gani tidak pernah diperiksa sejak penyelidikan (lidik) dan penyidikan (sidik) dalam kepolisian, Heru Krisbianto terus mencecar pertanyaan pada saksi terkait keterkaitan Umar Gani karena dugaanya yang membuat perjajian dan memakai bendara dari klien kami dan klien kami ini korban dari Umar Gani, namun oleh Jaksa Dilla ditolak dan keberatan.

Erna Wahyu Ninggsih juga sebagai penasihat hukum terdakwa pandega agung yang tergabung pada kantor HK Law Firm, kenapa harus ada perjajian antara PT. BSA dengan CV Adil Loekeswara, padahal PT. BSA mengivestasikan ke PT. ATL dan semua uang masuk dan keluar dari PT. ATL

Hardian menerangkan bahwa, itu semua arahan dari Ponidi yang mana kalau berkerja sama dengan ATL bisa menghubungi CV. Adil Loekeswara dan perjanjian hanya bongkar saja tidak ada surat jalan. Sehingga saat ada pengeriman kemudian kita tagihkan ke PT. ATL seperti itu.

Sontak Erna mempertanyakan apakah pernah saksi mengecek pengriman barang, kedatang atau datang ke lokasi atau perjanjian itu cuma sebagai formalitas dan apakah saksi menikmati profit dari perjanjian ini. ” yang jelas saya pernah mengecek sekali, namun saat itu tidak ada kegitan bilangnya pengakutan pada malam hari. Dan semua cek itu berasal dari PT.ATL, tidak ada yang berasal dari CV. Adil Loekeswara dan terkait menikmati profit saya tidak menerima yang menikmati adalah perusahaan.” Kelit Hadian.

Heru Krisbianto dan Erna Wahyu Ninggsih dengan lantang juga menegaskan dalam hadapan Majlis Hakim mengatakan akan kami buktikan nanti.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membatahnya, dimana terdakwa Anita mengatakan tanda tangan kontraknya dilakukan di Bandara dan tidak pernah ikut rapat-rapat dan terdakwa Ponidi juga tidak pernah menjeput di bandara dan yang tidak pernah menyuruh kerjasama dengan Pedega ataupun CV Adil Loekeswara. Hal sama yang diungkapkan Pandega juga tidak pernah menjemput saksi di bandara yang berbeda dengan keterangan awal Ir. Hardian Noercahyo.

Sementara terdakwa Soen Hermawan tidak ada tanggapan.

Atas bantahan itu saksi Ir. Hardian Noercahyo, menerangkan seingat saya dibandara yang menjeput adalah Umar, Alek. Kalau para terdakwa saya lupa dan benar tanda tangan kontrakya Anita di Bandara.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan JPU menyebutkan bahwa, PT. Bima Sempaja Abadi kepada CV. Adil Lokeswara dengan jumlah total sebesar Rp.100.766.030.000,- melalui 3 rekening.

Bahwa atas uang yang diterima oleh Terdakwa Padega sebagai Direktur CV. Adil Lokeswara telah mengambil keuntungan sebesar 4 % sehingga sisa uang tersebut selanjutnya ditranfer ke rekening BCA Nomor an PT. Arthamas Trans Logistik yang dikelola Terdakwa Anita dan Terdakwa Ponidi. Dalam rangka melakukan serangkaian kebohongan agar Saksi Ir. Hardian Noer Cahyono percaya, Terdakwa Anita dan Terdakwa Ponidi seolah-olah melakukan transfer kembali kepada PT. Bima Sempaja Abadi sebagai pembayaran pekerjaan atas perjanjian kontrak antara PT. Arthamas Trans Logistik dengan PT. Bima Sempaja Abadi dengan total sebesar Rp.73.644.166.000.

Bahwa atas sisa uang sebesar Rp.27.121.864.166. yang masih dikelola oleh Terdakwa Anita dan Terdakwa Ponidi selanjutnya ditranfer lagi ke rekening BCA yang dikelola Terdakwa Seon Terdakwa IV lalu mentransfer uang ke rekening BCA an. PT. Shan Gandara Satya guna mencairkan cek yang telah dibuka sebagai pengembalian uang kepada investor. Atas cek BCA tersebut selanjutnya diberikan kepada Saksi Ir. Hardian Noer Cahyono sebagai bentuk pembayaran kerjasama. Namun, ketika cek BCA tersebut dicairkan ditolak oleh bank dengan alasan “dana tidak cukup”. kemudian melakukan pengecekan dan diketahui jika proyek pengangkutan beton antara PT. Arthamas Trans Logistik dan PT. Varia Usaha Beton dengan menggunakan armada milik CV. Adil Lokeswara adalah tidak pernah ada (fiktif).

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV secara bersama-sama melakukan serangkaian tipu muslihat dan rangkaian kebohongan disertai dengan nama palsu untuk menggerakkan Saksi. Ir. Hardian Noer Cahyono

menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk investasi antara PT. Arthamas Trans Logistik dan PT. Varia Usaha Beton, yang mana atas kerjasama tersebut adalah fiktif.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, Saksi Ir. Hardian Noer Cahyonodari PT. Bima Sempaja Abadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.27.121.864.166 dan didakwa dengan Pasal Pasal 378 KUHP Jo Pasal 372 Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. TOK

Kasi Pidsus Kejari Bangkalan Pimpin Langsung Pemeriksaan Saksi di Kantor Desa Lombang Laok

PEMERINTAHAN|oleh

Bangkalan, Timurpos.co.id – Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa di Desa Lombang Laok, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan,
yang dilakukan oleh Mantan Kepala Desa (Kades) Hariyanto menjadi atensi Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan. Hal ini terungkap dengan adanya Tim Pinyidik dari Kejari turun langsung ke Kantor Desa Loak, Bangkalan Madura guna melakukan pemeriksaan beberapa saksi.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan Kejari dalam menangani laporan masyarakat dan menindak praktik penyelewengan anggaran di tingkat desa.

Tim penyidik dari Kejari Bangkalan terlihat turun langsung ke lapangan pada Selasa (22/04/2025) untuk melakukan Pemeriksaan terhadap beberapa saksi.

Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Mochamad Fahri, menjelaskan bahwa, kegiatan ini merupakan bagian dari proses penyidikan atas laporan dugaan penyalahgunaan dana desa yang diterima beberapa waktu lalu.

“Kami melakukan penyidikan langsung di lapangan untuk memastikan apakah penggunaan dana desa sudah sesuai dengan perencanaan dan pelaporan yang disampaikan,” ujarnya.

Hingga saat ini, Kejari masih mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak, termasuk perangkat desa dan warga setempat. Tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka jika ditemukan cukup bukti adanya tindak pidana korupsi.

Setelah pihak Kejari Bangkalan melakukan penyidikan, pihak dari warga desa lombang Laok Bangkalan yang di wakili, Makhmud mengharapkan supaya proses dilakukan lebih cepat mengingat para saksi sudah memberikan keterangan.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena dana desa seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Kejari Bangkalan menegaskan akan terus mengawal dan menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan dana negara. M12

Tingkat Kasasi Menang, Rudi Mulyono Kembali Menjabat Sekretaris Yayasan Yatim Mandiri

PERISTIWA|oleh

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Tak terima dipecat sepihak, Rudi Mulyono, Sekretaris Yayasan Yatim Mandiri (YYM) Surabaya menggugat sejumlah pengurus yayasan. Hasilnya, gugatan tersebut perkaranya dimenangkan oleh Rudi melalui putusan Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

Gugatan atas pemecatan sepihak di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya ini sebenarnya sudah berjalan sejak 2023 lalu. Penggugat atas nama Rudi Mulyono yang dikuasakan pada kantor hukum Achmad Wachdin, SH. MH ini, menggugat setidaknya 11 pihak.

Ke sebelas pihak itu antara lain, Yusuf, ABD Rokib, Moh. Nasih, Bimo Wahju Wardojo, Achmad Zaini, Tumar, Agus Setyawanto, Aspiyatin, Ainul Mahbub, Nur Aini Putri Atmadja sebagai notaris, dan terakhir adalah Dirjen Admin Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM.

Achmad Wachdin, Kuasa Hukum Rudi mengatakan, perkara ini berawal dari pemecatan kliennya yang dianggap tidak prosedural tergugat Yusuf yang mengaku sebagai Ketua Pembina yayasan melalui rapat pembina.

“Rapat-pembina tersebut diadakan oleh Yusuf secara diam-diam dan hanyalah mengundang anggota-Pembina yang berada pada kubu Yusuf saja, yakni ABD Rokib, Moh. Nasih saja,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (22/04/2025).

Sedangkan dua orang anggota-pembina lainnya, yakni Nur Hidayat dan Sumarno, tambahnya, tidak diundang dan tidak dilibatkan. Sebab, kedua orang tersebut diyakini tidak akan setuju melakukan pemberhentian sebelum akhir masa jabatan.

“Dalam gugatan itu, klien kami juga mempersoalkan masalah status jabatan Yusuf yang mengaku sebagai Ketua-pembina. Padahal sebelumnya, Ketua-pembina (yayasan-YYM) telah dijabat oleh MOH.NASIH berdasarkan Akta-notaris Habib Adjie, SH,” tegasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan anggaran-dasar Yayasan Yatim Mandiri dimana rapat pembina hanya absah memutuskan (kuorum) apabila diputuskan oleh minimal 4 orang Pembina.

“Bukan 3 orang saja. Dengan ketentuan syarat harus mengundang seluruh anggota-Pembina yang ada melalui undangan-rapat secara resmi. Artinya keputusan pemberhentian Rudi selaku Sekretaris-yayasan cacat-hukum,” imbuhnya.

Hingga pada akhirnya, tambahnya, perjuangan Rudi untuk mencari keadilan dan kepastian hukum pada lembaga peradilan membuahkan hasil.

“Perkaranya telah selesai diputus dan dimenangkan oleh Rudi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 164/Pdt.G/2023/PN.Sda.

Putusan tersebut diatas telah dikuatkan oleh isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 263/PDT/2024/PT.SBY – 29 Mei 2024 juncto Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor : 143 K/PDT/2025 – 27 Februari 2025.

“Ya benar, Pak Rudi Mulyono telah menang berdasarkan putusan peradilan tingkat kasasi (inkracht). Sehingga secara de facto dan de jure, Rudi Mulyono kembali menjabat sebagai Sekretaris yayasan YYM. Begitu pula dengan Mutrofin secara otomatis kembali menjabat sebagai pengurus-Ketua dan Bagus Sumbodo sebagai bendahara,” ujarnya sembari tertawa. TOK

KSP Nasari Surabaya Diduga Tahan Ijazah dan Gaji Mantan Karyawanya

PERISTIWA|oleh

Foto: Kantor KSP Narasari Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Belum reda kasus penahanan ijazah oleh Bos UD Sentoso yang bergarak di bidang penjual sperpart di daerah Pergudangan Margomulyo, Kini kejadian itu, terulang lagi dan meninpa Fristiono alis Fris yang berkerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari di Surabaya diduga tahan ijazah dan gajinya.

Meskipun, Fris telah mengundurkan diri dan tidak bekerja di koperasi lagi hampir sebulan ini, pihaknya belum menerima ijazah dan gaji selama kerja di koperasi Cabang (KC) Nasari Surabaya.

Fris mengungkapkan bahwa selama bekerja di KC Nasari sudah melakukan tugasnya dengan benar dari mulai ambil setoran ke pasar-pasar hingga menyerahkan setoran itu ke ke koperasi. Namun setelah mengajukan pengunduran, ijazah dan gajinya masih belum diberikan oleh Neni selaku supervisor KC Nasari Surabaya.

“Saya waktu itu mendapat tugas handle ambil setoran ke pasar tambak rejo & simo. Saat itu Bu Neni tugas ke jember, saya diserahin beberapa lembar slip setoran ada no seri. Setelah tugas selesai saya serah terima. Tapi ada beberapa slip setoran yang menurut bu neni hilang. Saya pun juga bingung, padahal saya tidak membawanya. Beberapa hari kemudian saya mengundurkan diri sekitar tanggal 21 Maret. Hingga sampai saat ini gaji saya belum diberikan sama ijasah asli juga ditahan sampai sekarang,” ungkapnya, pada wartawan, Sabtu (19/04/2025) lalu.

“Alasannya ada kendala permasalahan dengan setoran mas. Setelah saya perbaiki semuanya dan sudah clear menurut saya. Namun masih saja ijazah dan gaji saya belum diserahkan. Sudah berulangkali saya tanya, jawabannya hanya disuruh nunggu,” terang Fris.

Hingga saat ini, Fris merasa dirugikan karena selama ijazah ditahan pihaknya tidak bisa melamar kerja ke perusahaan lain. “Saya merasa dirugikan, ijazah saya tidak diberikan oleh pihak KC Nasari Surabaya, pada saya sudah bukan karyawannya lagi. Dan tugas-tugas sudah saya selesaikan semuanya. Tapi tetap saja disuruh nunggu, dan sampai kapan,” pungkasnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi pihak KC Nasari Surabaya, Ferry Irawan selaku pimpinan cabang melalui supervisornya Neni mengakui dengan tegas bahwa, ijazah dan gaji mantan karyawannya yaitu Fris benar tidak diberikan kepada mantan karyawannya.

Alasannya pihaknya masih melakukan kroscek terkait setoran-setoran dari Fris. “Nanti kita jelaskan setelah kita cek. Saya tidak mempersulit, tapi dia sendiri,” dalihnya, saat ditemui di kantor KC Nasari di jalan Kranggan No.102, Perak Tim., Kec. Bubutan, Surabaya, Senin (21/04/2025).

Sementara saat disinggung bahwa baru-baru ini di kota Surabaya ramai dan viral terkait dugaan penahanan ijazah karyawannya di salah satu perusahaan. Pihak KC Nasari Surabaya tidak mempedulikannya. “Ow, gak masalah. Mau kepolisian juga gak apa-apa,” ujar Neni, sembari masuk ke ruangan dan memerintahkan security untuk mengeluarkan wartawan dari kantornya. TOK