Timur Pos

PT Jivan Jaya Makmur Dinyatakan Pailit, Kurator Laurensia Widya Jaya Terancam Dipolisikan

PERISTIWA|oleh

Foto: Lazuardi Kreditur Konkuren

Surabaya, Timurpos.co.id – Polemik pasca-putusan pailit terhadap PT Jivan Jaya Makmur kini berbuntut panjang. Kurator yang ditunjuk dalam proses kepailitan, Laurensia Widya Jaya, terancam dipolisikan bersama debitur perusahaan, Suryawan, atas dugaan penggelapan dana hasil penjualan asset harta pailit.

Lazuardi, salah satu kreditur konkuren, mengungkapkan kekecewaannya karena tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan asset, padahal ia memiliki piutang sebesar Rp1,12 miliar. “Dalam putusan pengadilan, nama saya sebagai kreditur tidak dicantumkan, padahal nilai asset yang dijual mencapai Rp33 miliar,” ujarnya, Jumat (23/5/2025).

Aset yang dimaksud berupa dua bidang tanah dan bangunan, masing-masing SHGB No. 669 di Kelurahan Embong Kaliasin senilai Rp27,4 miliar dan SHGB No. 670 senilai Rp5,6 miliar. Dari total hasil penjualan tersebut, sekitar Rp21,68 miliar dibayarkan kepada Bank BNI.

Namun, menurut Lazuardi, pengeluaran yang dilakukan oleh kurator Laurensia Widya Jaya dan Kantor Hukum Riyadi & Partners dalam mengelola dana harta pailit tersebut terindikasi janggal. “Saya menduga ada pengeluaran tidak masuk akal, dan ini sudah saya laporkan ke Polsek Mulyorejo Surabaya,” tegasnya.

Bukti laporan kepolisian tercatat dalam LP/B/226/IX/2024/SPKT/UNIT RESKRIM/POLSEK MULYOREJO/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JATIM, tertanggal 4 September 2024. Laporan itu ditujukan kepada Soeryawan, selaku debitur.

Sumber internal kepolisian membenarkan laporan tersebut. “Informasinya, Suryawan sudah diperiksa. Sedangkan kurator Laurensia telah dipanggil dua kali namun belum memenuhi panggilan,” ujarnya.

Sebagai informasi, Pengadilan Niaga Surabaya melalui Ketua Majelis Hakim I Made Subagia Astawa dan Hakim Anggota Sudar, telah menetapkan PT Jivan Jaya Makmur dalam status pailit. Hakim juga menunjuk Slamet Suripto, SH., M.Hum. sebagai Hakim Pengawas dan Laurensia Widya Jaya, SE., SH., M.Kn. dari Kantor Hukum Riyadi & Partners sebagai kurator. Biaya kepailitan serta imbalan jasa kurator akan ditentukan setelah seluruh proses selesai dan dibebankan kepada harta pailit.

Majelis hakim juga menghukum debitur untuk membayar biaya perkara PKPU sebesar Rp1.799.000. TOK

Pemasangan Kabel Internet My Republik di Kranggan dan Kali Butuh Surabaya Diduga Tanpa Izin

PERISTIWA|oleh

Foto: Proyek Pemasangan Kabel Internet My Republik

Surabaya – Aktivitas pemasangan kabel internet milik PT. My Republik di kawasan Kali Butuh dan Kranggan, Kota Surabaya menjadi sorotan publik. Pasalnya, pekerjaan yang dilakukan pada Minggu dini hari (25/05/2025) sekitar pukul 01.00 WIB tersebut, diduga kuat belum mengantongi izin resmi.

Dari pantauan awak media, terlihat sejumlah pekerja tengah melakukan pemasangan kabel internet. Ketika dikonfirmasi, Eko selaku pengawas lapangan mengakui bahwa pekerjaan tersebut merupakan proyek dari My Republik. Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai kelengkapan izin atau surat perintah kerja (SPK), Eko enggan memberikan penjelasan dan menyarankan untuk menghubungi seseorang bernama Pak Iwan.

“Coba hubungi atau koordinasi sama Pak Iwan. Kami hanya memasang aja, mas,” ujar Eko singkat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak penanggung jawab proyek untuk wilayah Surabaya Selatan yang juga bernama Eko, belum memberikan keterangan resmi.

Sebagai informasi, pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang telah diperbarui melalui UU No. 6 Tahun 2023. Pihak penyedia layanan wajib mengantongi izin sebelum melakukan pembangunan atau perluasan jaringan, termasuk pemasangan kabel atau tiang.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan publik terkait kepatuhan terhadap regulasi dan transparansi dalam proyek-proyek infrastruktur digital di wilayah perkotaan, khususnya Kota Surabaya.TOK

Ketua Pemuda Demokrat Surabaya Tanggapi Kasus Parkir Liar: “Saatnya Komitmen Anti Premanisme Dibuktikan”

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Viral kasus dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh juru parkir liar terhadap seorang pengendara di kawasan Dharmahusada, Surabaya, menuai respons tajam dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Bustomi Saputra, Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Kota Surabaya, yang menyayangkan maraknya praktik parkir liar yang kian meresahkan warga kota.

Dalam keterangannya, Bustomi menilai kejadian tersebut bukan sekadar insiden biasa, melainkan cermin nyata dari lemahnya pengawasan serta tindakan dari pihak berwenang terhadap praktik pungutan liar (pungli) dan premanisme berkedok jasa parkir. “Ini bukan sekadar salah paham antar warga. Ini premanisme. Ini pungli. Ini ancaman bagi rasa aman masyarakat kota Surabaya,” tegasnya.

Ia juga menyoroti ironi di balik peristiwa ini, karena hanya berselang beberapa waktu dari deklarasi anti premanisme yang digelar Polrestabes Surabaya bersama Pemerintah Kota. “Baru saja ada deklarasi anti premanisme, tapi kenyataannya di lapangan tetap banyak jukir ilegal, tak berseragam, tak mengeluarkan karcis, bahkan berani bertindak kasar. Ini jelas mempermalukan komitmen yang baru saja diumumkan,” ujarnya.

Bustomi menilai kasus ini seharusnya menjadi momentum koreksi dan penegasan ulang terhadap komitmen pemberantasan premanisme yang disuarakan pemerintah dan kepolisian. Apalagi, tanggapan akun Humas Polrestabes Surabaya dalam postingan kejadian tersebut di X akun @Pai_C1 yang menanggapi kasus tersebut justru dibanjiri komentar sinis dan pesimis dari warganet.
“Kalau masyarakat sudah tidak percaya pada penegak hukum, itu alarm bahaya. Ini momen yang tepat untuk buktikan komitmen—bukan hanya pencitraan. Kami mendesak tindakan konkret: bersihkan parkir liar, beri sanksi tegas, dan pastikan warga tidak hidup dalam ketakutan karena premanisme terselubung,” tutup Bustomi.

Selain itu, maraknya praktik parkir liar di Kota Surabaya tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, pendapatan retribusi parkir Surabaya hanya mencapai Rp22 miliar dari target Rp60 miliar, atau sekitar 36 persen. Kebocoran PAD akibat parkir liar diperkirakan mencapai Rp18 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa hampir separuh potensi pendapatan dari sektor parkir hilang karena praktik ilegal.

Bustomi mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk lebih proaktif dalam mengawasi dan menertibkan parkir liar, serta mengimplementasikan sistem parkir yang transparan dan akuntabel. “Digitalisasi sistem parkir dan pemberian karcis resmi kepada pengguna adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk mencegah kebocoran PAD,” tambahnya.

Pemuda Demokrat Indonesia Kota Surabaya menyatakan siap mendukung segala upaya pemberantasan premanisme dan berharap Pemkot serta Polrestabes Surabaya segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan jukir liar di ruang-ruang publik. KIN/TOK

Peneliti Asing Soroti Macaca Maura di Bira Bulukumba, Sulawesi Selatan

GAYA HIDUP|oleh

Bulukumba, Timurpos.co.id – Bertepatan dengan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional, Yayasan Ecoton, Macaca Maura Project dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bulukumba kolaborasi menyelenggarakan peringatan pentingnya kekayaan biodiversitas Sulawesi Selatan. Acara yang mengusung tema “Biodiversitas Sulawesi: Macaca Maura dan Tanaman Obat di Bira” ini berlangsung di Sekolah Alam Mata Angin, Jalan Poros Bira, Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari. Kamis (22/05/2025).

Peringatan ini berhasil menarik sekitar 50 peserta yang beragam, termasuk perwakilan dari DLHK Bulukumba, pengaman hutan Bulukumba, siswa, serta berbagai komunitas. Kehadiran mereka menunjukkan antusiasme dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Acara ini menghadirkan dua pembicara utama dari Macaca Maura Project: Vasco Martins dari University of Portsmouth (UK) dan Cesar Rodriguez Del Castillo dari University Veracruzana of Mexico, yang berbagi wawasan mendalam tentang penelitian Satwa endemik Sulawesi Selatan, Macaca Maura di Bira yang di lakukan Sejak Tahun 2023.

Dalam Penelitian Macaca Maura salah satunya menemukan macaca Maura mencari makanan di timbulan sampah yang di buang sembarangan oleh masyarakat. Bahkan jika di lihat dari video kamera trap yang di pasang, sampah plastik ikut termakan macaca Maura, terang Vasco.

Selain itu, Stephanie Brem dari organisasi Gaiaone, ikut membagi pengetahuannya terkait dengan konservasi terumbu karang yang dilakukan di Bira, stephanie turut memberikan paparan yang relevan terkait sampah plastik dapat menganggu pertumbuhan terumbu karang.

Arsak Rizal, dari Sekolah Alam Mata Angin, menambahkan perspektif lokal dengan menjelaskan potensi dan manfaat tanaman Bira yang berkhasiat obat yang sudah di kenalkan oleh neneknya. Ada sekitar 22 tanaman di Sekolah Alam koleksi kami yang bisa dimanfaatkan untuk obat, tambah arsak.
Vasco Martins memperkenalkan kegiatan penelitian krusial mereka. Penelitian ini berfokus pada Macaca Maura, spesies endemik yang keberadaannya sangat vital bagi kesehatan ekosistem hutan. Penelitian ini sangat penting untuk mengenali kondisi dan habitat Macaca Maura di Bira,” ujar Vasco Martins,

“Pemahaman mendalam tentang populasi dan lingkungan mereka adalah kunci untuk merancang strategi konservasi yang efektif dan berkelanjutan.”

Cesar Rodriguez Del Castillo menyatakan kegembiraannya melihat antusiasme peserta. Ia berharap acara ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keberlangsungan hidup Macaca Maura dan keanekaragaman hayati di Sulawesi Selatan.

Rahmaedah, Guru SMPN 34 Bulukumba menyampaikan, Kegiatan ini sangatlah bermanfaat sekali karena banyak informasi mengenai macaca yang berada di Bira, lebih-lebih bagi kami masyarakat umum dan para siswa yang tinggal di Bira. Dan memang perlu juga dilindungi betul dari bahaya sampah yang dihasilkan oleh manusia terhadap macaca maura. Harapan saya kepada siswa bisa ikut terlibat menjadi relawan untuk menjaga macaca dan terumbu karang.

Delima Veranita Sirait, Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan DLHK Bulukumba juga mengatakan, Luar biasa sekali pengetahuan yang telah diberikan dari para narasumber yang juga peneliti. Semoga memotivasi anak-anak bahwa masih banyak keanekaragaam di laut dan di darat yang kita punya.

Dan itu macaca maura yang menjadi hewan endemik di Sulawesi selatan. Dengan adanya ini, kita bisa menumbuhkan rasa memiliki terhadap keanekaragaman hayati yang ada di bulukumba. Jadi saya rasa luar biasa lah ini, mudah-mudahan semua peserta bisa paham bahwa ada hewan dan tumbuhan endemic di bulukumba yang memang patut kita lestarikan. Kita juga perlu bersama-sama mengedukasi masyarakat dan wisatawan yang ada di bulukumba untuk mengelola sampahnya agar keanekaragaman hayati tidak terancam.

Apalagi seperti yang disampaikan tadi dengan adanya sterofoam yang masih banyak digunakan kemasan makanan dan ternyata karena macaca maura kekurangan makanan jadi mereka mencari di sampah. Mudah-mudahan dengan peraturan pemerintah dengan pembatasan plastik sekali pakai di Bulukumba, pengurangan dan pengelolaan sampah baik organic dan non organic harusnya bisa dikelola dengan baik.

Acara peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya konservasi biodiversitas, untuk bisa hidup harmoni dengan keanakeragaman hayati serta bagaimana setiap pembangunan yang di lakukan memperhatikan keanekaragaman hayati dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. TOK

Maraknya Produk Skincare Ilegal, Ubaya dan BPKN RI Gelar Seminar Edukasi dan Posko Pengaduan Konsumen

EKBIS|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Maraknya peredaran produk skincare ilegal yang merugikan konsumen menjadi perhatian serius berbagai pihak. Banyaknya keluhan masyarakat terkait kandungan berbahaya dalam produk skincare abal-abal mendorong Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Komisariat Fakultas Hukum IKA Ubaya, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI menggelar seminar bertajuk “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Skincare Ilegal”, sekaligus membuka Posko Pengaduan Korban Skincare.

Acara yang digelar pada Jumat (23/5/2025) ini menghadirkan Komisioner BPKN RI, Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, dan Dosen Hukum Perlindungan Konsumen Ubaya, Dinda Silviana Putri, sebagai pembicara.

Dr. Bambang menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi target utama produk skincare. “Ada kasus di mana seorang korban tidak bisa hamil karena zat berbahaya dari skincare ilegal sudah terlanjur masuk ke tubuh. Ini bukti nyata betapa bahayanya penggunaan produk tanpa izin resmi,” ungkapnya.

Ia juga menghimbau masyarakat untuk selalu membeli produk di toko terpercaya dan memeriksa keaslian produk melalui logo SNI atau situs resmi BPOM. “Jika terdapat dugaan overclaim—klaim berlebihan tanpa bukti ilmiah, promosi menyesatkan, atau janji manfaat tidak realistis—BPKN siap melakukan investigasi,” tambahnya.

Dosen Hukum Perlindungan Konsumen, Dinda Silviana Putri, menegaskan bahwa konsumen yang dirugikan dapat melaporkan temuan mereka melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, hingga arbitrase. “Undang-undang perlindungan konsumen saat ini cukup memadai. Konsumen juga bisa mengecek legalitas produk melalui website resmi BPOM,” katanya.

Sementara itu, Johanes Dipa selaku panitia kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberi pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya mengenali produk legal. “Kami menghimbau konsumen untuk waspada terhadap overclaim atau over klip—promosi berlebihan yang tidak sesuai dengan kenyataan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih cerdas dan berhati-hati dalam memilih produk skincare demi kesehatan dan keselamatan diri. TOK

Keluarga Korban Minta Keadilan atas Tewasnya Melani yang Terlindas Truk Sampah

KEPOLISIAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Keluarga korban kecelakaan maut yang menewaskan Tjan Melani Tjandra (43), warga Kapasan Kidul, Surabaya, menuntut keadilan usai perempuan malang tersebut tewas di lokasi kejadian akibat terlindas truk sampah. Insiden tragis ini terjadi di depan BG Junction, Jalan Bubutan, pada Senin (19/5/2025) sekitar pukul 15.30 WIB.

Melani diketahui sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya di kawasan Mulyorejo ketika peristiwa nahas itu terjadi. Menurut keterangan sang kakak, Steven Tjandra, adiknya sempat ditabrak sebelum akhirnya dilindas oleh truk sampah yang dikemudikan Suwanto (42), warga Rembang, dengan nomor polisi L 8841 UT.

“Harusnya sopir sadar kalau sudah menabrak. Menurut saksi, ada suara benturan sangat keras. Tapi bukannya berhenti, malah terus jalan dan melindas adik saya. Sudah jelas posisi motor adik ada didepan truk, bukan dikolong truk,” ujar Steven dengan nada pilu. Kamis (22/05/2025).

Steven menambahkan bahwa pihak keluarga belum mendapat kepastian soal status hukum sang sopir. “Kami dengar dia sempat diamankan, tapi sekarang tidak tahu apakah masih ditahan atau sudah dibebaskan. Yang jelas, kami sekeluarga menuntut keadilan. Ini sudah menyangkut nyawa,” tegasnya.

Tragedi ini turut memicu reaksi dari warganet. Banyak yang menyoroti dugaan kelalaian sopir truk. Dalam salah satu unggahan akun media sosial @Van_n_dutch disebutkan bahwa truk terlihat hendak berbelok ke kiri tanpa menyalakan lampu sein, sementara korban diduga mencoba menyalip dari sisi kiri.

Terpisah, Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Iptu Suryadi mengatakan bahwa, terkait perkara tersebut, pihak kepolisian sudah memeriksa pengemudi truk dan nantinya ahli warisnya juga kami periksa dan perlu kami sampaikan, kami juga sudah mengajukan santunan Jasa Rahajanya.

“Atas kejadian Laka Lantas tersebut, kami sampaikan turut berbela sungkawa,” katanya.

Hingga saat ini, kasus kecelakaan ini masih ditangani oleh Unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Pihak kepolisian diharapkan segera mengusut tuntas dan memberikan kejelasan hukum kepada keluarga korban. TOK

Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Ungkap Motif Pembunuhan di Kedinding Lor Surabaya

KEPOLISIAN|oleh

Tanjung Perak, Timurpos.co.id – Bedrus Sholeh (26), pelaku pembacokan yang menewaskan Salamullah (24) di kawasan Sidotopo Wetan, Kenjeran, berhasil ditangkap di Kecamatan Kedungdung, Sampang, Madura.

Pelaku diringkus tim Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak bersama Polsek Kenjeran dalam waktu kurang dari 1×24 jam setelah insiden berdarah yang terjadi pada Senin malam (19/5/2025). Bedrus Sholeh sempat bersembunyi di rumah kerabatnya sebelum akhirnya diamankan polisi.

“Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, kami berhasil mengamankan dan menetapkan satu orang tersangka, BS warga Dusun Tanjung, Kelurahan Botopuro, Sampang Madura,” ujar Kasatreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP M Prasetyo, pada Kamis (22/5/2025).

AKP Prasetyo menjelaskan bahwa setelah melakukan pembacokan, pelaku melarikan diri ke rumah family-nya di Kedungdung, Sampang.Pelaku Kita amankan berikut barang bukti senjata tajam berupa sebilah celurit, ” jelasnya.

Peristiwa tragis ini bermula dari cekcok di depan warung Madura atau toko kelontong milik pelaku yang tak jauh dari Masjid Sirotol Mustakim, Jalan Kedinding Lor 30A yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP).

Korban, Salamullah yang saat itu membeli bensin Pertalite penuh namun menolak untuk membayar dan justru memukul pelaku. Saat korban hendak melarikan diri, pelaku menghalanginya dengan mengambil kontak motor korban.

“Pelaku kemudian masuk ke dalam warung, mengambil sebilah celurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri. Celurit itu memang disimpan pelaku di toko untuk berjaga-jaga,” jelasnya.

Dengan menggunakan sepeda motor korban Supra X yang ditinggalkan, pelaku mengejar korban hingga ke arah Masjid Sirotol Mustakim, Jalan Kedinding Lor 30A. Lokasi tersebut tidak jauh dari warung pelaku. Karena area di belakang masjid merupakan jalan buntu, korban tidak dapat menghindar.

“Di TKP tersebut, korban dibacok sebanyak dua kali menggunakan celurit hingga meninggal dunia,” jelas AKP Prasetyo.

Setelah melakukan aksinya, Bedrus Sholeh meninggalkan korban yang sudah tergeletak berlumur darah dan membawa sepeda motor Supra X dengan nomor polisi L 5070 AAR milik korban. Sepeda motor tersebut kemudian dibuang di Jalan Larangan, wilayah Kenjeran, Kecamatan Bulak, sebelum pelaku kabur ke Sampang menggunakan transportasi umum.

Hasil otopsi menunjukkan korban mengalami luka tembus pada dada kiri, luka bacok pada lengan atas, dan luka bacok pada lengan bawah yang mengakibatkan lengan terputus.

Mengenai motif, AKP Prasetyo mengungkapkan bahwa pelaku emosi dan tidak terima karena korban tidak mau membayar bensin dan telah memukulnya.

“Dari pemeriksaan saksi-saksi, yang melatarbelakangi pelaku sangat emosi adalah karena di hari sebelumnya pelaku sempat kehilangan lima tabung LPG. Sehingga karena faktor ekonominya yang sudah susah, pelaku emosi dan marah kepada korban,” terangnya.

Menurut penyelidikan, pelaku Pelaku Pembacokan di Kedinding Lor Ditangkap di Kedungdung Sampang, Motif Sakit Hati Akibat Tak Bayar Bensin dan Kehilangan 5 Tabung Gas sepeda motor Supra X milik korban. Atas perbuatannya, tersangka Bedrus Sholeh dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.

AKP Prasetyo menghimbau masyarakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan cara damai dan tidak main hakim sendiri. Ia juga menegaskan komitmen Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk memberikan rasa aman dan menindak tegas segala bentuk kejahatan di wilayah hukumnya. TOK/*

Dugaan Kongkalikong Kurator dan Hakim dalam Putusan Pailit PT. Jivan Jaya Makmur

PERISTIWA|oleh

Foto: Sutikno Kreditur Konkuren

Surabaya, Timurpos.co.id – Dugaan praktik tak sehat dalam proses kepailitan PT. Jivan Jaya Makmur kembali mencuat. Kurator Laurensia Windy Jaya, yang ditunjuk untuk mengurus asset debitur, dituding bermain mata dengan pihak majelis hakim yang memutus perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim I Ketut Tirta bersama hakim anggota I Made Subagia Astawa ditengarai turut terlibat dalam dugaan ketidak beresan ini.

Sutikno, salah satu kreditur konkuren, mengaku belum menerima pembayaran sepeser pun dari hasil likuidasi aset PT. Jivan Jaya Makmur. Ia menyampaikan kekecewaannya atas proses yang dianggap sarat kejanggalan.

“Awalnya saya meminjamkan uang ke Suryawan, pemilik PT. Jivan Jaya Makmur, sekitar tahun 2019-2020. Tapi saat usahanya macet, dia mengajukan PKPU di PN Niaga Surabaya dan saya salah satu pemohonnya. Dia berjanji jika nanti pailit, hasil penjualan aset akan digunakan untuk bayar hutang,” ujar Sutikno, Kamis (22/5/2025).

Namun, kenyataannya tak seindah janji. Sutikno mengungkapkan bahwa ada tawaran pembelian asset senilai Rp40 miliar, namun ditolak oleh Kurator Laurensia Windy dan suaminya, Albert. Asset tersebut kemudian hanya terjual senilai Rp33 miliar.

“Saya ajukan tagihan Rp1,5 miliar, tapi tanpa saya tahu, piutang saya dicatat hanya Rp860 juta dan saya tak pernah diajak rapat. Lebih parah lagi, dalam putusan akhir saya dan Lazuardi tidak mendapat bagian sama sekali. Diduga, kurator menyusun pengeluaran yang tidak masuk akal,” imbuhnya.

Ia juga menyoroti nilai yang diterima Bank BNI sebagai kreditur separatis. Dari nilai tagihan Rp51,5 miliar, Bank BNI hanya menerima sekitar Rp21,6 miliar.

“Ada potensi kerugian negara di sini karena BNI adalah bank milik negara. Dugaan kongkalikong sangat kuat, apalagi aset dijual di bawah penawaran tertinggi,” kata Sutikno.

Menanggapi hal ini, Albert Laufenzia, suami Kurator Laurensia Windy Jaya menyatakan bahwa pembagian dilakukan berdasarkan ketentuan hukum. Ia berdalih bahwa seluruh hasil penjualan dialokasikan terlebih dahulu kepada kreditur separatis, sesuai UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

“Debitur pailit sudah dibubarkan sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jadi semua langkah sudah sesuai prosedur,” jelas Albert.

Sebagai informasi, praktik curang dalam proses PKPU bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, dua kurator yakni Rochmad Herdito dan Wahid Budiman telah dipidana karena terbukti menggelembungkan tagihan kreditur dalam perkara PKPU PT. Alam Galaxy. Putusan kasasi Mahkamah Agung menghukum keduanya, menyusul dinyatakannya PT. Alam Galaxy pailit akibat rekayasa tagihan.

Kasus PT. Jivan Jaya Makmur kini menjadi sorotan publik dan praktisi hukum. Banyak pihak menuntut transparansi serta audit menyeluruh atas seluruh proses pailit dan distribusi aset, agar tidak terulang kasus serupa di masa mendatang. TOK

GEMAH Beberkan Dugaan Pemerasan Anggota DPRD DKI untuk Judi Sabung Ayam

PERISTIWA|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Gerakan Mahasiswa Hukum (GEMAH) membeberkan dugaan pemerasan yang dilakukan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem yang juga Wakil Ketua Komisi D Muhammad Idris untuk judi sabung ayam. Sebelumnya, Idris membantah hal tersebut.

GEMAH menyebut Idris banyak memeras jajaran kepala dinas komisi D. Tujuannya, demi mencari keuntungan pribadi untuk keperluan main judi sabung ayam.

“Idris sering memeras Kepala Dinas Bina Marga, Dinas Tata Air, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup yang anggarannya mencapai triliunan rupiah,” kata GEMAH yang tak disebutkan identitasnya, Rabu, 21 Mei 2025.

Sebelumnya, Muhammad Idris kesal dengan tudingan yang dialamatkan kepadanya soal praktik perjudian. Politisi Partai NasDem ini meminta pihak yang menuduhnya terlibat judi sabung ayam, agar membuktikan hal tersebut.

“Mau siapa pun kasih tahu saja dia, kalau ada buktinya saya judi sabung ayam, saya kasih uang Rp100 juta,” kata Idris kepada wartawan, Rabu, 14 Mei 2025.

Bahkan, Idris meminta pihak yang menuduhnya untuk segera melaporkannya secara resmi kepada aparat penegak hukum atau Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta. Ia memastikan dengan senang hati akan menghadapi laporan tersebut.

“Bilang sama mereka, ditunggu laporannya. Kalau perlu lapor ke malaikat, saya tunggu jangan pakai lama,” ucap dia.

Untuk diketahui, GEMAH telah melaporkan Idris ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 7 Mei 2025. Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pidana perjudian sabung ayam. TOK

AKAMSI Kawal Ikan Mati, Temui Gubernur Jatim: Desak Penindakan dan Perlindungan Kali Surabaya

GAYA HIDUP|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id — Aliansi Komunitas Penyelamat Bantaran Sungai (AKAMSI) yang terdiri dari ECOTON, AksiBiroe, dan Surabaya River Revolution menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Jawa Timur. Aksi ini diiringi dengan penyerahan hasil riset dan laporan investigatif mengenai kondisi darurat ekologis Kali Surabaya, termasuk fenomena ikan mati massal yang kembali terjadi di Wringinanom, Gresik, dua hari sebelumnya.

Kali Surabaya Darurat Ekologis

Aksi ini tak sekadar orasi simbolik. AKAMSI membawa data valid yang mengungkap kondisi memprihatinkan Kali Surabaya. Salah satu sorotan utama adalah temuan 4.641 bangunan ilegal di sempadan sungai selama periode 2015–2025. Bangunan ini tersebar di Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya—terbanyak di wilayah tengah sungai. Selain melanggar PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, bangunan ini juga menjadi sumber pencemaran limbah rumah tangga dan industri.

“Ini bukan hanya pelanggaran tata ruang. Ini kegagalan sistemik dalam menjaga ekosistem air,” tegas Rio Ardiansa dari AKAMSI. Rabu (21/05/2025).

Mikroplastik dalam Rantai Makanan

Hasil riset mikroplastik yang dilakukan AKAMSI dengan FTIR menunjukkan kontaminasi pada berbagai organisme perairan—mulai dari plankton, kepiting, udang, hingga ikan. Jenis fiber mendominasi, dengan kandungan polimer berbahaya seperti Polyethylene (PE), Polypropylene (PP), dan PET. Temuan mikroplastik pada fitoplankton seperti Teballaria flocculosa dan Suriella linearis menandakan dampak sistemik terhadap rantai makanan.

“Ketika mikroplastik masuk ke tubuh ikan dan kita konsumsi, maka sungai yang tercemar menjadi ancaman langsung bagi manusia,” ujar Ilham, peneliti AKAMSI.

Kualitas Air Menurun, Kehidupan Aquatik Terancam

Pengukuran kualitas air menunjukkan penurunan signifikan kadar oksigen terlarut (DO) dari hulu ke hilir, yakni dari 4,69 mg/L di Wringinanom menjadi 1,95 mg/L di Karangpilang. Indeks biotik juga menunjukkan degradasi kualitas: dari “sehat” di hulu menjadi “tidak sehat” di hilir.

Limbah dan Sistem Pengelolaan Sampah yang Gagal

Meski sebagian desa di sekitar DAS Kali Surabaya telah memiliki TPS, sebanyak 33,3% segmen sungai belum memiliki fasilitas pembuangan sampah yang memadai. Bahkan, 86,67% desa masih mengandalkan pembakaran sampah, yang tak jarang berujung pada pembuangan ke sungai.

“Bagaimana masyarakat tidak buang sampah ke sungai, jika TPS saja tidak tersedia?” kritik Nurillan Bulan dari AksiBiroe.

Ikan Mati di Wringinanom, Masih Tanpa Tindak Lanjut

Kejadian ikan mati massal yang dilaporkan warga Wringinanom pada 19 Mei 2025 kembali membuka luka lama. Menurut ECOTON, kejadian ini terjadi hampir tiap tahun tanpa investigasi tuntas. Warga mencium bau menyengat dari bangkai ikan yang mengambang di permukaan air.

“Sungai kita perlahan jadi kuburan ikan karena pembiaran ini,” ungkap Yosua Asa Firdaus dari River Revolution.

Tuntutan AKAMSI kepada Pemprov Jatim

Dalam aksi dan audiensi, AKAMSI menyampaikan enam tuntutan utama:

1. Penertiban seluruh bangunan ilegal di bantaran Kali Surabaya.
2. Restorasi zona sempadan sebagai wilayah hijau dan resapan.
3. Penerapan sistem pengelolaan sampah terpadu di desa-desa sepanjang DAS Kali Surabaya.
4. Monitoring kualitas air secara berkala dan terbuka untuk publik.
5. Investigasi menyeluruh atas kejadian ikan mati massal.
6. Penerbitan Peraturan Gubernur Jatim tentang Penataan dan Perlindungan Sempadan Sungai.

Respons Pemprov: Janji Koordinasi dan Investigasi

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jatim, Nur Kholis, mengapresiasi aksi AKAMSI dan berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Ia menjanjikan koordinasi lintas OPD serta evaluasi fasilitas pengelolaan sampah desa.

Sementara itu, Ainul Huri dari DLH Jatim menyatakan pihaknya telah menurunkan tim investigasi. Ia mengakui belum ada bukti kuat terhadap dugaan keterlibatan pabrik gula dan akan menelusuri sumber limbah lebih lanjut. Ia juga menegaskan sanksi tegas akan diberikan terhadap pelaku pencemaran.

“Kami akan panggil semua pihak, dari pelaku usaha hingga komunitas, untuk bersama menjaga sungai. Partisipasi publik sangat dibutuhkan untuk menekan pencemaran,” kata Ainul. TOK