Timur Pos

Pemohon SIM di Colombo Masih Ada yang Gagal, Meskipun Lintasan Zig-Zag dan Angka 8 Dihapus

GAYA HIDUP|oleh

Nita Agustina gagal lolos ujian praktik SIM C karena kendaraan keluar lintasan

Surabaya, Timurpos.co.id – Nita Agustina, wanita usia 19 tahun ini adalah salah seorang yang gagal lolos ujian praktik mengurus SIM C. Mulanya, saat menghadapi uji pengereman pada sirkuit dengan lintasan 20 meter dan jarak antar patok 2,5 meter bisa dilintasi dengan mulus. Ketika hendak berbelok bagian lintasan u-turn sepanjang  10 meter, kendaraannya keluar lintasan di Satpas Colombo.

“Gas sepeda motor saya terlalu kencang. Bukannya belok, malah bablas. Saya masih ada kesempatan dua kali lagi, semoga minggu depan pas balik bisa lolos,” ucap Nita.

Catatan Satpas Colombo setidaknya dalam satu hari menangani 250-300 pemohon SIM umum yakni A dan C. Kemudian, yang melaksanakan ujian praktik di masing-masing kategori antara 30-40 orang. Dari jumlah itu selalu ada saja yang gugur.

“Biasanya 4-5 orang. Rata-rata yang gagal perempuan, tapi laki-laki juga lumayan sering,” ujar Ridho, salah seorang petugas pemantau ujian praktik SIM C. Kamis (11/01/2024) kepada awak media.

Diketahui ujian praktik SIM padahal sudah dirombak total. Yang dulunya ada lintasan angka 8 serta zig-zag, sekarang sudah berganti menjadi trek lurus, putar balik, dan belokan.

Menurut Ridhoi ada banyak faktor mengapa pemohon SIM bisa gagal menghadapi ujian praktik, meskipun lintasan sudah diperbarui. Terkadang pemohon tidak terlalu menyimak petugas saat memberikan sesi materi aturan-aturan yang harus ditaati. Sehingga ketika turun di lintasan tidak memahami hal-hal yang mustinya dilakukan seorang pengendara.

Misalnya saja di jalanan berbelok. Pemohon SIM mustinya menyalakan sein, namun banyak yang nelunyur saja tidak melakukan perintah itu. Walhasil, nama pemohon dinyatakan harus gagal.

Kendala yang juga sering dihadapi  pemohon adalah tidak terlalu terampil menguasai sepeda motor yang digunakan untuk ujian. Hal ini dikarenakan karena pemohon tidak menggunakan sepeda motor milik sendiri. Sehingga tidak paham karakter gas dan pengereman.

“Saran saya kalau tes praktik meskipun di Satpas Colombo disediakan kendaraan, tapi usahakan pakai motor sendiri. Karena kalau motor sendiri kan sudah paham sela-sela mengoperasikan gas motornya. Tapi motor pinjaman kan harus menyesuaikan dulu,” ujarnya. Tok

Miris, Seorang Ibu Tega Membuang Bayinya Ke Dalam Sumur

HUKRIM|oleh

Ilustrasi (intr)

Surabaya, Timurpos.co.id – Nekad Membuang Bayi ke dalam sumur dari hubungan gelap, Devita Auliawati binti Sinal diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dewi Kusumawati dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan agenda keterangan saksi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Rabu (10/01/2024).

Dalam persidangan ini, JPU Dewi Kusumawati menghadirkan saksi yaitu Sinal, Rahma, Yunita Choirulisa, Jaminem dan Nur Cholilah.

Yunita Choirulisa mengatakan, kejadiannya, pada hari Senin,10 April 2023 sekitar pukul 16.30 WIB. Saat itu, ada rame-rame di dekat rumah dan dikasih tahu oleh Jaminen. Ada bayi terapung di dalam sumur. Seketika Yunita melihat dan melaporkan kepada polisi.

“Nah sebelum datang polisi, saya langsung menanyakan kepada Devita Auliawati dan menangis. Dia mengaku kalau bayi itu adalah bayinya yang dibuang ke sumur pada hari Minggu. Lalu Devita itu melahirkan dengan sendiri di dalam kamar mandi dan melihat bayi perempuan itu menangis dan panik, langsung memotong tali pusar dengan menggunakan gunting, Yang Mulia,”kata Yunita sebagai saudara iparnya.

Sementara itu, Jaminen mengaku, menemukan mayat bayi yang terapung di dalam sumur itu. Saat menjelaskan di pengadilan, pihaknya tidak tega untuk menceritakan kejadian itu dan sambil menangis. “Saya mau mandi dan mengambil air sumur, namun melihat bayi terapung di air sumur itu. Akhirnya saya memanggil Yunita Choirulisa dan Nur Cholilah untuk memastikan bayi tersebut,”ucapnya sambil meneteskan air mata.

Selanjutnya, Sinal dan Rahma sebagai orang tua kandung dari terdakwa Devita Auliawati mengaku, dia adalah putri pertama. Waktu itu saya kerja dan tidak tahu kejadiannya. Tiba-tiba ada rame-rame di rumah. “Anak saya tidak pernah menikah. Saya jarang ketemu dan karena kerja. Waktu kejadian tak tanyakan kepada Devita hanya menangis saja, Yang Mulia,”ucap Sinal dan Rahma.

Mendengar keterangan saksi, terdakwa membenarkannya. “Benar Yang Mulia. Saya menyesal,”terangnya lewat video call.

Sontak Majelis Hakim yang diketuai oleh Alex Adam Faisal mengatakan, kepada terdakwa. Kamu mengandung bayi dan melahirkan secara terpaksa? “Benar Yang Mulia,”terang terdakwa.

Selanjutnya, Alex mengatakan kepada kedua orang tua dari terdakwa yaitu Rahma. Bu Rahma anaknya dijaga dan diawasi. Kalau kayak gini kasihan kepada anaknya yang sudah dihukum. Untuk itu menjadi orang tua harus mengawasi anaknya dan jangan diulangi lagi kejadian seperti ini. Kejadian seperti ini diambil hikmahnya,”ucap Alex di depan para saksi dan jaksa di ruang sidang.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan dari JPU menyebutkan, bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) dan (4) UUU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Tok

Bob. S Kudmasa: Justru Noer Qodim Memiliki Hutang di Koperasi 

HUKRIM|oleh

Suasana sidang Gugatan Perlawaan di PN Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Kuasa hukum Koperasi Semolowaru Dadi Rukun (KSDR) Bob S. Kudmasa terus berupaya melawan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yang mengabulkan gugatan Noer Qodim ke KSDR.

Dalam agenda sidang lanjutan dengan perkara Nomor 98/Eks/2023/PN. Sby. Ttertanggal 23 November 2023, Jo Nomer 962/Pdt.G/2023/PN.Sby tertanggal 23 Febuari 2023 yang diketuai Majelis Hakim Djuanto di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Bob meminta agar Majelis Hakim menghadirkan pihak dari notaris dan Bank BRI Cabang Mulyorejo Surabaya, untuk melihat kebenaran gugatan Noer Qodim ke KSDR.

“Hari ini penyerahan bukti-bukti namun ada dari para pihak yang tidak bisa hadir, perkara punya persepsi masing-masing apa yang kami lakukan adalah benar upayakan menyelamatkan aset Pemkot dan dikelola kewajiban juga sudah dilakukan, jadi salah satu visi walikota memberdayakan UMKM melalui koperasi yang sah Pemkot, makanya kami melakukan perlawanan atas putusan yang dahulu,” ucap Bob. Selasa (09/01/2024).

Dengan tidak hadirnya dua pihak tersebut dalam gugatan Noer Qodim, Bob menilai pengabulan gugatan terhadap kliennya harus dibatalkan demi hukum.

“Menurut kami perjanjian dan akte yang terdahulu menduga tidak sah makanya mencari kepastian hukum,” jelasnya.

Bob menambahkan bahwa perkara ini bermula dari KSDR yang diduga memiliki hutang dan itu terjadi pada pengurus pasar Semolowaru lama.

“Kami menilai itu hanya upaya-upaya dari para pengelola lama, pasar yang berada d iatas lahan Pemkot Surabaya. Justru Noerr Qodim itu yang memiliki hutang di koperasi, di mana koperasi itukan membayar pajak ke Pemkot kurang lebih nilainya sekitar Rp.500 jutaan dan kami sudah membayarnya,” tegasnya.

“Koperasi berdiri sekitar tahun 2019 dan mereka (Noer Qodim dkk) sudah menggelola pasar tersebut sebelum koperasi berdiri,”  sambungnya.

Ia menambahkan, bahwa  dalam sidang lanjutan ini meminta penggugat yakni Nur Qodim membayar tunggakan yang belum terbayarkan ke KSDR.

“Menghukum terlawan untuk menbayar tunggakan uang sewa lahan parkir periode Agustus 2019 – September 2022 dan tunggakan uang retribusi karcis parkir periode Januari 2022 sampai September 2022, dengan total keseluruhan sebesar Rp 352.500.000,” tambahnya.

Terpisah, Ketua Pengaduan Masyarakat GNPK (Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi) Jawa Timur Miko Saleh menerangkan bahwa permasalahan koperasi menurutnya tidak perlu diperbesar, karena akan berdampak pada kerugian yang akan dialami Noer Qodim.

“Maka cerita akan terbuka dengan jelas bahwa sifat gugatan tanpa adanya perlawanan karena digugat tidak ada, di keuangan juga tidak ada harus minta ketua koperasi, menurut kami lucu terkesan pengakuan hutang, Qodim sendiri mempunyai hutang Rp 350 juta, justru membuat rancu dalam arti tidak menyadari kewajiban hutangnya antara lain pajak dan parkir,” sebutnya. Tok

Firman Jual Motor Masih Kredit Dihukum 8 Bulan Penjara, FIF: Menghimbau Lebih Berhati-hati Atas Identitas Pribadi

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Firman Sholeh Alfattah, divonis 8 bulan penjara oleh Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Vonis ini lebih rendah dari tuntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Robiatul Adawiyah dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak yang menuntut 1 tahun penjara. Jumat (05/01/2024).

Firman terdakwa kasus mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Dimana hakim menilai perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 36 undang undang RI Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

“Dengan ini terdakwa atas nama Firman Sholeh Alfattah divonis dengan 8 bulan penjara denda sebesar Rp 10 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan,” kata Hakim I Ketut Suarta di PN Surabaya.

Satriyo Budi Utomo, sebagai Region Remedial Head Area Jatim 1 – FIFGROUP menjelaskan hasil vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim menjadi pelajaran dan literasi hukum untuk masyarakat.

“Harapannya masyarakat lebih berhati-hati terkait identitas pribadi (KTP), dalam perkara ini debitur hanya dijadikan alat atau atas nama oleh oknum, menjadi pemohon kontrak kredit di FIF, dengan diberikan imbalan tertentu akan tetapi unit langsung dialihkan kepada oknum yang tidak bertanggung jawab. “Akibatnya debitur tetap harus mempertanggung jawabkan secara hukum, karena sudah mengalihkan objek jaminan Fidusia,” ucapnya.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Robiatul Adawiyah dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menyebutkan, bahwa terdakwa Firman Sholeh Alfattah, tanggal 30 Januari 2023 melakukan kredit Motor Honda PCX 160 CBS warna merah di PT. Federal Internasional Finance dengan tenor 32 bulan dengan periode pembayaran tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 30 September 2025 dengan angsuran Rp1.363.000,00 per bulan dengan uang muka Rp1.922.133,00.

Kemudian terdakwa menerima sepeda motor tersebut pada hari itu juga di rumah terdakwa Candi Lontar Kulon VI/ No. 9 Blok 44-G RT. 003/ RW. 008 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dari dealer sepeda motor lalu terhadap pembiayaan kredit tersebut telah dibuatkan Akta Notaris No. 20 tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat Notaris Ineu Mauleni dan telah didaftarkan jaminan fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00099381.AH.05.01 TAHUN 2023 tanggal 03 Februari 2023 dengan terdakwa selaku Pemberi Fidusia dan PT. Federal Internasional Finance (FIF) selaku Penerima Fidusia.

Bahwa terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran yang menjadi kewajibannya sebagai konsumen sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 14 Maret 2023 dan tanggal 31 Mei 2023, namun untuk angsuran berikutnya tidak dibayarkan oleh terdakwa sehingga PT. FIF memberikan teguran terhadap terdakwa sebagaimana Surat Peringatan I tanggal 15 Juli 2023 dan Surat Peringatan II tanggal 31 Juli 2023 lalu pada tanggal 02 Agustus 2023 saksi Lukman Azis selaku karyawan PT. FIF melakukan kunjungan ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak dapat ditemui.

Kemudian saksi Lukma Azis dihubungkan oleh orangtua terdakwa dengan terdakwa melalui telepon kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengalihkan sepeda motor tersebut kepada Very Arjun Al. Rendra (DPO) yang mana sepeda motor tersebut telah dibawa oleh Very Arjun sesaat setelah terdakwa menerima sepeda motor tersebut.

Bahwa terdakwa selaku Pemberi Fidusia dalam mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yaitu satu unit sepeda motor Honda PCX160 CBS tahun 2023 warna red dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. FIF selaku Penerima Fidusia dan

Akibat perbuatan terdakwa PT. FIF mengalami kerugian sekitar Rp31.183.867 dan didakwa dengan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta dituntut dengan Pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta harus membayar denda Rp 10 juta subsider 6 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Robiatul Adawiyah dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Tok

Jual Velg dan Ban Zubairi Divonis 20 Bulan Penjara

HUKRIM|oleh

ilustrasi (Int)

Surabaya, Timurpos.co.id – Zubari divonis bersalah melakukan Penggelapan penjualan velg dan ban milik PT. Karya Marga Putra Trust dengan Pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan oleh Ketua Majelis Hakim Suparno di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Suparno mengatakan, bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dengan Pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan.

“Terhadap terdakwa dihukuk Pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan,” kata Hakim Suparno di ruang Garuda 2 PN Surabaya. Kamis, kemarin (04/01/2024).

Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan menerima. Hal sama yang diungkapan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ugik Ramantyo dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, juga menerima putusan dari Majelis Hakim.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan dari JPU Herlambang menyebutkan, bahwa terdakwa Zubairi bekerja sebagai sopir truk di PT. Karya Marga Putra Trust, mendapatkan perintah dari perusahaan melalui Djupriadi untuk ambil muatan dari Semarang untuk di kirim ke Teluk Lamong Surabaya. Sehingga berangkat dari Jalan Kalian Barat 55-0 Surabaya pukul 21.00 WIB sampai di Semarang pada hari Minggu, 25 Juni 2023 pukul 23.00 Wib. Lalu pada hari Senin,26 Juni 2023 pukul 06.00 WIB, mengambil muatan dari Semarang ke Teluk Lamong dan pada hari Selasa, 27 Juni 2023 sudah selesai mengirim muatan tersebut.

Namun, terdakwa habis itu langsung ke Jalan Arteri Porong Sidoarjo dengan tujuan menjual dan menukar velk dan ban. Jadi terdakwa menjual 9 velg dan 5 ban kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp 5,2 juta.

Setelah berhasil menjual velk dan ban tersebut, terdakwa langsung kembali ke garasi truk PT. Karya Marh Putra Trust dan tidak masuk kerja.

Akibat perbuatan terdakwa, PT Karya Marga Putra Trust mengalami kerugian sebesar Rp 25.858.000 dan didakwa dengan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 378 KUHP serta dituntut dengan Pidana Penjara selama 1 tahun dan 8 bulan. Tok

Kejari Surabaya Siapkan Layanan Mobil RJ

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya kembali membuat inovasi untuk terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Bidang pidana umum yang dikomandani Ali Prakosa, S.H., M.H., ini selain menyabet juara satu sebagai Kejari tipe A terbanyak dalam penghentian perkara melalui RJ kini korps Adhyaksa yang ada di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No.1 ini juga menyediakan layanan RJ CAR.

“Layanan RJ CAR ini untuk menjemput korban atau keluarga korban yang akan melakukan mediasi di rumah Restoratif Justice (RJ),” ujar Kasi Pidum Kejari Surabaya Ali Prakosa, S.H., M.H., Kamis (04/01/2024).

Jaksa yang lahir satu daerah dengan pemain timnas sepakbola Arhan Pratama ini menambahkan RJ CAR sendiri merupakan singkatan Care (Peduli), Active (Aktif), Restorative (Pemulihan).

RJ CAR sendiri lanjut mantan Kasi Intel Kota Mojokerto ini sistem kerjanya yakni tiga hari sebelum dilakukan mediasi di rumah RJ, pihak korban/ keluarga korban dihubungi pihak Kejari Surabaya.

“Kita beritahukan bahwa pada hari H nanti, korban/ keluarga korban akan kita jemput di rumahnya menggunakan RJ CAR. Setelah mediasi selesai, kita juga akan antar pulang,” ujar Jaksa asal Blora, Jawa Tengah ini.

Untuk perkara yang akan di RJ sendiri lanjut Ali, yang menentukan adalah Kejaksaan karena harus dilihat apakah perkara yang akan di RJ tersebut memenuhi ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun 2020 untuk di RJ.

Perlu diketahui, awal tahun 2024, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya kembali menghentikan penuntutan perkara pidana melalui program Restoratif Justice (RJ). Ada tiga perkara yang dihentikan oleh bidang yang digawangi Kasi Pidum Ali Prakosa, S.H., M.H., ini.

Pertama adalah perkara kecelakaan yang melibatkan Tersangka Mervin Setiadi Baskoro bin Agus Baskoro. Mervin dijerat pasal 310 ayat 3 UU RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kedua juga perkara lalu lintas dengan Tersangka Tjoi Tjhoen bin Wong Thoeng Fan. Tjoi juga dijerat pasal 310 ayat 3 UU RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Ketiga Tersangka Agung Nugroho bin Alm Sunaryo. Agung disangka melakukan pencurian handphone sebagaimana tertuang dalam pasal 362 KUHP.

” Tiga perkara tersebut kita ajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Alhamdulilah ketiga perkara tersebut disetujui semua oleh Jampidum,” ujar Kasi Pidum Kejari Surabaya, Ali Prakosa, S.H., M.H.,

Sebelumnya, sepanjang tahun 2023 bidang pidana umum Kejari Surabaya juga menorehkan prestasi yang gemilang. Dalam kurun waktu setahun, 87 perkara berhasil dihentikan penuntutannya melalui program RJ ini.

Prestasi itu mengantarkan Kejari Surabaya melalui bidang pidana umum berhasil menyabet peringkat 1 sebagai Kejari tipe A terbanyak dalam penghentian perkara melalui RJ. Tok/*

H. Abdul Wafi Diduga Terlibat Sindikat Mobil Selendangan

KEPOLISIAN|oleh

Foto: Diduga Ji Yudi di Mojokerto dan Abdul Wafi. (Intr)

Surabaya, Timurpos.co.id – Buntut laporan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Abdul Wafi, kini masuk babak baru dengan adanya pelimpahan dan ditangani oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Sabtu, (30/12/2023).

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, sempat beredar foto-foto yang diduga komplotan sidikat mobil patasan yang dikenal dengan istilah mobil “selendangan” (tampa dilengkapi dokumen).

Foto: Mobil Xenia Digelapkan

Siddik selaku pelapor dan korban mengatakan, bahwa kami berharap masalah ini cepat selesai dan semua yang terlibat mendapat hukuman yang setimpal.

“Saya berharap Polisi bisa menuntaskan kasus ini,”harapnya.

Adanya peristiwa tersebut, Danny Wijaya SH.,MH., selaku praktisi hukum Jawa Timur menjelaskan, kami melihat kasus ini sudah terang benerang, dimana kami menilia suduh cukup bukti adanya unsur Penipuan sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP yang dilakukan terlapor H. Abdul Wafi.

“Polisi harus bertindak tegas, agar tidak ada korban-korban lagi. Kerana dalam kasus ini ditengarai adanya sidikat mobil yang terlibat. Kalau kasus ini terbongkar maka intitusi Polri, khususnya Polres Pelabuhan Tanjung Perak akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat.” Tegas advocat alumi Universitas Airlangga Surabaya (Unair).

Untuk diketahui perkara ini bermula, Selasa, 7 Noverber 2023, dimana Siddik dihubungi oleh Eko Cayadi Budiman, warga Semarang yang tinggal di Apartemen Educity pakuwon Surabaya, untuk mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000,-ke rekening terlapor H.Abdul Wafi, guna kekurangan uang pengambilan Mobil Xenia yang berada ditangan H.Wahyudi, Abd.Waheed, warga Pegirian 5/2 Surabaya.

Namun korban uang sebesar itu tidak punya dan ditransfer sebesar Rp.9.200.000,- ke rekening terlapor, H. Abd.Wafi melalui M Banking BCA, sedangkan sisanya disuruh minta ke Angga, warga Karang Asem Surabaya, karena Angga juga turut bertanggung jawab terhadap mobil Xenia tersebut.

Korban, Siddik menambahkan saat ditunggu-tunggu kejelasan mengenai mobil Xenia tersebut tidak ada wujudnya, bahkan uang penebusan, serta uang tambahan tadi yang ditransfer dan mobil Ertiga yang dibuat transportasi malah raib atau hilang, dengan alasan tertipu, H.Wahyudi Abd.Waheed alias Ji Yudi di Mojokerto.

Korban akhirnya melaporkan permasalahan ini ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan bukti Laporan Polisi: LP/B/475/XI/2023/SPKT/POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK/POLDA JATIM/tanggal 14 November 2023, telah dilimpahkan dan ditangani oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dengan telapor, H.Abdul Wafi warga Tambak Wedi Barat Soleman Surabaya, dengan kerugian Sebesar Rp. 9.200.000. Slm/M12

Gelapkan Uang Penjualan Jam Laser, Yesi Febrianti Diadili

HUKRIM|oleh

Surabaya – Yesi Febrianti, Karyawanti PT. Dimarco Mitra Utama diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzakki dari Kejaksaan Negeri Surabaya, terkait penggelapan penjualan jam tangan laser dengan tolal kerugian sekitar Rp. 366.070.500 dengan agenda keterangan saksi yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Djuanto di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam sidang kali ini JPU Ahmad Muzakki menghadirkan saksi Pegawai PT. Dirmaco Mitra Utama, yakni Kepala Cabang Ronald Indra Gunalan dan Tari, bagian gudang.

Ronald mengatakan, bahwa perkara ini bermula saat adanya audit ditemukan Nota yang tidak diinput dan adanaya selisih penjualan barang dengan barang di gudang. Kemudian saya tanyakan kepada Tari dan saat itu Tari disuruh oleh terdakwa untuk tidak memasukan ke stock penjualan.

“Untuk totalnya keseluruhnya uang penjualan jam tangan laser sekitar Rp 610 jutaan dan saat itu Yesi telah mengakui. Kemudian kita coba pendekatan presuasif dan saat itu sudah ada upaya mengembalikan uang tersebut dengan menyerahkan aset berupa SHM.” Kata Ronand. Kamis, (28/12/2023).

Ia menambahkan, bahwa sebenarnya terdakwa Yesi sudah mau melunasi dan ada niat baik, namun saat itu pihak onwer, mintanya uang tunai.

“Uang dari penjualan aset yang diberikan ke perusahaan sebesar Rp Rp. 244.035.000 dan untuk sisanya sekitar Rp Rp. 366.070.500,” beber Ronald saat memberikan kesaksian di PN Surabaya.

Sementara Tari menjelaskan, bahwa saat itu Yesi meminta orderan dari Castemer atau member, kemudian saya buatkan oderan, namun untuk pembayarannya tidak tahu.

Atas keterangan para saksi terdakwa Yesi menyatakan tidak keberatan,” benar Yang Mulia,” saut Yesi melalui sambungan Video Call.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan dari JPU menyebutkan, bahwa terdakwa Yesi Febrianti bekerja pada PT. DIMARCO MITRA UTAMA yang bergerak dibidang Alat Kesehatan dan Peralatan Rumah Tangga sejak tanggal 14 Agustus 2007 kemudian diangkat sebagai karyawan tetap sebagai Kepala Admin tanggal 03 November 2014. dengan gaji sebesar Rp. 5.035.000, dengan tugas dan tanggungjawab menerima pembayaran dan mengurus uang kas penjualan dan setoran.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menerima pembayaran dari beberapa member sebesar Rp. 610.105.500, namun uang pembayaran yang di terima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kepala perusahaan

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara saat member melakukan pembayaran terhadap barang berupa Laser P10 New perunit dijual dengan harga @ Rp. 4.880.700, yang mana setiap member manakala menjual minimal 12 unit maka akan mendapatkan komisi dari Perusahaan uang sebesar 3%, kemudian member-member yang Bernama MELINDA, FARIDA/ERWIN, DENNY/TEGUH, ENDANG/JOHANNA, ONG KWI ING, HIZKIA, DEVI yang mana selalu membayar perbulan untuk 12 unit @ Rp. 58.568.400, tetapi belum tentu perbulannya ke Perusahaan untuk memenuhi target, kemudian member-member tersebut ada kelebihan penjualan antara 2-3 unit yang seharusnya disimpan untuk menutup penjualan berikutnya manakala kekurangan, kemudian kelebihan tersebut terdakwa masukkan faktanya kelebihan dari member-member terdakwa ambil 2 unit sekitar Rp. 9.761.400, dan terdakwa mengelabuhi peruahaan dengan membuat nota invois fiktif dan rektur fiktif.

Bahwa perbuatan terdakwa Yesi, tampa seijin dari PT. Dimarco Mitra Utama mengunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari dan telah menbuat kerugian terhadap perusahaan sekitar Rp 366.070.500 serta didakwa dengan Pasal 374 KUHP. Tok

Tumoro Ikayanti Mengaku Gelapkan Uang Yayasan Rp 730 Juta

HUKRIM|oleh

9Terdakwa Tumoro Ikayanti diadili secara Virtual di PN Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Kepala Sekolah SD Islam Cheng Hoo, Tumoro Ikayanti Aisyah diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penutut Umum (JPU) Estika Dilla Rahmawati dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, terkait perkara tipu gelap uang Yayasan Haji Muhammad Chenghoo Indonesia yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp.1.111.199.000 dengan agenda pemeriksaan terdakwa yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Sudar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Rabu, (27/12/2023).

Terdakwa Tumoro Ikayanti Aisyah mengatakan, bahwa uang itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar pendidikan sekolah anaknya.

“Jumlah uang yang saya gunakan sebesar Rp 730 juta, Yang Mulia,”ucapannya.

Ia menambahkan bahwa, sejak menjadi kepala sekolah, tidak ada sistem SOP dari yayasan. Saat itu admin tidak masuk, sehingga dirinya yang menggantikannya urusannya.

Disingung oleh Majelis Hakim bagaimana sistem SOP apa tidak ada? “Mulai saya menjadi Kepala Sekolah tidak ada SOP dan yang membantu admin dan semua kewenangan sekolah dan kebutuhan sekolah,” kata Tumoro.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU Dilla mengatakan, bahwa pada intinya terdakwa Tumoro Ikayanti Aisyah yang merupakan Kepala Sekolah SD Islam Cheng Hoo yang memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mengambil uang pendapatan Yayasan yang bersumber dari SPP bulanan, uang pangkal, daftar ulang, uang kegiatan, uang buku, uang pembelian formular dari wali murid, dengan cara: Terdakwa meminta kepada saksi Novi Rahmawati selaku admin Sekolah Dasar Cheng Hoo untuk melaporkan penerimaan pendapatan sekolah sebelum menyetorkan uang penerimaan pendapatan sekolah kepada Yayasan, sehingga terdakwa bisa mengambil uang tersebut secara acak.

Terdakwa juga pernah meminta kepada saksi Novi Rahmawati secara tunai sebesar Rp.236.547.000 dan meminta mentranfer uang sebesar Rp.236.547.000 ke rekening atas nama terdakwa dengan alsaan untuk kepetingan sekolahan, namun tidak disertai dengan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut yang diserahkan kepada admin untuk dibuatkan laporan keuangan yang akan dikirimkan ke Yayasan.

Bahwa Terdakwa sebagai kepala sekolah juga melakukan penerimaan dana dari wali murid pada saat saksi Novi Rahmawati sebagai admin berhalangan hadir, namun atas uang yang diterima dari wali murid tersebut, tidak diserahkan kepada saksi Novi Rahmawati dan tidak juga disertai dengan tanda terima dari terdakwa kepada wali murid yang telah menyetorkan uang SPP dalam kurun waktu 2018 hingga 2023.

Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan SOP dengan mengambil uang pendapatan sekolah yang seharusnya langsung masuk ke rekening Yayasan dikarenakan setiap uang yang diambil harus dengan seizin dan sepengetahuan yang disertai dengan persetujuan dan keputusan dari Yayasan Haji Muhammad Chenghoo Indonesia.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Sekolah Dasar dari Yayasan Haji Muhammad Chenghoo Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.1.111.199.000 dan didakwa dengan Pasal 372 KUHP dan 378 KHUP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Personil Polsek Wonosari Bantu Evakuasi Pohon Tumbang Akibat Terjangan Angin Puting Beliung

KEPOLISIAN|oleh

Bondowoso, Timurpos.co.id – Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah kabupaten Bondowoso, membuat beberapa wilayah diterjang bencana alam angin putting beliung. Selasa, (26/12/2023).

Bencana alam angin putting beliung menimpa wilayah Polsek Wonosari dan mengakibatkan pohon tumbang yang mengakibatkan tertutupnya akses jalan tersebut.

Kapolsek Wonosari Iptu Yudi Sutrisno bersama dengan TNI, BPBD, Pihak Kecamatan Wonosari, Pemerintah Desa Pasarejo dan Desa Tumpeng dan warga masyarakat bergotong royong memotong pohon tumbang yang melintang di jalan raya serta membantu warga yang rumahnya rusak akibat angin puting beliung yang menerjang wilayah Wonosari.

“Akibat wilayah Kecamatan Wonosari diguyur hujan deras disertai angin putting beliung mengakibatakn pohon tumbang dan beberapa rumah mengalami kerusakan .“ ujar Kapolsek Iptu Yudi Sutrisno

“Namun demikian kita antisipasi dengan menggunakan mesin pemotong kayu untuk memotong pohon tumbang tersebut dengan dibantu oleh TNI, BPBD dan warga masyarakat sekitar,“imbuhnya

“Alhamdulilah akibat bencana alam angin puting beliung tersebut tidak ada korban jiwa, hanya pohon tumbang dan beberapa rumah warga mengalami kerusakan.” pungkasnya. M12