Timur Pos

KPK Jemput Paksa Syahrul Yasin Limpo Terkait Korupsi di Kementan

HUKRIM|oleh

Timurpos.co.id – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL. Penangkapan dilakukan setelah Syahrul Yasin Limpo resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

“Betul (SYL ditangkap KPK),” kata sumber

Berdasarkan informasi, SYL tiba di KPK pukul 19.17 WIB. Politikus Partai NasDem itu tampak mengenakan topi dan masker. Setibanya di KPK, SYL langsung dikawal ketat petugas.

Sebagai informasi, KPK resmi mengumumkan status mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Selain Syahrul Yasin Limpo, KPK juga menjerat dua anak buah Syahrul Yasin Limpo, yakni Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan, awal mula kasus ini saat SYL menduduki jabatan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengangkat kedua anak buahnya itu menjadi bawahannya di Kementan. Kemudian Syahrul Yasin Limpo membuat kebijakan yang berujung pemerasan dalam jabatan.

“SYL kemudian membuat kebijakan personal kaitan adanya pungutan maupun setoran di antaranya dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya,” ujar Johanis dalam jumpa pers.

(M12/*)

Jumat Curhat Kapolda Jatim Libatkan Tim Dokter Kepolisian Periksa Warga yang Sakit

TNI POLRI|oleh

Tinurpos.co.id  – SURABAYA – Program Jumat Curhat, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr Toni Harmanto, didampingi pejabat utama (PJU) Polda Jatim dan Kapolres Tanjung Perak, Surabaya, kembali mendatangi rumah warga secara door to door, pada Jumat (13/10/2023) siang.

Salah satunya di rumah Ahmad Ghozali, (25) warga RW 8 dan RW 11, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, seorang anak laki laki yang sudah puluhan tahun tidak bisa berjalan.

Selama ini Arif mengalami kelumpuhan yang diderita sejak usianya 12 tahun. Kapolda melihat langsung keadaan Arif yang hanya bisa duduk di tempat tidurnya.

Melihat hal itu, Kapolda Jatim segera memanggil tim dokter kepolisian untuk memeriksa sakit yang diderita Arif.

Pihaknya juga berjanji mencari solusi dengan memeriksa sakit yang dialami Arif hingga membuatnya tidak bisa jalan.

“Ini salah satu potret sosial yang harus kita perhatikan. Melalui Jumat Curhat ini kami mencoba untuk berbagi dengan sesama dan peduli pada sesama,” ujar Kapolda Jatim.

Seperti biasanya, dalam melaksanakan kegiatan Jumat Curhat, Kapolda Jatim dan pejabat utama juga membagikan bantuan sebagai bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat. (M12/*)

HUT Humas Polri Ke-72, Bidhumas Polda Jatim dan Jajaran Tanam Ribuan Bibit Mangrove Minimalisir Abrasi 

TNI POLRI|oleh

Timurpos.co.id  – SURABAYA – Menyambut Hari Ulang Tahun ( HUT) Humas Polri Ke-72, Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Jawa Timur menggelar bakti sosial penanaman mangrove secara serentak bersama seluruh fungsi Humas di Polres jajaran Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan habitat dan melindungi daerah pesisir dari perubahan iklim.

“Kami dari jajaran Bidhumas Polda Jatim bersama Polres jajaran, melakukan penanaman pohon mangrove di berbagai pesisir pantai di wilayah Jawa Timur, seluruhnya ada sekitar 4.410 bibit pohon mangrove yang di tanam,” kata Kombes Pol Dirmanto , di taman kawasan Mangrove Medokan Surabaya,Jumat (13/10).

Sementara di tempat wisata mangrove Medokan Surabaya kata Kombes Dirmanto, jajaran Bidhumas Polda Jatim melakukan kegiatan penanaman bibit pohon Mangrove sebanyak 500 bibit pohon.

“Mudah-mudahan dengan adanya penanaman bibit pohon mangrove di berbagai wilayah ini bisa bersama-sama melestarikan lingkungan kita, terutama di lingkungan pesisir kita,”ungkap Kombes Dirmanto.

Lanjut Kombes Pol Dirmanto mengatakan bahwa penghijauan itu sangat diperlukan, mengingat di pesisir pantai ini setiap tahunnya mengalami abrasi.

“Sehingga dengan kegiatan penanaman bibit pohon mangrove ini, diharapkan abrasi ini bisa berkurang,” pungkasnya. (M12/*)

Terima Pengurus Gakeslab Indonesia, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Perkembangan Industri Alat Kesehatan Nasional

PEMERINTAHAN|oleh

Tinurpos.co.id *JAKARTA* – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menerima aspirasi dari Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab Indonesia), sebagai asosiasi yang menaungi sekitar 1.500 perusahaan produsen dan penyedia alat kesehatan. Aspirasi terkait rencana pemerintah mendapatkan pinjaman/pendanaan dari luar negeri yang digunakan untuk pengadaan alat kesehatan. Antara lain berasal dari IsDB, World Bank, AIIB, serta ADB.

“Pelaksanaan pinjaman luar negeri tersebut harus dilakukan sesuai UU Kesehatan serta regulasi terkait lainnya yang berlaku, dengan tetap memastikan aspek keamanan, kualitas, kinerja, dan ketersediaan. Lebih penting lagi, jangan sampai mematikan tumbuh kembangnya industri alat kesehatan nasional yang kini sedang masif dilakukan oleh dunia usaha anak bangsa. Sebagai dukungan terhadap Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo untuk mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri dan pengurangan pemakaian produk impor di segala bidang, termasuk bidang farmasi dan alat kesehatan,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus Gakeslab Indonesia, di Jakarta, Jumat (13/10/23).

Turut hadir pengurus Gakeslab Indonesia antara lain, Ketua Umum Rd. Kartono Dwidjosewojo, Wakil Ketua 1 Ary Gunawan, dan Wakil Sekjen 1 Irwan Sutrisno. Hadir pula pengurus Gakeslab DKI Jakarta, antara lain Wakil Ketua 1 Yan Herman, Wakil Ketua 2 TB Mualif, Wakil Ketua 3 Andri Noviar, Sekretaris Ridwan Saleh, Ketua Bidang Industri Adhiarto, Ketua Bidang Perdagangan Josephine Marpaung, serta anggota Bidang Industri Akmal.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pelaksanaan pinjaman/pendanaan dari luar negeri yang digunakan untuk pengadaan alat kesehatan tersebut direncanakan untuk 20 rumah sakit nasional, 49 rumah sakit provinsi, dan 489 rumah sakit kota/kabupaten. Ada juga untuk 10.322 Puskesmas, 48.442 Poskesdes, dan 1.500.000 Posyandu. Ditambah 514 tier-2 labs, 38 tier-3 labs, 12 tier-4 labs, dan 2 tier-5 labs.

“Menurut Gakeslab Indonesia, beberapa unit alat kesehatan yang akan disiapkan di berbagai pelayanan kesehatan tersebut sudah bisa diproduksi dari dalam negeri. Sehingga tidak perlu impor, karena dikhawatirkan akan mematikan perkembangan industri alat kesehatan nasional. Kalaupun ada yang diimpor melalui skema pinjaman/pendanaan dari luar negeri, ada baiknya dilakukan dengan menggandeng partner lokal dari Indonesia,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, reformasi sistem kesehatan nasional merupakan agenda besar Kementerian Kesehatan. Kemandirian farmasi dan alat kesehatan merupakan kebijakan bagian dari pilar ketiga transformasi sistem ketahanan kesehatan yang harus senantiasa didukung.

Terlebih data dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI melaporkan hingga awal tahun 2023, industri farmasi dan alat kesehatan di Indonesia selama ini masih sangat bergantung pada produk impor, baik dari segi bahan baku maupun teknologi yang digunakan. Sebanyak 70 persen suplai alat kesehatan di Indonesia masih dipenuhi oleh alat kesehatan impor.

“Pertumbuhan industri alat kesehatan di Indonesia sebenarnya terus melesat. Tahun 2021 tercatat ada 891 perusahaan yang memproduksi alat kesehatan. Meningkat pesat dibanding tahun 2015 yang hanya tercatat 123 perusahaan. Pertumbuhan ini harus terus didukung dengan berbagai kebijakan yang pro terhadap industri alat kesehatan nasional. Sehingga kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian nasional juga semakin besar,” pungkas Bamsoet. (M12/*)

Divisi Humas Polri melakukan penanaman mangrove di Taman Wisata Muara Angke

TNI POLRI|oleh

Timurpos.co.id – Divisi Humas Polri melakukan penanaman mangrove di Taman Wisata Muara Angke, Jakarta Utara. Penanaman mangrove tersebut dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-72 Humas Polri.

Perayaan hari jadi Humas Polri ini dilakukan dengan menanam mangrove karena mengingat fenomena el nino belakangan ini. Tak dipungkiri, fenomena tersebut telah menyebabkan kekeringan di beberapa daerah.

Polusi yang semakin tinggi belakangan ini juga menjadi alasan lain gerakan menanam mangrove ini. Oleh karenanya, penanaman mangrove ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim yang terjadi.

Penanaman pohon ini tidak hanya dilakukan di sini, tapi serentak di seluruh Indonesia sebagai wujud nyata Polri membantu mengatasi dampak perubahan iklim.

Penanaman pohon seperti ini tak hanya akan membantu generasi saat ini, tetapi hingga beberapa generasi berikutnya.

Ini dilakukan di 35 titik oleh Bid Humas Polda jajaran dengan total 250.000 pohon yang ditanam di tambah pelepasan bibit ikan.

Gerakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi menjaga lingkungan. Hal itu sebagaimana harapan Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diutarakan berkali-kali, bahkan dalam KTT AIS Forum 2023.

Presiden dan Jenderal Sigit juga menyuarakan gerakan menanam mangrove di sepanjang pantai Indonesia. Dengan kebersamaan menjaga lingkungan, maka pelestarian lingkungan akan makin menyelamatkan generasi selanjutnya.(M12/*)

 

Gelapkan 4 Unit Mobil, Santoso Kang Diadili di PN Surabaya

HUKRIM|oleh

Terdakwa Santoso Kang Jadi Pesakitan di PN Surabaya Terkait Perkara Gelapkan 4 Unit Mobil Perusahaan

Surabaya, Timurpos.co.id – Mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Karya Jaya Samudra (KJk) Santoso Kang diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sabetania R. Paembonan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait perkara penggelapan 4 unit mobil aset perusahaan, di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kamis (12/10/2023).

JPU Sabetania R. Paembonan dalam dakwaannya menjelaskan, Wilyanto yang mendirikan perusahaan di bidang perkapalan itu membeli mobil untuk kelancaran operasional bisnis PT KJS pada 2011. Keempat mobil itu atas nama PT KJS. Santosa dengan jabatan sebagai dirut lantas meminjamnya.

“Sampai akhirnya dikuasai dan disimpan di rumah terdakwa Santosa,” ungkap JPU Sabetania dalam surat dakwaannya.

Santosa kemudian mengundurkan diri dari perusahaan tersebut pada 2019. Setelah dilakukan audit internal dan tidak ditemukan masalah keuangan, para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham menyetujui pengunduran diri Santosa.

“Pada 8 Februari 2022, direksi PT KJS mencatat masih terdapat empat as3t mobil milik perusahaan yang belum dikembalikan terdakwa,” tuturnya.

Pihak PT KJS mengirim surat peringatan hingga somasi kepada Santosa agar segera mengembalikan mobil-mobil tersebut. Namun, tidak ada itikad baik dari Santosa untuk mengembalikannya. Menurut dia, setelah terdakwa Santosa tidak lagi menjabat mobil-mobil yang menjadi aset perusahaan harus dikembalikan.

PT KJS kemudian melaporkan Santosa ke Polda Jatim. Polisi menemukan tiga mobil masing-masing Toyota Land Cruiser, Toyota Alpard dan Toyota Innova di rumah Muara Harianja, kuasa hukum Santosa. Satu lagi mobil Mazda diserahkan Muara ke penyidik. Jaksa Sabetania mendakwa Santosa telah menggelapkan mobil-mobil itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang merugikan PT KJS senilai Rp 1,7 miliar.

Santosa dalam persidangan menyebut bahwa mobil-mobil itu dirinya yang membelinya. Santosa ketika itu juga sebagai salah satu pemegang saham. Dia mengaku sempat menanyakan kepada Wilyanto pada 2019 dalam rapat. “Masalah mobil Wilyanto bilang ya sudah dewe-dewe,” kata Santosa. Tim pengacara Santosa menolak saat dikonfirmasi seusai sidang. Tok

 

 

 

Pastikan Kepulangan Delegasi KTT AIS Forum 2023 Aman, Polairud Maksimalkan Patroli Perairan di Banyuwangi

TNI POLRI|oleh

Timurpos.co.id – BANYUWANGI : Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, pada 10-11 Oktober 2023 telah selesai.

Pengamanan di wilayah peraiaran tetap di laksanakan oleh Polresta Banyuwangi untuk memastikan pengamanan kepulangan para delegasi KTT AIS Forum 2023 dengan melakukan pemantauan dan patroli Alur Pelayaran Perairan Selat Bali.

Dalam pelaksanaannya Polairud Polresta Banyuwangi melakukan patroli wilayah Perairan Banyuwangi untuk memantau kapal-kapal yang melintas dijalur pelayaran.

Patroli laut dilaksanakan disepanjang perairan Pulau Tabuhan, Watudodol, Ketapang, Blimbingsari, Muncar dan Grajagan Banyuwangi.

Hal ini dilakukan, selain untuk memastikan kepulangan delegasi KTT AIS Forum 2023 aman juga untuk mengantisipasi Terorisme, ilegal fishing, penyelundupan barang-barang ilegal dan terlarang dari luar yang menggunakan jalur laut.

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Deddy Foury Millewa melalui Kasatpolairud Kompol Mashur Ade saat dikonfirmasi awak media mengaku pihaknya terus menggelar patroli perairan, hal itu dilakukan guna menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.

“KTT AIS Forum 2023 di Bali sudah selesai dan berjalan aman lancar, namun Peningkatan patroli tetap kami laksanakan untuk memastikan kepulangan para delegasi tetap aman,”ujar Kasatpolairud,Kamis (12/10).

Selain itu kata Kompol Mashur Ade dalam kegiatan tersebut personil Polairud juga memberikan himbauan kepada para nelayan dan pemilik kapal tetap menjaga lingkungan laut dan ekosistem serta tidak melakukan pencarian ikan dengan cara mengebom ataupun dengan racun yang akan akan berdampak pada kerusakan ekosistem laut.

“Kami terus mensosialisasikan kepada warga yang tinggal di kawasan pantai untuk melapor kepada pihak berwajib jika mendapati orang tidak dikenal dengan gerak-gerik yang mencurigakan,” tegas Kasatpolairud Banyuwangi.

Kegiatan patroli laut dan pesisir itu lanjut Kompol Mashur dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengecek situasi perairan Banyuwangi, terutama jalur tikus yang ada di pesisir pantai Banyuwangi.

“Alhamdulillah, mulai jelang pelaksanaan KTT AIS di Bali hingga selesainya, berjalan aman, dan obyek vital nasional CH ( Cable Head ) Ketapang dan SKLT (Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi ) Jawa- Bali dalam rangka pengamanan KTT AIS 2023 di Bali juga tidak ada gangguan,”pungkas Kompol Mashur. (M12/*)

Polres Malang Gelar Forum Silaturahmi Kamtibmas, Cooling System Jelang Pemilu 2024

KEPOLISIAN, TNI POLRI|oleh

Timurpos.co.id -MALANG – Kepolisian Resor Malang, Polda Jatim, menggelar Forum Silaturahmi Kamtibmas yang dihadiri oleh sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh daerah, dan tokoh perempuan Kabupaten Malang di Pendopo Kabupaten Malang, Kepanjen.

Forum Silaturahmi Kamtibmas yang dipimpin oleh Wakapolres Malang, Kompol Wisnu S Kuncoro, merupakan salah satu upaya proaktif Polres Malang dalam menjaga situasi keamanan di wilayah Kabupaten Malang, terutama menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dalam sambutannya, Kompol Wisnu S Kuncoro menjelaskan bahwa Forum Silaturahmi Kamtibmas adalah wujud nyata dari usaha Polres Malang untuk memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Melalui forum ini, Polres Malang berharap dapat menghasilkan gagasan serta mencapai kesamaan persepsi tentang strategi pemeliharaan dan pengelolaan keamanan yang efektif di wilayah hukumnya.

“Kita harus selalu ingat bahwa situasi aman tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi harus dicapai melalui kerja keras dan kerja sama dari seluruh komponen masyarakat,” kata Kompol Wisnu di Pendopo Kabupaten Malang, Kamis (12/10).

Lebih lanjut, Wakapolres menyoroti dinamika kehidupan sosial, budaya, dan politik yang berkembang dengan cepat, serta pengaruhnya terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat.

Oleh karena itu, Polres Malang merasa sangat penting untuk terus menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam menyampaikan pesan dan informasi kamtibmas kepada masyarakat di lingkungannya.

Melalui Forum Silaturahmi Kamtibmas, Polres Malang berharap para tokoh yang hadir dapat berkontribusi dalam menciptakan situasi yang harmonis, tenteram, dan damai di wilayah masing-masing.

Tujuannya adalah mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, sesuai dengan harapan bersama.

“Polres Malang sangat mengharapkan kesediaan para tokoh masyarakat yang hadir dalam forum ini untuk berkontribusi dan mengambil peran guna mewujudkan situasi yang harmonis, tenteram dan damai di wilayah masing – masing,” imbuhnya.

Sementara itu, Kakesbangpol Kabupaten Malang, Drs Kasianto, menambahkan bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas aparat keamanan.

Kabupaten Malang, yang memiliki wilayah terluas kedua di Provinsi Jawa Timur, memiliki tingkat dinamika sosial, politik, ekonomi, dan keamanan yang tinggi.

Kasianto menekankan bahwa kewaspadaan ini merupakan langkah kunci dalam menghadapi segala potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dengan fokus pada deteksi dini dan pencegahan.

“Oleh karena itu, meningkatkan kewaspadaan dini terhadap keamanan di wilayah Kabupaten Malang menjadi sangat penting untuk dilakukan,” ungkap Kasianto.

Forum Silaturahmi Kamtibmas ini menjadi wujud nyata dari komitmen Polres Malang dan para tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Malang menjelang Pemilu 2024.

Dengan kerjasama yang kuat, diharapkan situasi kamtibmas yang aman dan tenteram dapat terwujud, memberikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh warga Kabupaten Malang. (M12/*)

Sampaikan Pesan Pemilu Damai Kapolres Ponorogo Kunjungi Sejumlah Ponpes

KEPOLISIAN|oleh

Timurpos.co.id – PONOROGO – Sebagai upaya cooling system menghadapi tahapan Pemilu 2024, Kapolres Ponorogo, AKBP Wimboko S.I.K, M.Si bersama para pejabat utama Polres Ponorogo Polda jatim kembali menggelar silahturahmi ke beberapa Pondok Pesantren ( Ponpes ).

Kapolres Ponorogo, AKBP Wimboko menyebut kegiatan itu dilakukan selain untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi dengan para tokoh agama dan Ulama juga untuk menyampaikan pesan Pemilu Damai 2024.

Kapolres Ponorogo mengajak seluruh elemen pondok pesantren dan tokoh agama untuk turut memerangi informasi hoax yang beredar di masyarakat terutama dimedia sosial.

“Kegiatan itu kami lakukan selain untuk memperkuat silaturahmi dengan Ulama juga upaya Cooling System untuk mencegah terjadinya potensi konflik sosial menjelang Pemilu 2024 , “ujar AKBP Wimboko, Kamis (12/10/2023)

Ia menyebut sudah ada beberapa Ponpes yang dikunjunginya saat mulai menjabat sebagai Kapolres Ponorogo.

Pihaknya akan terus menjalin komunikasi dengan seluruh elemen Masyarakat,Tokoh Agama ( Toga ), Tokoh Masyarakat ( Tomas ) serta para Ulama untuk bersama – sama menjaga kondusifitas Kamtibmas di Ponorogo Jawa Timur.

“Jadi kami himbau agar isu-isu provokatif berlatar belakang SARA, tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat,”ujar mantan Kapolres Bondowoso tersebut.

Kapolres Ponorogo juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menjalankan Operasi Mantab Brata yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Operasi Mantab Brata yang dilaksanakan kata AKBP Wimboko untuk memberikan jaminan berjalannya seluruh tahapan Pemilu 2024 yang damai,aman dan kondusif.

“Untuk itu kami mohon bantuan seluruh elemen Pondok Pesantren dan tokoh agama untuk mendukungnya,”katanya.

Sementara Gus Ulil Albab, Pimpinan Ponpes Darur Rohmah mengucapkan terima kasih atas kunjungan silahturahmi Kapolres Ponorogo bersama jajaran.

Pihaknya, tentu akan mendukung penuh kegiatan Polres Ponorogo terutama jelang Pemilu.

“Kita yakin, jika bersinergis maka akan tercipta pemilu damai,”pungkasnya.(M12/*)

Kapolda Jatim Apresiasi Tindakan Tegas Polresta Malang Kota Dalam Penanganan Knalpot Brong

KEPOLISIAN, TNI POLRI|oleh

Timurpos.co.id – KOTA MALANG – Ratusan motor berknalpot brong di Kota Malang sudah dilakukan penindakan oleh Satlantas Polresta Malang Kota.

Tindakan tegas berupa penilangan hingga penahanan barang bukti motor yang berknalpot brong tersebut dilakukan demi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban Masyarakat.

Atas tindakan tegas Polresta Malang Kota tersebut, Kapolda Jatim, Irjen Pol Toni Harmanto juga sangat mengapresiasi.

Apresiasi Kapolda Jatim itu disampaikan saat mengunjungi Polresta Malang Kota dalam rangka meninjau pembangunan tiga gedung pelayanan yang sedang dikerjakan atas hibah dari Pemerintah Kota Malang, (Selasa, 10/10) yang lalu.

Kapolda Jatim mengatakan suara bising yang dihasilkan dari knalpot brong memang meresahkan dan mengganggu masyarakat.

“Tindakan tegas Polresta Malang Kota sudah sesuai dengan undang-undang Lalu lintas, suara bising knalpot brong sudah mengganggu dan melanggar ketertiban,” jelas Irjen Toni Harmanto saat door stop di halaman depan Polresta Malang Kota.

Ia menegaskan pemilik ataupun pengguna kendaraan berknalpot brong sangat mengganggu kenyamanan masyarakat yang sedang istirahat.

Irjen Pol Toni juga menyampaikan larangan penggunaan knalpot brong diatur di dalam UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Di jalan raya penggunaan knalpot brong memang dilarang sesuai dengan undang-undang lalulintas, knalpot brong hanya boleh untuk balapan namun tempat dan diarena balap yang sudah ditentukan. Jadi knalpot brong tidak bisa dipakai sembarangan apalagi di ruang public,”tegas Kapolda Jatim.

Irjen Toni menyebut penindakan knalpot brong tidak hanya di Kota Malang saja, namun sudah dilakukan diseluruh wilayah yang ada di Jawa Timur.

“Penindakan knalpot Brong sudah dilakukan seluruh Polresta dan Polres Jajaran Polda Jawa Timur,” tambah Irjen Toni.

Untuk diketahui, hingga saat ini Polresta Malang Kota bersama tim gabungan (Kodim, Denpom, Dishub, Sat PP) terus berupaya menertibkan knalpot brong.

Dari total keseluruhan sudah ada 187 unit kendaraan yang diamankan, sebagian kendaraan belum dilakukan penilangan, hingga berita ini ditulis kendaraan tersebut masih belum diketahui pemiliknya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto S.I.K, M.Si mengatakan ratusan kendaraan yang disita, menunggu pemiliknya mengikuti sidang hingga Kamis (26/10/2023).

Apabila dari kendaraan itu tercatat pernah diamankan saat operasi sebelumnya, maka boleh diambil setelah dua bulan dan pemilik harus mengganti knalpot standartnya (spek Pebrikan).

“Hal ini dengan tujuan memberi efek jera ke pengguna knalpot brong (knalpot bising), “ tutup Kombes Budi Hermanto. (M12/*)