Timur Pos

Timurposjatim.com – Direktur PT. Gajah Mada Abdi (GMA) Budi Kurniawan,SE diputus bersalah melakukan Penipuan dengan Pidana Penjara selama 1 Tahun dan 3 bulan yang merugikan PT Tunas Mobilindo Perkasa (PT TMP) sebesar Rp. 7.470.000.000  oleh Ketua Majelis Hakim Suparno di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.Rabu (09/02/2022).

Putusan tersebut lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wahyu Hidayatullah dan Lujeng Andayani dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang sebelumnya menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 tahun dan 6 bulan karena Terbukti bersalah melanggar Pasal 378 KUHPidana.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Suparno menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 378 KUHPidana dengan Pidana Penjara selama 1 tahun dan 3 bulan penjara.

“Terhadap terdakwa diputus dengan Pidana Penjara selama 1 tahun dan 3 bulan,”kata Hakim Suparno di Ruang Garuda 2 PN Surabaya.

Mendengar Putusan tersebut sontak terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut,”ya saya terima yang Mulia,”Saut terdakwa melalui sambungan Telecomfrem di Ruang Garuda 2 PN Surabaya.

Gayung bersambut JPU Lujeng Andayani juga menerima putusan Majelis Hakim.

Perlu diketahui PT GMA yang bergerak dalam bidang Manu Fakturing kendaraan (karoseri) yang beralamat di jalan Kedungturi No. 18-A Kec. Taman Kab. Sidoarjo yang merupakan langganan Plat merah.

Publik masih belum tahu adanya Bus Tahanan Kejaksaan Sumbangan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017, senilai Rp 1.359.000.000, diduga bekas.

Dua bus tahanan yang disumbang yakni Nopol L-8035-SP dan L-7566-NP. Sayangnya, diketahui dari Samsat salah satunya bukan produk tahun 2017, namun buatan tahun 2003. Padahal, dalam dokumen pengadaan Nomor: 027/18853/ULP/2017, dijelaskan barang yang dibeli dalam keadaan 100 persen baru.

Bus tahanan L- 8035 SP yang digunakan  Kejaksaan Negeri (Kejari)  Surabaya terindikasi disulap. Mulai dari cat, roda, bangku, sirine semua terlihat baru. Namun, sesuai data  Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), jika diperhatikan secara teliti mobil tahanan merek Isuzu model Bestel Wagon warna hijau type NHR55 ternyata dibuat tahun 2003.

Menjelang akhir tahun 2017, Pemkot Surabaya melalui APBD menganggarkan dan menyumbang dua mobil tahanan ke Kejari Surabaya dan Kejari Tanjung Perak Surabaya. Pengadaan dua bus atau mobil tahanan dengan kode lelang nomor 6890010 diikuti 31 peserta dan dimenangkan oleh CV. Mitra Sukses Mandiri (MSM), dengan harga penawaran Rp 1.359.000.000.

Meski CV. MSM terpilih menjadi pemenang, bus tahanan dengan kelengkapan canggih RIG lengkap antena dan GPS Tracker, disubkan atau dikerjakan oleh Karoseri Gajah Mada Abdi.

Dan Sekarang Direktur PT.Gajah Mada Abdi,Budi Kurniawan  berulah lagi dengan tidak membayar Kekurangan 70 Unit Mobil Merk Daihatsu Luxio 1,5X M/T MC E4 VIN 2019 dari  Pengadaan  Mobil Perlindungan / Molin dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak (PPPA) yang Merugikan Pihak PT.Tunas Mobilindo Perkasa TMP mengalami kerugian sebesar Rp. 7.470.000.000.

Timurposjatim – Fahmi Kristiadi mencuri emas senilai Rp 100 juta milik tetangganya, Hafif Triamanda Putra. Pria 23 tahun ini masuk ke dalam rumah tetangganya di Jalan Granting Baru, Simokerto itu dengan memanjat tembok yang berdampingan dengan rumahnya. Fahmi ditangkap setelah menjual barang hasil curiannya di toko emas.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Irene Ulfa dalam dakwaannya menyatakan, Fahmi masuk ke dalam rumah tetangganya itu pada Jumat, 15 Oktober 2021 pukul 10.00 setelah tahu penghuninya pergi. Dia memanjat tembok dan masuk ke dalam rumah melalui genteng. Ketika itu, Hafif tidak mengunci pintu lantai dua rumahnya. Fahmi dengan mudah masuk ke kamar dan membuka kotak perhiasan di dalam lemari.

Empat mas batangan 24 karat yang masing-masing seberat 44,9 gram, 17 gram, 16,9 gram dan 50,3 gram beserta kuitansinya berhasil dia ambil. Dia juga mengambil enam cincin emas seberat 15,4 gram yang juga tersimpan di dalam kotak tersebut. “Selanjutnya seluruh perhiasan tersebut dibawa keluar melalui jalan sama ketika terdakwa masuk,” kata jaksa Irene saat membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (9/2).

Tiga hari setelah mencuri emas tersebut, terdakwa Fahmi menjual enam cincin emas di pedagang perhiasan di emperan Jalan Blauran seharga Rp 6 juta. Tidak lama setelah itu, dia juga berhasil menjual emas batang beserta kuitansinya di toko emas di Royal Plaza Mall. Emas batangan itu semuanya laku Rp 49 juta.

Fahmi akhirnya berhasil ditangkap polisi dari Polsek Simokerto tidak lama setelah menjual emas curian tersebut. Hafif sebelumnya memang telah melaporkan kasus pencurian tersebut ke polisi. “Saya sebelumnya tidak tahu siapa yang ambil. Saya lapor ke polsek. Ternyata pelakunya tetangganya sendiri dari pencarian polisi,” kata Hafif saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan.

Hafif sebelumnya baru tahu emas milik istrinya tersebut hilang setelah pulang dari bepergian. Dia mengakui tidak pernah mengunci pintu lantai dua. Kesempatan itu yang dimanfaatkan tetangganya untuk menyatroni rumahnya. “Lemari sudah rusak. Saya buka emas satu kotak sudah hilang semua,” ungkapnya.

Dia mengaku rugi hingga Rp 100 juta dari pencurian tersebut. Terdakwa Fahmi yang tidak didampingi pengacara tidak membantah kesaksian Hafif. Dia nekat mencuri karena sudah tahu kebiasaan tetangga rumahnya yang tidak menutup pintu lantai dua. “Rumahnya di samping rumah saya pas. Benar semua keterangannya,” kata Fahmi dalam sidang secara video call.

Atas perbuatannya JPU mendakwa terdakwa dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dengan Acaman Penjara paling lama 9 Tahun Penjara. (TIO)

“Setelah memeriksa belasan saksi dan mengumpulkan bukti-bukti, dari hasil audit didapati dugaan kerugian negara senilai Rp 50 miliar,” kata Kasi Intel Kejari Kota Mojokerto, Ali Prakosa, Selasa (08/02/2022).

Masih kata Ali, kasus ini diduga melibatkan internal BPRS Kota Mojokerto dan swasta dalam berbagai pembiayaan yang berbeda-beda. Dari hal itu penyidikan dilakukan secara bertahap dan terpisah. Saat ini, sedang berlangsung penyidikan untuk sebagian pembiayaan dengan kerugian atau potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp 8.000.000.000 atau Rp 8 miliar.

Guna mempermudah penyidikan, sambung Ali, Kajari Kota Mojokerto mengimbau para pihak yang menikmati atau mengemplang pembiayaan dari BPRS Kota Mojokerto beritikad baik segera memenuhi tanggung jawabnya. Sehingga proses penyidikan bisa berjalan dengan lancar dan dugaan kerugian negara dapat diselamatkan serta dikembalikan lagi ke negara.

“Pimpinan (Kajari) berharap pihak-pihak terkait agar memenuhi tanggung jawabnya. Sehingga melalui penegakkan hukum, BPRS Kota Mojokerto dapat diselamatkan dan berkembang dalam mendukung pembangunan perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (TIO)

Timurposjatim.com – Arief Rizqiansyah,S Kom, Divonis dengan Pidana Penjara selama 1 tahun dan 3 bulan terkait Perkara Penyelewengan Dana Operasional Pembangunan SMKN 10 Kota Malang dengan kerugaian Negara sekitar Rp.1,2 Milaar.Senin (07/02/2022).

Kasi Intel Kejari Kota Malang

Eko Budisusanto menyapaikan,bahwa dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Tipikor mengatakan,Mengadili menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyuruh, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya jabatannya atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Arief selama 1 tahun dan 3 bulan serta membayar denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan,”Jelasnya kepada awakmedia.

Ia menambahkan bahwa untuk barang bukti dikembalikan kepada SMKN 10 Kota Malang melalui saksi Lexsy Triaju Liswiyanto.dan terkait putusan tersebut terdakwa menerima.

“Dari Pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU ) dari Kejaksaan Negeri Malang menyatakan sikap Pikir-Pikir,”Tambahnya.

Untuk diketahui Kepala Sekolah SMKN 10 Kota Malang, Dwidjo Lelono yang telah ditetapkan menjadi tersangka, menjalankan aksi korupsinya dengan mengerjakan sendiri proyek pembangunan di SMKN 10 Kota Malang.

Tersangka Dwidjo meminjam 7 dari 11 nama perusahaan rekanan sebagai pihak ketiga pembangunan.

Namun, 7 perusahaan rekanan tersebut tidak melakukan pekerjaan apapun. Mereka hanya diberi kompensasi sebesar 2,5 persen dari setiap proyek. Dan semua pengerjaan proyek di SMKN 10 Kota Malang, dikerjakan sendiri oleh tersangka Dwidjo dan orang kepercayaannya.

Setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, Kejari Kota Malang menemukan adanya tersangka baru dalam kasus tersebut.

Tersangka bernama Arief Rizqiansyah (37), yang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Dan Prasarana (Waka Sarpras) SMKN 10 Kota Malang.

Selain itu tersangka Arief juga menjabat sebagai Kepala Revitalisasi, serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2019-2020.

Mereka berdua ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus korupsi dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 2019 dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) 2019-2020 SMK Negeri 10 Kota Malang.

Dari hasil perhitungan Inspektorat Provinsi Jatim, total kerugian negara atas kasus dugaan korupsi yang terjadi di SMK Negeri 10 Kota Malang sekitar Rp 1,2 miliar.

Atas Perbuatannya  Arief Rizqiansyah melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dituntut dengan Pidana Penjara selama 1 tahun 6 bulan, dan dendanya Rp 50 juta subsider 2 bulan penjara. (TIO)

Timurposjatim.com – Indrayani Istri Brimob Polda Jatim diputus bersalah melakukan Penipuan dengan Pidana Penjara selama 2 tahun 6 bulan oleh Ketua Majelis Hakim Martin Ginting di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Ketua Majelis Hakim Martin Ginting mengatakan,Bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan menjatuhkan Pidana Penjara selama 2 tahun 6 bulan.

“Terhadap terdakwa diputus dengan Pidana Penjara selama 2 tahun 6 bulan,”Kata Hakim Martin Ginting di Ruang Candra PN Surabaya.Senin (07/02/2022).

Timurposjatim.com  – Hartanto Saputrajaya Nyoto, ketua Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi dan Tjokro Saputrajaya, pembina yayasan tersebut diberhentikan secara sepihak oleh para pembina yayasan. Keduanya yang berlatarbelakang pengusaha merasa nama baiknya tercemar. Seolah-olah keduanya telah berbuat yang merugikan yayasan hingga diberhentikan. Hartanto dan Tjokro lantas menggugat Paul Tanudjaja, Yuli Puspa, Soesanto, Tjipto Chandra dan Hadi Soehalim sebagai pembina yayasan di Pengadilan Negeri Surabaya. Gugatan keduanya pun dikabulkan.

Ketua Majelis Hakim Johanis Hehamony dalam amar putusannya menyatakan, kedua penggugat yang dilantik sebagai pengurus pada 2018 lalu sebenarnya masa kepengurusannya baru akan berakhir pada 2023 mendatang. Namun, penggugat diberhentikan sebagai pengurus yayasan melalui rapat luar biasa yayasan pada 4 November 2020. Rapat itu semestinya membahas penggantian Suwiro Widjojo sebagai wakil ketua dan Sutrisno Sanyoto sebagai sekretaris yayasan yang telah meninggal dunia.

“Tetapi kemudian rapat dilanjutkan dengan memberhentikan pengurus,” kata Hakim Johanis saat membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.Senin (07/02/2022).

Rapat pembina yayasan tersebut menghasilkan keputusan dengan suara bulat memberhentikan pengurus dan memberikan ucapan terimakasih. Para pembina sepakat menyetujui susunan pengurus baru. Perubahan pengurus yayasan lantas dilaporkan ke Kemenkumham. Susunan pengurus baru hasil rapat pembina telah diterima dan dicatat dalam database Kemenkumham.

“Pemberhentian tersebut tidak ada dasar sama sekali dan tidak tercatat alasannya sehingga merupakan perbuatan melawan hukum,” katanya.

Selama masa kepengurusannya, penggugat telah melaksanakan sejumlah kegiatan. Salah satunya, memberikan santunan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Selain itu, kegiatan yayasan lainnya adalah arisan. Pada 2019 lalu, sejumlah anggota terlambat membayar. Penggugat yang menalanginya dengan dana pribadinya. Laporan kegiatan tersebut juga sudah dilaporkan ke pembina.

Majelis hakim dalam putusannya menyatakan, akta Nomor 2 tertanggal 10 Oktober 2018 pernyataan keputusan rapat tentang susunan pengurus sah dan mengikat. Sebaliknya, akta Nomor 4 tertanggal 4 November 2020 tentang berita acara rapat luar biasa pembina yayasan tentang pemberhentian penggugat dinyatakan tidak sah dan cacat hukum. “Menyatakan, para tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata Jo. Pasal 1366 KUHPerdata,” ucapnya.

Para tergugat dihukum untuk meminta maaf kepada penggugat yang dimuat dalam media cetak setengah halaman selama tiga hari berturut-turut. Selain itu, para tergugat juga dihukum untuk menyelenggarakan rapat luar biasa pembina lagi yang membahas pengangkat kembali Hartanto sebagai ketua yayasan dan Tjokro sebagai pengawas yayasan. Hasil rapat itu harus dicatatkan ke dalam perubahan database yayasan. Jika dalam waktu dua pekan para tergugat tidak melaksanakannya, maka Kemenkumham sebagai turut tergugat harus mencatatnya sendiri. Para tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Sementara itu, pengacara penggugat, Daniel Julius Tangkau mengatakan, kedua kliennya merasa diberhentikan secara semena-mena. Keduanya juga tidak pernah diberitahu ataupun diajak saat rapat luas biasa pembina tersebut. Mereka baru tahu setelah rapat para tergugat mengirim surat pemberhentian kepada keduanya.

“Nama baik penggugat menjadi tercemar karena seolah-olah bertindak merugikan yayasan. Apalagi muncul isu seolah-olah menyelewengkan dana yayasan. Isu itu sama sekali tidak benar. Tidak ada perbuatan penggugat yang merugikan yayasan,” ungkap Daniel.

Secara terpisah, pengacara para tergugat, M. Nasir saat dikonfirmasi seusai sidang langsung menyatakan banding. “Pemeriksaan formalitas tidak benar. Harusnya bentuknya permohonan, bukan gugatan,” kata Nasir. Namun, dia menolak saat dikonfirmasi lebih lanjut. Termasuk menolak berkomentar tentang alasan para tergugat memberhentikan kedua penggugat. (TIO)