Timur Pos

Timurposjatim.com – Markus Agung Direktur CV.Karsa Adi Mulia diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kusufi Esti Ridliani dari Kejaksaan Negeri Surabaya terkait Penipuan Modal  Proyek Batu Bara yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Erintua Damanik di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.Selasa (25/01/2022).

Dalam sidang kali ini JPU Furkon menghadirkan saksi Pasangan Suami Istri (Pasutri) Setia Budi dan Jong Meliana Dwi.

Setia Budi mengatakan,bahwa terdakwa melakukan Pengelapan modal proyek batu bara pada bulan Juli 2020.

Terdakwa menghilangkan tidak bisa hubungi dan sempat mendatangi rumahnya tetapi tidak ada.

“Ada tiga kali pembayaran dengan total sekitar Rp.1,3 milaar,”kata Setia Budi dihadapan Majelis Hakim di Ruang Garuda 2 PN Surabaya.

Sementara istri Setia Budi membanarkan keterangan dari suaminya.

Sementara Kuasa Hukum terdakwa menanyakan sudah berapa lama memberikan Modal.”Sudah sejak 2012 dan baru di tahun di 2020 pada bulan Juli.Terdakwa meminta modal setelah ada kontrak,”Saut Setia Budi.

Ia menambahkan untuk pembagian 60%untuk saya dan  40% untuk terdakwa.untuk keuntungannya diberikan 45 hari.

Atasan Keterangan saksi terdakwa tidak membatahnya,”iya benar yang mulai,”saut Markus Agung melalui sambungan Telecomfrem.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakawaan Setia Budi dalam melakukan transaksi dengan terdakwa menggunakan rekening bank BCA KCU Mojopahit di rekening sedangkan terdakwa menggunakan rekening bank BCA KCU Kudus atas nama CV. Karsa Adi Mulia.

Terdakwa belum mengembalikan uang modal berikut bagian keuntungan yang seharusnya diterima Setia Budi dari pemberian modal pada tanggal 02 Juni 2020, tanggal 26 Juni 2020 dan tanggal 29 Juni 2020.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Setia Budi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.336.523.500. Perbuatan JPU mendakwa dengan Pasal 372 KUHPidana dengan acaman Maximal 4 Tahun. (Tio)

Timurposjatim.com – Sidang Praperadilan dengan Pemohon JE melawan Polda Jatim terkait dugaan pencabulan di Sekolah  Selamat Pagi Indonesia (SPI) dengan agenda Putusan Praperadilan oleh Ketua Majelis Hakim Martin Ginting di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.Senin (24-01-2022).

Ketua Majelis Hakim Martin Ginting mengatakan Permohonan Praperadilan a quo kurang pihak sehingga permohonan tidak dapat diterima.

“Maka Pengadilan Negeri tidak perlu melihat Pokok Perkara dan Pengadilan akan melibatkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,”Kata Hakim Ginting di Ruang Cakra PN Surabaya.

Sementara terpisah selepas sidang Jeffry Simatupang Kuasa Hukum JE mengatakan,bahwa Putusan tersebut merupakan putusan berkaitan dengan formil saja.Dan dalam putusan Hakim Martin Ginting meminta Instusi prapenutututan untuk ditarik untuk membuat terang perkara Pidananya.

“Maka Putusan tersebut belum masuk Pokok perkara dan Pokok Perkara belum ditimbang dalam putusan tersebut,”Kata Jerffry Simatupang.

Disinggung terkait putusan tersebut langkah hukum apa yang akan ditempuh.”Kami masih berkoordinasi dulu untuk langkah selanjutnya,”Singkatnya.

Diketahui dalam perkara ini, JE yang merupakan pendiri Sekolah SPI melayangkan gugatan praperadilan kepada Polda Jatim untuk menentukan status hukumnya yang masih terkatung-katung.

JE ditetapkan tersangka oleh Penyidik Polda Jatim atas tuduhan pencabulan terhadap SDS,28, alumni sekaligus pegawai di yayasan Sekolah SPI Kota Batu.

Pada 16 September 2021, berkas pemeriksaan JE oleh penyidik dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jatim.

Akan tetapi, pada 23 September 2021, berkas dikembalikan lagi ke penyidik karena dinyatakan jaksa belum memenuhi pasal sangkaan.

Berkas kedua kembali diterima pihak kejaksaan untuk diteliti pada tanggal 3 Desember 2021, namun setelah diteliti kembali masih ditemukan sejumlah petunjuk yang belum dipenuhi oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jatim.

Perlu diperhatikan  menurut 4 orang saksi yang sudah diperiksa dipersidangan sebelumnya menyatakan tidak pernah ada kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan JE kepada SN dan anak anak SPI.

Saksi-saksi sudah 12 tahun bersama-sama dengan pelapor di SPI, selama itu tidak pernah ada isu apapun terhadap yang dituduhkan SN.

Dalam keterangan saksi-saksi sebelumnya dijelaskan bahwa SN ini sering bergonta-ganti pasangan dan yang terakhir mau menikah dengan Robet, keduanya sempat menyampaikan ingin tour the hotel untuk menikmati hidup.(Tio)

Billy Meminta Pemeriksaan Ulang Perkara PT SGP

Timurposjatim.com – Tim kuasa hukum pemegang saham PT Soyu Giri Primedika (SGP) yang perkaranya ditangani hakim Itong Isnaeni Hidayat, menuntut adanya pemeriksaan ulang.

Sebab saat menangani perkara ini, hakim Itong dan pengacara PT SGP justru ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan suap.

Permintaan pemeriksaan ulang perkara PT SGP ini disampaikan oleh kuasa hukum pemegang saham PT SGP advokad Billy Handiwiyanto. Ia menyatakan, perkara perdata nomor 2174/Pdt.P/2021/PN.

Surabaya itu sejatinya telah memasuki tahap putusan.

Namun sebelum tahap itu terjadi, hakim Itong dan pengacara Hendro Kasiono justru terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

“Kami memohon ada pemeriksaan ulang perkara yang sedang berjalan,” kata Billy, Jumat (21/01/2022).

Billy menambahkan, sebenarnya perkara ini sudah masuk pada tahap putusan. Putusan rencananya dibacakan pada kamis (20/1) kemarin. Namun hakim Itong terjaring OTT KPK di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Setelah mendengar kabar tersebut, rencana sidang pembacaan putusan akhirnya ditunda oleh PN Surabaya. Hingga kemudian ada press conference peristiwa OTT KPK di PN Surabaya.

“Kami mohon untuk penggantian hakim guna putusan yang seadil-adilnya,” terangnya.

Diketahui, dalam OTT ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah IIH, Panitera Pengganti PN Surabaya, Hamdan (HD) selaku penerima suap.

Lalu ada pula Pengacara atau Kuasa Hukum PT Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono (HK) selaku pemberi suap.

Atas perbuatannya, tersangka IHH dan HD disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan HK sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.(Tio)

Timurposjatim.com – Sidang lanjutan Praperadilan JE yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Martin Ginting dengan agenda Keterangan saksi ahli kedokteran forensik dari Rumah Sakit Umum Daerah Sutomo Surabaya, Dr. Azis, Sp.FM,di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam keterangannya Ahli menyebutkan bahwa ia sudah berpengalaman dalam menjadi ahli di beberapa persidangan baik pengadilan negeri maupun militer, dihadapan persidangan disampaikan.

“Saya sudah banyak menjadi ahli di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Militer”Kata Dr Azis di Ruang Candra PN Surabaya.Rabu (19/01/2022).

Masih kata Dr. Azis ,dimana Visum et repertum yang saat ini baru dilakukan tidak bisa membuktikan kejadian pencabulan atau persetubuhan dimasa lampau.

“Visum terakhir yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan yang terjadi dalam rentang waktu itu, bila visum baru saat ini dilakukan tidak representasif untuk membuktikan kejadian lampau,”Tegasnya.

Untuk diketahui bahwa peristiwa yang dilaporkan SN adalah peristiwa yang sudah lama namun baru dilaporkan pada tahun 2021.

Sementara menurut 4 orang saksi yang sudah diperiksa dipersidangan sebelumnya menyatakan tidak pernah ada kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan JE kepada SN dan anak anak SPI.

Saksi-saksi sudah 12 tahun bersama-sama dengan pelapor di SPI, selama itu tidak pernah ada isu apapun terhadap yang dituduhkan SN.

Dalam keterangan saksi-saksi sebelumnya dijelaskan bahwa SN ini sering bergonta-ganti pasangan dan yang terakhir mau menikah dengan Robet, keduanya sempat menyampaikan ingin tour the hotel untuk menikmati hidup.

Sidang hari ini diikuti oleh Aris Merdeka Sirait yang meminta agar prapid ini ditolak. Sementara dari Pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur akan menghadirkan 3 ahli pada sidang besok.(Tio) 

Timurposjatim .com – Kejaksaan Tinggi (Jawa Timur (kejati)menghentikan penuntutan terhadap terdakwa Ade Imron Syahrono atas perkara tindak pidana Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Penghentian penuntutan ini dilakukan lantaran tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah ada perdamaian antara korban dan terdakwa.

Kasi Penkum Kejati Jatim, Fathur Rohman mengatakan, bahwa Keputusan tersebut diambil setelah Kejati Jatim menggelar gelar perkara bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang. “Dalam perkara ini, terdakwa dijerat Pasal 312 Subsidair Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan,” kata Fathur, Rabu (19/01/2022).

Perkara terjadi pada Sabtu (4/9/2021) sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Lintas Selatan tepatnya di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang.

Saat itu, terdakwa mengemudikan kendaraan truk dari arah barat menuju kearah timur dengan kecepatan sekitar 40 km/jam.

Ketika melintasi perempatan jalan, bersamaan dari arah utara ke selatan, muncul sepeda motor.

Tersangka kaget dan langsung menginjak rem dalam-dalam.

Namun, karena jaraknya sudah dekat, tabrakanpun tidak terelakkan dan Ironisnya justru terus mengemudikan kendaraannya untuk menuju rumah serta tidak menolong korban.

Tersangka sendiri tinggal di di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember. “Setelah kecelakaan itu, saksi Arif Sugiono dan Yusuf beserta warga berdatangan mendekati korban Sura’i.

Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Yosowilangun dan kemudian dibawa ke RSUD Dr Haryoto, Lumajang,” kata Fathur.
Fathur menambahkan, korban selama dirawat di RSUD Dr. Haryoto Lumajang sudah dijenguk oleh keluarga pihak dari terdakwa.

Mereka juga membantu biaya pengobatan korban berupa uang sebesar Rp5 juta dan membelikan kursi roda. Tersangka juga sanggup membantu biaya pengobatan korban sampai sembuh.

“Pada tanggal 10 September 2021 juga telah dilakukan upaya damai antara terdakwa dengan korban,” ujarnya.

Lebih jauh Fathur menjelaskan, penghentian penuntutan ini dilakukan setelah sejumlah syarat terpenuhi. Diantaranya, berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 200 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

“Selain itu, tersangka dilingkungan tempat tinggalnya dikenal baik,”katanya.

Akibat dari kejadian itu, tersangka juga kehilangan mata pencaharian sebagai sopir.

Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari keluarganya, tersangka bekerja secara serabutan,” pungkasnya.(Tio)