Timur Pos

Timsus Palang Serang Layanan 24 Jam Gangguan PJU Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perhubungan (Dishub) membuka layanan pengaduan lampu Penerang Jalan Umum (PJU) yang rusak. Masyarakat bisa melaporkan PJU yang mati melalui dua nomor WhatsApp, yaitu 0811 3052 030 dan 0811 3452 030, atau langsung menghubungi Call Center 112, layanan panggilan darurat 24 jam bebas pulsa.

Kepala Bidang PJU Dishub Sidoarjo, Drian Isa Yostofa menjelaskan, laporan dari masyarakat sangat membantu menjaga penerangan jalan tetap optimal. Pelapor diminta untuk mengirimkan foto lokasi PJU yang mati dan membagikan titik lokasinya melalui whatsApp.

Dishub telah menyiapkan tim khusus bernama Palang Serang (Pantang Pulang Sebelum Terang) yang terdiri dari 58 petugas. Tim ini dibagi menjadi tujuh kelompok dengan dukungan armada operasional berupa workshop skywalker truck. “Petugas kami siap 24 jam. Tidak sampai 24 jam, kerusakan PJU akan selesai diperbaiki, bahkan dalam waktu 1 x 12 jam setelah laporan masuk,” kata Drian, Rabu (16/01/2025)

Drian menambahkan, PJU yang tidak berfungsi dapat membahayakan pengguna jalan, terutama di malam hari. Gangguan lalu lintas hingga kriminalitas bisa terjadi akibat jalanan yang gelap. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik agar penerangan jalan tetap optimal.

“Kami berharap masyarakat aktif melapor jika menemukan PJU yang rusak. Ini bagian dari upaya bersama untuk menjaga kenyamanan dan keamanan lalu lintas,” tutupnya.

Untuk pengaduan, masyarakat bisa langsung menghubungi salah satu dari tiga layanan yang telah disediakan oleh Pemkab Sidoarjo. (carlo)

Awal Bulan Januari 2025 Ada 14 Pelaku Curanmor Diamankan Polres Tanjung Perak

Surabaya, Timurpos.co.id – Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengungkap 13 laporan dan 14 pelaku kejahatan. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP William Cornelis Tanasale mengungkapkan bahwa selama awal tahun 2025 sampai 16 Januari 2025, Polres Tanjung Perak Pelabuhan dengan pengungkapan 3C (Curat, Curas, Curanmor).

“Jadi sudah ada 14 tersangka yang diamankan,”kata AKBP William, di Polres Tanjung Perak Surabaya, Kamis,(16/01/2025).

Menurutnya, ada 13 tempat perkara kejadian (TKP) yakni PT. bintang Alam Sentosa, Jalan Perak Timur 124 Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, Jalan Genting VI/6 Surabaya, depan kantor ekspedisi Ramadhan Trans Jalan Tanjung Batu Blok 21-T Surabaya, Jalan Plastik Surabaya, di depan stand cakue penele tahap III Lantai I Pasar Atom Alam Bunguran Nomor 46 Surabaya, di dalam mushola At-taqwa Jalan Wonokusumo Shakti 1/16 Surabaya dan seterusnya.

Lebih lanjut, AKBP William menjelaskan ada 14 pelaku curanmor yakni RM (29) Surabaya, RFS (21) Surabaya, MF(32) Surabaya, MA (31) Surabaya, RS (52) Surabaya, AS (51) Surabaya, AH (43) Surabaya, PA (24) Surabaya, FS (28) Surabaya, BS(34) Surabaya, MNA (20) Surabaya, MAK (27) Surabaya, RF (46) Surabaya dan BAW (46) Surabaya.

“Dari pelaku curanmor ini ada pelaku residivis agar tidak terulang lagi sebelum nanti anggota reserse Polres Tanjung Perak akan mengambil tindakan tegas itu,”ujarnya.

Sementara untuk barang bukti yaitu sepeda motor ada 6, mobil pick up ada 1 dan 3 C ada 6 barang. Kemudian untuk barang bukti yang ditunjukkan satu mobil dan satu motor. Karena rata-rata motor yang dicuri sudah dijual oleh yang bersangkutan. “Kita akan terus melakukan pengembangan sehingga bisa dicek untuk kendaraan-kendaraan yang dijual,”terangnya.

Pihaknya menghimbau kepada masyarakat yang memiliki kendaraan-kendaraan hasil dari kejahatan terutama pencurian kendaraan bermotor agar kendaraan tersebut dilaporkan kepada polisi untuk dikembalikan kepada yang memiliki atau mempunyai. “Kami menghimbau kepada masyarakat agar berpartisipasi khususnya untuk mengamankan kendaraannya dengan menambahkan kunci ganda pengamanan baik pada kendaraan maupun pada roda kendaraan sehingga tidak gampang diambil paksa oleh pencurian kendaraan bermotor,”tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan para pelaku 3C khususnya pencurian kendaraan bermotor Polres Pelabuhan Tanjung Perak akan mengambil tindakan lebih tegas lagi.

“Kami berharap agar kejadian pencurian seperti ini bisa kita cegah dengan adanya kepedulian disekitar lingkungan kita. Oleh sebab itu baik lahan parkir juga kami menghimbau lebih menertibkan kendaraan-kendaraan yang dijaga dan jangan sampai hilang dibawa oleh pelaku kejahatan. Ini menjadi himbauan saya dan akan terus melakukan pengungkapan dan penangkapan dan dukungan masyarakat luas. Apabila mendapatkan informasi dan mengetahui segera lapor ke polisi,”ungkapnya. TOK/*

Diduga Oknum Debt Collector Bank BNI Melakukan Aksi Premanisme Kepada Gus Tjetjep

Surabaya, Timurpos.co.id – Gus Tjetjep atau M. Yasien mendapat perlakuan tidak menyenangkan oleh beberapa orang yang mengaku debt collector dari Bank BNI saat hendak berbuka puasa di warung milik Prakoto. Kamis (16/01/2025).

Sekelompok debt collector, yang mengaku dari BNI, datang mengamuk di rumah makan tersebut. Target mereka: hutang kartu kredit yang diduga milik pemilik rumah makan. Namun entah bagaimana, mereka salah sasaran. Gus Tjetjep, yang tak tahu-menahu soal perkara itu, dituduh sebagai pengacara pemilik hutang.

Kekeliruan ini berujung pada aksi brutal. Lima belas debt collector mengepung dan menghujani Gus Tjetjep dengan pukulan tanpa ampun. Tidak peduli bahwa pria sepuh ini bukan lawan sepadan. Tidak peduli bahwa puluhan Polisi dari Polsek Karangpilang berdiri tak jauh dari tempat kejadian.

Berdasarkan saksi mata menjelaskan, bahwa saat itu ada Polisi disana. Bukan untuk melindungi, Mereka hanya melihat aksi kekerasan yang mencoreng keadilan.

“Gus Tjetjep akhirnya roboh. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan tak lama kemudian ia muntah-muntah. Saat melapor ke Polrestabes Surabaya, kondisinya semakin memburuk hingga pingsan. Ambulans dikerahkan untuk membawanya ke Rumah Sakit Pelabuhan. Diagnosa sementara: gegar otak ringan.” Bebernya.

Ini bukan hanya cerita tentang seorang aktivis yang menjadi korban salah sasaran. Ini adalah cerita tentang ketidakadilan yang nyata. Tentang bagaimana hukum, yang seharusnya melindungi, seakan kehilangan daya di hadapan segerombolan penagih hutang yang membawa kekerasan sebagai senjata.

Terpisah, Keluarga Gus Tjetjep, terutama putranya Azhar S. M., kini menuntut keadilan. Mereka menyerukan agar kasus ini diusut tuntas, agar hukum benar-benar berdiri tegak. Namun, pertanyaannya: apakah seruan ini akan dijawab? Atau akankah kisah ini berakhir sebagai salah satu dari banyak cerita tentang hukum yang tak kunjung berpihak pada korban?

“Yang jelas, malam itu bukan hanya Gus Tjetjep yang roboh. Malam itu, keadilan pun terkapar.” Tegasnya. TOK/*

Kejari Tanjung Perak Bantah Pemberitaan Tolak Surat Masyarakat

Surabaya, Timurpos.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya memberikan tanggapan terkait pemberitaan media online jurnalpolisi.id berjudul “Pegawai Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya Tolak Surat dari Masyarakat, Debat dengan Wartawan Berujung Klarifikasi”. Pihak Kejari menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan adanya penolakan surat dari masyarakat tersebut tidak benar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjung Perak, I Made Agus Mahendra Iswara, SH., MH., menjelaskan bahwa kronologi kejadian sebenarnya tidak sesuai dengan pemberitaan. “Seorang warga datang ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Tanjung Perak dengan membawa surat. Namun, ia meminta untuk langsung menyerahkan surat tersebut kepada salah satu jaksa tanpa adanya janji sebelumnya,” jelasnya.

Pegawai PTSP kemudian meminta warga tersebut menunggu sambil melakukan konfirmasi kepada jaksa yang bersangkutan. Namun, situasi berubah ketika warga tersebut tiba-tiba menyebutkan bahwa surat itu ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

“Pada saat itulah terjadi miskomunikasi. Warga merasa suratnya ditolak, padahal kami hanya meminta waktu untuk memastikan prosedur. Begitu dinyatakan surat itu untuk Kepala Kejari, pegawai PTSP langsung membuatkan tanda terima,” tambah Agus Mahendra.

Pihak Kejari juga menyayangkan pemberitaan yang terbit tanpa konfirmasi sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Kami sangat menghormati kebebasan pers, namun kebebasan tersebut juga harus disertai dengan tanggung jawab dan tidak melanggar standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di instansi pemerintah,” tegasnya.

Kejari Tanjung Perak berharap insiden ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk tetap menjunjung profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, baik di lembaga pers maupun instansi pemerintah. TOK

Rumah Dijual, Masih Ditempati Johan Gotama Jadi Pesakitan di PN Surabaya

Foto: Terdakwa H. Johan Gotama, Selepas Sidang di PN Surabaya

Surabaya – H. Johan Gotama, SE diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Estik Dilla Rahmawati dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait perkara memasuki perkarangan rumah milik Lie Andry Setyadarma di Jalan Pandugosari X-6 Rungkut Surabaya dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Surabya.

Pada intinya terdakwa Johan telah mengakui kesalahannya, namun ia, hanya mempertahankan harta kekayaannya saja dan untuk jual beli rumah itu adalah pinjaman.

“Tidak ada jual beli rumah Yang Mulia. Hanya utang Piutang Utang.” Dalih Johan dihadapan Majelis Hakim di ruang Cakra PN Surabaya. Kamis (16/01/2025).

Ia menambahkan bahwa, uang yang saya terima hanya Rp 775..000.000 yang ditranfer.

Ketua Majelis Hakim Sutrisno memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk diselasaikan dengan Lie Andry. Karena informasinya terdakwa juga mau membeli lagi rumah tersebut dan sudah ada penawaran sekitar Rp 2,5 Miliar.

Terdakwa Johan menjelaskan, kalau uang segitu saya keberatan Yang Mulia dan masih tinggal satu keluarga (istri dan ke-4 anaknya).

Sontak Majelis Hakim menegur Terdakwa sembari memberikan penjelasan, terdakwa ini tidak adil dimana, saat menjual harganya mahal, nanun saat membeli harga murah.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan JPU menyebutkan, bahwa sekira bulan akhir November 2019, saksi Lie Andry Setyadarma melalui broker yaitu saksi Gianda Pranata berkenalan dengan terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Pandugosari X-6 Rungkut Surabaya dalam rangka jual beli rumah.

Atas pertemuan tersebut, terjadi tawar menawar dan mencapai kesepakatan bersama jika saksi Lie Andry Setyadarma membeli rumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Pandugosari X-6 Rungkut Surabaya dengan harga sebesar Rp.900 juta. Selanjutnya, pada tanggal 29 November 2019, antara saksi Lie Andry Setyadarma dan terdakwa sepakat membuat Perjanjian Jual Beli Nomor: 216, Akta Kuasa dengan Nomor: 217 dan Akta Pengosongan Nomor: 218 di saksi Ardyan Pramono Wignjodigdo, S.H.,M.Kn sebagai notaris. Namun, Perjanjian Jual Beli Nomor: 216, Akta Kuasa dengan Nomor: 217 dan Akta Pengosongan Nomor: 218 tidak disertai dengan Akta Jual Beli dikarenakan terdakwa meminta waktu pengosongan hingga tanggal 29 Januari 2020.

Bahwa hingga waktu yang telah disepakati bersama antara saksi Lie Andry Setyadarma dan terdakwa, terdakwa tidak kunjung mengosongkan rumah tersebut dengan alasan terdakwa berjanji akan membeli kembali rumah yang sudah dijual kepada saksi Lie Andry Setyadarma. Namun, dalam kurun waktu satu tahun, terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk membeli kembali rumah tersebut. Sehingga, pada bulan November 2020, saksi Lie Andry Setyadarma berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 04/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Erma Zahro Noor, S.H mencatatkan peralihan SHM Nomor 1427 Kelurahan Penjaringansari menjadi pemegang hak yaitu saksi Lie Andry Setyadarma.

Bahwa sejak tanggal 29 Januari 2020 hingga sekarang, terdakwa dengan sengaja secara melawan hukum memaksa masuk ke rumah yang beralamat di Jalan Pandugosari X-6 Rungkut Surabaya, di mana atas rumah tersebut berdasarkan SHM Nomor 1427 yang merupakan milik saksi Lie Andry Setyadarma. Saksi Lie Andry Setyadarma melalui penasihat hukumnya juga telah mengirimkan surat peringatan (somasi) yaitu pada tanggal 17 Desember 2020 dan tanggal 05 Januari 2020 namun terdakwa tetap tidak meninggalkan rumah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP. TOK

Dukungan Penuh Terhadap Bung Usman sebagai Calon Ketua DPC IKADIN SURABAYA

Surabaya, Timurpos.co.id – Aliansi Advokat Sayang IKADIN adalah sekumpulan advokat yang peduli akan masa depan profesi dan juga marwah IKADIN sebagai salah satu organisasi advokat yang sepak terjangnya sudah terbukti, berkaitan dengan akan diadakannya pemilihan Ketua DPC IKADIN Surabaya maka dengan ini kami menyatakan dukungan penuh kami kepada Bung Usman untuk maju sebagai Ketua DPC IKADIN Surabaya. Bung Usman adalah figur yang telah terbukti memiliki kredibilitas tinggi, dedikasi yang luar biasa, dan visi yang modern serta visioner dalam memimpin.

Sebagai advokat yang sudah mewarnai dunia penegakkan hukum di Surabaya serta memiliki reputasi yang gemilang, Bung Usman telah menunjukkan integritas dan profesionalisme yang tak diragukan lagi. Beliau selalu memegang teguh prinsip-prinsip keadilan dan etika profesi, sehingga menjadi panutan bagi rekan-rekan sejawat di berbagai kalangan. Tidak hanya itu, kontribusi aktif Bung Usman dalam berbagai kegiatan organisasi advokat telah memberikan dampak nyata dalam memperkuat solidaritas dan kualitas profesi ini.

Bung Usman juga dikenal sebagai pembela gigih profesi advokat. Dalam berbagai kesempatan, beliau selalu hadir di garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak advokat, melindungi martabat profesi, serta memperjuangkan penegakan hukum yang berkeadilan. Komitmen ini mencerminkan kepedulian mendalam beliau terhadap masa depan advokat dalam sistem hukum di Indonesia.

Kami percaya bahwa dengan visi modern dan kepemimpinan yang visioner, Bung Usman mampu membawa perubahan positif bagi DPC IKADIN Surabaya. Beliau memiliki rencana strategis untuk menghadapi tantangan di era digital, memperkuat kolaborasi antaranggota, dan meningkatkan profesionalisme advokat.

Dukungan ini bukan hanya berdasarkan rekam jejak dan kepribadian Bung Usman, tetapi juga atas keyakinan kami akan kemampuan beliau selama ini yang sudah terbukti dan teruji sebagai pengurus aktif DPC IKADIN Surabaya, sehingga kami yakin Bung Usman dapat membawa DPC IKADIN Surabaya menjadi lebih baik. Kami mengajak seluruh advokat anggota DPC IKADIN Surabaya untuk bersama-sama mendukung Bung Usman demi mewujudkan organisasi advokat yang kuat, profesional, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Hidup IKADIN !, Hidup Advokat Indonesia! Hidup Bung Usman! IKADIN Jaya … Jaya … Jaya .. TOK/*

Sidang Paripurna Penetapan Bupati dan Wabup Terpilih 2025-2030 DPRD Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menggelar sidang paripurna, salah satu agendanya yaitu menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (15/01/2025).

Penetapan bupati dan wabup terpilih merupakan tindak lanjut dari rapat pleno penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah disampaikan pada Kamis, 9 Januari 2025.

Sidang paripurna hasil pleno KPU dibacakan dan ditetapkan secara resmi oleh Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, bahwa H. Subandi dan Hj. Mimik Idayana sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih 2025-2030.

Bupati Sidoarjo terpilih H. Subandi sangat mengapresiasi dan menghormati setiap tahapan pemilukada tahun 2024 yang diselenggarakan KPU Kabupaten Sidoarjo.

“Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Sidoarjo berjalan kondusif, aman, damai dan pada proses tersebut kita telah menentukan pilihan kita kemudian hasilnya pun sudah kita maklumi bersama sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh KPU Sidoarjo,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan suksesnya penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo tidak lepas dari peran serta seluruh elemen penyelenggara baik langsung maupun tidak langsung.

“Terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada penyelenggara Pilkada KPU dan Bawaslu serta supporting jajaran Polresta, Kodim 0816 Sidoarjo, Linmas dan Satpol pemilukada yang berjalan tertib, aman dan lancar,” sambungnya.

Selanjutnya Subandi mengajak semua elemen masyarakat untuk satu langkah membangun dan memajukan Sidoarjo. “Sekarang tidak ada lagi lawan yang ada adalah semua kawan untuk kebaikan Sidoarjo,”tegasnya.

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menambahkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih dapat menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewajiban dengan amanah, membawa masyarakat lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera.

“Kami dari DPRD sebagai mitra strategis akan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan yang merupakan tugas dan wewenang DPRD sebagai unsur pemerintah daerah,”tegasnya.

Berita acara yang dibacakan oleh Ketua DPRD Abdillah Nasih menjadi sahnya H Subandi dan Hj Mimik Idayana sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih periode 2025-2030.

Sidang Paripurna ini menandai awal dari masa jabatan baru Bupati dan Wabup Sidoarjo. Semoga bupati dan wabup terpilih dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Sidoarjo (carlo)

Satresnarkoba Polres Tanjung Perak Amankan Pengedar Pil LL

Surabaya, Timurpos.co.id – Polisi kembali menindak tegas peredaran obat keras berbahaya jenis Pil LL. Seorang pria berinisial BA (33), warga Dusun Beton, Gresik, berhasil diamankan oleh Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada Senin (6/1/2025). Penangkapan ini dilakukan setelah pihak kepolisian menerima informasi mengenai aktivitas mencurigakan di rumah pelaku.

Diketahui BA, yang sehari-hari bekerja sebagai sopir, diduga telah menjual Pil LL. Saat dilakukan pengerebekan di rumahnya, polisi menemukan 787 butir Pil LL yang dikemas dalam 10 klip plastik kecil, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp300.000, serta sebuah ponsel yang diduga digunakan untuk transaksi.

Kasatresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Akhmad Khusen melalui Kasi Humas Iptu Suroto menjelaskan bahwa penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif berdasarkan laporan masyarakat.

“Dari keterangan tersangka, barang tersebut didapat dari seorang yang dikenal dengan nama panggilan MAS (DPO). Tersangka membeli barang tersebut untuk dijual kembali,” tutur Iptu Suroto, kepada wartawan pada Rabu (15/01/2025).

Suroto mengungkapkan setelah diamankan, BA beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tersangka kini dijerat Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) dan/atau Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pihak kepolisian menyatakan akan terus mengembangkan kasus ini untuk membongkar jaringan pengedar Pil LL yang melibatkan tersangka. “Kami tidak akan berhenti di sini. Penyidikan akan terus dilakukan untuk menangkap pemasok utama dari barang-barang tersebut” tegasnya.

Dengan adanya penangkapan ini, polisi kembali mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkotika dan obat keras. Penindakan tegas seperti ini diharapkan dapat memutus rantai peredaran barang-barang berbahaya yang merusak generasi muda. TOK/*

Isnaely Effendy Tilep Uang Pembelian Rumah Rp 6,8 Miliar

Foto: Terdakwa Isnaely Effendy Diadli Secara Video Call di PN Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Isnaely Effendy diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wahyuning Dyah Widyastuti dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, terkait perkara Penipuan dan Penggelapan penjualan tanah dan bangunan yang merugikan Ir. Siti Rochani sekitar Rp 6.850.000.000 dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Rabu (15/01/2025).

Dalam surat dakwaan menyebutakan, bahwa pada intinya tetdakwa Isnaely menawarkan rumah kepada Ir. Siti Rochani seharga Rp 13 miliar dengan cara dicicil .Total luas keseluruhan 8.310 M2 yang terletak di Kel Pandaan, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan dan setelah dilakukan pelunasan oleh saksi korban, diketahui bahwa tanah tersebut belum dibeli oleh Terdakwa atau masih milik orang lain yaitu H. Moch. Cholil atua Cholil ( Muhammd Kholil) serta pembayaran yang diserahkan oleh Terdakwa kepada pemilik tanah ternyata hanya sebesar Rp. 6.150.000.000.

“Atas perbuatan terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP,” kata JPU dihadapan Majelis Hakim.

Atas surat dakwaan tersebut, Penasehat hukum terdakwa menyapaikan tidak mengajukan Eksepsi (nota keberatan).” Lanjut aja Yang Mulia. Pada sidang pembuktian,” saut penasshat hukum terdakwa.

Untuk diketahui, bahwa Bahwa untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa ISNAELY EFFENDY mengajak saksi korban untuk diajak melihat dan menunjukkan Lokasi tanah dimaksud serta hal tersebut juga disaksikan oleh saksi ISTIANA dan sopir yaitu saksi MUDJIONO. Terdakwa sambil berkata bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa tinggal balik nama saja. Serta harga Rp. 13.000.000.000,- tersebut silahkan dapat diansur pembayarannya.

Bahwa setelah mendengar ucapan terdakwa tersebut serta Terdakwa adalah teman dekat dan teman satu kelompok pengajian saksi korban Ir. SITI ROCHANI, akhirnya saksi korban tergiur dan percaya dengan semua ucapan Terdakwa, dan akhirnya saksi korban tertarik akan membeli tanah tersebut.

Padahal sebenarnya Terdakwa hanya perantara / makelar yang telah dipercaya oleh H. Moch Kholil untuk menjualkan tanahnya dengan harga Rp. 13.000.000.000,- dan dari jumlah tersebut yang Rp. 1.500.000.000 untuk komisi terdakwa.

Setelah saksi korban sepakat akan membeli tanah tersebut akhirnya pada tahun 2015 saksi korban mulai melakukan pembayaran secara tunai, hingga terakhir pada Bulan Desember tahun 2020 pembayaran telah lunas sejumlah 13.000.000.000,- bahwa semua pembayaran tersebut saksi korban serahkan secara langsung kepada Terdakwa ISNAELY EFFENDY dikarenakan Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut sudah miliknya sendiri.

Bahwa yang mengetahui secara langsung penyerahan uang dari tahun 2015 hingga terakhir pada Bulan Desember 2020 dengan total Rp. 13.000.000.000,- kepada Terdakwa ISNAELY EFFENDY adalah Saksi ISTIANA, yang mana Saksi ISTIANA setiap penyerahan uang diminta oleh saksi korban untuk menyaksikan dan untuk penyerahan ada di rumah saksi korban dan sebagian penyerahan uang berada diwarung makan milik saksi korban.

Bahwa untuk penyerahan ditahun 2015 hingga bulan Agustus 2019 karena saksi korban merasa sangat percaya maka pembayaran tidak dibuatkan kwitansi namun setelah Terdakwa sulit dihubungi dan sulit ditemui sehingga mulai penyerahan dibulan September 2019 hingga bulan Desember 2020 dibuatkan kwitansi yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa, sehingga penyerahan-penyerahan uang kepada Terdakwa tersebut yang didapatkan kwitansi dan suratnya sebesar + Rp. 7.800.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.200.000.000,- tidak dibuatkan kwitansi. TOK

Mantan KPN Surabaya Rudi Suparmono Diciduk Jaksa Terkait Putusan Bebas Ronald Tannur

Surabaya, Timurpos.co.id – Mantan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Surabaya, Rudi Suparmono yang kini menjabat Hakim di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan ditangkap oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) terkait perkara putusan bebas Ronald Tannur, Rudi Waktu itulah yang menunjukkan Hakim Ketua Erintua Damanik, Heru Henindyo, Mangapul.

Putusan bebas itulah membuat tiga Hakim PN Surabaya ditahan lantaran menerima suap dari pengacara Lisa Rahmad.

Terkait persoalan tersebut, Toba Siahaan Pengacara Senior mengomentari, bahwa ada Kaitannya zona hijau, dibuat zona merah di Pengadilan Negeri Surabaya itu pelakunya ya Rudi itu. Sejak dulu gak ada skat gak ada pagar didalam pagar di pengadilan, saya juga meliputi disini sebelum jadi pengacara saya juga wartawan, bebas kesana kemari, sekarang kan tidak, sejak Rudi menjabat Ketua PN ini tidak bisa leluasa harus lewat ini harus lewat situ.

Dibuat semacam zona merah, tidak leluasa seperti dulu lagi,”tegas Toba. Rabu (15/01/2025)

Tapi kenapa bagi Lisa kok bisa masuk, pokoknya bagi mereka-mereka yang bawa sesuatu zona merah itu langsung menjadi hijau.,” aneh tidak.

Sejak beliau menjabat KPN itulah, PN Surabaya ini ada pagar didalam lebih tinggi dari pada pagar diluar, itu artinya antipasi takut ada KPK ada itulah, nyatanya sekarang Ketahuan kan beliau menerima suap dari Lisa, “tegas Toba. TOK