Terdakwa Agus Abdullah Saat diadili di PN Surabaya Kelas 1A Khusus
Surabaya, Timurpos.co.id – Terdakwa Agus Abdullah divonis 3 bulan percoban dan denda Rp 50 ribu subsider 7 hari kurunga oleh Ketua Majelis Hakim Sutarno, terkait perkara jual-beli pupuk subsidi seberat 9 Ton secara ilegal di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
Dalam amar putus yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Sutarno menyatakan terdakwa Agus Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Memperjualbelikan pupuk bersubsidi tanpa dilengkapi dengan legalitas yang sah“.
“Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam waktu selama 6 (enam) bulan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dan denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari”tertera dalam SIPP PN Surabaya, Kamis, 23 November 2023.
Menetapkan barang bukti berupa :
Pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 8 ton dan jenis UREA sebanyak 1 ton 50 kg dengan berat keseluruhan 9 ton,
Putusan Majelis Hakim ini senada dengan ringannya tuntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rakhmad Hari Basuki dari Kejaksaan Tinggi Jatim, yakni menutut terdakwa Agus Abdullah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) subsider 15 (lima belas) hari.
SIIP PN Surabaya
Terkait permasalah ini, Timurpos mencoba mencari informasi apakah pihak JPU akan melakukan upaya hukum atau tidak,” saya akan lapor ke Pimpinan ya, mas,” singkatanya melalui WA. Jumat (24/11/2023).
Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Windhu Sugiarto SH,. MH,. Disingung terkait adanya permasalahan itu tidak bisa menerangakan dan terkesan abai saat dikonfirmasi oleh rekan media.
Untuk diketahui, terdakwa Agus Abdullah yang statusnya tidak ditahan, Awal terungkap kasus pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Tol Perak – Waru dekat exit Tol Jambangan Surabaya.
Dan didakwa Pasal 6 ayat (1) huruf d Jo Pasal 1 sub 3e UU Darurat No.7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 1 huruf c Jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No.15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian No.10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Tok
Surabaya, Timurpos.co.id – Universitas Airlangga (UNAIR) surabaya mengadakan SDG’s Festival 2023 dalam rangkaian acara untuk memperingati Dies Natalis Universitas Airlangga ke -69. SDG’s festival 2023 merupakan sebuah acara yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi tujuan pembangunan berkelanjutan (Suistanable Development Goals).
Festival ini berlangsung dari tanggal 20-22 November 2023, di gedung Direktorat UNAIR Kampus C, Surabaya mulai pukul 08.00-16.00 WIB. Acara dibuka dengan peluncuran buku referensi seri SDG’s UNAIR. Kemudian acara dilanjutkan dengan Seminar International dan Talkshow SDG’s dengan menghadirkan pembicara terkemuka dari berbagai institusi seperti United Nation Development Programme (UNDP), Western Sydney University (WSU), Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Gubernur Jawa Timur, hingga Wali Kota Surabaya.
Ecoton Foundation merupakan salah satu mitra yang turut berpartisipasi dalam acara SDG’s festival pada Pameran Inovasi Booth SDG’s.
Pamerkan BAHAYA MIKROPLASTIK
Ecoton tidak hanya turut memeriahkan acara melainkan juga memberikan beragam program – program menarik seperti games. Didalamnya Ecoton mengusung topik bahaya mikroplastik dan implikasinya terhadap kesehatan manusia. Ecoton memiliki tujuan untuk mengedukasi pengunjung tentang dampak yang ditimbulkan mikroplastik. Selaras dengan tujuan acara ecoton berusaha untuk mendorong minat pengunjung untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengurangan sampah plastik.
Dhea salah satu mahasiswa jurusan manajemen sumberdaya perairan Universitas Trunojoyo Madura mengatakan bahwa mikroplastik adalah plastik mikro yang berukuran kurang dari 5 milimeter dan mikroplastik ini menjadi permasalahan baru yang mengancam kesehatan lingkungan bahkan menurunkan kesehatan tubuh karena terdapat 10.000 lebih senyawa kimia berbahaya yang menyusun plastik dan dapat menganggu hormon reproduksi.
Perwakilan Ecoton Rafika Aprilianti mengatakan bahwa fokus tujuan SDG’s pada pameran festival SDG’s 2023 ini mencakup poin 3 yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan, 5 yaitu kesetaraan gender, 6 yaitu akses air bersih dan sanitasi, 11 yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan, 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dan 13 yaitu penanganan perubahan iklim, 14 yaitu menjaga ekosistem laut, 15 yaitu menjaga ekosistem darat, 16 yaitu perdamian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh dan 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan.
“Ecoton menampilkan informasi – informasi pendukung serta infografis pencemaran lingkungan.” Katanya, Kamis (23/11/2023).
Salwa salah satu mahasiswa ilmu komunikasi universitas muhammadiyah sidoarjo menjelaskan bahwa kita perlu menginformasikan keadaan lingkungan ke khalayak ramai karena lingkungan tidak bisa berbicara jadi kita sebagai manusia yang peka terhadap lingkungan patut untuk menyuarakan keadaan lingkungan saat ini. Melalui pameran dan infografis dapat mengedukasi dan menyadarkan masyarakat dalam menjaga lingkungan terutama dari polusi plastik.
Untuk memeriahkan acara Ecoton membawa Maskot “Yuyu” yang menjadi salah satu biota air yang paling tercemar mikroplastik. Tak hanya mengedukasi Ecoton turut memperkenalkan dan menjual solusi pengurangan plastik sekali pakai (PSP) yaitu tas totebag guna ulang, pokok bayi hingga pembalut kain guna ulang untuk mengurangi pencemaran di sungai. Tok
Surabaya, Timurpos.co.id – Pendi Hermawan berbekal aplikasi MiChat dengan terang-terang menjajahkan wanita untuk para pria hidung belang dengan tarif antara Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu. Atas perbuatanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Harjita Cahyo Nugroho menuntut dengan Pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 120 juta subsider 6 bulan kurungan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
Dalam surat tuntutan yang dibacakan oleh JPU Harjita Cahyo Nugroho mengatakan, bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Eksploitasi terhadap perempuan dengan meraup keutungan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor RI 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menuntut terdakwa dengan Pidana penjara selama 4 tahun serta denda Rp 120 juta subsider 6 bulan kurungan.
“Terhadap terdakwa dituntut dengan Pidana penjara selama 4 tahun dan membayar denda sebesar Rp 120 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata JPU Harjita dihadapan Majelis Hakim di Ruang Garuda 2 PN Surabaya. Kamis (23/11/2023).
Atas tuntutan dari JPU, Majelis Hakim memberikan Kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan atau Pledoi.
Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan JPU menyebutkan, berawal terdakwa Pendi Hermawan bersama saksi Ulhania Ain Nur Rizky alias Amelia dan Putri Nopiyanti menyewa kamar nomor 1709 dan nomor 1711 di Hotel Life Style yang terletak di Jalan Sumatera Surabaya. Kemudian terdakwa membuka akun MiChat dengan profil saksi Amelia, lalu terdakwa mengaktifkan fitur temukan teman disekitar (find nearby) dengan tujuan untuk mencari pelanggan atau customer yang mau berkencan dengan Saksi Amelia dengan tarif Rp 300 ribu – Rp 500 ribu. Terdakwa mendapatakan komisi antara Rp 50 ribu – Rp 100 ribu.
Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa mendapatkan pelanggan dengan akun MiChat atas nama Bahrul Alam, kemudian diarahkan oleh terdakwa ke kamar 1711, Amelia melayani tamu tersebut dengan cara melakukan hubungan suami istri hingga tamu tersebut ejakulasi.
Kemudian ada tamu yang tertarik, lalu tamu tersebut langsung mengirim pesan ke akun Amelia, kemudian terdakwa menjelaskan tarif dan tempat untuk BO (hubungan seksual), setelah terjadi kesepakatan dengan tamu, kemudian terdakwa menghubungi saksi Amelia dan mengarahkan tamu untuk menuju Hotel Life Style yang terletak di Jalan Sumatera Surabaya.
Bahwa cara terdakwa menawarkan Saksi Putri Nopiyanti kepada para pria dengan cara terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengunduh aplikasi MiChat, lalu membuat akun Deswita Maharani dengan menyertakan foto saksi Putri, kemudian terdakwa menjelaskan tarif dan tempat untuk BO (hubungan seksual), setelah terjadi kesepakatan dengan tamu, kemudian terdakwa menghubungi Saksi Putri dan mengarahkan tamu untuk menuju Hotel Life Style yang terletak di Jalan Sumatera Surabaya.
Bahwa terdakwa melakukan Eksploitasi terhadap Saksi Amelia dan Putri dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang itu.
Atas perbuatan terdakwa didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor RI 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tok
Surabaya, Timurpos.co.id – Lagi dan lagi aparatur di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi sorotan, dimana masih ada Naripada di lapas yang bisa leluasa mengendalikan peredaran gelap Narkotika. Hal ini terungkap dari pengakuan saksi Polisi yang menangkap Edy Purwanto alias Kacung dan Sulton saat mengambil Narkoba jenia sabu dari Omen (Naripida di Lapas).
Dari keterangan saksi penangakap yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nurhayati dari Kejaksaan Negeri Surabaya, terungkap fakta, bahw terdakwa Edy Purwanto yang memesan sabu kepada Omen yang merupakan Narapidana di Lapas Medaeng, dengan cara berkomunikasi dengan Handphone. Kemudian Edy memesan sabu sebanyak 1 poket. Atas intruksi dari Omen sabu dikirim dengan cara diranjau di daerah Fly Over (terowongan) Supermall Cito Surabaya.
“Saat mengambil sabu didekat tiang listrik, petugas mengamankan kedua terdakwa dan ditemukan dua poket sabu, Handphone dan satu unit motor,” Kata saksi penangkap. Kamis (23/11/2023).
Saksi Penangakap dari Polsek Jabangan Surabaya di PN Surabaya
Disingung oleh Majelis Hakim penangkapan kedua terdakwa ini DPO atau informasi masyarakat.” Berdasarkan informasi masyarakat, dimana di daerah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba,” jelas saksi.
Masih kata saksi menjelaskan, bahwa dari pengakuan terdakwa awal pesan sabu satu poket, kemudian dipecah menjadi dua poket. Kedua terdakwa sudah pesan kepada Omen yang berada di Lapas Medaeng sebanyak 2 kali dan rencananya sabu itu dijual kembali.
“Untuk perannya Sulton hanya membantu Edy dan Sulton tahu yang diambil adalah sabu. Sulton mendapatkan upah dan sabu dari Edy. Hasil tes urine para terdakwa positif sabu,” tegasnya.
Atas keterangan para saksi terdakwa sempat membantah, kalau sabu itu dipakai sendiri dan baru pakai pertama kali,” kelit terdakwa Edy.
Sontak JPU Nurhayati menjelaskan, bahwa terdakwa Edy ini kenal dengan Omen saat satu lapas dan Omen masih didalam. Edy sendiri sudah pernah ditangkap terkait perkara Narkotika juga.
Lanjut pemeriksaan terdakwa yang mana, terdakwa mengaku membeli sabu dari Omen pergaramnya Rp 800 ribu dan pengirimannya dengan cara diranjau. ” untuk motor yang ditahan itu pinjam,” kelit terdakwa.
Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan JPU menyebutkan, bahwa pada hari Jum’at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli di tahun 2023, tepatnya di sebuah counter pulsa dekat Fly_over (terowongan) Supermall Cito Menanggal Gayungan Surabaya, Petugas Polawk Jambangan melakukan penangakap terdakwa Edy Purwanto alias Kacung bin Suparman dan Sulton Hakim, saat dilakuan pengeledahan ditemukan 2 poket sabu dengan berat masing-masing 0,968 gram dan 0,187 gram dengan total beratnya 1,155 gram.
Selain mengamankan barang bukti sabu, petugas juga menyita handphone yang dipergunakan untuk komunikasi dengan Omen yang ada di Lapas Porong dan motor Honda Scopy Nopol. W-2693-NCW warna abu-abu. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tok
Sidang kesaksian Pegawai Kredit Plus di ruang Garuda 2 PN Surabaya Kelas 1A Khusus
Surabaya, Timurpos.co.id – Pegawai Kredit Plus Fathul Alim, SE, gelapakan uang pengurusan Surat Tanda Nomer Kendaraan (STNK) 187 castamer senilai Rp 407.850.000 disidangkan dengan agenda keterangan saksi yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kamis (23/11/2023).
Dalam sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fathol Rosid dari Kejaksaan Negeri Surabaya, menghadirkan saksi Riris Melia Sihombing dan Chistina Indrawati yang merupakan pegawai kredit Plus.
Riris Melia mengatakan, bahwa mengenal dengan terdakwa yang berkarja sebagai pegawai di Kridit Plus cabang Jambangan sebagai admin yang bertugas untuk mengurus STNK motor dan mobil. Dimana terdakwa telah menggelapkan dana deposit pengurusan STNK dari kurun waktu 2019 hingga 2022. Apabila ada STNK yang mati, maka diurus oleh kami, nantinya kita potong dari dana pencairan.
“dari hasil audit khusus ada 187 STNK yang tidak diurus dan nilianya sekitar Rp 407.850 000. Dari informasi terdakwa telah mengakui perbuatanya, terkait uangnya dipergunakan untuk kepetingan pribadinya dan dipergunakan untuk bayar utang,” kata Riris dihadapan Majelis Hakim di ruang Garuda 1 PN Surabaya.
Sementara Chistina menjelaskan, bahwa sebenarnya kami sudah memberikan waktu kepada terdakwa 3-5 bulan untuk mengembalikan uang tersebut, namun terdakwa tidak mau mengembalikan, mala pada bulan Maret terdakwa tidak masuk kerja, sehingga kami melakukan audit dan melaporkan.
Atas keterangan para saksi terdakwa mengatakan, bahwa telah mengangsur sebesar Rp 20 juta. Namun dibatah oleh saksi Riris yang mengatakan tidak tahu, kerana di cabang kami tidak ada uang masuk,” saut saksi Riris.
Dalam surat dakwaan JPU Fathol Rosid menyebutkan, bahwa terdakwa Fathul Alim bekerja sebagai karyawan di PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya yang bergerak dibidang pembiayaan keuangan. Lalu sejak tanggal 1 Juli 2020 terdakwa menjabat (bertugas) sebagai Admin Head dengan tugas melakukan control semua lini pekerjaan operasional yang berhubungan dengan pengerjaan BPKB, STNK dan Finance dimana terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 6.300.000, tiap bulan.
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Admin Head tersebut apabila ada nasabah melakukan pencairan uang pinjaman dari kredit plus dengan jaminan BPKB mobil maupun sepeda motor yang sudah ditentukan nilai pinjaman oleh kredit plus, lalu terdakwa melakukan pemotongan untuk biaya proses pengurusan pajak mobil maupun sepeda motor milik nasabah sehingga nilai uang pinjaman milik nasabah tersebut menjadi berkurang dari nilai pinjaman.
Semestinya uang pemotongan untuk biaya pengurusan pajak tersebut harus dipakai untuk proses pengurusan pajak yang dilakukan (dibantu) oleh pihak biro jasa tetapi tanpa seijin pihak PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri sehingga proses pengurusan pajak mobil dan sepeda motr milik nasabah tersebut tidak bisa dilakukan karena uangnya teah dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.
Berdasarkan aturan yang tercantum dalam memori internal yaitu pengurusan STNK wajib diinput dalam system confins, semua STNK wajib dilakukan pengurusan oleh biro jasa yang bekerjasama dengan kantor cabang dan Dana tidak boleh diambil secara cas (tunai) dan claim dana pengurusan di biro jasa melalui system confins. Adapun SOP pemotongan biaya STNK dari finance ditransfer kerekening Kas Besar atas nama PT. Finansia Multi Finence kemudian direquest oleh Admin STNK melalui system confins.
Casier meresip hasil input admin STNK, Admin STNK menyerahkan dokumen perpanjangan STNK maupun BPKB ke Biro Jasa tanpa menyerahkan uang secara fisik ke Biro Jasa. Biro jasa mengerjakan pengurusan STNK dengan menggunakan dananya sendiri (dana biro jasa), setelah STNK sudah jadi lalu STNK diserahkan ke PT KB Finansia Multi Finance untuk dilakukan pembayaran dana yang dikeluarkan oleh Biro Jasa.
Setelah itu Admin STNK Reguest pembayaran berdasarkan rincian dana yang dikeluarkan oleh Biro Jasa melalui system confins. H + 1 Biro Jasa akan menerima uang transferan dari Head Office. Adapun jumlah nasabah Kredit Plus yang sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa tetapi uangnya tidak disetor kepada pihak Kredit Plus sebanyak 187 orang nasabah dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp. 407.850.000 tetapi uang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. KB Finansia Multi Finance (kredit Plus) di Ruko Grand Sungkono Blok B-2/C-2 – Surabaya dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri. Atas perbuatan terdakwa didakwa dengan dengan Pasal 374 KUHP JO Pasal 378 KUHP. Tok
Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Arif Fazlurrahman, saat memberikan penjelaskan kepada awak media.
Surabaya, Timurpos.co.id – Pengemudi mobil Innova penabrak motor di Jalan Menur Pumpungan, tepatnya di depan Apartemen Gunawangsa Surabaya pada Sabtu (18/11/2023) lalu kini naik berstatus menjadi tersangka. Penetapan tersebut dibenarkan Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Arif Fazlurrahman.
AKBP Arif menjelaskan, dalam peristiwa itu pelaku berinisial AW berusia 16 tahun menabrak dua motor. Pengendara motor pertama hanya mengalami luka, sedangkan yang kedua pengendara meninggal dunia saat di lokasi.
“AW pelajar di bawah umur dan belum memiliki SIM mengendarai unit Toyota Innova L 2544 OA bersama rekannya. Pelaku masih pelajar itu ditetapkan tersangka dengan status anak yang berhadapan dengan hukum,” terang Arif dalam pers rilis di Satpas Colombo, Surabaya, Rabu (22/11/2023).
Menurut Arif, tersangka terbukti belum fasih mengemudikan mobil. Meski begitu, tersangka memacu mobilnya dengan kecepatan 70 kilometer per jam.
Alumni Akpol 2005 ini, tersangka mengaku terburu buru, hingga tidak memperhatikan kendaraan yang melaju dari arah berlawanan, yaitu motor Honda Beat L 2544 WY yang dikendarai Ester Narwati. Pengendara ini pun mengalami luka.
Bukannya berhenti. Setelah menabrak Ester, tersangka terus memacu mobilnya, hingga menabrak Honda Beat Beat L 5298 MI yang dikemudian Prawito. Pria asal Menur, Surabaya ini pun tewas di lokasi.
“Korban Ester Narwati ini luka berat, sekarang dirawat intensif di rumah sakit karena gegar otak. Dan Prawito tewas. Sudah dikebumikan,” jelas Arif.
Arif menyampaikan bahwa tersangka AW dijerat dengan Pasal 310 ayat 4, dan 3 tentang UU Lalu Lintas Tahun 2009, dengan hukuman 6 tahun penjara.
Arif mengimbau agar semua orangtua senantiasa mengingatkan serta lebih tegas melarang anaknya yang belum memiliki SIM, agar tidak diberi izin berkendara secara bebas.
“Supaya orangtua ikut terus mengawasi. Agar tidak membiasakan dan memberi terus pelajaran, mencegah anaknya berkendara bila belum cukup umur dan belum memiliki SIM,” pungkas Arif. Tok
Timurpos.co.id – Surabaya – Kopi telah memiliki tempat tersendiri di masyarakat Indonesia. Apalagi Indonesia termasuk salah satu negara dengan produksi kopi terbaik. Selain itu, menurut International Coffee Organization (ICO), pada tahun 2021 Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara dengan konsumsi kopi tertinggi.Tak heran bila kemudian banyak bisnis kopi terus bermunculan di berbagai daerah. Produsen kopi pun terus bersaing dengan menyajikan racikan kopi terbaiknya, My Coffee Kopi Herbal yang kini meluncurkan produk kopi terbarunya.
My Coffee – Kopi Herbal
Pemesanan Via Tlp / Wa : 0813 35727437
Kopi diracik secara khusus Dengan Campuran rempah Dengan Komposisi yg tepat menggunakan bahan-bahan herbal seperti jahe dan kapulaga yang menjadi campuran kopi murni. Dengan takaran yang tepat, membuat citarasa kopi ini nikmat dan bermanfaat bagi tubuh tanpa mengurasi citra rasa kopinya.
Kopi Herbal: Minuman Sehat Penuh Manfaat ̶ Sudah sejak dulu tumbuhan herbal dikenal banyak manfaatnya bagi kesehatan manusia. Tumbuhan herbal ini bisa kita temukan pada berbagai daerah di Indonesia. Setiap daerah umumnya memiliki tumbuhan herbal yang khas dan sering diolah masyarakat setempat menjadi makanan kesehatan. Mereka juga sering mengonsumsinya bersama secangkir kopi hangat.
diracik secara khusus dengan komposisi yang ideal antara kopi berkualitas terbaik dengan Jahe dan Kapulaga. Hasilnya sungguh dahsyat dan luar biasa. Selain memiliki aroma yang khas dan citra rasa istimewa, manfaatnya pun begitu dahsyat. Secangkir seduhan kopi ini ternyata mampu meningkatkan stamina tubuh para pria penikmatnya sehingga tetap bugar dan siap beraktivitas dengan penuh semangat.
Pembacaan amar putusan secara Video call di Ruang Tirta 1 PN Surabaya Kelas 1A Khusus
Surabaya, Timurpos.co.id – Mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Karya Jaya Samudra (KJk) Santoso Kang divonis dengan Pidana Penjara selama 1 Tahun oleh Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta terkait perkara penggelapan 4 unit mobil aset perusahaan, di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Selasa (21/11/2023).
Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta mengatakan pada intinya terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana penggelapan dengan Pidana penjara selama 1 Tahun.
“Terdakwa dihukum Pidana penjara selama 1 Tahun,” Kata Hakim I Ketut Suarta di ruang Tirta 1 PN Surabaya.
Terdakwa Santosa saat dihadirkan di PN Surabaya
Atas putusan tersebut, Baik JPU Sabetania R. Paembonan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan pikir-pikir, hal sama yang diungkapkan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga menyatakan pikir-pikir.
Dari Pantuan Timurpos ada hal yang menarik, dimana saat pembacaan amar putusan oleh Ketua Majelis Hakim, JPU Sabetania sempat ditegur oleh Majelis Hakim dikarenakan sambungan Video Call sempat Mati. ” bu Jaksa tolong diperhatikan ini kok, Mati,” ujar Majelis Hakim. Kemudian JPU langsung, bangun dari tempat duduknya guna memperbaikinya. Kemudian pembacaan amar putusan dilanjukan lagi, namun setelah beberapa saat mati lagi sambungan Video Call. Jadi sudah 2 kali sambungan Video Call mati.
Untuk diketahui dalam dakwaan JPU menjelaskan, Wilyanto yang mendirikan perusahaan di bidang perkapalan itu membeli mobil untuk kelancaran operasional bisnis PT KJS pada 2011. Keempat mobil itu atas nama PT KJS. Santosa dengan jabatan sebagai dirut lantas meminjamnya.
“Sampai akhirnya dikuasai dan disimpan di rumah terdakwa Santosa,” ungkap JPU Sabetania dalam surat dakwaannya.
Santosa kemudian mengundurkan diri dari perusahaan tersebut pada 2019. Setelah dilakukan audit internal dan tidak ditemukan masalah keuangan, para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham menyetujui pengunduran diri Santosa.
“Pada 8 Februari 2022, direksi PT KJS mencatat masih terdapat empat as3t mobil milik perusahaan yang belum dikembalikan terdakwa,” tuturnya.
Pihak PT KJS mengirim surat peringatan hingga somasi kepada Santosa agar segera mengembalikan mobil-mobil tersebut. Namun, tidak ada itikad baik dari Santosa untuk mengembalikannya. Menurut dia, setelah terdakwa Santosa tidak lagi menjabat mobil-mobil yang menjadi aset perusahaan harus dikembalikan.
PT KJS kemudian melaporkan Santosa ke Polda Jatim. Polisi menemukan tiga mobil masing-masing Toyota Land Cruiser, Toyota Alpard dan Toyota Innova di rumah Muara Harianja, kuasa hukum Santosa. Satu lagi mobil Mazda diserahkan Muara ke penyidik. Jaksa Sabetania mendakwa Santosa telah menggelapkan mobil-mobil itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang merugikan PT KJS senilai Rp 1,7 miliar dan dituntut dengan Pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.
Santosa dalam persidangan menyebut bahwa mobil-mobil itu dirinya yang membelinya. Santosa ketika itu juga sebagai salah satu pemegang saham. Dia mengaku sempat menanyakan kepada Wilyanto pada 2019 dalam rapat. “Masalah mobil Wilyanto bilang ya sudah dewe-dewe,” kata Santosa. Tim pengacara Santosa menolak saat dikonfirmasi seusai sidang. Tok
Pembacana amar putusan secara Video Call di PN Surabaya Kelas 1A Khusus
Surabaya, Timurpos.co.id – Terdakwa William Leonardo pegawai PT Pajajaran Internusa Tekstil (PIT) divonis dengan Pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 bulan karena terbukti melakukan tindak Pidana penggelapan dengan jabatan, sementara terdakwa Oka Dwi Achmad Yani divonis Pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, kerana terbukti bersalah melakuan penggelapan oleh Ketua Majelis Hakim Suparno di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Selasa, (21/11/2023).
Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Suparno mengatakan, bahwa terdakwa terbukti bersalah sacara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana penggelapan dengan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dan menghukum terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.
“Terhadap terdakwa dihukum Pidana penjara selama 1 tahun dan 6 Bulan,” kata Hakim Supano.
Beda nasib dengan rekan terdakwa William Leonardo, yakni Oka Dwi Achmad Yani yang dihukum dengan Pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan oleh Ketua Majelis Hakim Suparno karana terbukti bersalah melakukan tindak Pidana penggelapan. Atas putusan tersebut terdakwa menyatakan pikir-pikir.
Contoh SIIP PN Surabaya
Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Diah Ratri Hapsari dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya menyebutkan, bahwa terdakwa William Leonardo bekerja di PT Pajajaran Internusa Tekstil sejak 20 Oktober 2022 sebagai Petugas Konfirmasi Piutang dengan gaji sebesar Rp 3.300.000, sebagai Petugas Konfirmasi Piutang di PT Pajajaran Internusa Tekstil mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan konfirmasi piutang PT Pajajaran Internusa Tekstil kepada customercustomer dan melaporkan hasilnya kepada PT Pajajaran Internusa Tekstil melalui Koordinator Sales, dengan SOP. Setelah barang diterima customer maka akan dibuatkan nota penagihan dengan jatuh tempo 14 hari hingga 30 hari, kemudian lembar konfirmasi piutang tersebut diserahkan ke Terdakwa sebagai petugas konfimasi piutang untuk dilakukan konfirmasi ke customer-customer yang piutangnya sudah jatuh tempo.
Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya sebagai petugas konfirmasi piutang yang melakukan konfirmasi piutang kepada customer sekira bulan Mei 2023 terdakwa membantu Sales atas nama Saksi Oka Dwi Achmad Yani (penuntutan dalam berkas terpisah) dalam menutupi tindak pidana dengan cara Terdakwa membuat laporan konfirmasi piutang ke Toko Serba Indah Jl Patimura No 127 Kediri selanjutnya terdakwa ketika akan melakukan konfirmasi piutang ke toko, Sales Oka Dwi Achmad Yani memberitahu terdakwa bahwa Toko Serba Indah Jalan Patimura No 127 Kediri tersebut sudah membayar piutangnya ke PT Pajajaran Internusa Tekstil sebesar Rp 165.238.000, melalui Sales Oka Dwi Achmad Yani, kemudian Sales Oka Dwi Achmad Yani memberikan tanda tangan palsu di lembar konfirmasi piutang tersebut sehingga seolah-olah Toko Serba Indah Jalan Patimura No 127 Kediri tersebut belum membayar piutang sebesar Rp 165.238.000.
Selanjutnya terdakwa yang mengetahui hal tersebut membawa lembar konfirmasi piutang tersebut ke Koordinator Sales PT Pajajaran Internusa Tekstil dengan hasil konfirmasi piutang Toko Serba Indah Jalan Patimura No 127 Kediri belum membayar piutang sebesar Rp 165.238.000padahal Toko Serba Indah Jalan Patimura No 127 Kediri telah membayar piutang tersebut
Bahwa perbuatan terdakwa membantu Saksi Oka Dwi Achmad Yani tersebut mengakibatkan PT Pajajaran Internusa Tekstil mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 165.238.000.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP. JPU Diah Ratri Hapsari menuntut dengan Pidana penjara selama 2 tahun. Untuk terdakwa Oka Dwi Achmad Yani dituntut dengan Pidana penjara selama 3 tahun kerana terbukti bersalah melangar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Tok
Penasehat Hukum terdakwa, Anggit Sukmana Putra, saat di PN Surabaya
Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang lanjutan perkara dugaan pemalsuan surat, untuk mengalihkan piutang pinjaman koperasi atas nama Tiong Soen yang membelit Rizky Fahriza, kembali digelar dengan agenda keterangan saksi yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Widiarto di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
Dalam sidang kali ini JPU Febrian Dirgantara menghadirkan saksi pelapor Budiman Gandi Suparman
Budiman mengklaim, bahwa Rizky tidak menyetorkan uang hasil koperasi kepadanya. Termasuk tidak melaporkan aset koperasi di regional Jatim senilai Rp 69 miliar. Rizky juga disebut telah melakukan pengalihan piutang nasabah tanpa sepengetahuannya.
“Uangnya tidak disetor ke KSP Intidana. Yang saya dengar dia (Rizky) menganggap ketua umumnya Handoko, bukan saya,” kata Budiman saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang di PN Surabaya, Senin (20/11/2023).
Budiman Gandi Suparman saat memberikan kesaksian di PN Surabaya
Budiman menambahkan, KSP Intidana pernah dimohonkan PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya pada 2015 lalu. Namun, koperasi itu tidak sampai pailit. Dalam perkara itu terjadi homologasi atau perdamaian. Budiman menjabat ketua pengurus berdasarkan rapat anggota tahunan setelah homologasi.
“Terkait kepengurusan Handoko, saya tahu. Tapi, tidak disahkan dalam homologasi,” tambah Budiman.
Terpisah, Penasehat Hukum terdakwa, Anggit Sukmana Putra menjelaskan, bahwa berdasarkan putusan homologasi, kepengurusan Handoko yang diakui, bukan Budiman. Menurut dia, putusan tersebut belum pernah dibatalkan sehingga kepengurusan yang sah adalah kubu Handoko.
“Bukan kepengurusan Budiman yang mengeklaim berdasarkan rapat anggota tahunan. Sebab, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) KSP Intidana, kepengurusan yang sah berdasarkan rapat anggota khusus, bukan rapat anggota tahunan,” tutur Anggit selepas sidang.
Selain itu, hasil keuangan koperasi yang dikelola Rizky tidak disetor kepada Budiman. Melainkan kepada Handoko yang diakuinya sebagai kepengurusan yang sah. Tindakan-tindakan yang dilakukan Rizky juga berdasarkan surat keputusan dan surat kuasa dari Handoko selaku ketua KSP yang diakuinya. “Sehingga surat-surat yang dibuat terdakwa untuk mengalihkan piutang nasabah itu sah, tidak palsu,” ungkap Anggit.
Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan dari JPU Akhmad Muzakki dari Kejaksaan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa awalnya Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Intidana (KSP Intidana) sejak bulan Agustus 2013 sebagai Pimpinan Kantor Cabang Sidoarjo, kemudian pada tanggal 29 Desember 2014 Terdakwa diangkat menjadi Pjs. Pimpinan Wilayah Jawa Timur pada KSP Intidana berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No. 103/SK-KP.SMG/HRD/14 tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi HANDOKO selaku General Manager KSP Intidana dengan tugas memimpin Kantor Wilayah yang membawahi kantor-kantor cabang, yaitu Kantor Cabang Wonokromo, Sidoarjo, Belimbing, Klojen dan semua unit di bawahnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Ketentuan, Keputusan dan Peraturan yang telah digariskan General Manager, Surat Keputusan atau Edaran General Manager, maupun secara lisan dan selalu berpedoman pada Job Description, Mengkoordinir seluruh unit kerja Kantor-kantor Cabang yang berada dalam wilayah jabatannya, dan melakukan perencanaan, mengorganisir, mengambil kebijakan / keputusan-keputusan tepat yang berkaitan dengan kelancaran operasional Kantor-kantor Cabang di bawahnya, dan melakukan pengawasan menyeluruh terhadap operasional kantor-kantor Cabang di bawahnya, sementara kewenangan yang dimiliki adalah berhak menandatangani surat pengangkatan dan pemberhentian kepala cabang yang berada di wilayah jabatannya, menandatangani surat keluar ke seluruh kantor cabang Koperasi Intidana maupun kepada pihak lain dengan single sign (tanda tangan tunggal dari pimpinan) yang berada dalam wilayah jabatannya, menandatangani dokumen non pembukuan, dan menandatangani dokumen pembukuan dan instrumen / warkat berharga yaitu segala slip pembukuan atau laporan yang berfungsi sebagai slip yang dibuat di kantor-kantor cabang dalam wilayah jabatannya secara counter sign (dua pejabat yang bertanda tangan dari wilayah dan cabang) dengan pejabat berwenang.
Bahwa kemudian pada tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa diberhentikan dari jabatannya selaku Pjs. Pimpinan Wilayah Jawa Timur pada KSP Intidana berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor : SK-06/NID/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Kualifikasi Pengunduran Diri atas nama Rizky Fahriza yang ditandatangani oleh Hartono Kurniawan selaku Ketua II dan Sdr. Hendra Kusuma selaku Sekretaris I pada KSP Intidana dengan alasan karena Terdakwa telah membawa dan menguasai aset KSP Intidana Cabang Sidoarjo dan Cabang Wonokromo berupa : 1. Dokumen jaminan debitur; 2). Uang tunai (kas Cabang Sidoarjo) dari cash box atau brangkas; dan 3). Uang setoran dari anggota peminjam kepada Terdakwa serta karena Terdakwa tidak hadir atau tidak memberikan keterangan atas satu kali surat undangan, 2 kali surat panggilan, dan satu kali surat peringatan keras dari KSP Intidana kepada Terdakwa untuk memberikan klarifikasi atas aset KSP Intidana Cabang Sidoarjo dan Cabang Wonokromo yang dibawa oleh Terdakwa.
Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa membuat dan menandatangani beberapa surat yang mengatasnamakan KSP Intidana yaitu :
satu lembar Surat KSP Intidana tanggal 14 April 2020 perihal : Peringatan I yang ditujukan kepada saksi TIONG SOEN alamat Tengger Kandangan 6/55-E-3 RT. 02 / RW. 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya.
satu lembar Surat KSP Intidana tanggal 21 April 2020 perihal : Peringatan II yang kepada saksi TIONG SOEN alamat Tengger Kandangan 6/55-E-3 RT. 02 / RW. 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya;
satu lembar Surat KSP Intidana tanggal 28 April 2020 perihal : Peringatan III yang ditujukan kepada saksi TIONG SOEN alamat Tengger Kandangan 6/55-E-3 RT. 02 / RW. 03 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya; dan
1 satu lembar Surat KSP Intidana Nomor : 012/KID-SDA/06-XX/SP tanggal 23 Juni 2020 perihal : Pemberitahuan Pengalihan Piutang Pinjaman
Padahal Pengurus Koperasi Intidana atas nama Sdr. HArtono Kurniawan selaku Ketua II dan Hendra Kusuma selaku Sekretaris I berdasarkan Akte No. 16 tanggal 27 Februari 2016 tentang Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSP Intidana Tutup Buku Tahun 2015, yang dikeluarkan oleh Zulaicha S.H., M.Kn. Notaris di Semarang telah mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor : SK-06/NID/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Kualifikasi Pengunduran Diri terhadap Terdakwa, selain itu Kantor KSP Intidana Cabang Sidoarjo yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 83A, Lemah Putro – Sidoarjo sudah tidak beroperasi berdasarkan Surat Nomor : 518/439/438.5.14/2018 tanggal 2 April 2018 perihal Pencabutan Rekomendasi Kantor Cabang Sidoarjo yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, oleh karena itu, surat-surat yang dibuat dan ditandarangani oleh Terdakwa yang mengatas namakan Regional Wilayah Jawa Timur pada KSP Intidana tidak memiliki legalitas yang sah.
Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya surat-surat tersebut di atas oleh Terdakwa maka Terdakwa dapat melaksanakan pengalihan piutang (cessie) atas objek jaminan pinjaman KSP Intidana dari anggota koperasi atas nama saksi Tiong Soen berupa Sertifikat Hak Milik No. 796 lokasi di Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya atas nama Margono tampa menghadirkan saksi Tiong Soen dan pelaksanaan cessie tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Terdakwa kepada saksi Dwi Kustantoro selanjutnya atas dasar pengalihan piutang tersebut Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 90 juta dengan cara ditranfer.
Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat dan menandatangani surat-surat yang mengatasnamakan KSP Intidana serta untuk melakukan cessie tidak diketahui atau tanpa seijin dari pihak KSP Intidana dan uang hasil dari cessie tersebut tidak diterima oleh pihak KSP Intidana, selanjutnya atas perbuatan Terdakwa KSP Intidana mengalami kerugian sebesar Rp. 146.950.819 yang merupakan nilai pokok pinjaman dari anggota KSP Intidana atas nama saksi Tiong Soen dan didakwa dengan Pasal 263 KUHP. Tok
