Timur Pos

Tabrak Kapolsek Benowo Hindari Razia, Dinar Dituntut 3 Tahun Penjara

KEPOLISIAN|oleh

JPU Harjita Cahyo Nugroho saat menyidangkan perkara di ruang Garuda 2 PN Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Terdakwa Muhammad Dinar Aji Laksano dituntut dengan Pidana Penjara selama 3 tahun, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Harjita Cahyo Nugroho dari Kejaksaan Negari Tanjung Perak, karena terbukti bersalah menabrak Kapolsek Benowo Surabaya, AKP Nurdianto Eko Wartono mengakibatkan luka lecet gores pada kaki kanan sehingga menghambat menjalankan tugas, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Slamet Suripto di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Rabu (27/09/2023).

Dalam surat tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut mengatakan bahwa, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 311 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Pidana penjara selama 3 tahun.

“Terhadap terdakwa dituntut dengan Pidana penjara selama 3 tahun,” katanya di hadapan Majelis Hakim di ruang Garuda 2 PN Surabaya.

Atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Slamet Suripto memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelahan (pledoi).

Selepas sidang disingung siapa korban yang ditabrak oleh terdakwa,” korban adalah Kapolsek Benowo Surabaya, ditabrak oleh terdakwa saat sedang kegiatan razia di daerah Sememi Surabaya, malam hari.

“Akibat tabrakan tersebut, korban sempat luka pada bagian kakinya,” kata Harjita selepas sidang di PN Surabaya.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan dari JPU menyebutkan bahwa, terdakwa Muhammad Dinar Aji Laksano, Sabtu 10 Juni 2023 sekirar 20.30 WIB.Terdakwa yang sedang dalam perjalanan dari rumah menuju warung kopi yang terletak di Jalan Pandegiling, Kota Surabaya dengan menggunakan sepeda motor N-Max dengan Nomor Polisi L-5163-IG dengan spion tidak terpasang, knalpot tidak sesuai standar dan tanpa menggunakan helm. Selanjutnya Terdakwa melintasi Jalan Raya Sememi, Kota Surabaya dari arah barat dengan kecepatan 30-40 km/jam dan melihat papan pemberitahuan Razia/Operasi Kepolisian dan banyak pengendara sepeda motor yang sedang diperiksa oleh petugas kepolisian di depan Kepolisian Sektor Benowo.

Selanjutnya, Terdakwa berusaha menghindar ke lajur kanan dengan melaju zig-zag namun di lajur kanan terdapat saksi
Nurdianto Eko Wartono yang menyuruh terdakwa untuk berhenti dan diperiksa, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan sengaja menerobosnya dengan menambah kecepatan sambil menghindar ke kanan namun ternyata di tengah jalan tersebut terdapat beton pemisah jalur sehingga Terdakwa menabrak Petugas Kepolisian tersebut hingga Terdakwa beserta sepeda motor Terdakwa terjatuh begitu pula saksi Nurdianto Eko Wartono.

Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Nurdianto Eko Wartono mengalami luka lecet gores pada kaki kanan, luka memar pada pergelangan kaki kanan, fraktur dan atas luka tersebut mengakibatkan halangan/hambatan sementara waktu untuk menjalankan aktivitas jabatan atau pekerjaan sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/283/VI/KES.3/2023/Rumkit tanggal 10 Juni 2023 pukul 01.03 Wib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Alvian A.K. selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso, Kota Surabaya. Tok

 

Empat Preman Divonis 5 Bulan Penjara, 30 Orang Masih Buron

HIBURAN|oleh

Suasana sidang kasus pengerusakan dan pengeroyokan di kafe Alexis Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Terdakwa Agung Laksono, Bambang Prayitno, Rudi Sugiarto dan Ismail divonis bersalah melakukan tindak pengeroyokan di Karaoke Alexis dengan Pidana penjara selama 5 bulan oleh Ketua Majelis Hakim Sutarno di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Selasa, (26/09/2023).

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Sutarno pada intinya terhadap para terdakwa dihukum dengan Pidana penjara selama 5 bulan.

Putusan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ugik Rahmantyo dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, yang sebelumnya menuntut para terdakwa dengan Pidana penjara selama 7 bulan.

Atas putusan tersebut, baik JPU maupun para terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut,” saya terima,” ucap para terdakwa melalui sambungan vidoe call.

Hal senada yang diucapkan oleh Penasehat Hukum para terdakwa Fardiansyah dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lacak juga menerima putusan Majelis Hakim.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan JPU, menyebutkan bahwa Ke empat terdakwa yang sebelumnya datang ke RHU Karaoke Alexis, sempat bersenggolan dengan pengunjung lain sehingga terjadi perkelahian, dimana kemudian mereka digiring keluar. Kemudian berselang 30 menit kemudian, para terdakwa bersama teman temannya yang berjumlah sekitar 30 orang, kembali ke RHU Karaoke Alexis dan melakukan perusakan dengan melempar kursi dan benda lainnya.

Bahwa terdakwa bersama teman temannya, kembali ke RHU Karaoke Alexis dan melakukan pengrusakan dengan melemparkan kursi dan benda lainnya, yang menyebabkan monitor CCTV, kulkas dan barang lainnya pecah.

Atas perbuatanpara terdakwa yang merugikan RHU Karaoke sebesar Rp 20 Juta dan didakwa dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 406 KUHP Jo Pasal 55 KUHP dan dituntut dengan Pidana penjara 7 bulan kerana terbukti bersalah, secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP. Tok

Rehabilitasi Narkoba di Surabaya, Berbayar Puluhan Juta Meskipun Negara Telah Menjamin !!!

PEMERINTAHAN, PILIHAN REDAKSI|oleh

Petugas BNN Kota Surabaya Melakukan Pemeriksaan terhadap pengunjung Twin Tower Hotel Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Program Rehabilitasi terhadap para pencandu Narkotika bertujuan sangat mulia, dengan dibentuknya Instansi Penerima Wajib Lapor merupakan langkah yang bukan hanya sekedar pemberantasan, tapi juga proses rehabilitasi pecandu yang bersinergi dengan instanti terkait seperti kepolisian dan kementerian kesehatan. Namun sayangnya masih ada saja yang bermain-bermain dengan hal tersebut untuk tujuhanan meraup keutungan pribadi maupun golongan. Selasa (26/09/2023).

IPWL dibentuk berdasarkan Keputusan Menkes RI No.18/Menkes/SK/VII/2012, dengan tujuan merangkul pengguna atau pecandu Narkoba, sebagai proses rehabilitasi. Dengan melapor ke IPWL, maka pecandu Narkoba bisa terhindar dari jeratan hukum.

Dari informasi yang dihimpun oleh Media ini ada biaya yang harus ditangung oleh para pencandu, seperti biaya rehabilitasi rawat inap di beberapa Rumah Rehabilitasi baik dari pemerintah maupun pihak swasta yang berberda nilianya.

dr. Singgih Widi Pratomo Kasi Humas BNN Kota Surabaya menjelaskan terkait untuk biaya rehabilitasi yang ditanggung oleh pemerintah hanyalah untuk masyarakat yang memiliki BPJS Kesehatan kelas 3 dari jalur PBI ( Jamkesmas ), sisa yang lainnya berbayar mas. Nah untuk yang bayar tersebut, besaran biayanya tergantung dari LRKM dan LRIP, bisa dikonfirmasi ke masing-masing lembaga baik itu yang LRIP seperti RSJ Menur, maupun LRKM seperti Orbit, Plato, Rumah Kita, LRPPN dan Asheva.

“Untuk masalah rehabilitasi, kami telah menyampaikan hal tersebut beberapa kali ke Pemkot Surabaya dan DPRD Kota Surabaya. Semoga segera ada solusi. Kami mengajak semuanya untuk tetap semangat untuk sama-sama melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba,” kata dr. Singgih.

Sebelumnya pihak Bandan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya telah resmi menetapakan 10 orang dilakukan rehabilitasi medis (rawat inap) dari 12 orang yang diamankan dari hasil razia gabungan BNN Kota Surabaya dan Sat Pol PP Kota Surabaya di Twin Tower Hotel Surabaya, 15 September 2023 lalu, kemudian BNN Kota Surabaya menunjuk rehabilitasi rawat inap di RSJ Menur yaitu: IS (Perempuan), SAW (Perempuan), AN (Perempuan) dan MN (pria). Untuk rehabilitasi rawat inap di LRKM Rumah Kita Surabaya, yaitu: A (Pria), D (Pria), AH (Pria) dan Z (Pria) dan untuk rehabilitasi rawat inap di LRKM Orbit, yaitu: AD (Pria) dan MAA (Pria).

Berdasarkan Informasi tersebut Media ini, melakukan penelusuran pemberian  Rehabilitasi dalam kasus Twin Tower Hotel, ada dugaan uang pelicin hingga ratusan juta rupiah. “Di Orbit bayarnya per kepala untuk rawat inap selama 6 bulan Rp.42 juta, ada dua orang yang direhab, uang uang masuk sekitar Rp.100 jutaan. Sementara di Rumah Kita, bayar rawat Inap perbulannya sekitar Rp.4 juta, namun harus dibayar dimuka selama 6 bulan lamanya jadi totanya sekiatar Rp.24 juta perkepala, itu biaya lain-lain,” kata nara sumber yang tak mau namanya dionlinekan.

Adanya infomasi tersebut, Rumah Sehat Orbit, tidak mau berkomentar,” Ijin mas terkait perkara ini dan pemberitaan oleh rekan-rekan media, dari saya tidak ada komentar mas,” singkatnya Rudy salah orang dalam dari Rumah Sehat Orbit Surabaya melalui WA.

Masalah tak berhenti disitu dari pengakuan BNN Kota Surabaya adanya intervensi dari pihak yang mengaku keluarga kepada lembaga rehabilitasi yang kami tunjuk untuk melakukan rehabilitasi. Ada upaya Intervensi yang dilakukan pihak keluarga meminta pelaku untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan untuk para pencadu.

Belum lagi masih ada Pekerjaan Rumah dari BNN Kota untuk menagkap kurir dan bandar dalam kasus Pesta pil ekatasi di Twin Tower Hotel ini.

Dengan adanya persoal tersebut, BNN Kota melalui dr Singgih mengatakan bahwa, Kepada seluruh teman- teman media. Bisa membantu kami untuk melakukan monitoring terhadap tempat rehabilitasi yang telah kami titipkan klien-klien kami, karena ada upaya “intervensi” dari pihak-pihak yang mengaku sebagai keluarga klien ke tempat LRKM, salah satu di LRKM Rumah Kita yang beralamatnya di Jalan Ngagel Madya II N0.9 Surabaya. kami tidak main-main terhadap mereka yang berupa merusak program rehabilitasi untuk pemulihan terhadap para korban dan penyalahgunaan narkoba. Kami akan perdalami kasus ini dan kami telah melakukan penyelidikan terhadap mereka yang mengambil kesempatan dalam kasus ini.

“PIhak BNNK Surabaya tidak akan mentolerir jika ada pihak lain yang hendak merusak proses rehabilitasi yang dilakukan. Kami telah melakukan penyelidikan terhadap mereka yang mengambil kesempatan dalam kasus ini dan untuk kurir dan bandar Petugas melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap bandar dan kurir Narkotika kasus ini,” katanya. Redaksi/ Tok

 

Rehabilitasi Oleh BNN Kota Surabaya, Terhadap Kasus Twin Tower Hotel Masih Bermasalah

PILIHAN REDAKSI|oleh

Danny Wijaya SH,.MH., saat ditemui Timurpos.co.id 

Surabaya, Timurpos.co.id – Pemberian Rehabilitasi terhadap 10 orang yang terkena razia gabungan oleh BNN Kota Subaya dan Sat Pol PP Kota Surabaya di Twin Tower Hotel, bulan September 2023, menjadi buah bibir dikalangan perwarta di Kota Pahlawan. Dimana banyak singpang siur informasi yang berkembang saat ini.

Dari pernelusuran Timurpos.co.id, dimana dalam razia tersebut BNN Kota Surabaya mengamankan 12 orang, setelah dilakukan pemeriksaan Hukum dan Medis 10 orang positif Methamphetamine dan Amphetamine, didapatkan hasil, bahwa mereka murni penyalahguna Narkotika jenis inex. Mereka membeli inex digunakan untuk dikonsumsi mereka sendiri dalam bentuk pesta bersama teman-temannya di salah satu kamar di Twin Tower Hotel Surabaya, 18 September 2023 lalu.

Dimana berhembus isu bahwa, di Twin Tower terdapat kamar yang sudah diset seperti room karaoke dengan kedap suara, namun oleh pihak manajemen hotel terkait hal tersebut menyatakan bahwa pihak Twin Tower tidak menyedikan room karaoke.

Hal lain yang menjadi persoalan, terkait penunjukan rehabilitasi oleh BNN Kota Surabaya ditengarai ada uang pelicin dan kongkalikong.

1.Untuk anggaran Rehabilitasi perorang dikenakan uang sebesar Rp. 24 juta untuk 6 bulan rawat inap harus dibayar dimuka, belum biaya lain-lain. Ini berlaku di LRKM Rumah Kita Surabaya.

Sementara untuk di Rumah Sehat Orbit Surabaya, ditafsir sekitar Rp.42 juta untuk 6 bulan rawat inap. Untuk Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, kami belum mendapatakan infomasinya.

2. Ada upaya intervesi untuk mengeluarkan para pencadu Narkoba dari Rumah rehab dengan mengaku pihak keluarga

3. di LRKM Rumah Kita Surabaya ada informasi bahwa, dikeloh oleh Istri dari Pegawai BNN Kota Surabaya berinisial (LH)

4.Dimana ada infomasinya untuk LRKM Rumah Kita Surabaya belum ada izin IPWL dan Rumah Sehat Orbit Surabaya, izinya belum diperpanjang.

Terpisah Danny Wijaya, SH,.MH,. Selaku advokat asal Surabaya mengatakan bahwa, adanya permasalah tersebut, saya memenilai, BNN Kota Surabaya sudah menabrak Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Dimana Rumah Rehabilitasi yang ditunjuk oleh BNN Kota Surabaya, tidak layak dan diindikasi, dikeranakan ada persyaratan yang dilanggar. Progam Rehabilitasi ini disinyalir, untuk mencari keuntungan golongan dengan modus kongkalikong antara para pelaku, Aparat Penegak Hukum dan para pihak yang berkepentingan.

“Kalau melihat ini, kita bingung mana yang perlu dilakukan Rehabilitasi, aparatnya atau pelakunya.” Kata pria yang suka memasak.

Untuk diketahui IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor) merupakan langkah yang bukan hanya sekedar pemberantasan, tapi juga proses rehabilitasi pecandu yang bersinergi dengan instanti terkait seperti kepolisian dan kementerian kesehatan, IPWL dibentuk berdasarkan Keputusan Menkes RI No.18/Menkes/SK/VII/2012, dengan tujuan merangkul pengguna atau pecandu narkoba, sebagai proses rehabilitasi. Dengan melapor ke IPWL, maka pecandu narkoba bisa terhindar dari jeratan hukum.

Kemudian mengenai penanganan para pencandu dan peredaran Narkoba ini, menurutnya selain tugas Pemerintah, hal ini juga merupakan tugas dan tanggung jawab dari pihak keluarga. Untuk itu keluarga juga harus diberdayakan dalam mengetahui segala macam jenis , pengaruh pemakaian serta peredaran Narkoba. Redaksi

 

Sepuluh Orang Pesta Inek di Twin Tower Hotel Dilakukan Rehabilitasi Medis

PERISTIWA|oleh

Beli Inek 12 Butir seharga Rp 2,4 Juta dibuat Pesta di kamar Twin Tower Hotel

Surabaya, Timurpos.co.id – Bandan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya telah resmi menetapakan 10 orang dilakukan rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur, LRKM Rumah Kita Surabaya dan LRKM Orbit kerana terbukti positif Methamphetamine dan Amphetamine serta mereka murni penyalahguna Narkotika jenis inex.

Humas BNN Kota Surabaya, dr. Singgih Pratomo mengatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan secara hukum dan medis terhadap 10 orang yang terjaring razia di Twin Tower Hotel Surabaya. Ke sepuluh orang yang positif Methamphetamine dan Amphetamine, didapatkan hasil, bahwa mereka murni penyalahguna Narkotika jenis inex.

“Mereka membeli inex digunakan untuk dikonsumsi mereka sendiri dalam bentuk pesta bersama teman-temannya di salah satu kamar di Twin Tower Hotel Surabaya, dari kesepuluh mereka tidak ada yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Selasa (19/09/2023).

Ia menambahkan bahwa, yang pesan inex adalah ( MN ) sebanyak 12 butir juga yang ikut pesta tersebut mas, sementara uang nya dari (MAA) sebesar Rp. 2,4 juta yang juga ikut pesta. Jadi intinya mereka beli inex untuk mereka gunakan bersama-sama dalam pesta tersebut, mereka semua tergolong pemakai aktif. Meskipun mereka saat ini dilakukan rehabilitasi rawat inap, tapi penyelidikan terkait sumber asal usul barang masih terus kita dalami dan kita lakukan pengejaran.

“Pesanan inex diantar oleh kurir ke Twin Tower Hotel, dan untuk identitas nya sudah kami kantongi. Kasus ini sedang kami dalami dan terus dilakukan pengejaran, semoga dalam waktu dekat bisa kami tangkap sebagai mana kasus yang sebelumnya.” Tambahnya.

Masih kata dr. Singgih bahwa, untuk pemeriksaan medis ke sepuluh orang tersebut, diperoleh hasil pemakaian Narkotika jenis inex dalam kategori sedang, dan kesepuluh nya di rekomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur, LRKM Rumah Kita Surabaya dan LRKM Orbit.

Untuk diketahui BNN Kota Surabaya menunjuk rehabilitasi rawat inap di RSJ Menur yaitu: IS (Perempuan), SAW (Perempuan), AN (Perempuan) dan MN (pria). Untuk rehabilitasi rawat inap di LRKM Rumah Kita Surabaya, yaitu: A (Pria), D (Pria), AH (Pria) dan Z (Pria) dan untuk rehabilitasi rawat inap di LRKM Orbit, yaitu: AD (Pria) dan MAA (Pria). Tok

Selundupakan Benih Lobster Widarto dan Leon Mandagi Diadili di PN Surabaya.

HUKRIM|oleh

Sidang perkara penyelundupan Benih Lobster di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Secara Online

Surabaya, Timurpos.co.id  – Widarto alias Tysen dan Leon Mandagi Shankar Singih dituntut dengan Pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta membayar denda Rp 200 juta subuder terhadap terdakwa Widiarto, sementara untuk terdakwa leon dituntut dengan Pidana penjara selama 10 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herlambang Adhi Nugroho dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Senin (18/09/2023).

JPU Herlambang menyatakan bahwa, sebelum menuntut terhadap para terdakwa ada hal-hal yang menjadi pertimbangan dari Jaksa Penunut dimana hal yang memberatkan terdakwa Widarto sudah pernah melakukan perbuatan Pidana yang sama dan hal yang meringankan para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

“Terhadap kedua terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud sesuai dengan Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata JPU Herlambang di ruang Garuda 1 PN Surabaya.

masih kata JPU Herlambang, untuk itu terhadap terdakwa dintuntut Pidana, terhadap terdakwa Widarto dituntut dengan Pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta harus denda sebesar Rp.200 juta subsider 3 bulan kurungan dan terhadap terdakwa Leon Mandagi Shankar Singgih dituntut dengan pidana penjara selama 10 bulan.

Atas tuntutan tersebut terdakwa Widarto menyapaikan minta keringan dengan alasan sebagai tulang pungung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Sementara terdakwa Leon Mandagi Shankar melalui Penasehat Hukumnya untuk pembelaan terhadap terdakwa dilakukan secara tertulis,” kami minta waktu untuk pledionya,” kata Penasehat Hukum terdakwa Leon.

Sebelum menutup persidangan Ketua Majelis Hakim Mangapul memberikan kesempatan kepada penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan nota pembelaan,” besok pledoi harus siap,” kata Hakim Manganpul.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan dari JPU Estik Dilla Rahmawati dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menyebutkan, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, terdakwa II Leon Mandagi dihubungi oleh Sdr. Wawan (DPO) warga Prigi Trenggalek melalui telepon dengan menyampaikan akan ada benih bening lobster yang dikirim ke rumah terdakwa II yang beralamat di Dsn. Duwet RT.01 RW.01 Ds. Wates Kec. Sumber Gempol Kabupaten Tulungagung sekira jam 01.00 Wib dini hari melalui kurir (suruhan Sdr. Wawan) yang tidak dikenal oleh terdakwa II. Atas kiriman benih bening lobster tersebut, terdakwa II memasukkan ke dalam bak kolam kemudian benih bening lobster dipindahkan ke dalam kantong plastik yang sudah berisi air dan oksigen, di mana setiap kantong plastik berisi kurang lebih 200 (dua ratus) ekor benih bening lobster. Kantong yang telah terisi benih bening lobster tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kotak sterefoam yang di selasela isinya diisi es batu yang bertujuan agar suhu di dalam kotak sterefoam tetap terjaga, lalu tahap terakhir kotak sterefoam tersebut kembali dibungkus plastik.

Bahwa terdakwa II melakukan packing atas benih bening lobster kiriman dari Sdr. Wawan dengan rincian: Kotak pertama berisi 28 (dua puluh delapan) kantong plastik berisi benih bening lobster masingmasing berisi 200 (dua ratus) ekor dengan total 5.600 (lima ribu enam ratus) ekor benih bening lobster. Kotak kedua berisi 22 (dua puluh dua) kantong plastik berisi benih bening lobster masingmasing berisi 200 (dua ratus) ekor dengan total 2.689 (dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 1.428 (seribu empat ratus dua puluh delapan) benih bening lobster jenis Mutiara.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekitar jam 10.45 Wib, terdakwa I juga dihubungi oleh Sdr. Wawan melalui telepon untuk mengambil paket berisi benih bening lobster di rumah terdakwa II yang beralamat di Dsn. Duwet RT.01 RW.01 Ds. Wates Kec. Sumber Gempol Kabupaten Tulungagung. Atas telepon tersebut, terdakwa I dengan menggunakan mobil Nissan type Grand Livina Nopol: AG1013-LJ mengambil paket benih bening lobster di rumah terdakwa II, yang kemudian oleh terdakwa I akan dikirimkan kepada pembeli dengan cara dibawa ke terminal bis Ponorogo untuk dipaketkan pada bis Narendra trayek Ponorogo-Jakarta.

Bahwa atas proses pengangkutan dan pengiriman benih bening lobster tersebut, terdakwa I memperoleh upah sebesar Rp.1.300.000, dari Sdr. Wawan yang diberikan melalui transfer ke rekening BCA atas nama WIDARTO. Sedangkan terdakwa II memperoleh upah sebesar Rp.300 Rhingga Rp.9 juta.

Bahwa masih pada waktu yang sama, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi Singgih Sugiharto, saksi Darsono, saksi Dedy Erwanto dan saksi Eko Wahyu Purnomo yang merupakan anggota Ditpolairud Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I di sekitar Pasar Boyolangu Tulungagung dan kemudian dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Nissan type Grand Livina Nopol: AG1013-LJ yang ditemukan barang bukti berupa dua kotak sterefoam warna putih, Benih bening lobster jenis pasir sebanyak + 8.289 ekor; Benih bening lobster jenis Mutiara sebanyak + 1.428 ekor; Kartu ATM, uang Tunai 1,3 juta dan HP. Kemudian petugas melakukan penangkapan terdakwa I, kemudian dilakukan pengembangan, hingga saksi Singgih Sugiharto, saksi Darsono, saksi Dedy Erwanto dan saksi Eko Wahyu Purnomo melakukan penangkapan terdakwa II di kediamannya dan ditemukan barang bukti berupa HP, 3 tabung oksigen, 100 cepuk plaatik.

Bahwa benih bening lobster jenis pasir sebanyak + 8.289 ekor dan benih bening lobster jenis Mutiara sebanyak + 1.428 ekor memiliki ukuran rata-rata karapas di bawah 8 cm dan berat di bawah 200 (dua ratus) gram per ekornya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukan merupakan pihak yang bekerja di bidang perikanan dan tidak memiliki perijinan berusaha pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal kegiatan perikanan. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tok

Harry Yauhannes: Kami Tidak Meyediakan Room Karaoke, Hanya Hotel dan Apartement

GAYA HIDUP|oleh

GM Twin Tower Hotel & Apartement Surabaya Harry Yauwhannes saat memberikan penjelasan kepada rekan-rekan Media

Surabaya, Timurpos.co.id – Buntut pengrebekan oleh petugas gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya bersama Sat Pol PP Kota Surabaya, Rabu, 13 September 2023 lalu. Pihak Manajemen melalui GM Twin Tower Hotel & Apartement Surabaya Harry Yauwhannes, angakat bicara. Sabtu, (16/09/2023).

Menanggapi adanya razia tersebut, GM Twin Tower Hotel & Apartment Surabaya Harry Yauwhannes melakukan klarifikasi terkait beberapa poin pemberitaan di beberapa media online yang menurutnya tidak sesuai kode etik.

“Twin Tower adalah Hotel dan Apartment, bukan room karaoke seperti yang diberitakan, tidak ada room karaoke di sini,”kata Harry kepada Timurpos.co.id.

Ia menambahkan bahwa, meskipun begitu,
Harry mendukung upaya BNN dalam memberantas Narkotika di Surabaya dan nantinya dan kami berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.

“Intinya kami sudah menjalankan sesuai SOP yang berlaku dan untuk proses hukumnya kami serahakan kepada pihak yang berwajib,” tambahnya.

Sementara itu, terkait pemberitaan vulgar yang menyebutkan ada room karoke di Hotel Twin Tower, Harry sangat menyayangkan hal tersebut.

“Kami sangat menyayangkan adanya pemberitaan yang menyebutkan kami menyediakan karoke tanpa melakukan konfirmasi kepada manajemen Hotel,” tutur Harry.

Sebab, kata Harry, akibat pemberitaan tersebut sudah menciderai nama baik dan citra dari pihak perusahaan Hotel Twin Tower.

“Kami menghimbau kepada teman-teman media untuk dapat memberitakan segala sesuatunya, sesuai dengan kode etik jurnalis tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Independen dan terpercaya,” katanya.

Sedangkan terkait peristiwa penggerebekan itu, Harry sepenuhnya mempercayakan kepada pihak yang berwenang untuk penanganan kasus tersebut.

“kronologi dan proses hukum yang berlaku mengenai kejadian saat itu kita percayakan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang,” tandasnya.

Harry juga menyatakan harapannya agar kita semua sebagai warga negara Indonesia dapat menghormati dengan menghargai penegakan hukum yang berlaku dan kami berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.

Terpisah Humas BNN Kota Surabaya dr. Singgih Pratomo mengatakan bahwa, mengimbau pada seluruh masyarakat untuk segera menginformasikan bila ada temuan atau informasi terkait Narkoba.

“Untuk masyarakat dan manajemen tempat layanan publik, jika mengetahui adanya peredaran gelap Narkotika maupun penyalahgunaan Narkotika wajib melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib maupun BNN, hal tersebut sesuai dengan bunyi UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 107,” harapnya kepada awak media.

Untuk diketahui bahwa, dalam sebulan ini pihak BNN Kota Surabaya genjar melakukan razia gabungan di Rumah Hiburan Umum (RHU) seperti Zona Club, Diskotik Phoniek, Hotel Cosmopolitan Surabaya dan Twin Tower Hotel Surabaya. Tok

BNN Kota Surabaya Memburu Kurir dan Bandar Kasus Pesta Narkoba di Twin Tower Hotel

GAYA HIDUP|oleh

Petugas melakukan pemeriksaan terhadap tamu Twin Tower Hotel Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id –  Terhadap 10 orang hasil razia BNN Kota Surabaya dilakukan pemeriksaan secara maraton, baik secara medis maupun secara Hukum. Petugas melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap bandar dan kurir Narkotika kasus ini.

Humas BNN Kota Surabaya dr Singgih Windi Pratomo menjelaskan bahwa, berawal adanya laporan masyarakat  di lantai 9 Twin Tower Hotel Surabaya sedang berlangsung pesta dengan suara musik yang sangat keras. Kemudian BNN Kota Surabaya mengirimkan tim untuk memastikan apakah informasi tersebut akurat atau tidak, setelah mendapat kan informasi A1, BNN Kota Surabaya segera berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Surabaya dan sekitar Jam 09.00 WIB Tim dari BNN Kota Surabaya bersama Tim dari Satpol PP Kota tiba di lokasi yaitu Twin Tower Hotel Surabaya.

“Setelah memberikan penjelasan kepada pihak manajemen Twin Tower Hotel Surabaya tentang maksud dan tujuan kedatangan, Tim gabungan BNN Kota Surabaya dan Satpol PP Kota Surabaya baru bisa masuk ke lantai 9 tower B Twin Tower Hotel Surabaya.” Kata dr Singgih kepada awak media. Jumat, (15/09/2023).

Masih kata dr Singgih, Saat tim gabungan tiba dilantai 9 dan melakukan pengecekan kepada beberapa kamar, didapatkan kamar kosong dan 1 kamar dalam kondisi digunakan sebagai tempat pesta. Kemudian orang yang berada di kamar tersebut kita lakukan tes urine sebanyak 7 orang, dari pengakuan orang yang berada di lantai 9 menyampaikan bahwa ada 5 orang temannya ada dilantai 6. Kemudian tim menyisiri kamar dilantai 6 dan ditemukan 5 orang, 5 orang tersebut langsung dilakukan tes urine narkoba. Total yang dilakukan tes urine sebanyak 12 orang ( 8 laki2 dan 4 wanita ), dari 12 orang tersebut, 7 laki2 positif Methamphetamine dan Amphetamine dan 3 wanita positif Methamphetamine dan Amphetamine, total 10 orang yang positif Methamphetamine dan Amphetamine. Saat penggeledahan di 3 kamar Twin Tower Hotel Surabaya tersebut, petugas tidak menemukan barang bukti apapun.

“Dari 12 orang yang kita amankan, 2 orang yang negatif. dari pengakuannya baru datang ke lokasi pesta karena ditelepon oleh temannya untuk mengantarkan minuman. Setelah dimintai keterangan oleh petugas BNN Kota Surabaya, 2 orang yang negatif dipulangkan.” Bebernya.

Lanjut dr Singgih, Dari 10 orang yang positif, kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap telepon seluler masing-masing orang, dan didapatkan sekitar 1/4 butir inex sisa pakai di cassing telepon seluler salah satu LC ( Ladies Companion ). Dan untuk 10 orang yang positif Methamphetamine dan Amphetamine selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh tim hukum dan tim medis

“Yang melakukan pemesanan inex adalah N atas perintah dari AZ. BNN Kota Surabaya terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap bandar dan kurir Narkotika kasus ini. 10 orang yang positif tersebut sampai hari ini masih berada di kantor BNN Kota Surabaya.” Pungaksnya.Tok

Promosi Judi Online Semakin Masif, Publik Figur Punya Peran Penting !!!

PEMERINTAHAN, PILIHAN REDAKSI|oleh

Foto: Daan Yahya/Republika Karikatur Opini Republika

Surabaya, Timurpos.co.id – Indonesia sudah masuk Darurat Judi Online, selain dampak yang telah ditimbulkan, sekarang para badar atau pengelola juga gencar mempromosikan situs judi online secara masif, mereka di berbagai media sosial. Salah satunya dengan cara memanfaatkan jasa selebgram.

Promosi judi online kini semakin masif. Selain menawari pemain yang sudah pensiun untuk bermain lagi, pengelola juga gencar mempromosikan situs judi online mereka di berbagai media sosial. Salah satunya dengan cara memanfaatkan jasa selebgram. Tiga selebgram telah diadili di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya karena mempromosikan judi online di akun Instagram mereka.

Berdasarkan catatat dari Timurpos.co.id.
Selebgram Tessa Adinda Cristiniandita dihukum pidana 4 bulan penjara dan denda Rp 10 juta subsider dua bulan kurungan. Majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik menyatakan perempuan yang juga dikenal sebagai disk jockey (DJ) Tessa Zellin itu terbukti mempromosikan judi online melalui akun Instagram @amanda miliknya.

Selebgram Niken Widya Intan Permatasari juga bernasib hampir sama. Niken juga divonis pidana 4 bulan penjara dan denda Rp 10 juta subsider sebulan kurungan. Dia dinyatakan terbukti mempromosikan judi online di akun Instagram miliknya. Satu lagi selebram yang diserer ke meja hijau karena di-endorse judi online adalah Rahmawati alias DJ Rara.

Selain itu, pengelola judi online juga menyusupkan iklan di situs pendidikan hingga pemerintahan. Agus Tiyadi, pria lulusan SD diadili karena menyusupkan iklan judi online di website Pascasarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Biro Umum Pemprov Jatim. Dia mendapatkan Rp 200 ribu dari satu iklan yang terpasang.

Berdasarkan data sistem informasi penelusuran perkara PN Surabaya, judi online menjadi salah satu kasus yang banyak disidangkan. Selama tahun ini hingga kemarin, sebanyak 166 kasus judi online disidangkan.

Perlu diperhatikan bahwa, AB mengaku sempat berhenti bermain judi online selama dua pekan. Mahasiswa berusia 20 tahun itu sudah tidak punya uang lagi untuk berjudi. Namun, nomor tidak dikenal tiba-tiba video call dia.

“Saya angkat, dia cewek cantik. Menawari saya main lagi, dia kasih tips biar menang. Saya akhirnya main lagi. Ternyata kalah,” kata AB saat ditemui di Ponpes Inabah Surabaya, tempatnya direhabilitasi kepada awak media.

Terpisah atas permaslah tersebut, Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto menyatakan, penindakan itu adalah salah satu upaya kepolisian memberantas judi online. Bukan hanya menindak pemain. Menurut dia, polisi juga akan memproses pihak yang berkaitan. Termasuk promotor. “Judi online termasuk salah satu kasus yang mendapat atensi karena dampaknya cukup meresahkan,” katanya kepada awak media.

Ia menambahkan bahwa, bagi para promotor bisa dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Tindakannya dinilai termasuk mentransmisikan konten yang bermuatan perjudian. Dirmanto menuturkan, hukuman bagi promotor judi online memang tidak ringan. Melihat pasal yang digunakan, ancamannya dua tahun lebih berat dari pemain. “Untuk memunculkan efek jera,” ungkapnya. Tok

Pengampuan Yang Diajukan Bos Conblok digugat di PN Surabaya

PERISTIWA, PILIHAN REDAKSI|oleh

Penggugat bersama kuasa hukumnya selepas sidang di PN Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang pembatalan penetapan Pengampuan nomor 108/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 9 Februari 2022 yang di peroleh Justini Hudaja (Tergugat) terhadap adik perempuannya yang bernama Harjanti Hudaya ditunda lagi untuk kesekian kalinya.

Sidang ditunda lantaran pihak Tergugat dan Kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan yang direncanakan dengan agenda penyampaian bukti-bukti surat dari pihak Tergugat.

Ir Andi Darti SH., MH, ketua tim kuasa hukum Fransisca, korban dari pengampuan sangat menyayangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut. Menurut Andi Darti ketidakhadiran Tergugat seolah menjadi bukti ada sesuatu yang disembunyikan dari peristiwa yang menyebabkan Pengampuan terjadi.

“Kami sangat menyayangkan kenapa mereka tidak hadir, padahal dalam perkara yang kita ajukan di 768 mereka sempat hadir pada sidang mediasi,” katanya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kamis (14/09/2023).

Terkait bukti-bukti surat yang rencananya akan disampaikan oleh pihak Tergugat, Andi Darti menyebut pada persidangan sebelumnya Tergugat mencampur adukkan bukti-bukti yang seharusnya di pisah.

“Tadi Majelis Hakim meminta supaya mereka menjadikan bukti-bukti Itu tersendiri,” sambungnya.

Berkaitan dengan saksi yang bakal dihadirkan pihak Penggugat dalam sidang kali ini, Andi Darti mengatakan bahwa pihaknya akan menghadirkan satu orang saksi.

“Tetapi karena pihak dari Tergugat tidak datang, otomatis sidang perkara ini tidak dapat dijalankan. Agendanya pada persidangan berikutnya akan masuk pada pembuktian Saksi dari pihak Penggugat,” ungkapnya.

Kepada awak media, Andi Darti mengungkapkan bahwa untuk persidangan selanjutnya, pihaknya akan fokus pada status Penggugat sebagai tersangka di Polda Metro dengan menghadirkan satu orang saksi fakta, satu ahli dibidang psikiater forensik dan satu ahli pidana.

“Kita akan konsen di status tersangkanya dia. Pengampuan dia seharusnya tidak boleh dikabulkan, karena statusnya waktu itu sudah menjadi tersangka, artinya si pemohon pengampuan tidak boleh menyediakan bukti-bukti sendiri karena statusnya sudah tersangka,” ungkapnya.

Untuk pemohon pengampuan yang berstatus sebagai Tersangka, menurut Andi Darti seharusnya yang menyediakan asasment haruslah penyidik.

“Dalam hal diagnosis pun Itu tidak dibolehkan. Harusnya seorang Spesialis Kedokteran Jiwa. Kalau orang biasa masih boleh. Tapi kalau statusnya sudah menjadi tersangka maka wajib dari Psikiater Forensik,” pungkas Advokat Andi Darti dan kantor hukum Andi Darti and Partners.

Sebelumnya, tanggal 21 Februari 2020, Fransisca ( terampuh) melaporkan Subandi Gunadi dan Harjanti Hudaya ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi No. LP/1215/II/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ atas dugaan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan yang menimpahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kemudian Harjanti Hudaya dan suaminya yang bernama Subandi Gunadi ditetapkan sebagai Tersangka di Polda Metro Jaya dan sekitar bulan November 2021 atau saat keduanya akan dilakukan penangkapan dan penahanan, tiba-tiba saja Harjanti Hudaya mendadak sakit yakni Stress menuju “Gila”.

Karena “Gila” maka untuk sementara penyidik tidak menahan Harjanti Hudaya, namun Subandi Gunadi tetap ditahan berdasarkan Surat Nomor : B/21573/ XI/RES. 1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 05 November 2021.

Tanggal 5 November 2021, Subandi Gunadi menjalani proses Tahap Dua, penyerahan Tersangka dan Barang Bukti di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara, perkara dengan terdakwa Subandi Gunadi teregister dalam perkara No. 144/Pid. B/2022/PN.Jkt.Utr dan dakwaa dibacakan pada tanggal 22 Februari 2022.

Namun pada tanggal 17 Januari 2022, ternyata Justini Hudaja (Tergugat) telah mengajukan permohonan penetapan pengampuan di Pengadilan Negeri Surabaya yang teregister dalam perkara Nomor : 108/Pdt.P/2022/PN Sby terhadap Harjanti Hudaya, yang tidak lain adalah adik kandungnya sendiri.

Celakanya pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 Permohonan “Pengampuan” yang diajukan oleh Tergugat Justini Hudaja dikabulkan oleh Hakim Tunggal Suparno dengan amar putusan, menetapkan Justini Hudaja sebagai Pengampu dari Harjanti Hudaya.

Otomatis dengan adanya Penetapan Pengampuan Nomor : 108/Pdt.P/2022/PN Sby tersebut maka Tergugat Justini Hudaja diberi hak untuk mengurus segala harta dan kepentingan Terampu Harjanti Hudaya. Penetapan Pengampuan itu juga digunakan sebagai bukti dalam perkara Nomor : 9/PDT.G/2022 PN Jkt Utr.

Berdasarkan fakta tersebut menjadi jelas
dan nyata bahwa tujuan Tergugat Justini Hudaja membuat Penetapan Pengampuan adalah dilandasi oleh suatu itikad buruk yakni agar dapat dipakai oleh Terampu Harjanti Hudaya sebagai bukti dalam perkara perdata
Nomor : 9/PDT.G/2022 PN Jkt Utr dan membantu Terampu Harjanti Hudaya bisa lolos dari statusnya sebagai tersangka dan terhindar dari penangkapan dan penahanan.

Merasa dirugikan dengan penetapan pengampuan tersebut, Fransisca menggugat pembatalan penetapan Pengampuan yang di peroleh Justini Hudaja (Tergugat) terhadap adik perempuannya yang bernama Harjanti Hudaya ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Fransisca merasa, penetapan pengampuan tersebut digunakan oleh Harjanti Hudaya untuk menghindar dari proses hukum yang menjeratnya di Polda Metro Jaya bersama-sama dengan suaminya, Subandi Gunadi.

Diketahui pula, Fransisca, adalah penghuni Apartemen Royale Sringhill, Tower Buvardia, Kelurahan Pademangan Timur-Jakarta Utara. Sedangkan Justini Hudaja, warga Puri Widya Kencana Blok K.1/15 kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya dan Harjanti Hudaya, alamat di jalan Babatan Multi A-5 kelurahan Babatan, kecamatan Wiyung, kota Surabaya. Tok