Timur Pos

Residivis Agus Halim Dituntut 3 Tahun 3 Bulan atas Kerugian Rp1,26 Miliar

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Rekam jejak hukum Agus Halim yang pernah dua kali tersandung perkara penipuan dan pemalsuan dokumen kendaraan (BPKB) menjadi salah satu pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mengajukan tuntutan pidana. Kali ini, Agus dituntut hukuman 3 tahun 3 bulan penjara dalam perkara dugaan penipuan dan pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Estik Dilla Rahmawati, dalam persidangan di Ruang Sari 4 PN Surabaya, Kamis (12/11/2026).

Dihadapan majelis hakim, jaksa mengungkapkan bahwa terdakwa merupakan residivis yang sebelumnya pernah menjalani hukuman dalam dua perkara serupa di wilayah hukum Surabaya.

Berdasarkan catatan pengadilan, Agus pernah divonis 2 tahun 6 bulan penjara dalam perkara Nomor 2180/Pid.B/2015/PN.Sby. Selanjutnya, dalam perkara Nomor 3099/Pid.B/2017/PN.Sby, terdakwa kembali dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.

“Riwayat pemidanaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam tuntutan terhadap terdakwa,” ujar jaksa.

Selain riwayat pidana, JPU juga mempertimbangkan besarnya kerugian yang dialami korban, Tjan Stefani Margareta, yang mencapai Rp1,26 miliar.

Sementara itu, hal yang meringankan tuntutan adalah sikap terdakwa yang dinilai berterus terang serta mengakui dan menyesali perbuatannya.

Dalam perkara ini, Agus dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 492 juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Berawal dari Tawaran Tiga Mobil Mewah

Dalam surat dakwaan dan uraian perkara, peristiwa tersebut bermula pada periode Oktober hingga Desember 2014. Saat itu, terdakwa diduga memanfaatkan hubungan pertemanan yang telah lama terjalin dengan korban untuk menawarkan kerja sama bisnis penyewaan kendaraan.

Agus Halim dibantu Istrinya Erlinda Halim (Buron) menawarkan tiga unit mobil mewah kepada korban. Untuk meyakinkan korban, terdakwa menyebut kendaraan tersebut memiliki dokumen lengkap, mulai dari BPKB, STNK hingga faktur pembelian.

Tak berhenti di situ, terdakwa juga menjanjikan keuntungan dari hasil penyewaan mobil secara harian. Tawaran tersebut membuat korban tertarik untuk menjalin kerja sama.

Pada awalnya, kerja sama itu seolah berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, sekitar Desember 2014, terdakwa sempat mengembalikan kendaraan kepada korban setelah mobil tersebut disewakan.

Namun, situasi berubah pada Januari 2015. Dengan alasan terdapat penyewa baru, Agus kembali mendatangi kediaman korban untuk mengambil ketiga mobil tersebut.

Karena telah percaya dengan kerja sama sebelumnya, korban kembali menyerahkan kendaraan-kendaraan itu kepada terdakwa.

Namun, setelah mobil dibawa, korban tidak lagi menerima pembayaran hasil penyewaan. Nasib ketiga kendaraan beserta dokumen kepemilikannya pun tidak jelas.

Akibat peristiwa tersebut, Tjan Stefani Margareta mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp1,26 miliar.

Setelah pembacaan tuntutan, persidangan perkara tersebut berlanjut pada tahapan berikutnya sesuai agenda majelis hakim. Tok

Mantan Admin Biliar Golden Snitch Didakwa Gelapkan Uang Setoran

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Mantan admin tempat usaha Biliar Golden Snitch, Endang Tri Wahyuni (59), didakwa melakukan tindak pidana penggelapan uang perusahaan sebesar Rp52.582.525. Namun, terdakwa mengaku membenarkan sebagian besar isi dakwaan, tetapi membantah nominal kerugian yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dakwaan terhadap Endang dibacakan JPU Wanto Hariyon dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dalam persidangan di ruang Sari 2 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (12/11/2026).

Dalam surat dakwaan, JPU mengungkapkan bahwa terdakwa telah bekerja sebagai admin Biliar Golden Snitch di Jalan Puri Widya Kencana, Citraland Surabaya sejak 2012 di bawah pengawasan Evelyn Susanto selaku pemilik usaha.

Salah satu tugas terdakwa adalah menerima setoran harian maupun bulanan dari para kasir, sebelum uang tersebut disetorkan ke rekening bank milik perusahaan.

Namun, pada periode 3 September hingga 16 Oktober 2022, terdakwa diduga menerima uang setoran dari para kasir melalui transfer ke rekening BCA pribadinya dengan total mencapai Rp52.582.525.

JPU melanjutkan, perbuatan tersebut diketahui setelah Evelyn Susanto melakukan pengecekan terhadap rekening bank perusahaan. Dari hasil pemeriksaan, ternyata tidak ditemukan adanya uang setoran yang seharusnya masuk.

Saat dikonfirmasi oleh pemilik usaha, terdakwa disebut hanya diam dan tidak memberikan penjelasan. Bahkan, nomor telepon terdakwa sudah tidak dapat dihubungi.

Dalam dakwaan juga disebutkan bahwa uang setoran tersebut telah digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Akibat perbuatan tersebut, pemilik Biliar Golden Snitch mengalami kerugian materiil sebesar Rp52.582.525,” tambah JPU.

Atas perbuatannya, Endang didakwa melanggar Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara itu, saat diberikan kesempatan menanggapi dakwaan, Endang membenarkan uraian dakwaan Penuntut Umum. Namun, ia tidak sependapat dengan nominal kerugian yang disebutkan jaksa.

“Kalau enggak salah, enggak sampai Rp50 juta,” kata terdakwa di hadapan majelis hakim.

Perbedaan pengakuan mengenai jumlah kerugian tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dibuktikan lebih lanjut dalam proses persidangan. Tok

Dugaan Penipuan Berkedok Urus Sertifikat Tanah di Surabaya, Korban Rugi Puluhan Juta

KEPOLISIAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Persoalan dugaan penipuan dan penggelapan berkedok pengurusan sertifikat tanah mencuat di Surabaya. Sejumlah korban siap menempuh jalur hukum.

Salah satu korban diketahui bernama Laspari (68), warga Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya. Korban lain menyeret nama seorang pria berinisial Ariadi (39), warga Jl. Anggrek, Kel. Wage, Kec. Taman, Sidoarjo.

Para korban mengaku telah menyerahkan sejumlah uang dan dokumen penting untuk pengurusan sertifikat. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, proses tak kunjung ada kejelasan.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, satu korban mengaku mengalami kerugian sebesar Rp 96 juta. Angka tersebut diduga belum keseluruhan, karena informasi lain menyebut ada pihak tambahan yang mengaku rugi hingga ratusan juta rupiah.

Janji Rampung 3-12 Bulan

Modus yang digunakan, pelaku menjanjikan proses pengurusan surat dan sertifikat tanah rampung dalam 3 hingga 12 bulan.

“Setelah lewat waktu yang dijanjikan, tidak ada kepastian. Dokumen tidak jelas, uang yang sudah diserahkan juga tidak ada kejelasan penggunaannya,” ujar Laspari kepada awak media, Rabu (11/11/2026).

Korban berharap pihak yang menjanjikan pengurusan segera memberikan penjelasan terbuka dan bertanggung jawab.

Datangi Kantor di Ketintang Baru

Dalam upaya mencari kejelasan, sejumlah korban sempat mendatangi sebuah kantor di kawasan Jl. Ketintang Baru II, Surabaya.

Kedatangan mereka untuk meminta klarifikasi terkait proses sertifikat yang tak kunjung selesai. Namun hingga kini, hubungan kantor tersebut dengan aktivitas pengurusan sertifikat yang dipersoalkan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.

Karena janji yang telah lewat dan dinilai tidak ada itikad baik, korban memutuskan menempuh jalur hukum.

“Langkah hukum ini kami tempuh untuk mendapatkan kepastian. Kami sudah cukup capek dibohongi terus,” tegas korban.

Para korban berharap laporan yang akan disampaikan ditindaklanjuti aparat penegak hukum secara menyeluruh, termasuk menelusuri aliran uang, keberadaan dokumen asli milik korban, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. M12

Ariadi Terancam Dipolisikan, Uang Rp 96 Juta Tak Jelas

KEPOLISIAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Laspari (68), warga Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, akan menempuh upaya hukum terhadap Ariadi apabila uang sebesar kurang lebih Rp 96 juta tak dikembalikan. Uang tersebut sedianya digunakan untuk pengurusan Surat Tanah milik Laspari berupa Persil 46 Petok D 272 seluas ± 120 m2 yang ditingkatkan ke Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terletak di Tambak Wedi Baru, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.

Sebelum mengambil langkah hukum ke Kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, Laspari membuka peluang terhadap Ariadi agar diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengirim somasi melalui kantor Hukum D’Firmansyah, SH & Rekan pada Rabu, 11 November 2026. Namun jika tenggat waktu selama 3 hari sejak somasi diterima dan tidak ada itikad baik dari Ariadi, maka Laspari melalui Kuasa Hukumnya, Dodik Firmansyah akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut.

“Kami beri tenggat waktu 3 hari sejak somasi pertama dikirim ke alamat Saudara Ariadi di Jalan Anggrek, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Jika tidak ada itikad baik ataupun tanggapan dari Saudara Ariadi atas somasi itu, kami akan bawa ke jalur hukum,” jelas Dodik Firmansyah selaku Kuasa Hukum dari Laspari kepada awak media pada Rabu, 11 November 2026.

Dodik Firmansyah menjelaskan, kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dialami kliennya bermula pada Mei 2025. Kliennya punya sebidang tanah yang suratnya berupa Persil 46 Petok D 272 seluas ± 120 m2 di Tambak Wedi Baru, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Lalu Laspari ingin meningkatkan surat petok D tersebut menjadi sertifikat hak milik (SHM) dengan memakai jasa dari Ariadi.

Untuk keperluan pengurusan surat tanah tersebut, Ariadi meminta uang muka atau down payment (DP) sebesar Rp 30 juta, yang dibayar atau diserahkan oleh Laspari pada 2 Mei 2025 di Kantor Ariadi, yang beralamat di Jalan Ketintang Baru II nomor 4 Surabaya dengan bukti kuintansi bermaterai.

“Setelah pembayaran DP tersebut, klien kami beberapa kali menyerahkan uang kepada Saudara Ariadi untuk pengurusan surat tanah. Totalnya kurang lebih Rp 96 juta. Saat Sudara Ariadi ditanya oleh klien kami terkait progress kepengurusan surat tanahnya melalui sambungan telpon, Saudara Ariadi tidak merespon. HP-nya juga tidak aktif. Klien kami pernah datang ke alamat kantor maupun rumah Ariadi, tapi yang bersangkutan tidak pernah ada,” jelas Dodik Firmansyah.

Atas hal itu, Dodik Firmansyah menegaskan, kliennya merasa dirugikan, baik secara materill dan ketidakpastian akan kepengurusan surat tanahnya tersebut. Maka dari itu, Laspari akan menempuh jalur hukum.

“Langkah hukum ini kami tempuh untuk mendapatkan kepastian. Klien kami sudah cukup capek dibohongi terus,” tegas Dodik Firmansyah. M12

Rentut Belum Siap, Majelis Hakim PN Surabaya Bakal Laporkan JPU ke Kajari dan Kajati Jatim

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Penundaan pembacaan tuntutan dalam perkara dugaan sindikat penipuan daring (online scam) internasional yang melibatkan 41 warga negara asing (WNA) asal China dan Jepang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali menuai sorotan.

Majelis hakim bahkan menyatakan akan melaporkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur lantaran tuntutan terhadap 38 terdakwa belum siap dibacakan dengan alasan masih menunggu turunnya Rencana Tuntutan (Rentut) dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Penundaan yang terjadi pada Rabu (11/11/2026) tersebut merupakan kali ketiga agenda pembacaan tuntutan mengalami penundaan. Kondisi ini memicu keberatan penasihat hukum, terlebih masa penahanan para terdakwa disebut akan berakhir pada 23 November 2026.

Sebelumnya, empat terdakwa WNA asal China, yakni Zhu Qilin, Zhang Kaxixuan, Qiu Zuping, dan Dibo, telah menjalani sidang pembacaan tuntutan. Masing-masing dituntut pidana penjara selama 10 tahun.

Sementara itu, 38 terdakwa lainnya yang terdiri dari WNA China dan Jepang masih menunggu pembacaan tuntutan dari JPU.

Dalam persidangan, JPU Damang Anuwibowo menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat membacakan tuntutan lantaran masih menunggu Rentut dari Kejagung.

“Kami belum bisa membacakan tuntutan dikarenakan Rencana Tuntutan (Rentut) dari Kejaksaan Agung belum turun,” ujar Damang.

Jaksa kemudian meminta tambahan waktu hingga Senin pekan depan. Namun, permintaan tersebut mendapat perhatian serius dari majelis hakim. Hakim mengingatkan bahwa perkara tersebut menyangkut nasib dan kebebasan seseorang sehingga seluruh tahapan persidangan harus diperhitungkan secara cermat.

Majelis hakim juga mempertanyakan kesiapan penasihat hukum dalam menyusun nota pembelaan atau pledoi apabila tuntutan baru dibacakan pekan depan.

“Ini menyangkut nasib seseorang. Masalahnya, batas akhir masa penahanan tanggal 24 nanti. Bisa tidak penasihat hukum terdakwa membuat pembelaan?” tanya hakim.

Ketua Majelis Hakim Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., kemudian menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan persoalan tersebut kepada Kajari Surabaya dan Kajati Jawa Timur.

“Kami akan melaporkan perkara ini kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait ketidaksiapan para penuntut umum dengan alasan Rentut belum turun,” tegas Edi.

Majelis hakim selanjutnya menskors persidangan. Setelah dilakukan pembahasan, agenda pembacaan tuntutan akhirnya dijadwalkan kembali pada Jumat (13/11/2026).

DIDUGA JALANKAN SCAM DENGAN MODUS JEPANG

Dalam persidangan sebelumnya, saksi Martinus Simanjuntak dari Polrestabes Surabaya mengungkapkan peran sejumlah terdakwa dalam jaringan tersebut.

Dua terdakwa, yakni Zhuqilin alias A Xiong dan Fu Liwen, disebut memiliki peran berbeda dalam mengendalikan aktivitas kelompok. Zhuqilin diduga menjadi pengendali rumah di Jalan Dharmahusada Permai VII/Blok N 318 Surabaya, sedangkan Fu Liwen disebut bertugas sebagai pengawas di rumah kawasan Embong Kenongo.

Keduanya diduga berperan menghubungi calon korban sekaligus memantau aktivitas para terdakwa di lokasi tersebut.

Selain itu, empat terdakwa asal Jepang, yakni Ueta Norio, Imaoka Ryuta, Akira Okushi, dan Ryotaro Takano, disebut bertugas menghubungi korban yang berada di Jepang.

Para terdakwa diduga melakukan panggilan video dengan mengenakan seragam menyerupai polisi Jepang. Korban kemudian ditakut-takuti dengan tuduhan terlibat tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya, korban diduga diminta menyerahkan sejumlah uang dengan dalih untuk menghindari proses hukum maupun penangkapan.

Berdasarkan data dan hasil penyelidikan Kepolisian Jepang yang disampaikan dalam persidangan, jaringan tersebut disebut telah mengakibatkan kerugian sekitar Rp1 triliun dengan jumlah korban mencapai 300 warga negara Jepang.

Kerugian masing-masing korban bervariasi, mulai dari sekitar Rp500 juta, Rp800 juta hingga Rp1,5 miliar.

BEROPERASI DARI SEJUMLAH RUMAH

Berdasarkan surat dakwaan, aktivitas kelompok tersebut diduga berlangsung sejak Maret 2026. Kasus ini mencuat setelah dua warga negara Jepang melaporkan dugaan penipuan pada 20 April 2026.

Penyidik Polrestabes Surabaya kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas kelompok tersebut di Jalan Dharmahusada Permai VII/Blok N 318, Surabaya, serta lokasi lainnya di Jalan Ontorejo Nomor 32, Surakarta.

Dari lokasi tersebut, penyidik mengamankan berbagai perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan aktivitas penipuan daring.

Barang bukti yang disita antara lain puluhan telepon seluler berbagai merek, laptop, tablet, modem, perangkat komunikasi, kartu perdana, headset, earphone, adaptor, charger, mouse hingga handy talky (HT).

Sejumlah merek ponsel yang tercatat sebagai barang bukti di antaranya iPhone, Xiaomi Redmi, Huawei, Honor, Oppo, Vivo, Samsung, Realme, Nokia dan Poco. Selain itu, terdapat laptop merek Dell, Huawei dan MSI serta belasan unit iPad generasi 8 dan 9.

Yang menarik, dalam daftar barang bukti juga tercantum tiga bilik berbahan tripleks yang dilapisi spons dan disebut digunakan untuk aktivitas scamming.

Puluhan kartu perdana Telkomsel dan XL yang telah digunakan turut disita bersama sejumlah doshbook telepon seluler.

Barang bukti lainnya berupa dua buku rekening BCA, dua kartu ATM BCA Gold dan Blue, uang tunai sekitar Rp11,5 juta, serta mata uang asing berupa dolar Amerika Serikat, yuan China dan baht Thailand.

Seluruh barang bukti tersebut tercatat dalam Register Barang Bukti Nomor RB-/08/2026 dan diserahkan ke PN Surabaya dalam perkara atas nama Zhuqilin alias A Xiong dan para terdakwa lainnya. Saat ini, barang bukti tercatat disimpan di Kejaksaan Negeri Surabaya.

Dalam perkara ini, para terdakwa didakwa dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, terdapat dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tok

JPU Chozin Tuntut Ilham Dharmawan 17 Bulan Penjara Terkait Perekaman Ilegal di Toilet FK Unair

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Terdakwa Muhammad Ilham Dharmawan bin Mustachim dituntut pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan atau 17 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mohammad Chozin, S.H., M.H., dalam perkara dugaan perekaman aktivitas pengguna kamar mandi secara ilegal di Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Namun, informasi mengenai agenda persidangan perkara tersebut justru menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, sidang disebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (11/11/2026), tetapi JPU Chozin menyatakan bahwa tuntutan terhadap terdakwa telah dibacakan sehari sebelumnya.

“Sudah mas, terdakwa dituntut 1 tahun dan 5 bulan penjara,” kata JPU Chozin kepada awak media di depan Ruang Tirta Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (11/11/2026).

Adanya perbedaan informasi mengenai jadwal persidangan tersebut memunculkan pertanyaan terkait administrasi agenda sidang. Saat dikonfirmasi mengenai persoalan itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), Adnan Sulistiyono, S.H., M.H., meminta agar konfirmasi dilakukan langsung kepada pihak pengadilan.

” Mohon maaf, untuk masalah tersebut bisa langsung konfirmasi ke PN Surabaya, karena proses persidangan dan administrasinya ada di PN Surabaya,” ujarnya.

Sementara itu, Humas PN Surabaya, Hakim S. Pujiono, belum memberikan penjelasan terkait perbedaan informasi jadwal persidangan tersebut.

Terpasang CCTV Tersembunyi di Ventilasi Toilet

Perlu diketahui, dalam surat dakwaan JPU Mohammad Chozin, S.H., M.H., dan Assri Susantina, S.H., M.H., terdakwa Muhammad Ilham Dharmawan bin Mustachim diketahui bekerja di Fakultas Kedokteran Unair Surabaya sejak 21 April 2021 sebagai analis laboratorium (analis laboran).

Dalam pekerjaannya, terdakwa bertugas membantu penelitian serta penanganan sampel pasien. Namun, berdasarkan uraian dakwaan, terdakwa diduga memasang kamera CCTV tersembunyi di atas ventilasi kamar mandi Departemen Patologi Anatomi Universitas Airlangga.

Perbuatan tersebut diduga dilakukan sejak 22 Juli 2025. Kamera disebut dipasang secara berkala setiap Senin dan Rabu, mulai pukul 00.00 WIB hingga 00.00 WIB, dengan memanfaatkan kondisi lingkungan yang relatif sepi.

Perangkat CCTV tersebut diduga mampu merekam aktivitas para pengguna kamar mandi, termasuk ketika mereka membuka pakaian saat menggunakan toilet.

Dalam surat dakwaan juga diuraikan bahwa terdakwa diduga memiliki ketertarikan seksual terhadap salah satu pengguna kamar mandi berinisial DT. Terdakwa disebut melihat bagian tubuh saksi tersebut melalui hasil rekaman kamera tersembunyi.

Hasil rekaman kemudian dipantau melalui dua telepon genggam milik terdakwa, yakni iPhone 14 Pro Max dan ponsel merek Itel dengan menggunakan aplikasi V380 Pro. Rekaman CCTV tersebut juga disebut diunduh melalui kedua perangkat tersebut.

Terbongkar Saat Saksi Hendak Menggunakan Toilet

Aksi tersebut akhirnya terbongkar pada Rabu, 13 Agustus 2025, sekitar pukul 14.15 WIB. Saat itu, dr. AK hendak menggunakan kamar mandi untuk buang air kecil.

Namun, saksi merasa curiga setelah melihat benda berwarna hitam terpasang pada lubang ventilasi di bagian atas pintu toilet. Kecurigaan tersebut kemudian dilaporkan kepada tenaga kependidikan Departemen Patologi Anatomi.

Setelah dilakukan pemeriksaan, benda tersebut diduga merupakan kamera CCTV tersembunyi. Temuan itu selanjutnya dilaporkan kepada pihak berwenang.

Dalam pengembangan perkara, penyidik menyita dua telepon genggam milik terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan sejumlah foto dan video pengguna kamar mandi yang memperlihatkan bagian tubuh sensitif, termasuk area intim dan bokong.

Beberapa orang yang disebut dalam surat dakwaan di antaranya dr. DF dan dr. AK.

Kini, setelah melalui proses persidangan, terdakwa telah dituntut pidana penjara selama 17 bulan oleh JPU. Perkara tersebut selanjutnya menunggu tahapan persidangan berikutnya sesuai agenda majelis hakim. Tok

KAI Jawa Timur Gelar Rakerda, Perkuat Konsolidasi Organisasi dan Rumuskan Program Strategis

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI/ADVOKAI) Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sebagai forum konsolidasi organisasi dan penyusunan arah kebijakan serta program kerja ke depan.

Rakerda menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan profesionalitas anggota, dan membangun koordinasi antara kepengurusan di tingkat daerah dan cabang.

Melalui forum tersebut, berbagai kebutuhan pengembangan organisasi dapat dibahas secara bersama untuk menghasilkan program kerja yang terarah, realistis, dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Penguatan Organisasi Menjadi Prioritas

Konsolidasi organisasi merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam membangun organisasi profesi advokat yang solid dan mampu merespons perkembangan hukum.

Penguatan kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan administrasi kepengurusan, tetapi juga menyangkut pembinaan anggota, peningkatan kapasitas organisasi, serta pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Rakerda menjadi sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan program sebelumnya sekaligus merumuskan langkah-langkah penguatan organisasi pada periode berikutnya.

Perhatian terhadap pendidikan profesi, penegakan kode etik, perlindungan anggota, dan perluasan kerja sama kelembagaan menjadi sejumlah bidang yang relevan untuk dikembangkan dalam program kerja organisasi.

Mendorong Program yang Memberikan Manfaat Nyata

Keberhasilan organisasi profesi tidak hanya diukur dari jumlah anggota atau kegiatan yang diselenggarakan, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi anggota dan masyarakat.

Karena itu, program kerja organisasi perlu diarahkan pada kegiatan yang memiliki sasaran, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi yang jelas.

Penguatan layanan bantuan hukum, peningkatan kompetensi advokat, pengembangan jaringan kerja sama, dan perlindungan terhadap anggota merupakan bidang yang dapat menjadi perhatian dalam pengembangan organisasi.

Selain itu, perkembangan regulasi nasional, termasuk pembahasan RUU Advokat, menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian organisasi.

Melalui Rakerda, KAI Jawa Timur diharapkan semakin mampu membangun organisasi yang solid, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan anggota maupun perkembangan penegakan hukum.

Forum ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjadikan organisasi advokat sebagai wadah pengembangan profesi sekaligus bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. M12

Erica Natasha Dituntut 3,5 Tahun Kasus Tabrak Maut, Orang Tua Korban: Tak Pernah Minta Maaf

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Terdakwa Erica Natasha Risakotta dituntut pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deddy Arisandi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Rachmad Praditya Kusuma di Surabaya.

Dalam persidangan, Erica mengaku bersalah dan menyatakan telah meminta maaf kepada keluarga korban. Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah oleh orang tua korban yang hadir di ruang sidang.

“Tidak pernah terdakwa meminta maaf secara langsung kepada pihak keluarga,” tegas orang tua korban di ruang sidang Sari 4 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (10/11/2026).

Perbedaan pernyataan tersebut mencuat setelah JPU membacakan tuntutan terhadap Erica. Jaksa menilai terdakwa terbukti mengemudikan kendaraan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Untuk diketahui, kecelakaan maut tersebut terjadi pada Minggu dini hari, 23 Agustus 2026. Saat itu, Erica mengemudikan mobil Mitsubishi Outlander bernomor polisi L 1049 OO setelah mengonsumsi minuman beralkohol.

JPU Deddy Arisandi dari Kejaksaan Negeri Surabaya menjelaskan, rangkaian peristiwa bermula pada Sabtu (22/8/2026) sekitar pukul 23.00 WIB. Saat itu, Erica menghadiri undangan Shireen Marcelina Tanjaya di Club Ambyar Surabaya.

“Bermula Sabtu, 22 Agustus 2026 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa menghadiri undangan saksi Shireen Marcelina Tanjaya di Club Ambyar Surabaya,” ujar jaksa dalam persidangan.

Di lokasi tersebut, terdakwa disebut mengonsumsi tujuh gelas minuman beralkohol. Setelah itu, Erica mengemudikan mobilnya dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol sehingga konsentrasinya terganggu.

Saat melintas di Jalan Taman Apsari, mobil yang dikemudikannya menabrak sebuah taksi yang sedang terparkir. Namun, berdasarkan uraian jaksa, terdakwa tidak menghentikan kendaraan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan justru melanjutkan perjalanan menuju Jalan Gubernur Surabaya.

“Sekitar 500 meter berselang, tepatnya di depan Alun-Alun Kota Surabaya, mobil yang dikemudikan terdakwa kembali menabrak korban Rachmad Praditya Kusuma yang sedang berdiri di belakang kendaraan pikap hingga korban terjepit di antara dua kendaraan dan meninggal dunia di tempat,” terang Deddy.

Setelah tabrakan kedua, terdakwa akhirnya berhasil diamankan warga di sekitar lokasi kejadian. Petugas kepolisian kemudian membawa Erica untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Dalam perkara ini, Erica dihadapkan pada dakwaan alternatif dan kumulatif yang berkaitan dengan dugaan mengemudi secara membahayakan, kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, serta meninggalkan lokasi kecelakaan tanpa memenuhi kewajiban hukum.

JPU menjerat terdakwa dengan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta Pasal 310 ayat (4) juncto Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ.

Atas perbuatannya, JPU Deddy Arisandi menuntut Erica Natasha Risakotta dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Tok

Belanja Miliaran Bakesbangpol Jatim TA 2025 Jadi Sorotan, Paket Mamin Rp782 Juta Dipertanyakan

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Tim investigasi PT Media Rakyat Demokrasi (MRD) bersama LSM GARAD Indonesia melayangkan “skakmat” administratif kedua terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) ini Provinsi Jawa Timur.

Surat jawaban tertutup bernomor 000.3/10931/209.1/2026 yang dikeluarkan pihak instansi dinilai berbalik menjadi bumerang setelah tim investigasi data membongkar kontradiksi fatal antara klaim tertulis dengan fakta aplikasi SIRUP LKPP.

Sebelumnya, Bakesbangpol Jatim berdalih bahwa pengadaan bernilai besar di atas Rp 200 juta telah diproses secara transparan melalui metode E-Purchasing (E-Katalog) sesuai mandat regulasi Perpres.

Pihak instansi juga sempat menyatakan paket konsumsi yang dipertanyakan tidak ditemukan pada sistem karena adanya kekeliruan teknis penulisan dua digit nomor kode objek.

Namun, langkah taktis aliansi investigasi meluruskan kekeliruan itu membuahkan serangan balik yang telak.

Hasil penelusuran ulang membuktikan paket Belanja Makanan dan Minuman Rapat senilai Rp 782.806.000,- tersebut terekam sah dan aktif pada Kode RUP 61576999.

Ironisnya, alih-alih menggunakan E-Purchasing seperti yang diklaim di atas kertas surat, metode pemilihan di sistem SIRUP justru nyata-nyata dikunci menggunakan metode Pengadaan Langsung.

“Ini jebakan batman yang mereka buat sendiri. Di surat tanggapan mereka berargumen patuh pada sistem E-Purchasing e-katalog demi efektivitas. Tapi faktanya di layar SIRUP, paket mamin Rp 782 juta itu dikunci lewat jalur Pengadaan Langsung dengan dipecah menjadi 19 pos sumber dana transaksi kecil. Pola splitting anggaran sejenis dalam satu tahun anggaran ini jelas menabrak batasan hukum threshold aturan pengadaan nasional!” seru, Achmad Anugrah, Senin (09/11/2026).

Tidak hanya di pos konsumsi rapat, GARAD juga merontokkan pembelaan Bakesbangpol terkait paket non-mamin. Untuk paket Event Organizer (EO) senilai Rp 1,52 Miliar dan Rp 468 Juta, Bakesbangpol secara defensif mengklaim pengadaan itu telah sesuai.

Padahal, sistem merekam adanya cacat administrasi berat di mana penyewaan jasa keahlian EO swasta disamarkan dan diinput ke dalam Jenis Pengadaan BARANG, bukan Jasa Lainnya.

Kritik tajam juga diarahkan pada dalih formalitas “kesesuaian dokumen DPA/DPPA” yang dipakai Bakesbangpol untuk membentengi paket Belanja Suvenir (goodie bag) bernilai fantastis Rp 1,79 Miliar dan Paket Meeting hotel dalam kota sebesar Rp 1,22 Miliar.

“Kesesuaian di atas kertas dokumen DPPA internal tidak otomatis menghapus indikasi pemborosan uang rakyat. Kami tidak butuh jawaban klise normatif. Kami menuntut Atasan PPID Bakesbangpol Jatim membuka dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) secara gamblang. Berapa harga asli satuan goodie bag itu? Mengapa rapat dalam kota harus membuang dana miliaran ke hotel luar kantor padahal instansi punya gedung sendiri?” cecar Garad.

Ia juga secara resmi telah mengirimkan berkas Surat Addendum yang berisi penegasan seluruh kejanggalan hukum ini melalui file Pdf ke Nurul Ansori di nomor WhatsApp +62 811-3390-XXX selaku Sekertaris Bakesbangpol Jatim.

“Karena kemarin saya juga baru dapat balasan surat melalui kiriman di nomor WhatsApp saya, jadi untuk surat ini sementara kita kirim ke nomor kontak yang sama berupa file Pdf.” Pungkasnya.

Garad juga memberikan deadline jawaban surat apabila dalam waktu 2×24 jam instansi mitra Pemprov Jatim ini kembali berdalih normatif dan menolak membuka HPS serta KAK, ia akan bergerak melalui jaringan mitra hukumnya untuk melanjutkan atas temuan forensik sistem digital ini ke aparat penegak hukum. M12

Istri Ungkap Dugaan Perselingkuhan Oknum Kanit Reskrim dan Kades Lamongan

KEPOLISIAN|oleh

Foto: Ilustrasi

Surabaya, Timurpos.co.id – Informasi dugaan pelanggaran etik yang menyeret seorang oknum anggota kepolisian di lingkungan Polrestabes Surabaya menjadi perbincangan publik. Anggota yang disebut menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar berinisial IAS itu dikabarkan terlibat peristiwa yang diduga berkaitan dengan hubungan pribadi bersama seorang perempuan di sebuah hotel di Kota Batu.

Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Sabtu (7/11/2026) sekitar pukul 02.30 WIB. Perempuan yang berada bersama IAS diketahui berinisial AE dan dalam sejumlah informasi disebut-sebut merupakan seorang kepala desa di Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan.

Informasi mengenai kejadian itu mencuat setelah adanya dugaan penggerebekan kamar hotel yang dilakukan oleh istri sah IAS, berinisial EDA, dengan pendampingan sejumlah petugas kepolisian.

Sumber internal di lingkungan Polrestabes Surabaya yang dikonfirmasi media ini membenarkan adanya informasi terkait pengamanan terhadap anggota tersebut.

“Setelah dikroscek ke Kanit Batu, dugaan tersebut benar adanya,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Dalam proses tersebut, EDA mengaku mendapati suaminya berada bersama seorang perempuan yang disebut berinisial AE.

“Ketika pintu dibuka saya kaget, karena melihat suami saya bersama oknum Kades berinisial AE,” ujar EDA dalam keterangan yang beredar.

Penggerebekan itu dikabarkan turut disaksikan anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Batu, Propam, Pamapta, serta pihak hotel.

Setelah kejadian tersebut, IAS dan AE disebut dibawa ke Unit PPA Polres Batu untuk menjalani pemeriksaan. Penanganan selanjutnya dikabarkan akan dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya.

Kapolres Batu AKBP Panji Gedhe Prabawa sebelumnya juga membenarkan adanya laporan dari anggota terkait peristiwa tersebut.

“Iya betul mas, saya dapat laporan dari anggota,” ujarnya.

Polrestabes Surabaya Belum Beri Penjelasan Lengkap

Dugaan kejadian yang melibatkan personel kepolisian tersebut menjadi perhatian karena IAS disebut-sebut menduduki jabatan strategis di tingkat Polsek, yakni Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar.

Meski informasi penggerebekan telah beredar luas, sejumlah hal masih perlu diperjelas, mulai dari kronologi lengkap kejadian, hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, hingga kemungkinan adanya proses pemeriksaan etik terhadap anggota yang bersangkutan.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi secara lengkap dari Polrestabes Surabaya mengenai perkembangan penanganan dugaan kasus tersebut, termasuk status IAS maupun AE.

Klarifikasi resmi dari institusi kepolisian diperlukan agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak hanya bersumber dari kabar yang beredar, tetapi juga didasarkan pada hasil pemeriksaan dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Tok