Timur Pos

Timurposjatim.com – Polsek Tambaksari Surabaya berhasil ungkap Perkara Pencurian dengan kekerasan (Curas) dengan mengamakan satu pelaku berinisial HS (38) warga Kedung Mangu Surabaya.Minggu (06/02/2022).

Kapolsek Tambaksari Surabaya Kompol Muhammad Akhyar,SH.,MH mengatakan,bahwa Pada hari Jumat 04 Februari 2022 sekitar 15.20 WIB saat itu FR (16) pulang dari sekolah dengan mengendarai motor tiba-tiba dipepet oleh dua
orang yang tidak di kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat di daerah Putar balik di Jalan Kepiting Surabaya.

“Salah satu orang yang di bonceng tersebut mengambil Handphone korban yang berada
di dasboard atau laci sepeda motor, saat itu korban reflek sempat mempertahankan
namun karena kalah tenaga pelaku berhasil merampas dari tangan korban dan
melarikan melarikan diri,”Kata Ahyar kepada Awak media.

Ia menambahkan mendapatkan informasi adanya Kejahatan Jalanan Anggota Unit Reskrim Polsek Tambaksari dipimpin oleh kanit Reskrim AKP Zainul Abidin yang sedang berpatroli disekitaran TKP bergerak cepat memburu dan mengejar pelaku yang berusaha kabur saat itu.

“Kemudian satu Pelaku dapat dibeguk dengan barang bukti 1 buah Handphone dan 1 unit motor milik pelaku yang di gunakan sebagai sarana,”katanya.

Untuk diketahui 1 orang pelaku berhasil meloloskan dan saat ini masih
DPO serta dikembangkan lebih lanjut
Diduga motif pelaku melakukan pencurian terhadap korban karena pelaku kepepet butuh uang.

Guna penyelidikan berlanjut HS, (38) Swasta, Tt.Jl.Kedung Mangu Surabaya dijebloskan di Penjara Mapolsek Tambaksari Surabaya dan dijerat dengan Pasal 365 KUHP dan atau 363 KUHP Dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. (TIO)

Timurposjatim.com – Polemik Perkara Perdata Rumah Sakit (RS) Fatma,Kalijaten, Kabupaten Sidoarjo terkuak adanya bukti baru Akta 95 yang sudah batal demi hukum oleh Pengadilan.

Temuan itu berupa dua akta yang baru diketahui oleh Kuasa Hukum Dokter Erry. Akta 36 dan Akta 03 yang buat dihadapan notaris H.Ahmad Salis, SH. pada tahun 2019.

Nurhadi, Kuasa Hukum Dokter Erry Dewanto menjelaskan,bahwa setelah adanya informasi dari Kemenkumham adanya Akta 95 kami lakukan gugutan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo hingga tingkat Kasasi.

“Dalam isi Putusan Mahkamah Agung akta nomer 95 tanggal 30 April 2018 tentang Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham, PT. Fatma dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo (Tergugat IV) tidak sah dan batal demi hukum. Ada dua akta yang kami ketemukan dintaranya akta nomer 03 tanggal 5 oktober 2019, ada pemberitahuan perubahan perseroan. Peralihan saham diganti nama pemegang saham,”Jelasnya Kepada awakmedia.Sabtu (05/02/2022).

Masih kata Nurhadi,Ada yang menarik didalam akta 03 ini dimana nama ibunya Dr. Erry selaku komisaris namun sahamnya dikosongkan. Tercantum nama Endang Merdekaningsih selaku Komisaris di PT. Fatma namun sahamnya dikosongkan, dibuat seakan’-akan ada Peralihan Saham.

“Kalau itu ada peralihan dari ibunya (Endang) kepada Anaknya (Yudi Yudewo) dan Angelia Dewanti ini apa dasarnya. Bukti adanya akta 03 dan akta 36 itu ada.Katanya.

Dengan begitu, mereka selama ini membicarakan masalah perdamaian, namun kenyataanya kata perdamaian itu hanya untuk mengelur waktu saja.

Ada perbuatan yang sama, lanjut Nurhadi, diketahui awalnya ada akta 95 dan itu sudah dibatalkan oleh pengadilan dan cacat hukum, dengan dibatalkannya akta 95 tentunya kembali lagi ke akta 62 dimana dalam akta 62 itu Dokter Erry selaku Komisaris Utama dan juga pemegang saham.

Ia menambahkan Kalau kemudian Dr. Erry didapuk selaku pemegang saham harusnya kalau membuat RUPS lagi, beliau harus diundang, dan oleh mereka itu tidak dilakukan. Berarti perbuatan yang dilakukan oleh mereka itu adalah perbuatan yang sama dengan yang kita gugat di PN Sidoarjo dan laporan pidana saya di polda Jatim.

“Baru diketahui ada akta nomer 36 yang dibuat pada juli 2019, disitu tertera nama ibunya dan mempunyai saham sebanyak 693 saham. Kemudian dibuat lagi akta 03, tanggal 5 Oktober 2019, ibunya selaku komisaris namun sahamnya dikosongkan.Tambahnya.

Yang jadi pertanyaan “Nolnya saham ibunya tu kemana?, jual beli atau peralihannya seperti apa.

Tentang keabsahannya tentunya menurut saya adalah cacat hukum, acuannya adalah akta 62 dulu, namun selalu akta 95 dibuat acuan oleh mereka.

Padahal akta 95 ini beliau (tergugat) tahu kalau akta itu batal demi hukum, sesuai dengan bunyi putusan PN Sidoarjo.

Dengan begitu akta turunannya juga batal demi hukum. Papar Nurhadi.

Munculnya dua akta baru ini tentunya, mempunyai akibat hukum pidana maupun perdata, dan masalah ini sedang kami kaji, untuk mempersiapkan langkah hukumnya.

Selain itu peristiwa ini semakin membuktikan terkait dengan keserakahan mereka untuk menguasai PT. Fatma dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum dikemas melalui Akta notaris dan kemenkumham yang awalnya ingin menyingkirkan komisaris yang lama atas nama Bambang.

Sekarang ini tujuan mereka adalah menyingkirkan Dr. Erry, target selanjutnya adalah Endang merdekaningsih (Ibunya) sebagai komisaris tapi tidak mempunyai saham.

Menurut Nurhadi, “Semua mereka lakukan agar bebas melakukan apa saja terhadap PT. Fatma tanpa melibatkan ke tiga orang tersebut, terutama terhadap kebebasan pengelolaan rumah sakit fatma.

Terkait adanya temuan dua akta itu, Kuasa Hukum tergugat, Ardian Ardana, mengatakan masalah temuan itu silahkan konfirmasi kepada kuasa hukum Dr. Erry, “Konfirmasi ke Nurhadi saja mas, ucap Ardian melalui WhatshApp.

Seperti diketahui kasus ini berawal, Dokter Erry Dewanto menggugat ibu dan kedua adik kandungnya.

Gugatan itu terpaksa dilakukan karena Dr. Erry didepak dari posisi Komisaris dan pemegang saham Rumah sakit mata Fatma.

Dalam putusan Mahkamah Agung nomer 3742 K/Pdt/2020 menyatakan Perbuatan tergugat II yakni Yudi Yudewo, tergugat III Angelia Dewanti dan Endang Merdekaningsih tergugat IV yang menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) PT .Fatma pada tanggal 28 April 2018 adalah perbuatan melawan hukum serta cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. (TIO)

Timurposjatim.com – Pelimpahan tahap II, tersangka atas nama Lim Victory Halim dan Annie Halim beserta Barang Bukti (BB), dari Penyidik Direktorat Tipideksus Bareskrim Mabes Polri, telah diterima oleh, Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, pada Jumat (21/01/2022) sebulan yang lalu.

Pelimpahan perkara diatas, lantaran, kejadian perkara (Locus Delicti), masuk di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Surabaya.

Hal tersebut, diamini oleh, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Anton Delianto, melalui, Kasi Intelijen, Khristiya Lutfiasandhi.

Kasi Intel, Khristiya Lutfiasandhi mengatakan, tersangka Lim Victory Halim selaku, Komisaris dan Annie Halim selaku, Direktur Utama, PT. Bumi Citra Pratama (BCP) pada tahun 2015 – 2016.
“Diketahui, melalui marketing perusahaan menawarkan produk investasi Medium Term Note (MTN) PT. BCP memberikan janji bunga sebesar 11% hingga 13% per tahun kepada masyarakat,”Katanya kepada awak media.Jumat (04/02/2022).

Dengan strategi marketing yang menjanjikan tersebut, banyak masyarakat yang tergerak untuk berinvestasi pada produk MTN milik PT.BCP, dengan harapan akan memperoleh bunga yang tinggi.

Namun sejak bulan September 2016, produk MTN dinyatakan, gagal bayar dikarenakan uang para nasabah dipergunakan oleh, kedua tersangka untuk kepentingan pribadi.

Sebanyak 6 (enam) orang korban investasi berusaha menemui kedua tersangka dan meminta uangnya dikembalikan.

Untuk mengganti kerugian korban tersebut, tersangka Lim Victory Halim meminta tersangka Annie Halim untuk menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Ruko di kawasan Industri Milenium Tangerang dengan para korban namun, PPJB tersebut, tidak bisa terlaksana dikarenakan tanah dan bangunan sebagaimana yang tertera dalam PPJB masih dalam keadaan kosong.

Masih kata Khristiya, akibat permasalahan tersebut, kedua tersangka Lim Victory Halim dan Annie Halim diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Atas perbuatan keduanya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, menjerat kedua tersangka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 379 A KUHP atau Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun,”Pungkasnya. (TIO)

Timurposjatim.com – Bendahara PT. Simco Metal Indonesia Angelina Andry Murty bin Andreas Eban Ola diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sulfikar dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya terkait perkara Penggelapan yang merugikan perusahaan sebesar Rp.25.815.904.950 di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.Kamis (03/02/2022).

Angelina Andry Murty merupakan Bendahara di PT.Simco Metal Indonesia Jl. Kembang Jepun No. 90 Surabaya yang bertugas dengan tugas dan tanggung jawab adalah melakukan aktifitas Pembayaran (Supliyer, Ekspedisi, Perpajakan, Hutang) melakukan Penagihan Ke Custemer dan Mencetak Invoice Penjualan barang.

Bahwa terdakwa yang merupakan bendahara mencairkan uang perusahaan PT. Simco Metal Indonesia dengan alasan untuk pembayaran DP (uang muka) Kepada Supliyer PT. TSI (trust Steel Indo), PT Partiw Adiputra dan PT. GAS (Global Arwana Steel) menggunakan cek yang nominalnya diisi sendiri oleh terdakwa kemudian tanpa persetujuan dari Stefanus Yudhistira Dinoto selaku Direktur Utama dan Hana Gondokusumo sebagai Manager Operasional dengan mencairkan uang di Bank BCA Citra Land,BCA Darmo Indah dan BCA Veteran tanpa dimasukkan ke Kas Perusahaan tetapi ditransfer ke rekening AXA Global Trading (Investasi) yang merupakan keperluan Pribadi terdakwa.

Dalam sidang kali ini JPU Sulfikar dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tidak dapat menghadirkan saksi Johan Jaya dikerenakan ada giat diluar sehingga keterangannya dibacakan.

“Johan Jaya merupakan saksi Penangkap menyampaikan bahwa setelah mendapatkan laporan kemudian dilakukan penanganan terhadap terdakwa,”Kata JPU Sulfikar.

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh JPU terdakwa tidak ada yang keberatan.

“Iya benar yang Mulia,”Saut Angelina melalui sambung Telecomfrem tanpa di dampingi dengan Penasehat hukum.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakawaan JPU dalam kurun waktu satu bulan saja terdakwa menguras uang perusahaan mulai tanggal 15 September 2021 hingga 26 Oktober 2021 dengan total Rp.25.815.904.950 untuk diinvestasikan ke AXA Global Trading.

Akibat perbuatannya JPU mendakwa terdakwa dengan Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan Acaman Pidana Penjara maximal 5 Tahun. (TIO)

Mendengar putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan pikir-pikir.

Putusan hakim, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
I Gede Willy Permana dari Kejari Tanjung Perak Surabaya, menuntut terdakwa Deny Setiawan dengan pidana penjara 2 tahun.

Untuk diketahui Dua perwira Polda Jatim, AKBP Sudamiran dan AKBP Juli Setyadi, menjadi korban penipuan bisnis limbah sawit. Mereka sudah menyetorkan modal kepada Denny Setiyawan dan Stevie Widya Susanty. Namun, sebagian uang modal digunakan Denny dan Stevie untuk kepentingan sendiri.

Dalam dakwaan Jaksa, Bahwa sekitar bulan Maret 2016 di jalan Ahmad Yani 116 Surabaya, saksi Stevie Widya Susanty ( berkas terpisah) mendatangi saksi Sudamiran, SH,MH, menawarkan usaha pengadaan Limbah sawit, menurut Stevie limbah tersebut akan di eksport ke Malaysia, dengan keuntungan 30% dari modal yang diserahkan.

Untuk menyakinkan saksi Sudamiran, Stevie Menyampaikan sudah inves dana sebesar Rp. 2,5 M, telah diserahkan ke terdakwa Deny Setiawan.

Sudamiran yang tertarik mengajak saksi Juli Setyadi untuk bertemu saksi Stevie Widya Susanty ( berkas terpisah) dan terdakwa Deny.

Selanjutnya pada saat itu terdakwa Deny membenarkan seolah olah ada dana sebesar Rp. 2,5 M dari saksi Stevie.

Selanjutnya saksi Sudamiran dan saksi July Setyadi sepakat menggunakan nama Iddy Yusngestiati untuk masuk modal pengadaan tersebut, dengan pembagian modal, 1,050 M diberi dari Sudamiran, 450 juta diberi dari July Setyadi , yang seluruhnya modal pinjam dari saksi Lie Kiong, dengan total modal sebesar 1,5 M, sesuai kesepakatan.
Melalui transfer ke rekening Bank UOB atas nama PT. Cikal Bakal Energi.

Kesepakatan tersebut dimasukan dalam perjanjian kerjasama dibuat secara otentik di Notaris Ummi Mahfuzhah tanggal 5 April 2016.

Uang yang dipakai untuk pekerjaan pengadaan oleh Stevie sebesar 157 juta, Sementara nilai 253,650 juta ditransfer ke saksi Lie Kiong , agar terlihat sebagai keuntungan pekerjaan pengadaan.
Dan sebesar Rp. 1,089 M digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi Stevie Widya Susanty.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sudamiran dan saksi July Setyadi yang diwakilkan oleh Iddi Yusngestiati mengalami kerugian Rp. 1,089 M.

Perbuatan terdakwa, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dakwaan jaksa. (TIO)

Timurposjatim.com – Buntut dari kasus pengeroyokan yang terjadi di Gunung Anyar Surabaya,Pada Senin 24 Januari 2022 lalu Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila bersama Keluarga Korban mendatangi Mapolsek Gunung Anyar Surabaya.Rabu (02/02/2022).

Kedatangan rombongan tersebut guna menanyakan perkembangan kasus Pengeroyokan tersebut.

Kapolsek Gunung Anyar Surabaya Iptu Biadi mengatakan dalam kondisi Pademi ini meminta perwakilan saja dan terkait perkara pengeroyokan tersebut akan dilakukan gelar perkara di Polrestabes Surabaya.

“kami berharap untuk pihak keluarga korban untuk bersabar atas proses hukum,Kami tunggu dulu sampai proses pemeriksaan saksi dan hasil Visum,”Kata Biadi kepada awakmedia.

Sementara itu, W, selaku saksi dan keluarga korban, sangat menyayangkan lambannya proses dalam perkara pengeroyokan yang diderita MYF. Menurutnya, tragedi pengeroyokan tersebut, benar – benar membekas dalam ingatan korban.

“Janganlah masyarakat kecil seperti kami ini dipersulit. Kami hanya ingin proses keadilan bagi saudara kami dapat segera ditindak lanjuti. Jangan sampai berlarut – larut,” harapnya.

Sungguh sangat disayangkan, apa yang telah disampaikan oleh Kapolsek Gunung Anyar, Iptu Biadi ada sedikit kejanggalan. Mengapa beliau masih menyatakan meminta keterangan saksi. Padahal pada hari Selasa (25/01/2022), 5 saksi sudah dimintai keterangan. (TOHA)

Timurposjatim.com – Warga Negara Asing (WNA) berkebangsaan Pakistan berinisial AA, dideportasi oleh Kantor Imgrasi Kelas I Tanjung Perak, Surabaya. Laki-laki berusia 41 tahun itu lantaran masa izin tinggal di Indonesia telah habis.

“Telah melebihi batas masa tinggal di Indonesia. Sudah melebihi batas selama 130 hari lamanya, maka harus dilakukan tindakan deportasi,” ujar Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Wawan Anjaryono saat jumpa pers, Rabu (02/02/22) Sore tadi.

Wawan menjelaskan, petugas imigrasi yang melakukan kegiatan yang melakukan pengawasan orang asing mendapati AA telah melebihi izin masa tinggal. AA memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang menjadi penjamin ialah istrinya.

“ITAS yang bersangkutan diterbitkan oleh Imigrasi Tanjung Perak pada 19 Oktober 2020, dan berlaku sampai dengan 4 September 2021,” Ujarnya

Selama berada di Indonesia, AA mengaku tinggal di Lakarsantri Surabaya.

Akibat kesalahannya, AA akan dideportasi pada Kamis (3/2/22) melalui Bandara Seokarno Hatta, Jakarta menuju Doha Qatar, dan dilanjutkan menuju Islamabad, Pakistan.

Diketahui, AA masuk ke wilayah Indonesia pada 29 Februari 2020 menggunakan visa kunjungan indeks B211A dengan penjamin ialah istrinya, SA. Lalu pada 22 Juli 2020, visa kunjungan tersebut diperpanjang untuk pertama kalinya yang berlaku hingga 25 Juli 2020.

Pada 27 Juli 2020, visa kunjungan kembali diperpanjang untuk kedua kalinya dengan masa berlaku hingga 24 Agustus 2020.

Selanjutnya, AA mengajukan kembali perpanjangan izin tinggal ketiga kalinya pada 24 Agustus 2020 yang berlaku sampai 23 September 2020. Kemudian pada 4 September 2020, istri AA mengajukan visa tinggal terbatas secara onshore. Izin Tinggal Terbatas kemudian diterbitkan oleh Imigrasi Tanjung Perak pada 19 Oktober 2020.

Ditanya berapa WNA yang telah dideportasi oleh Kanim Tanjung Perak selama periode tahun 2021 hingga saat ini, Wawan menjawab tahun 2021 pihaknya mendeportasi 21 WNA, sedangkan awal tahun 2022 baru 1 WNA yakni AA.

“Terbanyak WNA yang kita deportasi berasal dari Malaysia dan Pantai Gading. Mereka masuk wilayah Indonesia secara resmi, hanya melanggar izin tinggal. Tujuan mereka datang ke Indonesia biasanya untuk bekerja dan penyatuan keluarga, karena suami atau istri berasal dari Indonesia,” pungkasnya.

Dalam kasus ini, AA telah melanggar Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. AA dikenakan sanksi tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan diusulkan dalam daftar penangkalan. (TIO)

Timurposjatim.com – Tak Patut ditiru perbuatan ST (27) warga Rusun Romokalisari tega menjual tetangganya sendiri yang masih berumur (15) tahun kepada pria hidung belang melalui Aplikasi Michat.Rabu (02/02/2022).

Perbuatan tersangka diawali dengan cara menawari korban agar mau melakukan Open BO. Kemudian ST mengajari cara mendownload aplikasi MiChat dan mengajari cara untuk mencari tamu melalui aplikasi tersebut.

Dari aplikasi tersebut, ada tamu yang dicarikan langsung oleh tersangka dan ada yang korban mencari sendiri. Para tamu tersebut dilayani oleh korban di dalam kamar rusun milik tersangka. Aktivitas tersangka dan korban lambat laun mulai dicurigai oleh sejumlah warga rusun karena seringnya banyak laki-laki yang gonta ganti datang ke kamar rusun milik tersangka. Akhirnya warga beramai-ramai melakukan penggerebekan terhadap tersangka.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Mirzal Maulana menuturkan, penangkapan terhadap tersangka ST setelah adanya laporan dari warga rusun Romo Kalisari pada Minggu (30/1) sekira pukul 22.00.

“Kami mendapat laporan telah diamankannya seorang anak perempuan, korban eksploitasi seksual, bersama dengan seorang perempuan dan seorang pria di sebuah kamar rusun Romo Kalisari,” tutur Mirzal saat dihubungi melalui sambungan telepon kepada awakmedia.

Dari tangan tersangka, polisi menemukan barang bukti berupa 2 buah HP merk oppo, 1 buah HP merk infinix dan uang tunai Rp 750 ribu. “Selain tersangka, kami juga mengamankan 3 buah HP dan uang tunai,” kata Mirzal.

Sementara itu, Kanit PPA Polrestabes Surabaya, Iptu Drefani Dyah menyampaikan jika korban tinggal di rumah susun tersebut bersama orangtuanya. “Tetapi kegiatannya dilakukan di rumah tersangka yang merupakan tetangganya,” ucapnya.

Atas perbuatan tersangka ST, ibu korban MJ (37) yang merasa tidak terima kemudian melaporkan ke polisi. “Langsung saya laporkan ke polisi,” singkatnya. (TIO)

Timurposjatim.com – Kepala Gudang PT. DHL Suplychain Wisnu Dwijayanto diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sulfikar dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya terkait perkara Gelapkan AC Midea Sebanyak 4.000 unit yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Martin Ginting.Rabu (02/02/2022).

Dalam sidang kali JPU Sulfikar menghadirkan saksi dari Karyawan PT. DHL SUPLYCHAIN Pergudangan Sentosa No. 34 Romokalisari Surabaya yakni Dodik Kurniadi,Wilis Anggar dan M.Susanto.

Dodik mengatakan,bahwa Wisnu telah melakukan pencurian dan penggelapan terhadap barang yang ada di gudang Pada 26 Oktober 2021 akan menyiapkan barang pesanan dari Custemer berupa AC merk Midea ternyata sudah habis padahal di sistem Stock ada lalu melaporkan Wilis.

“Kemudian dilakukan Audit dan dilakukan intervie mengerucut pada Wisnu dan Winsu mengambil AC tersebut sendiri dengan dinaikkan ke Forklip keluar melalui Pintu belakang gudang,”Kata Dodik.

Ia menambahkan dari Pengakuan terdakwa barang tersebut dijual dengan harga Rp.1,5 Juta dan dibantu Ahmad Reza Faslucky, Angger dan Fanny.Mereka menjual berkisar antara Rp.2 juta sampai Rp.2,5 juta.Ada sekitar ada 4.000 unit AC Indor dan Outdor.

“Awalnya Wisnu membuat surat Oderan Palsu untuk mengeluarkan barang.Kalau nilainya kerugian totalnya Rp.5 milaar,”tambahnya.

Disinggung terkait adanya Penjualan Duta AC merek Midea.”Duta AC tidak ada hubungan dengan PT DLH dan bukan sebagai Distributor.Dari Pengakuannya DUTA AC membeli dari Angger.”Tegasnya.

Sementara Kepala Cabang Wilis Anggar menambahkan saat melihat dari CCTV ada yang tidak normal ada bagian yang hilang.Wisnu datang ke gudang selepas jam kerja sendiri lalu masuk sendiri dan ada 3  mobil pickup.

“Yang terakhir terdakwa datang pada hari Minggu di Pintu belakang gudang ada 3 mobil pickup yang menunggu,”kata Wilis.

Untuk diketahui Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. DHL SUPLYCHAIN Mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000.000 dan didakwa Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo  Pasal 374 KHUPidana Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana. (TIO)