Timur Pos

Bungkam Soal Anggaran Jumbo Rp 12,7 Miliar, Garad Ancam Demo Kantor Bakesbangpol Jatim

Surabaya, Timurpos.co.id – Sikap tertutup kembali dipertontonkan oleh jajaran pejabat di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur. Senin (16/11/2026).

Hingga tenggat waktu yang diberikan berakhir, Sekretaris Bakesbangpol Jatim, Nurul Ansori, memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan atas Surat Addendum yang dilayangkan oleh aliansi kontrol sosial terkait sengkarut anggaran pengadaan tahun 2025 senilai total Rp 12,7 Miliar.

Padahal, surat susulan berisi koreksi validasi objek sekaligus tuntutan klarifikasi atas kontradiksi fatal pada sistem pengadaan di Bakesbangpol Jatim Dalam surat tersebut, aliansi Media Rakyat Demokrasi (MRD) meminta penjelasan hukum terkait paket Belanja Makanan dan Minuman Rapat senilai Rp 782.806.000,- yang dikunci menggunakan metode Pengadaan Langsung, bertolak belakang dengan klaim kepatuhan E-Purchasing yang sebelumnya disampaikan pihak Bakesbangpol secara tertulis.

Selain persoalan paket mamin yang diduga dipecah ke dalam 19 pos sumber dana untuk menghindari lelang terbuka, pihak Bakesbangpol Jatim juga gagal membuka dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk dua paket jumbo lainnya. Masing-masing adalah pengadaan suvenir fisik (goodie bag) senilai Rp 1,79 Miliar serta biaya perjalanan dinas meeting dalam kota sebesar Rp 1,22 Miliar.

Menyikapi sikap bungkam birokrasi yang melewati batas deadline tersebut, Pimpinan Umum MRD Grup, Achmad Anugrah, menyatakan kekecewaan kerasnya. Ia menilai tindakan mendiamkan surat konfirmasi resmi sama saja dengan melecehkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-Undang Pers.

“Batas waktu 2×24 jam yang kami berikan sudah lewat jauh, namun Sekretaris Bakesbangpol Jatim justru memilih bersembunyi di balik sikap bungkam. Ini membuktikan bahwa mereka tidak mampu menjawab kontradiksi argumen mereka sendiri terkait paket mamin Rp 782 juta yang menabrak aturan threshold Pengadaan Langsung, serta tidak berani membuka rincian harga satuan suvenir Rp 1,79 miliar kepada publik,” tegas dia di Surabaya, Senin (16/11/2026).

Menurut Garad sapaan akrabnya, pendekatan persuasif dan jalur korespondensi administratif yang ditempuh aliansi selama ini rupanya tidak diindahkan dengan itikad baik oleh instansi terkait. Oleh karena itu, pihaknya bersiap mengambil langkah eskalasi terbuka dengan turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat.

“Jika transparansi ditutup rapat di meja birokrasi, maka jalanan adalah mimbar keadilan kami. Dalam waktu dekat, kami bersama elemen massa dari LSM GARAD Indonesia dan jaringan jurnalis akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur di Jalan Putat Indah. Kami akan menuntut Sekretaris Bakesbangpol keluar menemui massa dan membuka seluruh dokumen pengadaan belasan miliar tersebut,” serunya lantang.

Tak berhenti pada aksi turun ke jalan, Achmad menegaskan bahwa pihaknya juga sedang merampungkan pemberkasan akhir untuk segera melayangkan laporan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dan penyalahgunaan wewenang anggaran tersebut langsung ke meja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

“Aksi demo nanti adalah peringatan keras agar tidak ada lagi pejabat publik yang mempermainkan uang rakyat dengan dalih administrasi. Setelah dari jalanan, berkas lengkap kontradiksi pengadaan ini langsung kami kawal masuk ke Kejaksaan untuk diusut tuntas secara hukum,” pungkasnya. M12

ADVOKAI Jawa Timur Gelar Diskusi Nasional RUU Advokat, Dorong Penguatan Independensi dan Masa Depan Profesi Advokat

Surabaya, Timurpos.co.id – Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD ADVOKAI) Jawa Timur menggelar Diskusi Nasional bertajuk “Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat” di Whiz Luxe Hotel Spazio, Surabaya, Sabtu (24/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi ADVOKAI dalam mendorong pembaruan regulasi profesi advokat di Indonesia, sekaligus memperkuat peran organisasi profesi dalam pembangunan hukum nasional.

Diskusi nasional ini menghadirkan sejumlah tokoh ADVOKAI, yakni Ketua Presidium DPP Kongres Advokat Indonesia, Adv. Diyah Sasanti, S.H., MBA., M.H., M.Kn., CIL., CLA., CLI.; Presidium DPP Kongres Advokat Indonesia, Adv. Dr. K.P.H. Heru S. Notonegoro, S.H., M.H., CIL., CRA.; serta Presidium DPD ADVOKAI Jawa Timur, Adv. Dr. Fajar Rahmad Dwi Miarsa, S.H., M.H. Diskusi dipandu oleh Adv. Imam Bukhori, S.H., M.H., sebagai moderator.

ADVOKAI Dorong Pembaruan Regulasi Profesi Advokat

Pembahasan RUU Advokat menjadi perhatian penting seiring dengan perkembangan sistem hukum nasional dan meningkatnya kompleksitas persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

Lebih dari dua dekade setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kebutuhan untuk mengevaluasi dan memperkuat kerangka hukum profesi advokat semakin relevan.

Pembaruan regulasi tersebut perlu memperhatikan berbagai aspek mendasar, mulai dari independensi advokat, perlindungan hukum dalam menjalankan profesi, kelembagaan organisasi advokat, hingga penguatan profesionalitas dan penegakan kode etik.

Sebagai organisasi profesi, ADVOKAI memiliki kepentingan untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan hukum yang mampu memberikan kepastian serta perlindungan terhadap pelaksanaan tugas advokat.

Namun, pembaruan Undang-Undang Advokat tidak semata-mata menyangkut kepentingan profesi, melainkan juga berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan pembelaan hukum yang berkualitas.

Keterlibatan ADVOKAI Jawa Timur dalam Pembaruan Hukum Nasional

Kehadiran Presidium DPD ADVOKAI Jawa Timur, Adv. Dr. Fajar Rahmad Dwi Miarsa, S.H., M.H., sebagai salah satu narasumber memperlihatkan keterlibatan unsur organisasi advokat daerah dalam pembahasan masa depan regulasi profesi advokat.

Partisipasi unsur daerah menjadi penting karena berbagai persoalan dalam praktik penegakan hukum sering kali ditemukan secara langsung oleh advokat ketika menjalankan tugas pendampingan dan pembelaan terhadap masyarakat.

Pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan pengaturan yang lebih responsif terhadap kebutuhan praktik hukum, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip konstitusional dan independensi profesi.

Melalui keterlibatan unsur pusat dan daerah, forum diskusi nasional ini membuka ruang pertukaran pandangan mengenai arah penguatan profesi advokat dalam sistem hukum Indonesia.

Independensi Advokat dan Perlindungan Masyarakat

Independensi advokat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan sistem peradilan yang adil.

Sebagai salah satu unsur penegak hukum, advokat memiliki kedudukan penting dalam memastikan setiap orang memperoleh kesempatan yang setara untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum.

Oleh karena itu, pengaturan profesi advokat perlu memberikan jaminan perlindungan dalam menjalankan tugas secara profesional dan dengan iktikad baik, sekaligus memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban etik yang efektif.

Penguatan organisasi profesi juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan profesi, pembinaan anggota, pengawasan kode etik, dan pengembangan kompetensi advokat dalam menghadapi perubahan sistem peradilan.

Perkembangan teknologi digital dan penerapan layanan peradilan elektronik menjadi tantangan tambahan yang memerlukan kesiapan advokat, baik dari sisi kompetensi maupun kepastian pengaturan hukum.

Diskusi Nasional Diharapkan Melahirkan Gagasan Konstruktif

Penyelenggaraan Diskusi Nasional RUU Advokat oleh DPD ADVOKAI Jawa Timur menunjukkan pentingnya ruang dialog dalam merespons perkembangan kebijakan hukum nasional.

Pertemuan yang melibatkan unsur Presidium DPP dan DPD Kongres Advokat Indonesia tersebut menjadi kesempatan untuk mengembangkan pemikiran mengenai regulasi profesi yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Gagasan yang berkembang dalam forum ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam proses pembaruan peraturan perundang-undangan mengenai profesi advokat.

Pada akhirnya, penguatan profesi advokat harus ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum nasional yang menjunjung tinggi supremasi hukum, independensi peradilan, serta perlindungan hak asasi manusia.

Melalui penyelenggaraan diskusi nasional ini, ADVOKAI Jawa Timur menegaskan pentingnya keterlibatan organisasi profesi dalam membangun masa depan advokat Indonesia yang independen, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan. M12

Tim Advokat LBH Obor Justitia Minta Bebaskan Dua WN China Terdakwa TPPO di PN Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Tim penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Obor Justitia mengajukan permohonan pembebasan bagi dua warga negara (WN) China, yaitu Zhuqilin alias Zhu alias Axiong dan Qiu Zuping alias A Tong. Kedua orang tersebut menjadi terdakwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan sejumlah perempuan warga negara Jepang.

Permintaan ini disampaikan melalui pembacaan nota pembelaan (pledoi) dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (16/11/2026). Tim pembela dipimpin oleh Robertho, S.H., M.H., didampingi Yohan Affeanto, Ruddy Bagus Hary Wijaya, dan Nelson Ariyadi Martinus. Mereka menilai tuntutan hukuman 10 tahun penjara untuk tiap terdakwa yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum mempertimbangkan peran serta tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa secara proporsional.

Belum Ada Bukti Keterlibatan Langsung

Dalam pledoinya, tim advokat menyoroti kurangnya pembuktian yang cukup untuk membuktikan seluruh unsur tindak pidana perdagangan orang sesuai Pasal 455 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Keberadaan seseorang di lokasi dugaan kejahatan tidak otomatis membuktikan ia ikut terlibat dalam tindak pidana tersebut,” jelas Robertho di hadapan Ketua Majelis Hakim Edi Saputra Palawi.

Tim pembela menjelaskan perbedaan tugas kedua terdakwa:

1. Zhuqilin (Axiong): Bekerja sebagai pengurus rumah tangga, menerima gaji dari sosok bernama Di Bo alias Bo Ge. Tugasnya hanya mengatur kebutuhan sehari‑hari rumah, sehingga status ini tidak dapat dijadikan bukti kesengajaan melakukan TPPO.
2. Qiu Zuping (A Tong): Bekerja sebagai juru masak. Tidak ada keterangan saksi langsung yang membuktikan ia merampas ponsel korban, melakukan penculikan, penyekapan, maupun membatasi kebebasan perempuan‑perempuan Jepang. Ia bahkan baru ditahan pada 27 Juli 2026, beberapa bulan setelah penangkapan awal tanggal 22 April 2026.

“Kami meminta majelis hakim tidak menyamakan pekerjaan juru masak dan pengurus rumah tangga dengan keterlibatan TPPO tanpa bukti yang jelas,” tegas Robertho.

Kendala Bukti Keterangan Korban dan Bahasa

Poin penting lainnya yang disampaikan tim pembela adalah ketidakhadiran para korban warga Jepang untuk memberikan kesaksian langsung di persidangan. Selama ini, keterangan korban hanya dibacakan lewat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil penyidikan. Kondisi ini membuat tim pembela tidak dapat melakukan pemeriksaan silang langsung untuk menguji identitas pelaku, tindakan yang dituduhkan, serta konsistensi pernyataan korban.

Selain itu, tim advokat juga mengangkat isu hambatan perbedaan bahasa antara terdakwa asal Tiongkok, saksi asal Jepang, dan aparat hukum Indonesia. Mereka meminta majelis hakim memeriksa apakah proses penerjemahan selama penyidikan dan sidang memengaruhi akurasi isi BAP.

Keterangan Saksi Menunjukkan Kebebasan Gerak Korban

Tim pembela juga menguraikan keterangan saksi dari sidang tanggal 28 September, 1 Oktober, dan 5 Oktober 2026. Sejumlah saksi menyatakan perempuan‑perempuan Jepang yang tinggal di rumah lokasi perkara masih bebas menggunakan ponsel, memasak, mencuci pakaian, melakukan panggilan video, bahkan keluar masuk rumah.

Salah satu saksi Jepang juga menyatakan paspornya hilang saat berada di tempat hiburan malam, dan para perempuan sempat menghubungi pasangan mereka, makan sendiri, mencuci pakaian, serta pergi bersama menikmati hiburan. Tiga saksi Jepang lain juga menyatakan kedatangan mereka ke Indonesia tidak berkaitan dengan kedua terdakwa. Selain itu, polisi belum menemukan bukti yang menghubungkan situs pekerjaan Furukawa dengan Zhuqilin dan Qiu Zuping.

Petitum: Minta Pembebasan

Dalam petitum akhir, tim penasihat hukum meminta majelis hakim menerima seluruh isi nota pembelaan, menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dakwaan TPPO, membebaskan mereka dari seluruh tuntutan, serta segera mengeluarkan dari tahanan sepanjang tidak ada dasar penahanan sah lainnya.

Jika majelis hakim memiliki pertimbangan berbeda, tim pembela meminta hakim menilai peran dan tingkat kesalahan masing‑masing terdakwa secara individual, tanpa langsung menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara sesuai tuntutan JPU.

Atas pembelaan (pledoi) dari Para terdakwa melalui penasehat hukumnya, JPU Damang Anubowo menyatakan tetap pada tuntutan. Tok

Transaksi Ruko Kedongdoro Rp3,5 Miliar Berujung Laporan Polisi, Jefry Adukan Victory dan Monica

Surabaya, Timurpos.co.id – Seorang warga Surabaya, Jefry Hartanto, melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait transaksi jual beli sebuah rumah toko (ruko) di Jalan Kedongdoro Nomor 120, Surabaya, ke Polda Jawa Timur.

Dalam perkara tersebut, Jefry mengaku mengalami kerugian sekitar Rp3,5 miliar. Laporan itu ditujukan kepada dua pihak, yakni Victory Jaya Pratama dan Monica, yang diduga terlibat dalam persoalan transaksi ruko melalui mekanisme perjanjian jual beli.

Jefry menjelaskan, persoalan tersebut bermula ketika Victory menawarkan dana talangan dengan persyaratan ruko miliknya dijadikan agunan di bank. Namun, untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit, diperlukan dokumen berupa Akta Jual Beli (AJB) atau Ikatan Jual Beli (IJB) yang dibuat melalui notaris.

“Untuk notarisnya Dedi Wijaya dan Vivi Soraya,” ungkap Jefry. Senin (16/11/2026)

Ia menambahkan, dalam proses tersebut, pihak Victory sempat mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank BCA. Namun, uang tersebut kemudian ditarik kembali dan diserahkan kepada Victory dan Monica untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit di Bank Mandiri.

Atas kejadian tersebut, Jefry akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan Victory dan Monica ke Polda Jatim. Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor LPB/194/II/2026/SPKT/POLDA JATIM tertanggal 4 Februari 2026.

Saat ditanya mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan pemeriksaan terhadap pihak terlapor, Jefry mengaku hingga kini belum menerima SP2HP dari penyidik.

“Saya belum menerima SP2HP dari penyidik. Informasi yang saya terima, pihak terlapor juga belum diperiksa, meskipun sudah dipanggil sebanyak dua kali,” jelasnya.

Sementara itu, pihak Polda Jatim maupun Victory saat dikonfirmasi terkait laporan dan dugaan tersebut belum memberikan keterangan.

Monica Disebut Sudah Tidak Menempati Ruko

Di sisi lain, Jefry bersama keluarganya sempat mendatangi ruko yang berada di Jalan Kedongdoro Nomor 120, Surabaya. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, lokasi tersebut sebelumnya diketahui ditempati Monica.

Namun, saat berada di lokasi, mereka bertemu seorang pria bernama Ivan yang mengaku sebagai pegawai di ruko tersebut.

Ivan menyampaikan bahwa Monica sudah tidak berada di lokasi tersebut. Ia juga menyebut tempat usaha itu kini bergerak di bidang distributor korek api.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari pihak Victory Jaya Pratama maupun Monica terkait laporan dan tudingan yang disampaikan Jefry. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tok

Bawean Riset Club Raih Prestasi Internasional Lewat Beras Analog LASOR

Bali, Timurpos.co.id – Kabar membanggakan datang dari Pulau Bawean. Tim Bawean Riset Club berhasil menorehkan prestasi dalam ajang bergengsi Bali International Edu Fest 2026 yang diselenggarakan pada 12–14 November 2026 di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali.

Ajang internasional ini diikuti kurang lebih 80 tim dari berbagai lembaga pendidikan serta sejumlah negara di kawasan Asia hingga Timur Tengah. Kompetisi tersebut menjadi salah satu wadah unjuk inovasi dan kreativitas para peneliti muda dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan kehidupan.

Bali International Edu Fest 2026 merupakan kompetisi yang telah terkurasi oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas). Proses penjurian dilakukan secara langsung oleh para tenaga ahli yang memiliki latar belakang akademik dan penelitian, di antaranya profesor, peneliti BRIN, serta peneliti ahli di bidangnya.

Dalam kompetisi tersebut, Bawean Riset Club mengangkat penelitian inovatif berjudul LASOR (Latoh Sorgum): Inovasi Pembuatan Beras Analog Berbasis Sorgum dan Latoh untuk Mendukung Ketahanan Pangan.

Penelitian ini berangkat dari persoalan ketahanan pangan di Pulau Bawean, khususnya kondisi pertanian padi yang sangat bergantung pada musim hujan. Ketergantungan terhadap satu sumber pangan utama tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan ketersediaan pangan masyarakat.

Melalui penelitian LASOR, tim mencoba menghadirkan alternatif pangan melalui pengembangan beras analog berbahan dasar sorgum yang dikombinasikan dengan latoh, salah satu kekayaan sumber daya laut khas Bawean.

Inovasi ini tidak sekadar menjadi produk penelitian, tetapi juga merupakan upaya memperkenalkan potensi lokal Bawean sebagai bagian dari solusi ketahanan pangan yang berkelanjutan.

KOLABORASI GURU, MAHASISWA, DAN SANTRI

Hal menarik dari keikutsertaan Bawean Riset Club adalah komposisi timnya yang melibatkan kolaborasi lintas jenjang pendidikan. Tim ini tidak hanya terdiri atas tenaga pendidik, tetapi juga melibatkan mahasiswa dan santri sekolah dasar.

Adapun anggota tim Bawean Riset Club dalam kompetisi ini adalah:

1. Ustadz Zaim Ukhrawi, guru SDIT Al Huda Bawean.
2. Rifky Ananda Rahman, mahasiswa Institut Hasan Jufri (INHAFI) Bawean.
3. Muhammad Fawait, santri SDIT Al Huda Bawean.

Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa budaya riset dan inovasi dapat tumbuh melalui kerja sama lintas generasi. Guru, mahasiswa, dan santri bersatu dalam satu visi untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.

KETUA YAYASAN: INOVASI HARUS MEMBERIKAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT

Ketua Yayasan Darul Fikri, Ustadzh Elia Puspa, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas pencapaian Bawean Riset Club yang telah membawa nama baik lembaga pendidikan dan Pulau Bawean ke tingkat internasional.

Beliau menegaskan bahwa prestasi ini bukan sekadar tentang kemenangan dalam sebuah kompetisi, melainkan juga tentang keberanian untuk meneliti, berinovasi, dan menghadirkan solusi dari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar.

Menurutnya, pendidikan harus mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Beliau berharap pencapaian ini menjadi motivasi bagi seluruh guru, mahasiswa, dan peserta didik untuk terus mengembangkan potensi, memperluas kolaborasi, serta menjadikan riset sebagai bagian dari budaya pendidikan.

USTADZ ZAIM UKHRAWI: RISET HARUS BERANGKAT DARI PERMASALAHAN NYATA

Ustadz Zaim Ukhrawi mengungkapkan bahwa penelitian LASOR berangkat dari kegelisahan terhadap kondisi ketahanan pangan di Pulau Bawean.

Baginya, sebuah penelitian tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang rumit. Justru, penelitian yang baik dapat berawal dari persoalan sederhana yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia berharap inovasi LASOR dapat terus dikembangkan, baik dari segi kualitas produk, kandungan gizi, maupun proses pengolahannya, sehingga ke depan dapat menjadi salah satu alternatif pangan yang memiliki nilai manfaat lebih luas.

Prestasi ini juga menjadi pengalaman berharga untuk terus mengembangkan budaya penelitian di lingkungan pendidikan, khususnya SDIT Al Huda Bawean.

RIFKY ANANDA RAHMAN: KOLABORASI MENJADI KEKUATAN

Sebagai mahasiswa Institut Hasan Jufri Bawean, Rifky Ananda Rahman menyampaikan bahwa keterlibatannya dalam Bawean Riset Club menjadi pengalaman berharga untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan melalui penelitian yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi antara guru, mahasiswa, dan santri merupakan kekuatan yang mampu melahirkan gagasan-gagasan baru.

Ia berharap penelitian LASOR tidak berhenti pada kompetisi, tetapi dapat terus dikembangkan menjadi inovasi yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Bawean, khususnya dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan.

MUHAMMAD FAWAIT: PENGALAMAN BERHARGA UNTUK GENERASI MUDA

Sementara itu, Muhammad Fawait sebagai santri SDIT Al Huda Bawean mengungkapkan kebanggaannya dapat terlibat langsung dalam sebuah kompetisi penelitian bertaraf internasional.

Pengalaman tersebut menjadi kesempatan berharga untuk belajar, mengenal dunia penelitian, mengembangkan keberanian, serta bertukar wawasan dengan peserta dari berbagai daerah dan negara.

Keterlibatannya juga menjadi gambaran bahwa usia bukanlah penghalang untuk mulai mengenal dunia riset dan inovasi.

DUKUNGAN BERBAGAI PIHAK UNTUK KEMAJUAN BAWEAN

Keberhasilan Bawean Riset Club dalam mengikuti kompetisi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Dukungan penuh diberikan oleh Yayasan Darul Fikri, SDIT Al Huda Bawean, Institut Hasan Jufri (INHAFI) Bawean, serta Bawean Tourism.

Sinergi berbagai lembaga tersebut menjadi kekuatan penting dalam mendorong lahirnya inovasi dan prestasi dari Pulau Bawean.

Capaian ini diharapkan tidak menjadi akhir dari perjalanan, melainkan menjadi langkah awal bagi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Bawean.

Dari sebuah pulau kecil di tengah Laut Jawa, lahir gagasan besar tentang ketahanan pangan. Melalui LASOR, Bawean menunjukkan bahwa potensi lokal dapat menjadi sumber inspirasi untuk menjawab tantangan global.

Bawean bukan hanya dikenal karena keindahan alam dan kekayaan lautnya, tetapi juga karena semangat generasi mudanya dalam meneliti, berinovasi, dan membawa perubahan. Tok

Jaksa Deddy Arisandi Dibebas Tugaskan Sementara Pasca Isu KDRT

Surabaya, Timurpos.co.id – Menyusul beredarnya postingan di media sosial yang menyoroti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa Deddy Arisandi, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Tri Anggoro Mukti, S.H., M.Krim., mengeluarkan pernyataan resmi pada Minggu (15/11/2026). Dalam siaran pers bernomor PR-24/M.5-10/Dsp.1/11/2026, pihak Kejari Surabaya telah melakukan klarifikasi internal dan mengambil langkah administratif terhadap yang bersangkutan.

Deddy Arisandi Dibebas Tugaskan Sementara

Berdasarkan informasi yang berkembang di akun TikTok Bangpena Media Center pada Jumat (13/11/2026) yang memuat dugaan perselingkuhan, KDRT, dan nikah siri yang dilakukan oleh Jaksa Deddy Arisandi, Kajari Surabaya menyatakan:

“Terhadap Jaksa Deddy Arisandi telah dilakukan klarifikasi internal dan dibebas tugaskan sementara dalam hal penanganan perkara guna menjaga objektivitas.” Kata Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya.Tri Anggoro Mukti.

Meski demikian, Kajari menegaskan selama ini yang bersangkutan dinilai telah menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan kode etik penuntut umum.

Perkara Erica Natasha Tetap Berjalan, Masyarakat Diminta Mengawal

Pihak Kejari Surabaya meminta agar isu yang berkembang tidak mengganggu proses perkara yang sedang ditangani oleh Jaksa Deddy Arisandi, yakni perkara dengan nomor 1693/Pid.Sus/2026/PN.Sby. Dalam perkara tersebut, terdakwa Erica Natasha Risakotta telah dituntut pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan pada Selasa (10/11/2026).

“Berharap jangan sampai proses penanganan perkara… menjadi terganggu. Diharapkan pula agar masyarakat terus mengawal proses penanganan perkara dimaksud,” tegas Tri Anggoro Mukti.

Laporan Dapat Disampaikan Melalui Saluran Resmi

Kajari Surabaya membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki informasi atau menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota lembaganya. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui:

SP4N-LAPOR: www.lapor.go.id. Hotline Kejari Surabaya: 0821-3311-700

“Kami tidak akan mentolelir segala bentuk perbuatan tercela yang melukai keadilan di masyarakat dalam hal penegakan hukum di Surabaya serta pelanggaran kode etik sebagai insan Adhyaksa,” tegas Tri Anggoro dalam pernyataannya.

Pihak Kejari Surabaya juga menjelaskan bahwa persoalan pribadi yang melibatkan anggota dapat dilaporkan melalui jalur yang tersedia jika diduga melanggar hukum. Tok

Seni Reog GEMBONG SINGO TAMBAK di Taman Hiburan Rakyat “Surabaya Urban Creative Hub”, Lestarikan Budaya Tradisional Jawa

Surabaya, Timurpos.co.id – Pertunjukan seni tradisional Reog GEMBONG SINGO TAMBAK memukau pengunjung di kawasan Surabaya Urban Creative Hub atau sebutan yang dulunya Taman Hiburan Rakyat (THR).

Kesenian yang menjadi warisan budaya Indonesia tersebut menghadirkan suasana meriah sekaligus menjadi daya tarik masyarakat untuk mengenal lebih dekat kebudayaan tradisional Jawa.

Penampilan para seniman Reog berlangsung dengan penuh semangat melalui iringan musik tradisional, gerakan tari yang dinamis, serta atraksi Dadak Merak yang menjadi ikon utama kesenian Reog Ponorogo. Pertunjukan tersebut mendapat perhatian dari masyarakat yang menyaksikan secara langsung.

Selain menjadi hiburan bagi pengunjung, kegiatan ini juga memiliki nilai edukasi budaya, khususnya bagi generasi muda agar tetap mengenal, mencintai, dan menjaga keberlangsungan seni tradisional di tengah perkembangan zaman.

Menurut Ketua Kelompok Seni Reog GEMBONG SINGO TAMBAK Mas Bagus yang di pimpin oleh Pak Budi BT, pertunjukan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan eksistensi kesenian tradisional sekaligus memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat luas.

“Melalui pertunjukan ini, kami selaku ketua Reog Gembong Singo Tambak turut berterima kasih atas partisipasi Bapak Ketua PURBAYA Budi Sutrisno dan Abah Heru yang selalu mensuport dalam melestarikan Kesenian Reog Ponorogo dan juga tak lupa dengan DISBUDPORAPAR kota Surabaya atas partisipasi memberikan ruang untuk melestarikan Budaya Seni Reog Ponorogo agar tetap dikenal oleh masyarakat, terutama generasi muda. Reog bukanlah hanya sekadar hiburan saja, melainkan bagian dari identitas dan warisan budaya yang harus terus dijaga,” ungkapnya.

Salah seorang pengunjung mengaku terhibur dan mengapresiasi penampilan para seniman Reog.

“Rame Mas, penontonnya juga full disini. Pertunjukan seni tradisional seperti ini perlu terus diselenggarakan agar masyarakat memiliki ruang untuk menikmati sekaligus mengenal budaya daerah.” Menurutnya,

Pertunjukan Reog di Surabaya Urban Creative Hub (THR) diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat dan bisa menciptakan rasa kecintaan masyarakat terhadap kesenian tradisional serta mendorong pelestarian budaya bangsa agar tetap hidup dan berkembang di masa mendatang. Tok

Gerakan Reuse-Refill Refilin Dapat Apresiasi Juri Kampung Pancasila, Kelurahan Simokerto Perkuat Upaya Pengurangan Sampah Plastik

Surabaya, Timurpos.co.id – Kelurahan Simokerto Kota Surabaya, menunjukkan perkembangan positif dalam upaya membangun lingkungan permukiman yang bersih dan berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan peninjauan dan penilaian nominasi Kampung Pancasila yang dilaksanakan pada Jumat, 13 November 2026. Melalui pengelolaan sampah secara mandiri, keterlibatan masyarakat, serta pengembangan bisnis ramah lingkungan, Kelurahan Simokerto menunjukkan berbagai inisiatif yang mendukung terciptanya lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan.

Salah satu inovasi yang mendapat perhatian dalam kegiatan tersebut adalah gerakan reuse-refill yang diinisiasi oleh Tim Refilin Ecoton bersama masyarakat setempat. Gerakan ini dinilai sebagai salah satu upaya nyata untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai, khususnya sachet, yang masih banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dukungan 10 Juri Kampung Pancasila untuk Gerakan Reuse-Refill

Salah satu momen penting dalam kegiatan peninjauan tersebut adalah pembubuhan tanda tangan oleh 10 orang juri Kampung Pancasila sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap gerakan reuse-refill yang dijalankan Refilin di Kelurahan Simokerto.

Dukungan ini menjadi perhatian tersendiri karena gerakan reuse-refill tidak hanya menawarkan alternatif dalam mengurangi sampah plastik, tetapi juga memperkenalkan kebiasaan konsumsi yang lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. Melalui sistem isi ulang, masyarakat dapat membeli produk sesuai kebutuhan dengan menggunakan kembali wadah yang dimiliki, sehingga tidak perlu terus-menerus menggunakan kemasan baru.

Inisiatif ini menjadi relevan, terutama di kawasan permukiman padat penduduk yang memiliki aktivitas konsumsi rumah tangga cukup tinggi. Penggunaan produk dalam kemasan sachet yang praktis sering kali menghasilkan sampah plastik sekali pakai. Oleh karena itu, penerapan sistem guna ulang di tingkat masyarakat menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya.

Kehadiran Refilin di Kelurahan Simokerto memperlihatkan bahwa pengurangan sampah plastik dapat dimulai melalui perubahan kebiasaan sederhana yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Bisnis Guna Ulang Dinilai Berpotensi Dikembangkan di Surabaya

Apresiasi terhadap gerakan tersebut juga disampaikan oleh Amellya Nita Purnamasari, Juri Pilar Ekonomi dari PKK Kota Surabaya. Ia memberikan penilaian positif terhadap inovasi bisnis guna ulang yang telah diterapkan di Kelurahan Simokerto.

“Konsep bisnis guna ulang seperti ini memiliki potensi untuk dikembangkan di wilayah lain. Harapan saya juga, inisiatif ini dapat direplikasi dan disebarluaskan ke seluruh wilayah Kota Surabaya.” Ujar Amellya Nita Purnamasari. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di satu wilayah, tetapi juga dapat mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi sirkular berbasis komunitas.

Ekonomi sirkular merupakan pendekatan yang berupaya memperpanjang masa penggunaan suatu produk dan mengurangi limbah melalui penggunaan kembali barang atau kemasan. Dalam penerapannya, sistem refill menjadi salah satu contoh karena memungkinkan masyarakat menggunakan wadah secara berulang tanpa harus selalu membeli produk dengan kemasan baru.

Kemandirian Warga RW 13 dalam Mengelola Sampah Mendapat Apresiasi

Tidak hanya dari sisi ekonomi, pengelolaan lingkungan di RW 13 Kelurahan Simokerto juga mendapat perhatian dari Wawan Some selaku Juri Pilar Lingkungan.

“Kemandirian warga dalam mengelola sampah organik maupun anorganik merupakan langkah positif dalam menjaga lingkungan ditambah adanya toko refill di Simokerto ini sudah menjadi inovasi menarik yang perlu dilihat dan dikembangkan.” Ujar Wawan Some.

Dalam kesempatan tersebut, Wawan Some selaku juri pilar lingkungan juga memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan toko refill di Simokerto. Ia bahkan mengajak juri lainnya untuk melihat secara langsung penerapan sistem isi ulang yang dijalankan di wilayah tersebut.

Keberadaan toko refill menjadi contoh bahwa masyarakat memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa harus terus bergantung pada kemasan plastik sekali pakai. Dengan begitu, pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui dua pendekatan sekaligus, yaitu menangani sampah yang sudah dihasilkan dan mencegah munculnya sampah baru.

Semangat Warga RW 13 Wujudkan Sungai Lestari

Menanggapi berbagai apresiasi yang diberikan, Mujiatiningsih selaku Ketua RW 13 menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh warga yang telah berpartisipasi dalam menjaga dan mengembangkan lingkungan tempat tinggal mereka.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh warga RW 13 yang telah berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan. Semoga kepedulian ini terus menjadi kebiasaan bersama untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan ramah bagi ibu serta anak.” Ujar Ibu Mujiatiningsih.

Semangat tersebut diwujudkan melalui slogan “Wani Mewujudkan Sungai Lestari” yang menjadi salah satu dorongan bagi warga untuk terus menjaga kelestarian lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mempertahankan berbagai perubahan positif tersebut. Sebab, keberhasilan menjaga lingkungan tidak hanya bergantung pada program pemerintah atau keberadaan fasilitas pengelolaan sampah, tetapi juga pada kesadaran setiap individu untuk menjalankan kebiasaan yang lebih bertanggung jawab.

Kolaborasi Refilin dan Masyarakat Dorong Lingkungan Berkelanjutan

Apresiasi yang diberikan dalam kegiatan peninjauan Kampung Pancasila menjadi momentum penting bagi pengembangan gerakan lingkungan di Kelurahan Simokerto. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah kelurahan, para juri, serta Refilin menunjukkan bahwa upaya mengurangi sampah plastik membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Sementara itu, keterlibatan warga dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik memperkuat upaya menjaga kebersihan lingkungan dari tingkat permukiman. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam membangun sistem pengelolaan lingkungan yang lebih mandiri.

Dengan berbagai inisiatif yang telah berjalan, Kelurahan Simokerto berpeluang menjadi contoh pengembangan gerakan lingkungan berbasis masyarakat di kawasan perkotaan. Dukungan dari para juri Kampung Pancasila diharapkan dapat menjadi dorongan untuk memperluas penerapan bisnis guna ulang dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi sampah plastik.

Tentang Refilin

Refilin merupakan inisiatif bisnis hijau lokal yang berfokus pada pembangunan ekosistem guna ulang melalui konsep reuse dan refill. Inisiatif ini bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kemasan plastik sekali pakai dengan mendorong penggunaan kembali wadah produk dan penerapan sistem isi ulang.

Melalui pendekatan berbasis komunitas, Refilin berupaya menghadirkan alternatif konsumsi yang lebih ramah lingkungan sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi lokal. Gerakan ini mengajak masyarakat untuk mulai menerapkan kebiasaan sederhana yang dapat mendukung pengurangan sampah plastik dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Tok

GMBI Pertanyakan Kebijakan Pembakaran Sampah Sungai Rujing, Kades Pilih Blokir Kontak?

Gresik, Timurpos.co.id – Pembangunan fasilitas pembakaran sampah di Dusun Duku, Desa Sungai Rujing, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, semakin menimbulkan tanda‑tanya besar di kalangan pengawas masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) KSM Sangkapura menilai proses pembangunan tersebut penuh ketidak‑transparanan, bahkan pihak LSM yang ingin melakukan klarifikasi justru diblokir nomor teleponnya oleh Kepala Desa Sungai Rujing Zainal Abidin.

Ketua LSM GMBI‑KSM Sangkapura, Junaidi, mempertanyakan dari awal perencanaan, penggunaan anggaran Dana Desa, hingga status kepemilikan lahan tempat fasilitas itu dibangun.
Dari data yang diperoleh LSM, pada tahun 2024 pemerintah desa sempat merencanakan pembangunan fasilitas serupa dengan anggaran Rp 50 juta dari Dana Desa, yang direncanakan di Dusun Sungaitirta di atas tanah wakaf masjid. Rencana itu kemudian mendapat protes warga karena dinilai tanpa musyawarah yang mencapai kesepakatan.

Alih‑alih memperbaiki proses perencanaan, pada tahun 2026 pembangunan fasilitas berlanjut, kali ini dibangun di atas lahan milik pribadi Kepala Desa Zainal Abidin, berukuran sekitar 2 × 2 meter dengan tinggi lebih dari 3 meter. Yang lebih mencolok, pembangunan ini berjalan tanpa musyawarah desa (Musdes) maupun musyawarah dusun (Musdus) yang diketahui masyarakat luas.

Saat dikonfirmasi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Rujing mengaku tidak mengetahui ada pembangunan tersebut, karena tidak ada pemberitahuan dari pihak kepala desa. Masalah ini sempat dibahas dalam rapat tingkat Kecamatan Sangkapura, di mana muncul pertanyaan krusial: apa jadinya bangunan itu apabila Zainal Abidin tidak lagi menjabat sebagai kepala desa?
Menanggapi hal itu, kepala desa menyebut fasilitas itu nantinya bisa dipakai dengan sistem sewa — pernyataan yang semakin menimbulkan kegelisahan, mengingat pembangunan menggunakan uang rakyat dari Dana Desa yang seharusnya menjadi aset milik desa, bukan bergantung pada perjanjian sewa tanah pribadi pejabat.

Tidak hanya BPD, pihak internal perangkat desa pun tampak tidak dilibatkan. Kasi Pembangunan dan perangkat desa yang akrab disapa Pak Obek mengaku tidak mengetahui rincian pembangunan tersebut. Pak Obek bahkan menyatakan pembangunan‑pembangunan di desa itu kerap bermasalah, karena Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya dijadikan formalitas semata, sedangkan seluruh proses justru dikerjakan langsung oleh kepala desa.

Ketika tim LSM GMBI berusaha meminta klarifikasi langsung kepada Kepala Desa Zainal Abidin untuk meluruskan berbagai pertanyaan tersebut, nomor telepon pihak LSM justru diblokir.
“Kalau tidak ada yang disembunyikan, mengapa nomor kami malah diblokir? Ini semakin membuat kami dan warga bertanya‑tanya, ada apa di balik semua pembangunan ini?” tegas Junaidi.

Ia menegaskan bahwa ini bukan masalah pribadi, melainkan soal tanggung jawab uang negara yang berasal dari kontribusi masyarakat. “Kalau menggunakan Dana Desa, harus jelas perencanaannya, siapa pelaksananya, status tanahnya, berapa anggarannya, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Jangan sampai uang rakyat habis, sementara proses perencanaan dan pengawasan dikesampingkan,” ujar Junaidi dengan nada tegas.

LSM GMBI‑KSM Sangkapura mendesak Inspektorat Kabupaten Gresik, Kejaksaan Negeri Gresik, serta aparat pengawas lainnya segera melakukan audit mendalam. Pemeriksaan tidak hanya terbatas pada fasilitas pembakaran sampah ini, tetapi juga seluruh kegiatan pembangunan bersumber Dana Desa dan Bantuan Keuangan di Desa Sungai Rujing untuk memastikan tidak ada penyimpangan peraturan.

LSM juga meminta Kepala Desa Sungai Rujing segera membuka akses komunikasi dan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai dasar hukum pembangunan, status lahan, serta kepemilikan aset hasil pembangunan tersebut. M12

Jaksa Kejari Surabaya Deddy Arisandi Diadukan atas Dugaan KDRT dan Nikah Siri, Korban Mengaku Diisolasi

Surabaya, Timurpos.co.id – Nama Jaksa Deddy Arisandi dari Kejaksaan Negeri Surabaya kini menjadi sorotan publik. Hal ini bermula dari beredarnya sebuah unggahan di akun TikTok @bangpena_official pada Jumat (14/11/2026), yang memuat pengaduan seorang perempuan berinisial AM atau akrab disapa Achel kepada Media Center Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka.

Dalam kesaksiannya, AM menceritakan pengalaman pahit yang dialaminya selama berumah tangga dengan sang jaksa. Ia mengaku menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), manipulasi psikologis, pembatasan kebebasan, hingga perselingkuhan yang dilakukan suaminya.

Diajak Nikah Siri Saat Perceraian Belum Selesai

Kisah bermula dari perjodohan yang dilakukan oleh paman dari Jaksa Deddy Arisandi. Pada awal pendekatan, pria tersebut terlihat sangat santun dan memberikan kesan sebagai sosok yang ideal. Namun, kebenaran perlahan terungkap seiring semakin dekatnya hubungan mereka.

“Setelah merasa cukup kenal, dia mengajak saya nikah siri. Padahal, saat itu status perceraiannya dengan mantan istri belum resmi selesai,” ungkap AM dalam pengaduannya.

Tak lama setelah pernikahan siri tersebut, AM dikaruniai kehamilan. Namun kebahagiaan yang diharapkan justru tak kunjung datang. Sebaliknya, suasana rumah tangga berubah drastis menjadi penuh tekanan.

Diisolasi dan Dilarang Pegang Telepon

Setelah menikah siri, sikap suami berubah 180 derajat. AM mengaku mengalami tindak kekerasan fisik yang disertai tekanan psikologis berkepanjangan. Ia kerap merasa meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri akibat perlakuan manipulatif yang dilakukan suaminya.

Tidak hanya itu, ruang gerak AM dibatasi secara ekstrem. Ia diisolasi dari dunia luar, dilarang berkomunikasi dengan siapa pun, bahkan tidak diperbolehkan memegang telepon genggam.

“Sangat parah. Saya mengalami tindak KDRT. Ruang gerak saya dikunci total; saya tidak boleh memegang handphone, diisolasi dari dunia luar agar tidak ada yang tahu apa yang saya alami di dalam rumah,” tuturnya dengan nada bergetar.

Dugaan Perselingkuhan Berulang

Beban psikis korban semakin berat ketika ia menemukan dugaan perselingkuhan yang dilakukan suaminya. AM menuding sang jaksa menjalin hubungan terlarang dengan sejumlah perempuan dari berbagai latar belakang—mulai dari asisten rumah tangga, pekerja salon, asisten pribadi, hingga wanita penghibur.

“Perselingkuhannya tidak ada habisnya. Dia berselingkuh dengan berbagai cara dan kedok,” katanya menambahkan.

Media Center Rieke Diah Pitaloka Kecam Keras KDRT

Terkait pengaduan ini, pihak Media Center Rieke Diah Pitaloka menyatakan mengecam keras segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis terhadap perempuan serta tindakan yang merendahkan martabat manusia. Korban berharap kasusnya segera mendapat penanganan serius dan transparan dari lembaga berwenang.

Terpisah, saat dikonfirmasi oleh awak media pada Sabtu (14/11/2026), Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Adnan, memberikan tanggapan singkat melalui pesan WhatsApp.

“Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Surabaya, mas,” ujarnya singkat.

Sementara dari Pihak Kejari Surabaya, saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, belum memberikan penjelasan secara resmi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut terkait langkah penanganan internal maupun penyelidikan yang akan dilakukan. Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini. Tok