Timur Pos

Timurposjatim.com – Sidang Praperadilan dengan Pemohon JE melawan Polda Jatim terkait dugaan pencabulan di Sekolah  Selamat Pagi Indonesia (SPI) dengan agenda Putusan Praperadilan oleh Ketua Majelis Hakim Martin Ginting di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.Senin (24-01-2022).

Ketua Majelis Hakim Martin Ginting mengatakan Permohonan Praperadilan a quo kurang pihak sehingga permohonan tidak dapat diterima.

“Maka Pengadilan Negeri tidak perlu melihat Pokok Perkara dan Pengadilan akan melibatkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,”Kata Hakim Ginting di Ruang Cakra PN Surabaya.

Sementara terpisah selepas sidang Jeffry Simatupang Kuasa Hukum JE mengatakan,bahwa Putusan tersebut merupakan putusan berkaitan dengan formil saja.Dan dalam putusan Hakim Martin Ginting meminta Instusi prapenutututan untuk ditarik untuk membuat terang perkara Pidananya.

“Maka Putusan tersebut belum masuk Pokok perkara dan Pokok Perkara belum ditimbang dalam putusan tersebut,”Kata Jerffry Simatupang.

Disinggung terkait putusan tersebut langkah hukum apa yang akan ditempuh.”Kami masih berkoordinasi dulu untuk langkah selanjutnya,”Singkatnya.

Diketahui dalam perkara ini, JE yang merupakan pendiri Sekolah SPI melayangkan gugatan praperadilan kepada Polda Jatim untuk menentukan status hukumnya yang masih terkatung-katung.

JE ditetapkan tersangka oleh Penyidik Polda Jatim atas tuduhan pencabulan terhadap SDS,28, alumni sekaligus pegawai di yayasan Sekolah SPI Kota Batu.

Pada 16 September 2021, berkas pemeriksaan JE oleh penyidik dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jatim.

Akan tetapi, pada 23 September 2021, berkas dikembalikan lagi ke penyidik karena dinyatakan jaksa belum memenuhi pasal sangkaan.

Berkas kedua kembali diterima pihak kejaksaan untuk diteliti pada tanggal 3 Desember 2021, namun setelah diteliti kembali masih ditemukan sejumlah petunjuk yang belum dipenuhi oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jatim.

Perlu diperhatikan  menurut 4 orang saksi yang sudah diperiksa dipersidangan sebelumnya menyatakan tidak pernah ada kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan JE kepada SN dan anak anak SPI.

Saksi-saksi sudah 12 tahun bersama-sama dengan pelapor di SPI, selama itu tidak pernah ada isu apapun terhadap yang dituduhkan SN.

Dalam keterangan saksi-saksi sebelumnya dijelaskan bahwa SN ini sering bergonta-ganti pasangan dan yang terakhir mau menikah dengan Robet, keduanya sempat menyampaikan ingin tour the hotel untuk menikmati hidup.(Tio)

Billy Meminta Pemeriksaan Ulang Perkara PT SGP

Timurposjatim.com – Tim kuasa hukum pemegang saham PT Soyu Giri Primedika (SGP) yang perkaranya ditangani hakim Itong Isnaeni Hidayat, menuntut adanya pemeriksaan ulang.

Sebab saat menangani perkara ini, hakim Itong dan pengacara PT SGP justru ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan suap.

Permintaan pemeriksaan ulang perkara PT SGP ini disampaikan oleh kuasa hukum pemegang saham PT SGP advokad Billy Handiwiyanto. Ia menyatakan, perkara perdata nomor 2174/Pdt.P/2021/PN.

Surabaya itu sejatinya telah memasuki tahap putusan.

Namun sebelum tahap itu terjadi, hakim Itong dan pengacara Hendro Kasiono justru terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

“Kami memohon ada pemeriksaan ulang perkara yang sedang berjalan,” kata Billy, Jumat (21/01/2022).

Billy menambahkan, sebenarnya perkara ini sudah masuk pada tahap putusan. Putusan rencananya dibacakan pada kamis (20/1) kemarin. Namun hakim Itong terjaring OTT KPK di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Setelah mendengar kabar tersebut, rencana sidang pembacaan putusan akhirnya ditunda oleh PN Surabaya. Hingga kemudian ada press conference peristiwa OTT KPK di PN Surabaya.

“Kami mohon untuk penggantian hakim guna putusan yang seadil-adilnya,” terangnya.

Diketahui, dalam OTT ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah IIH, Panitera Pengganti PN Surabaya, Hamdan (HD) selaku penerima suap.

Lalu ada pula Pengacara atau Kuasa Hukum PT Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono (HK) selaku pemberi suap.

Atas perbuatannya, tersangka IHH dan HD disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan HK sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.(Tio)

Timurposjatim.com – Sidang lanjutan Praperadilan JE yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Martin Ginting dengan agenda Keterangan saksi ahli kedokteran forensik dari Rumah Sakit Umum Daerah Sutomo Surabaya, Dr. Azis, Sp.FM,di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam keterangannya Ahli menyebutkan bahwa ia sudah berpengalaman dalam menjadi ahli di beberapa persidangan baik pengadilan negeri maupun militer, dihadapan persidangan disampaikan.

“Saya sudah banyak menjadi ahli di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Militer”Kata Dr Azis di Ruang Candra PN Surabaya.Rabu (19/01/2022).

Masih kata Dr. Azis ,dimana Visum et repertum yang saat ini baru dilakukan tidak bisa membuktikan kejadian pencabulan atau persetubuhan dimasa lampau.

“Visum terakhir yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan yang terjadi dalam rentang waktu itu, bila visum baru saat ini dilakukan tidak representasif untuk membuktikan kejadian lampau,”Tegasnya.

Untuk diketahui bahwa peristiwa yang dilaporkan SN adalah peristiwa yang sudah lama namun baru dilaporkan pada tahun 2021.

Sementara menurut 4 orang saksi yang sudah diperiksa dipersidangan sebelumnya menyatakan tidak pernah ada kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan JE kepada SN dan anak anak SPI.

Saksi-saksi sudah 12 tahun bersama-sama dengan pelapor di SPI, selama itu tidak pernah ada isu apapun terhadap yang dituduhkan SN.

Dalam keterangan saksi-saksi sebelumnya dijelaskan bahwa SN ini sering bergonta-ganti pasangan dan yang terakhir mau menikah dengan Robet, keduanya sempat menyampaikan ingin tour the hotel untuk menikmati hidup.

Sidang hari ini diikuti oleh Aris Merdeka Sirait yang meminta agar prapid ini ditolak. Sementara dari Pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur akan menghadirkan 3 ahli pada sidang besok.(Tio) 

Timurposjatim .com – Kejaksaan Tinggi (Jawa Timur (kejati)menghentikan penuntutan terhadap terdakwa Ade Imron Syahrono atas perkara tindak pidana Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Penghentian penuntutan ini dilakukan lantaran tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah ada perdamaian antara korban dan terdakwa.

Kasi Penkum Kejati Jatim, Fathur Rohman mengatakan, bahwa Keputusan tersebut diambil setelah Kejati Jatim menggelar gelar perkara bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang. “Dalam perkara ini, terdakwa dijerat Pasal 312 Subsidair Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan,” kata Fathur, Rabu (19/01/2022).

Perkara terjadi pada Sabtu (4/9/2021) sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Lintas Selatan tepatnya di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang.

Saat itu, terdakwa mengemudikan kendaraan truk dari arah barat menuju kearah timur dengan kecepatan sekitar 40 km/jam.

Ketika melintasi perempatan jalan, bersamaan dari arah utara ke selatan, muncul sepeda motor.

Tersangka kaget dan langsung menginjak rem dalam-dalam.

Namun, karena jaraknya sudah dekat, tabrakanpun tidak terelakkan dan Ironisnya justru terus mengemudikan kendaraannya untuk menuju rumah serta tidak menolong korban.

Tersangka sendiri tinggal di di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember. “Setelah kecelakaan itu, saksi Arif Sugiono dan Yusuf beserta warga berdatangan mendekati korban Sura’i.

Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Yosowilangun dan kemudian dibawa ke RSUD Dr Haryoto, Lumajang,” kata Fathur.
Fathur menambahkan, korban selama dirawat di RSUD Dr. Haryoto Lumajang sudah dijenguk oleh keluarga pihak dari terdakwa.

Mereka juga membantu biaya pengobatan korban berupa uang sebesar Rp5 juta dan membelikan kursi roda. Tersangka juga sanggup membantu biaya pengobatan korban sampai sembuh.

“Pada tanggal 10 September 2021 juga telah dilakukan upaya damai antara terdakwa dengan korban,” ujarnya.

Lebih jauh Fathur menjelaskan, penghentian penuntutan ini dilakukan setelah sejumlah syarat terpenuhi. Diantaranya, berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 200 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

“Selain itu, tersangka dilingkungan tempat tinggalnya dikenal baik,”katanya.

Akibat dari kejadian itu, tersangka juga kehilangan mata pencaharian sebagai sopir.

Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari keluarganya, tersangka bekerja secara serabutan,” pungkasnya.(Tio)

Timurposjatim.com – Sidang lanjutan Praperadilan yang diajukan JE Pengurus Sekolah Menengah Atas (SMA) Selamat Pagi Indonesia (SPI) Batu terkait perkara dugaan Pencabulan terhadap murid-muridnya yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Martin Ginting di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan Agenda Keterangan saksi dari Pemohon.Selasa (18/01/2022).

Saksi Dila yang merupakan alumni SMA SPI Batu Malang mengatakan,SMA SPI merupakan sekolahan yang menampung anak-anak dari seluruh Indonesia tidak membedakan Suku dan Agama.Dan diprioritaskan untuk anak yatim-piatu.

Awalnya sebelum adanya permasalahan ini kami baik-baik saja dan setelah adanya laporan dari Shiren pada bulan Mei 2021 kami merasa difitnah dengan Pemberitaan dari media massa.

“Dengan adanya masalah ini membuat kami risau dan sedih selain itu orang tua wali murid juga merasa kuatir padahal sebelumnya kita baik-baik saja,”kata Dila.

Disinggung  apakah saksi mengetahui atau melihat adanya peristiwa pencabulan atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan JE terhadap SN, padahal Dila adalah teman sekamar SN selama sekolah di SPI.

“Saya tidak pernah melihat ataupun mendengar peristiwa tersebut selama sekitar 12 tahun di SPI. katanya.

Ia menambahkan awalnya SN beragama Islam saat masuk SPI dan setelah lulus berganti agama Katholik tahun 2011, dan juga ia kaget saat di talkshow (2021) SN memakai Jilbab, Dan Ko Jo (JE) merupakan idola dari SN.Ko Jo sendiri bukan guru cuma kadang- kandang memberikan materi kepada murid-murid di SPI paling banyak dalam setahun 4-5 kali aja.

Lanjut ke Sayidah yang merupakan alumni SPI dan juga adalah sahabat SN, berkerja di bagian Keuangan Yayasan SPI mengatakan, bahwa dengan Sheren sering bertemu dikeranakan saat itu SN (Pelapor)  berkerja di bagian Performance dan untuk Robert sendiri dibagian Multi Media.

Dulu Robert dan Sheren pernah berpacaran kemudian putus lalu nyabung lagi sekitar tahun 2018 dan sempat melihat Robert memberikan hadiah berupa Boneka Tiger.

Terakhir SN izin bulan januari 2021, untuk Pamit mau mempersiapkan pernikahannya dengan Robert dan sekaligus tour the hotel di madiun.

“Untuk SN (Pelapor)  sendiri orangnya gampang Cinta Lokasi (Cinlok) dan untuk terkait masalah ini tidak ada rumor dan gosip malah yang terdengar adalah hubungan SN dengan Robert dan pernah tidur bareng,”beber saksi dihadapan Majelis Hakim.

Ia menambahkan SN itu tidak suka pada film anak garuda (tahun 2019) karena kisahnya tidak menonjol, yang menonjol adalah kisah yohana dan SN tidak suka karena  dia tidak terpilih menjadi direktur utama PT. Berkat terus berlipat (2018) itu yang menyebabkan dia marah kepada JE.

Menangapi Keterangan tersebut pihaknya Termohon tidak melakukan haknya dikeranakan keberatan dengan saksi.

Saksi Risna kepala sekolah SPI juga menyatakan tidak pernah mendengar atau melihat bahkan gosip gosip saja tidak pernah dengar tentang adanya perbuatan cabul dilakukan oleh ko jul. Lagian ko jul kalau di SPI pasti saya tahu karena saya ada disitu dan ko jul terjadwal kalau mau SPI serta tidak pernah sendiri.

Menurut Risna, SN ini pemberani dan dipanggil jenderal harusnya dia bisa melapor kalau memang benar, kalau saya tau pasti saya juga akan melaporkan, tetapi SN tidak pernah ada isu isu ini selama 12 tahun dan saya tidak pernah tau.

Dengan adanya masalah ini, sekitar September 2021, ditjen pendidikan memeriksa sekolah kami, dan anak anak diperiksa satu satu, tetapi semuanya menyatakan tidak pernah ada isu sama sekali tentang hal ini, oleh karena itu akreditasi kami masih A diterbitkan di desember 2021.

Sedangkan, Sandy Fransisco, dalam keterangannya, mengatakan, bahwa Yayasan SPI berkomitmen hanya menerima siswa Yatim-Piatu atau siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dan sudah pernah diperiksa oleh di Polda Jatim.

“Sejak awal berdirinya Yayasan Pada tahun 2003 hingga 2020 tidak pernah dengar ada pencabulan yang dilakukan Ko Jol (JE) dan sejak tahun 2011 mulai aktif tinggal disana sudah hampir 12 tahun lamanya,”katanya.

Ia menambahkan SN (Pelapor) saksi menyampaikan, sehari-hari beberapa kali saya dengar dari guru-guru memang SN anak yang ambisius kreatif dan ingin menonjol.

” Yang kerap menonjol dalam diri SN yaitu, termasuk saat ikuti pelajaran selalu sering izin ke belakang “, tuturnya.

Dan Terkait, alumni yang bekerja di Yayasan disampaikan, selalu melalui prosedur dan memenuhi syarat-syarat yang diterapkan Yayasan.

Masih kata saksi , dalam keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan BAP membuat luka yang membekas dalam dirinya karena saya jelaskan tidak benar.

“Saat dilakukan pemeriksaan di Polda Jatim sempat Shock dimana ada pertanyaan SN saya ajak ke kamar Kojul. Hal tersebut, membekas bagi saya dan sangat tidak masuk akal karena tidak mungkin, saya ini adik ipar ko jul,”, bebernya.

Mengenai laporan SN, diungkapkan oleh saksi bahwa jika kejadian pada tahun 2009 hingga 2020 kenapa gak bilang ?. Padahal, Yayasan ini, pernah dikunjungi Kapolres Batu, Sandiaga Uno maupun beberapa pengusaha-pengusaha mengapa masalah ini muncul sekarang, padahal SN anak yang pemberani.

Perkara ini muncul, di YouTube dan beberapa media sudah viral maka dampak tidak baik bagi Yayasan Selamat Pagi Indonesia (SPI).

Sementara, Sirait saat ditemui usai persidangan, mengatakan, melihat substansi tentang penetapan tersangkanya karena semua saksi atau penilaian yang dilakukan saksi saksi dari Penasehat Hukum Pemohon mengatakan, tidak tahu.

” Semua saksi saksi pada keterangan intinya sama. Itu artinya, sudah di setting khan ! , dan ini merugikan JE sendiri karena Polda Jatim sudah memiliki 2 alat bukti atau bukti-bukti yang kuat “, ungkapnya.(Tio)