Timur Pos

Peduli Siswa Disabilitas Kapolres Ponorogo Gelar Berbagai Lomba

GAYA HIDUP|oleh

Ponorogo, Timurpos.co.id – Perhatian Kapolres Ponorogo AKBP Anton S.H, S.I.K, M.Si dan jajarannya pada siswa penyandang disabilitas patut mendapat apresiasi.

Hal itu terlihat Jum’at pagi (19/1/2024), puluhan siswa dari SLB Pertiwi dan Aisyiyah Ponorogo, bersama Kapolres Ponorogo dan Bhayangkari Cabang Ponorogo, menggelar olah raga dan berbagai lomba di Taman Hayati Wengker.

Kapolres Ponorogo AKBP Anton Prasetyo mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk kasih sayang Polres Ponorogo pada para siswa penyandang disabilitas.

“Mereka ini dengan segala keterbatasannya namun memiliki semangat yang luar biasa. Maka, kami ajak untuk olah raga bersama agar bisa berbagi,”katanya.

Kapolres AKBP Anton Prasetyo menambahkan tak hanya olah raga di Taman Hayati Wengker, namun juga digelar berbagai lomba sesuai kemampuan para siswa.

“Olah raganya seperti voly dengan bola plastik. Lombanya memindahkan tepung berantai. Dan mereka merasa senang dan terhibur,”lanjutnya.

Sementara itu, Intan Sulastri salah satu pendamping mengaku senang dengan kegiatan olah raga dan lomba yang digelar Polres Ponorogo.

“Apalagi ada doorprize, anak anak sangat senang,”pungkasnya. M12

Bareskrim Bongkar Love Scamming, Tersangka Untung Hingga Rp 50 Miliar Perbulan

KEPOLISIAN|oleh

Modus Berkenalan Dengan Korban Melalui Sejumlah Aplikasi Kencan Daring

Jakarta, Timurpos.co.id – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap tiga tersangka penipuan melalui aplikasi kencan daring. Dua tersangka merupakan WNA Cina dan satu tersangka WNI.

Direktur Reserse Kriminal Umum Bareskrim Polri Brigjen. Pol. Djuhandani Rahardjo Puro menjelaskan, tim penyidik juga mengamankan satu orang lagi pagi tadi, namun masih dalam pemeriksaan dan belum ditetapkan tersangka.

“Kami mengamankan 19 WNI terdiri dari 16 laki-laki dan tiga perempuan, serta dua WNA laki-laki. Dari pihak yang diamankan itu, tiga telah ditetapkan sebagai tersangka dan satu lagi tadi kita amankan dan masih pendalaman,” jelas Direktur di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/1/24).

Menurut Direktur, dari tiga tersangka yang telah ditetap, baru satu korban warga negara Indonesia yang berhasil diumgkap dituntaskan. Sebab, korban lainnya sejumlah 367 adalah WNA.

“Kami akan melakukan koordinasi dengan Divhubinter karena korban juga ada yang merupakan warga negara asing,” ungkap Direktur.

Lebih lanjut dijelaskan Direktur, dalam melakukan aksinya para tersangka menggunakan modus berkenalan dengan korban melalui sejumlah aplikasi kencan daring. Setelah itu, pelaku dan korban berkenalan untuk semakin mengintenskan kedekatan.

Dalam tahap pendekatan, tersangka memetakan korban di media sosialnya dan apa saja barang yang dimilikinya hingga kebiasaannya. Selama proses komunikasi dengan korban juga dilakukan pengiriman foto-foto seksi.

Usai benar-benar dekat, tersangka akan merayu korban untuk berbisnis di toko daring melalui http://shop66.hccgolf.com. Lalu, korban diminta memasukan deposit Rp20 juta.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pelaku adalah ekonomi. Para pelaku meraup Rp40-Rp50 miliar per bulan,” ujar Direktur.

Tersangka dijerat Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP. M12

Bersama Civitas UM Surabaya, Kapolda Jatim Komitmen Wujudkan Pemilu 2024 Damai dan Kondusif

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto,M.Si memberikan kuliah umum di Gedung At Tauhid Tower UM Surabaya.

Dalam kuliah umum tersebut juga mendeklarasikan komitmen Polda Jatim bersama kampus UM Surabaya dalam menjaga Pemilu 2024 agar damai dan berintegritas.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatangan deklarasi pemilu damai oleh Kapolda Jatim dan Rektor UM Surabaya yang disaksikan oleh ribuan peserta di lantai 13, pada Kamis (18/1/24).

Dengan mengambil tema “Sinergitas Kampus dan Polri Mewujudkan Pemilu Damai 2024 yang damai dan berintegritas”, Irjen Imam Sugianto memaparkan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat, sehingga ia memastikan demokrasi di Jawa Timur harus mencapai berbagai indicator.

Indakator yang dimaksud diantaranya adalah pelaksanaan aman dan lancar, partisipasi pemilih tinggi, tidak ada konflik yang merusak persatuan, dan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berjalan tanpa gangguan.

“Partisipasi pemilu adalah tanggung jawab kita semua, mari kita suksekan pemilu tanggal 14 nanti penuh kedamaian dan penuh integritas dan polri memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas politik selama penyelenggaraan pemilu,”tutur Irjen Imam.

Masih kata Irjen Pol Imam, siapapun pemenangnya nanti setelah pemilu, masyarakat harus tetap rukun, tidak memecah belah karena perbedaan pilihan di pemilu 2024 yang artinya menjadikan pemilu sebagai perjalanan bangsa ke depan.

Kapolda Jatim juga mengatakan netralitas Polri sangat penting dalam demokrasi, karena Polri salah satu pilar yang menjaga kedamaian NKRI.

“Pemilu 2024 harus dimaknai sebagai momentum yang tepat, mengingat hari ini hingga 10 Februari mendatang masuk kampanye akbar, maka kami Polri mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi gesekan-gesekan yang akan terjadi,”pinta Irjen Imam.

Selain meningkatkan kewaspadaan, Kapolda Jatim mengajak mahasiswa yang hadir sebagai kaum intelektual mengkampanyekan pemilu damai, agar masyarakat pendukung paslon tidak mudah terprovokasi dan berkomiten dalam meredam potensi-potensi yang dapat memecah belah bangsa.

“Sekali lagi mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan penuh integritas, mari kita saling mengingatkan bahwa persatuan dan kesatuan adalah hal yang utama,”pungkas Irjen Imam.

Sementara itu, Rektor UM Surabaya dalam sambutannya mengatakan bahwa kuliah umum dengan Polri ini merupakan salah satu doktrin taawun Muhammadiyah dalam hal kebaikan dan ketaqwaan.

“Tentunya sebagai pimpinan Universitas kami ingin Pemilu berjalan dengan damai,”ujarnya.

Ia menyebut, di tahun politik seperti ini banyak sekali misinformasi dan disinformasi yang dapat memecah belah persaudaraan.

“Kita harus bijak dalam memilih konten, apalagi menyebarkan konten yang belum tentu kebenarannya, sehingga saya mengajak kepada semua agar selektif dalam memilih konten dan saling mengedukasi satu sama lain,”ujarnya.

Suko menegaskan, Pemilu 2024 harus menjadi pemilu yang damai dan berintegritas, ia mengajak akademisi dan mahasiswa yang hadir untuk memerangi berita hoax yang akan menimbulkan kerusuhan dan keamanan yang menggaggu stabilitas politik nasional.

“Mari kita terus gaungkan demokrasi yang aman, damai, jujur sehingga melahirkan pemimpin berkualitas. Kita bersama-sama ciptakan pesta demokrasi yang semarak penuh perdamaian,”pungkasnya. M12

Ombudsman Puji Kapolri Rekrut Penyandang Disabilitas Jadi Polisi: Itu Luar Biasa!

PEMERINTAHAN|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Johanes Widijantoro menilai sebuah langkah maju Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kebijakan rekrutmen kepada penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri untuk menjadi perwira kepolisian, pun bintara pada tahun ini.

Menurutnya hal ini menjadi kepedulian dan keberpihakan Polri untuk memberikan ruang kesempatan untuk bekerja dan mengabdi sebagai anggota Polri. Pasalnya, selama ini kata Johanes, penyandang disabilitas tidak memiliki ruang sama sekali untuk mendapatkan pekerjaan.

“Sehingga kalau Polri ada policy (kebijakan) semacam itu kita sangat apresiasi dan harapannya ditangkap oleh rekan-rekan penyandang disabilitas dimanfaatkan dimana pun ditempatkan,” kata Johanes dalam keterangannya, Kamis (18/1/2024).

“Karena saya secara langsung sudah menemukan di Polres Kota Malang ada enam orang penyandang disabilitas itu dikaryakan sebagai tenaga honorer, tapi saya katakan itu kebijakan luar biasa,” tandasnya.

Dengan hadirnya teman-teman penyandang disabilitas sebagai anggota Polri kata Johanes, tentunya Polri akan memiliki sensifitas terhadap mereka. Pasalnya, selama ini yang menjadi problem umum kepolisian belum memahami kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik.

“Dengan digalang, harapan saya pelayanan kepolisian kepada penyandang disabilitas akan lebih cepat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Ini soal mindset soal bagaimana memuaskan, memahami dan merespon apa yang mereka perlukan di semua satker dan unit ini menarik,” ujarnya.

“Kemudian keterampilan, contohnya kalau ada aparat kepolisian kita yang juga penyandang disabilitas tuli misalnya, nah mereka bisa berbahasa isyarat. Ketika masyarakat yang mengakses kepolisian juga penyandang disabilitas tuli chemistrynya dapat dan feel juga dapat, artinya mereka akan terlayani dengan baik,” imbuhnya.

Johanes juga memberikan masukan, untuk Polri menyiapkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang nanti diterima sebagai anggota Polri. Sehingga mereka leluasa memiliki aksesibilitas untuk bekerja. Ia juga berujar, kebijakan tersebut tersebut akan mengangkat citra Polri.

“Kita tidak hanya katakan ini humanis tapi juga menjadi solusi yang menjadi persoalan penyandang disabilitas,” tandasnya.

Seperti diketahui, pada Tahun Anggaran 2024, Polri juga memberikan kesempatan untuk penyandang disabilitas sebagai anggota Polri. Mereka yang lulusan dari SMK/SMA bisa mendaftar melalui jalur sekolah Bintara Polri. Sementara untuk yang lulusan perguruan tinggi melalui rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS).

“Bahwa tahun ini, Polri merekrut personel dari kelompok disabilitas, di mana rekrutmen disabilitas bintara Polri adalah untuk yang menamatkan pendidikan di tingkat SMU dan SMK. Kemudian SIPSS untuk lulusan perguruan tinggi,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Selasa (16/01/2024).

Dedi menuturkan penyandang disabilitas yang diterima akan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi dan lainnya bersifat non-lapangan. M12

Pengurus Cabang PMII Lumajang Kecam Black Campaign Jelang Pemilu 2024

PERISTIWA|oleh

Lumajang, Timurpos.co.id – Pengurus Cabang PMII Lumajang secara tegas menolak kampanye hitam atau black campaign yang terjadi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ketua PC PMII Lumajang Khoirul hasan, sangat menyayangkan aksi Black Campaign yang dilakukan oleh sejumlah oknum mahasiswa di Kabupaten Lamongan, hal ini dapat memicu memanasnya situasi politik jelang pemilu.

Menurutnya, semakin memanasnya situasi menjelang Pemilu serentak 2024 lantaran maraknya kampanye hitam yang menjelekkan atau menjatuhkan salah satu politisi, partai, dan paslon tertentu yang bertujuan untuk memperkeruh suasana.

“Kampanye hitam hanya akan membuat semakin memanasnya situasi pemilu kali ini,” ungkap Hasan,Jumat (19/01/2024).

Ia juga menyampaikan sebagai kaum intelektual mahasiswa yang merupakan garda terdepan dalam mewujudkan demokrasi yang berkwalitas, mestinya menunjukan kredibilitasnya, bukan memberi contoh hal yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan.

“Pemilu yang semakin dekat dan masa kampanye sedang berjalan, semakin banyak modus yang digunakan para kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana”,ungkapnya.

Oleh sebab itu, dirinya mengajak seluruh lapisan masyarakat dan mahasiswa lumajang untuk tidak percaya black campaign dengan bentuk apapun.

“Harapannya, kepada teman-teman mahasiswa ini bisa menjaga bagamana pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan kondusif, damai dan tertib”, pungkasnya. M12

Ketua PWI Ngawi Tolak Black Campaign Jelang Pemilu 2024

PILIHAN REDAKSI|oleh

 

Ngawi, Timurpos.co.id – Menjelang Pemilu 2024, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kundari Pri Susanti bersikap tegas dan menolak adanya black campaign (kampanye hitam) dan penyeberan berita bohong.

Kampanye dalam Pemilu biasanya akan berisi pemaparan visi misi calon dalam sebuah perhelatan politik.

Namun, masih ada juga trik yang dilakukan oknum politikus untuk menyerang lawan politiknya dengan melakukan kampanye gelap atau black campaign.

“Black campaign merupakan model kampanye dengan cara membuat suatu isu atau gosip yang ditujukan kepada pihak lawan, tanpa didukung fakta atau bukti yang jelas (fitnah),” terang Ketua PWI Ngawi yang biasa dipanggil Ari

Kampanye hitam merupakan tindakan menuding pihak lawan dengan tuduhan palsu yang belum terbukti, atau bisa juga melalui hal-hal yang tidak relevan terkait kapasitasnya sebagai pemimpin, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat

“Black campaign dan berita bohong (Hoaks) sangat berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat, karena belum terbukti kebenarannya dan bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat,” terang Ketua PWI Ngawi,Jumat (19/01/2024).

Black Campaign jelas bertentangan dengan isi deklarasi Pemilu damai yang sudah diselenggarakan oleh oleh seluruh elemen masyarakat, sehingga kampanye hitam harus ditolak.

“Black campaign itu harus dilawan, harus ditolak,” lanjut Ari

Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat khususnya warga Kabupaten Ngawi agar tidak mudah percaya dengan kabar ataupun ajakan baik secara langsung maupun melalui selebaran yang belum tentu kebenarannya.

Sebagai Ketua PWI Kabupaten Ngawi, Ari meminta agar dalam melaksanakan kampanye dengan cara yang lebih bijaksana sesuai aturan dan ketentuan yang ada.

“Kami para awak media berharap masyarakat harus bijaksana dan cerdas dalam menghadapi fenomena maraknya berita bohong, terutama di tahun politik ini,” terang Ari

Ia juga berpesan harus ada filtrasi dalam menerima informasi. Check dan recheck penting dilakukan untuk mengetahui validitas kebenaran dari informasi tersebut.

Sebagai awak media, Ari berpesan seyogyanya media menyajikan berita yang menyejukkan dan bukan memecah belah persatuan dan kesatuan.

“Selain sangat mencederai demokrasi kita, hal ini dapat menjadi pemecah belah persatuan dan kesatuan Karena jika ikut arus kampanye hitam, bisa jadi masyarakat yang akan dirugikan,” ulasnya. M12

Kapolres Bondowoso Bersama Forkopimda Datangi Lokasi Terdampak Puting Beliung

TNI POLRI|oleh

Bondowoso, Timurpos.co.id – Bondowoso berduka lagi, kali ini bencana alam angin puting beliung melanda wilayah Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso dan mengakibatkan banyaknya bangunan rumah yang diterjang angin puting beliung, angin puting beliung terjadi pada hari Kamis 18 Januari 2024 sekitar sore hari.

Menanggapi hal tersebut Kapolres Bondowoso AKBP Lintar Mahardhono, SH. SIK. MIK. bersama Forkopimda Kabupaten Bondowoso mendatangi lokasi dan menjenguk para korban yang dirawat di Puskesmas Prajekan, Kamis 18/01 2024.

Kapolres Bondowoso AKBP Lintar Mahardhono, SH. SIK. MIK. menjelaskan bahwa pihaknya sangat prihatin dengan adanya bencana angin puting beliung yang terjadi di Kecamatan Prajekan.

“Kami turut berempati dan bersimpati, juga merasa senasib dan sepenanggungan atas musibah ini,” tutur AKBP Lintar saat mengunjungi para korban di Puskesmas Prajekan yang terdampak bencana.

Kapolres kemudian memerintahkan seluruh jajaran Polres Bondowoso untuk membantu warga, melaksanakan kerja bakti di rumah-rumah yang terdampak bencana.

” Kami akan memerintahkan kepada seluruh anggota Polres Bondowoso untuk nantinya dengan melakukan kerja bakti untuk membantu membersihkan puing-puing yang terkena terjangan angin puting beliung, “tegas Kapolres Bondowoso.

” Kami juga harapkan kepada para korban untuk tetap tabah menghadapi bencana ini dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan mengantisipasi terjadinya bencana, karena saat ini sudah memasuki musim penghujan, “pungkas Kapolres Bondowoso. M12

Kapolres Pasuruan bersama Forkopimda Tinjau Gudang Logistik

PERISTIWA|oleh

Pasuruhan, Timurpos.co.id – Kapolres Pasuruan AKBP Bayu Pratama Gubunagi, S.H., S.I.K., M.Si. bersama Penjabat (Pj.) Bupati Pasuruan Dr. Andriyanto, S.H., M.Kes. dan Forkopimda Kabupaten Pasuruan meninjau langsung Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan.

AKBP Bayu Pratama mengatakan, pihaknya bersama unsur Forkopimda Kabupaten Pasuruan ingin memastikan keamanan di obyek vital menjelang Pemilu yang kurang beberapa hari lagi.

“Kami dari unsur Forkopimda memastikan situasi kondusif dan logistic Pemilu tidak ada masalah,”ujar AKBP Bayu,Kamis (18/1).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Pasuruan dan Pj. Bupati Pasuruan bersama Forkopimda melihat secara langsung lebih dekat proses penyortiran dan pelipatan surat suara yang dilakukan oleh 500 (lima ratus) orang yang berasal dari warga sekitar.

Sebanyak 1.236.739 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) surat suara yang akan dipergunakan dalam Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) pada tanggal 14 Februari 2024 telah datang di Gudang Logistik KPU Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan pelipatan.

Selanjutnya AKBP Bayu menegaskan bahwa Polres Pasuruan akan bekerja keras untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Pemilu 2024.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga diharapkan Pemilu nanti bisa berjalan aman dan kondusif.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Kasat Intel Polres Pasuruan, Kapolsek Kejayan, Ketua KPU dan Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan. M12

Jalin Sinergitas Antar Gakkumdu, Komisioner Bawaslu Kunjungi Polres Magetan

PERISTIWA|oleh

Magetan, Timurpos.co.id -Dalam rangka menjalin sinergi antar sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), Pejabat Komisioner Bawaslu kunjungi Polres Magetan,Kamis (18/012024).

Kunjungan Komisioner Bawaslu diterima oleh Kapolres Magetan, AKBP Satria Permana di ruang kerjanya.

Ketua Bawaslu Magetan M.Kilat Adinugraha Syaifullah menjelaskan, bahwa selain dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi dengan Kapolres dan jajaran juga meningkatkan sinergitas antar sesama Gakkumdu,

Dalam silaturahmi ini, kata Kilat Adinugraha, pihaknya juga berdiskusi dan koordinasi membahas penanganan apabila ada pelanggaran berkaitan Pemilu 2024 .

“Mudah-mudahan, dengan silaturahmi dan koordinasi dengan Polres Magetan, maka harapannya tugas kami selaku pengawas Pemilu dapat berjalan sukses,” harap Kilat.

Sementara, Kapolres AKBP Satria Permana berharap kerjasama, sinergitas dengan sikap saling melengkapi ini dapat mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan terpercaya.

“Jika punya pemahaman yang sama, kita berharap tugas-tugas Sentra Gakkumdu dapat dijalankan dengan baik sehingga dapat menunjang suksesnya Pemilu 2024 mendatang,” ungkap Kapolres Magetan.

Kapolres Magetan juga menyambut positif berbagai program Bawaslu Magetan dalam menghadapi Pemilu 2024.

Pihaknya juga siap mendukung dan berharap agar nanti koordinasi antara Polres Magetan dan Bawaslu berjalan dengan baik.

“Muaranya, harapan kita semua akan tercipta situasi Kamtibmas yang aman serta kondusif menjelang, saat, dan setelah pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024,” pungkasnya. M12

Polresta Malang Kota Beberkan Kronologi Kasus Kekerasan di Cafe Loteng, Tiga Oknum Petinggi BEM Diultimatum

KEPOLISIAN|oleh

Kota Malang, Timurpos.co.id – Pada Bulan September 2023 tahun lalu di Kota Malang tepatnya di Cafe Loteng Jl. Bandung No. 5, Klojen, Kota Malang terjadi insiden keributan oleh sekumpulan pemuda yang menimbulkan kasus tindak pidana kekerasan atau pengeroyokan.

Kasus yang kemudian ditangani oleh Sat Reskrim Polresta Malang Kota tersebut melibatkan tersangka HAD (18), EM (22), dan HA (18).

Hal itu kembali dibeberkan secara gamblang oleh Kasat Reskrim Kompol Danang Yudanto dalam Konferensi Pers di Depan Lobby Polresta Malang Kota, pada Kamis (18/01/2024).

Kompol Danang secara tegas menjelaskan bahwa pemberitaan yang beredar di media online terkait dengan penjelasan krolonologi versi keluarga HAD itu adalah tidak benar.

“Disini kami ingin menjawab pemberitaan di media terkait dengan pernyataan bahwasanya korban mahasiswa salah satu perguruan tinggi yang dikeroyok oleh seniornya sebanyak 9 orang pada beberapa media yang mengakibatkan patah tulang, itu adalah tidak benar” jelas Kasat Reskrim.

Pernyataan tersebut berdasarkan alasan konkret karena Satreskrim Polresta Malang Kota sudah melaksanakan rekonstruksi berdasarkan keterangan para saksi.

“Berita itu tidak benar, dari rekontruksi tindak kekerasan secara bersama-sama dilakukan 2 orang tersangka EM dan HA yang saat ini dalam penahanan di Kejaksaan Negeri Lapas Lowokwaru,”tegas Kompol Danang.

Alasan konkret kedua terang Kompol Danang yaitu hasil kesimpulan visum 4 September 2023 pukul 17.00 milik HAD.

Dari hasil penyelidikan dan pendalaman pihak kepolisian, cekcok itu terjadi karena ada pertengkaran dan saling pukul dari kedua belah pihak.

Sehingga, selain menetapkan dua tersangka, yakni EM dan HA. Polisi juga menetapkan HAD sebagai tersangka.

Pasal yang menjerat tersangka yaitu pasal 351 ayat 1 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

Ditetapkannya HAD sebagai tersangka ini lalu sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Polresta Malang Kota yang menuding adanya kriminalisasi atas kasus yang menimpa HAD, mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Malang.

Polresta Malang Kota memberikan ultimatum kepada tiga petinggi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk segera menyampaikan klarifikasi terkait dua aksi yang dinilai menyesatkan publik.

Mereka juga diminta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kota Malang dalam waktu 1×24 jam.

Ketiga petinggi BEM itu adalah Nurkhan Faiz AM selaku koordinator BEM Nusantara Jawa Timur, Abi Naga koordinator BEM Malang Raya, dan Mahmud yang juga dari BEM Malang Raya.

Kapolresta Malang Kota Kombes Budi Hermanto menegaskan, ketiga orang tersebut sebelumnya telah dua kali melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan informasi yang menyesatkan kepada public dan diduga menyebar hoaks.

Kombes Budi Hermanti meminta untuk diluruskan kepada masyarakat Malang Kota terkait fakta peristiwa yang sebenarnya.

Sehingga tidak ada fitnah dan pencemaran nama baik perorangan dan institusi Polri atas aksi demo tersebut.

“Kami meminta ketiga orang tersebut, untuk mengklarifikasi terhadap dua aksi yang dilakukan pada hari Jumat 12 Januari 2024 dan Selasa 16 Januari 2024 di depan Mapolresta Malang Kota,”tegas Kombes Budi Hermanto.

Kapolresta Malang Kota ini juga meminta ketiga orang petinggi BEM segera menyampaikan permintaan maaf kepada organisasi kemahasiswaan yang telah dicatut namanya dan masyarakat Kota Malang yang terganggu atas penggunaan fasilitas jalan raya dari aksi yang dilakukan tersebut.

“Kami meminta agar mereka ( 3 orang Petinggi BEM) meminta maaf kepada masyarakat Kota Malang atas kegaduhan yang dibuat, dan meminta maaf kepada organisasi kemahasiswaan yang mereka bawa atau atas namakan,”tegas Kombes Budi Hermanto.

Karena selama ini,lanjut Kombes Budi Hermanto organisasi kemahasiswaan sudah baik dan benar dalam menyuarakan suara rakyat dan persoalan yang jelas dan tanpa ada kepentingan pribadi.

Untuk hal itu,Polresta Malang Kota memberikan waktu 1×24 jam kepada Nurkhan dkk untuk segera memberikan klarifikasi dan permohonan maaf, baik melalui media sosial ataupun media massa.

“Kami memberi waktu 1×24 jam kepada 3 orang tersebut di atas untuk memenuhi permintaan kami melalui media online, media sosial dan sebagainya. Jika tidak dilakukan, maka Polresta Malang Kota akan menempuh jalur hukum,” pungkas Budi Hermanto. M12