Timur Pos

Rahmat Santoso Mengajukan Peninjuan Kembali di PN Jakarta Pusat

EKBIS|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Upaya hukum terus ditempuh PT Manggala Putra Perkasa untuk menyelamatkan jutaan pekerjanya. Pemegang merek kaos ternama “POLO BY RALPH LAUREN” itu, mengajukan Peninjuan Kembali (PK) kedua ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta terkait sengketa merek POLO BY RALPH LAUREN dan logo orang menunggang kuda.

Kuasa hukum PT Manggala Putra Perkasa, Rahmat Santoso, SH MH mengatakan, Peninjuan Kembali (PK) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta dilakukan dengan dua pertimbangan utama. Pertama, telah terjadi pertentangan antara Putusan Mahkamah Agung RI No. 3101 K/Pdt/1999 tanggal 14 Juni 2001 dan Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 tanggal 28 Mei 2024.

“Di satu sisi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3101K/Pdt/1999 menghapus Merek Dagang No. 173934 RALPH LAUREN atas nama Sdr. MOHINDAR HB, tetapi di sisi lain Putusan PK No. 10PK/Pdt.Sus-HKI/2024 tanggal 28 Mei 2024 mengizinkan Sdr. MOHINDAR HB menggunakan Merek Dagang No. 173934 sebagai alas dasar untuk dapat memiliki merek POLO BY RALPH LAUREN, ” ujar Rahmat Santoso, Kamis 8 Agustus 2024.

Alasan kedua mengajukan PK, lanjut Rahmat Santoso, karena putusan PK Mahkamah Agung RI No. 10PK/Pdt.Sus-HKI/2024 tanggal 28 Mei 2024 telah memberikan putusan yang melebihi apa yang sesungguhnya pernah dimiliki oleh Sdr. MOHINDAR HB (ultra petita) sebelum dihapus dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3101K/Pdt/1999 tanggal 14 Juni 2001, karena merek dagang Sdr. MOHINDAR HB No. 173934 sebelum putusan penghapusan hanya
terdiri atas 2 kata : “RALPH LAUREN”.

“Tetapi Mahkamah Agung menyatakan Sdr. MOHINDAR HB sebagai pemilik “POLO BY RALPH
LAUREN” yang didaftarkan oleh PT. MANGGALA PUTRA PERKASA. Untuk itu, PT. MANGGALA PUTRA PERKASA mengajukan Peninjauan Kembali kedua atas dasar adanya 2 (dua) putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan dan telah teregister dengan Perkara Nomor: 13 PK/Pdt.Sus.HKI/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, ” beber Rahmat Santoso yang juga menjabat Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI).

Kronologis Sengketa

Sengketa merek dan logo ini berawal Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3101K/Pdt/1999 tanggal 14 Juni 2001 memerintahkan DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk melakukan penghapusan Merek Dagang No. 173934 “RALPH LAUREN” atas nama Sdr. MOHINDAR HB karena merek tersebut tidak digunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 19 tahun 1992).

“Sehingga sejak 1999, demi hukum Sdr. MOHINDAR HB bukan pemilik merek RALPH LAUREN, ” tandas Rahmat Santoso.

Dijelaskan Rahmat Santoso, bahwa PT. MANGGALA PUTRA PERKASA memiliki merek “POLO BY RALPH LAUREN” sejak tahun 1986 dan PT. MANGGALA PUTRA PERKASA secara produktif telah menggunakan merek tersebut dan mempekerjakan serta menghidupi ribuan pekerja maupun keluarga mereka.

“Pada Agustus tahun 2022, Sdr. MOHINDAR HB mencoba mendaftarkan merek “POLO BY RALPH LAUREN” ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tetapi ditolak oleh Ditjen HKI di tahun 2023, ” jelasnya.

Kemudian, MOHINDAR HB dengan mendasarkan alas hak Merek Dagang No. 173934 yang sudah dinyatakan dihapus oleh Mahkamah Agung, selanjutnya mengajukan gugatan terhadap PT. MANGGALA PUTRA PERKASA/pemilik “POLO BY RALPH LAUREN” hingga terbit Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 10 PK/Pdt.Sus�HKI/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang menyatakan Sdr. MOHINDAR HB sebagai orang yang berhak menggunakan merek “POLO BY RALPH LAUREN”.

Dari kronologis tersebut, Rahmat Santoso mengatakan, dasar hukum mengajukan PK sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 68, Pasal 66 ayat (3), Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-�undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

“Dari dasar hukum tersebut, PK bisa dilakukan apabila putusan Hakim didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus. Kedua. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat yang sifatnya menentukan yang pada waktu perkara diputus tidak dapat ditemukan. Ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut dan ke empat, adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan, ” bebernya.

Untuk itu, Rahmat Santoso selaku kuasa hukum PT. MANGGALA PUTRA PERKASA mohon perlindungan hukum bagi investor penanam modal maupun keberlangsungan lapangan kerja bagi para pekerja yang sudah memproduksi produk merek POLO BY RALPH LAUREN sejak lama dibanding MOHINDAR HB pemilik merek RALPH LAUREN yang sudah dihapus pada tahun 1999 karena tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun atau lebih.

“MOHINDAR HB sebenarnya tidak berhak menuntut pembatalan merek terdaftar lain yang berbeda nama dengan sertipikat merek yang dimiliki sebelumnya bahkan telah dihapus oleh Mahkamah Agung dan diantara utusan tersebut telah terdapat 4 (empat) pelanggaran tersebut di atas, ” tandas Rahmat Santoso.

Selain itu, lanjut Rahmat Santoso, PT. MANGGALA PUTRA PERKASA mohon kepastian hukum dan keadilan dalam berinvestasi di Indonesia dan Mohon Pembatalan Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 10PK/Pdt.Sus-HKI/2024 tanggal 28 Mei 2024.

“Jika permohonan kami terkait pembatalan Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 10 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 tanggal 28 Mei 2024 dikabulkan, maka sejatinya akan membantu klien kami untuk dapat menggugurkan 2 (dua) perkara lainnya karena obyek sengketa merek dalam perkara tersebut adalah Nomor 173934 yang sudah terhapus, ” ujarnya.

Dua perkara tersebut adalah, 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst jo 465 K/Pdt.Sus HKI/2023 jo 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024. dan 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst jo 614 K/Pdt.Sus HKI/2023 jo 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2024.

MOHINDAR Masuk DPO

“Maka dari pada itu, kami beritahukan kepada semua pihak terutama karyawan yang jumlahnya jutaan orang tersebar di seluruh Indonesia serta seluruh rekanan PT. MANGGALA PUTRA PERKASA dan/atau POLO RALPH LAUREN INDONESIA yang telah lama bekerja sama, diharapkan tetap tenang dan tetap bekerja sama serta tidak terganggu dengan berita-berita Putusan yang beredar karena belum berkekuatan hukum tetap (Inkracht), ” pinta Rahmat Santoso.

Sementara, MOHINDAR HB selaku lawan dari PT MANGGALA PUTRA PERKASA saat ini dinyatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) terakait Laporan Polisi NomorLP/B/0010/I/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 9 Januari 2023. TOK

Tito Suprianto Ditunjuk Sebagai Manajer Tim Futsal U40 Jawa Timur untuk PORWANAS XlV 2024

GAYA HIDUP|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Tim Futsal U40 Jawa Timur telah menunjuk Tito Suprianto sebagai manajer baru mereka untuk menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional (PORWANAS) XlV 2024. Ajang ini akan diselenggarakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 19 Agustus 2024 mendatang.

Koordinator Tim Futsal U40 Jawa Timur, Budi Mulyono, S.T., menjelaskan bahwa penunjukan Tito Suprianto didasarkan pada kedekatan dia dengan para wartawan di Jawa Timur serta potensi tim untuk berprestasi di cabang olahraga futsal.

“Saya melihat kedekatan secara personal dari teman-teman wartawan ini, ditunjang dengan potensi dan target mereka untuk bisa punya nama di cabang olahraga futsal. Akhirnya saya tertarik untuk membantu agar wartawan di Jawa Timur bisa terkenal di cabang olahraga futsal di Indonesia,” ujar Tito Suprianto, Kamis (9/8/2024).

Tito, yang juga merupakan pengacara ternama di Surabaya dan pengacara sepak bola yang berlaga di Liga 1 BRI 2024, menegaskan bahwa target utamanya adalah membawa tim futsal U40 Jawa Timur menjadi juara umum di PORWANAS 2024. “Yang paling penting adalah harus juara 1, harus juara umum di cabang olahraga futsal dan membawa nama Jawa Timur,” tegasnya.

Selain prestasi, Tito juga berharap PORWANAS 2024 dapat menjadi ajang silaturahmi yang baik bagi seluruh wartawan se-Indonesia dan menjadi contoh bagi generasi wartawan mendatang. “Tetap menjaga silaturahmi sesama wartawan seluruh Indonesia dan menjaga sportivitas. Ini ajang yang bagus untuk mempererat persaudaraan sesama wartawan. Harapannya, tim ini bisa memberikan contoh untuk generasi-generasi di bawahnya, agar wartawan semakin solid,” tambahnya.

Budi Mulyono selaku Ketua Koordinator Futsal U40 Jawa Timur menegaskan bahwa tujuan utama dari ajang futsal U40 adalah untuk menjalin silaturahmi antar wartawan se-Indonesia melalui olahraga. “Awalnya saya tidak ada keinginan untuk menjadi koordinator tim futsal U40 Jatim. Tapi karena dihubungi langsung oleh Ketua PWI Jatim, saya tidak bisa menolak perintah beliau,” jelasnya.

Meskipun prestasi menjadi tujuan utama, Budi menekankan bahwa yang lebih penting adalah mempertemukan dan memperkenalkan wartawan-wartawan dari berbagai daerah di Indonesia. “Saya sudah beberapa kali mengikuti ajang yang mengumpulkan wartawan se-Indonesia. Rasanya luar biasa bisa bertemu, bersapa, dan berkenalan dengan rekan-rekan dari Banjarmasin hingga Papua. Itu yang membuat saya bangga,” ungkapnya.

Sebagai ketua koordinator, Budi bertekad untuk menjaga sportivitas dan kebersamaan di antara para peserta. Ia berharap ajang ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar wartawan se-Indonesia.

Sebagai informasi, Porwanas 2024 yang diadakan di Banjarmasin bulan Agustus mendatang mempertandingkan:

ATLETIK:   
– 3.000 meter (41 tahun ke atas)
– 5.000 meter (27 tahun sampai 40 tahun)
– Estafet 4 x 100 meter (satu tim diisi pelari putra dan putri), total usia minimal empat pelari 125 tahun dan untuk wartawati minimal usia 25 tahun.

BILLIARD:
– Single Bola 8 usia 27 tahun ke atas(kelahiran 1997)
– Double Bola 8 usia 27 tahun ke atas
– Single Bola 8 Usia 27 ke atas
– Double Bola 9 Usia 27 tahun ke atas.

BULUTANGKIS:
-Ganda Usia 27-40 tahun
– Ganda Usia 41 th ke atas (kelahiran 1983)
– Beregu Usia Minimal 27 tahun (Total usia 190 tahun) (2 ganda, 1 single)

BRIDGE:
– Beregu, minimal usia 22 tahun (kelahiran 2002)
– Pasangan Minimal usia 22 tahun

DOMINO:
– Perorangan ganda usia 22 tahun ke atas
– Perorangan/Berdikari usia 22 tahun ke atas.

CATUR:
– Beregu Cepat nomor papan usia 22 tahun ke atas(5 medali)
– 1 Medali untuk Beregu
– 4 medali untuk nomor papan.
– Beregu Kilat+nomor papan usia 22 tahun ke atas (5 medali)
– 1 Medali untuk beregu, 4 medali untuk nomor papan.

TENIS MEJA:
– Perorangan Ganda Usia 27-40 tahun
– Perorangan Ganda Usia 41 tahun ke atas
– BEREGU, Total Usia minimal 200 tahun.

TENIS LAPANGAN:
– Perorangan ganda 27-40 tahun ke atas
– Perorangan Ganda 41 tahun
– Nomor Beregu usia total 200 tahun.

E-SPORT:
– Perorangan PS PES usia 22 tahun ke atas
– Perorangan co.op PS PES usia 22 tahun ke atas
– Beregu PS PES usia 22 tahun ke atas (2 perorangan, 1 co.ops)
– Perorangan PS FIFA usia 22 tahun ke atas
– Beregu Mobile Legend usia 22 tahun ke atas
– Beregu PUBG Mobile usia 22 tahun ke atas.

FUTSAL:
– Beregu usia 27-40 tahun
– Beregu usia 41 tahun ke atas.

Karya Jurnalistik:
– Karya Tulis usia 22 tahun ke atas (Geopark Meratus)
– Fotografi usia 22 tahun ke atas (Geopark Meratus)
– Fotografi usia 22 tahun ke atas (Porwanas)
– Videografi usia 22 tahun ke atas (Geopar Meratus)
– Reportase Radio usia 22 tahun ke atas (Geopark Meratus)
– Karya Jurnalistik Kategori Perempuan, usia minimal 22 tahun ke atas. ***

Akankah Erintuah Damanik Penuhi Panggilan Komisi Yudisial Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH ?

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Komisi Yudisial (KY) Repulik Indonesia (RI) akan segara memangil para Hakim yang telah mevonis
Bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang merupakan anak dari mantan anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKB dalam kasus tewasnya Dini Dini Sera Afrianti yang merupakan teman dekat terdakwa.

Mukti Fajar Nur Dewata, Juru bicara Komisi Yudisial Republik Indonesia menyapaikan bahwa, akan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi dan pihak-pihak terkait dan terakhir Majelis Hakim.

“Untuk jadwal akan dilakukan segera mungkin kepada Majelis Hakim. Untuk jadwal pelapor ini dalam waktu satu sampai dua hari ini dan akan dilanjutkan pada pihak terkait dan sampai pada Majelis Hakim. Insyaallah pada pemeriksaan ini bisa dilakukan pada bulan Agustus ini,” kata Mukti Fajar dalam video rilisnya.

Masih kata Fajar bahawa, Kemudian KY memastikan untuk nantinya memanggil Majelis Hakim Pengadilan Negegri (PN) Surabaya untuk dimintai keterangannya terkait putusan bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur tersebut. KY berharap pada Majelis Hakim bisa hadir memenuhi panggilan KY. Pemanggilan Majelis Hakim ini sebenarnya merupakan hak jawab atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilaporkan oleh pelapor.

“Jadi, kalau Hakimnya hadir justru itu menjadi hak dia untuk memberikan keterangan lebih lanjut klarifikasi dan konfirmasi. Namun kalau hakimnya tidak hadir, proses akan dilanjutkan tanpa pembelaan atau penjelasan dari majelis hakim,” jelas Mukti.

Pihaknya menjelaskan KY berkoordinasi dengan penegak hukum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan untuk menambah informasi dan memperlancar pendalaman data dalam penegakan hukum pada perkara tersebut.

Terpisah Hakim Alex Adam Faizal selaku Humas Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, terkait adanya pemanggilan terhadap para Hakim yang menyidangkan terdakwa Gregorius Ronald Tannur oleh KY.

Alex Adam menyampaikan bahwa, pihak Pengadilan Negeri (PN) Surabaya belum menerima surat pemberitahuan dari KY.
“Belum ada surat atau pemberitahuan dari KY, ” Tegas Hakim Alex. Jumat (09/08/2024).

Untuk diketahui berdasarkan, surat dawakan JPU menyebutkan, bahwa terdakwa Gregorius Ronald Tannur dijerat dengan pasal berlapis. Yakni, pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP.

Masih dalam dakwaan, Tannur diketahui melakukan tindak pidana kekerasan terhadap korban Dini hingga meninggal dunia. Dalam dakwaan dijelaskan, awal kekerasan terjadi saat keduanya menghadiri undangan pesta minuman keras di tempat karaoke Blackhole KTV di Jalan Mayjen Jonosewejo,
Surabaya.

Di tempat tersebut, keduanya sempat cekcok saat berada di dalam lift. Ditempat itu pula, awal kekerasan terjadi diantara keduanya. Dalam dakwaan disebutkan bahwa Dini menampar terdakwa Tannur.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Tannur terhadap korban Dini. Tannur disebut memukul korban dengan menggunakan botol minuman keras.

“Atas kejadian itu, terdakwa sempat melakukan pengecekan CCTV untuk mengetahui siapa yang memukul lebih dulu. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil karena manajemen mall sudah tutup,” tambahnya.

Usai berupaya mengecek CCTV, terdakwa kembali menuju bassement parkiran mobil. Di tempat itu, terdakwa melihat korban terduduk di pinggir mobil sebelah kiri pintu penumpang depan.

Disaat yang sama, terdakwa lalu bertanya pada korban apakah ia akan ikut pulang. Namun, karena tak juga dijawab, terdakwa lalu memacu mobilnya dengan membelokkan ke sebelah kanan.

Akibatnya, tubuh korban yang sempat jatuh mengikuti arah gerakan mobil pun, terlindas oleh mobil terdakwa. Merasakan sesuatu pada mobilnya, terdakwa sempat berhenti dan turun dari mobil. Namun, karena di belakang mobilnya ada mobil lain yang hendak lewat, ia pun meminggirkan mobilnya kembali.

Disaat yang sama, korban sudah dalam posisi tergeletak tidak berdaya. Beberapa security yang mengetahui hal tersebut lalu meminta terdakwa untuk membawa korban pergi.

Meski awalnya terdakwa mengaku tidak kenal dengan korban, ia lantas menaikkan korban ke atas mobil dan meletakkannya di baris belakang mobilnya. Korban lalu dibawa ke apartemennya. Di tempat ini lah, korban diketahui sudah tidak bernafas.

Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit National Hospital. Bahwa setelah berada di lobby UGD Rumah Sakit National Hospital di cek oleh saksi dokter, korban dinyatakan meninggal dunia.

Timotius Diadili Terkait Perkara Penipuan Dana Rp 10 Miliar, saat Menjadi Vendor Angkutan PT Mayora

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Timotius Jimmy Wijaya didakwa melakukan penipuan. Perusahaan PT Maju Bersama Selamanya (MBS), yang didirikan bersama Hendi Hernawan, awalnya ditunjuk sebagai vendor angkutan untuk PT Mayora. Namun, perusahaan tersebut digunakan untuk menipu. Didik Priyanto mengalami kerugian lebih dari Rp11 miliar. Saat dana tersebut seharusnya dicairkan, ia hanya menerima Rp1,2 miliar.

Timotius dan Hendi kini sedang diadili secara terpisah di Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum Yulistono, pada 3 April 2021, Timotius, yang merupakan pemegang saham 6.230 lembar saham, bersama Abidin dan Abdul Karim mendirikan PT MBS di Banyuwangi, yang bergerak di bidang budidaya ikan tambak.

“Selanjutnya, pada 18 April 2022, sesuai dengan salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maju Bersama Selamanya nomor 30 tanggal 18 April 2022, yang disahkan oleh notaris Vivy Soraya, S.H., M.Kn., usaha PT MBS dipindahkan dari Banyuwangi ke Surabaya dan diperluas dengan usaha sewa truk,” terang amar dakwaan.

Timotius kemudian bersama Dianti Anggraeni, staf PT MBS, mendatangi kantor PT Mayora Group di Jakarta untuk mengajukan diri sebagai vendor PT Mayora Group. Pengajuan mereka disetujui.

Timotius lalu meminta saksi Heru Cahyono untuk mencari pemodal yang dapat membiayai sewa truk wing box. Didik Priyanto ditemukan sebagai pemodal tersebut. Korban dijanjikan keuntungan sebesar 65 persen per bulan dari sewa truk, dengan nilai Rp5.500.000 hingga Rp9.000.000 per truk.

Kesepakatan pun terjalin. Dari November 2022 hingga Desember 2022, Didik Priyanto telah mentransfer dana operasional ke vendor dengan total Rp7.048.840.000.

Antara Januari dan Februari 2023, Didik Priyanto secara bertahap menyerahkan tambahan uang sebanyak Rp4 miliar. Dengan demikian, total modal transportasi yang digunakan mencapai Rp11.348.240.000.

Setelah itu, Didik Priyanto menagih keuntungan. Namun, uang yang diterima hanya Rp1,2 miliar. Pada 15 April 2023, Didik mengirim surat somasi untuk meminta pengembalian uang, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Setelah ditelusuri, PT MBS sudah mendapatkan income sebesar Rp6 miliar dari November 2022 hingga Februari 2023. TOK

Gelapkan Uang PT Emitraco, Yulius Kurniawan Dihukum 1 Tahun dan 11 Bulan Penjara

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Yulis Kurniawan bekerja di PT. Emitraco Transportasi Mandiri diputus bersalah oleh Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri melakukan tidak Pidana penggelapan dengan Pidana penjara 1 tahun dan 11 bulan penjara yang merugikan perusahaan ratusan juta di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri
Menyatakan bahwa, terdakwa Yulius Kurniawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan diancam dalam pasal 374 KUHP. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yulius Kurniawan dengan pidana selama 1 tahun dan 11 bulan penjara,”ucap Saifudin. Kamis (08/08/2024).

Putus Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penting Umum (JPU) Rakhmawati Utami dengan menuntut selama 2 tahun dan 6 bulan penjara. “Saya pikir-pikir Yang Mulia,”kata terdakwa Yulius Kurniawan yang duduk di kursi pesakitan PN Surabaya.

Sementara itu, terdakwa Yulius Kurniawan didampingi oleh penasehat hukumnya yaitu Joko aji santoso mengatakan bahwa putusan 1 tahun dan 11 bulan terlalu berat dan tidak adil. Karena semua uang sudah dikembalikan sebagian senilai Rp 157 juta. “Nah kalau dipidanakan 1 tahun dan 11 bulan harus dikembalikan uangnya Rp 157 juta dan baru adil. Selain itu waktu pembacaan putusan Majelis Hakim tidak membacakan uang dikembalikan sehingga menurut saya itu tidak adil. Kita lanjut banding,”ungkap Joko

Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU Rakhamawati mengatakan bahwa, terdakwa Yulius Kurniawan berkerja di PT. Emitraco Transportasi Mandiri yang berlamat kantor di Jalan Margomulyo no 44 Surabaya, menjabat sebagai Marketing dengan tugas memasarkan produk perusahaan, membangun relasi dengan customer, memberikan informasi kepada bagian operasional atas order customer dan memerintahkan admin marketing untuk membuat sales order.

Bahwa pada tanggal 30 September 2022 saksi Jeffrilin Kangin selaku Direktur PT.Emitraco Transportasi Mandiri melakukan audit keuangan perusahaan, yang mana pada waktu itu ditemukan adanya 38 invoice yang belum dilunasi sebesar Rp.522.788.645. Kemudian dilakukan pengecekkan ke para customer dan diketahui bahwa para customer telah melakukan pembayaran kepada terdakwa Yulius Kurniawan selaku marketing.

“Bahwa terdakwa Yulius Kurniawan telah memberikan rekening pribadinya kepada para customer agar para customer tersebut melakukan pembayaran ke rekeningnya dan oleh terdakwa Yulius uang tersebut tidak diberikan ke perusahaan PT.Emitraco Transportasi Mandiri.” Kata JPU Rakhamawati di hadapan Majelis Hakim di ruang Tirta 2 PN Surabaya.

Ia menambahkan bahwa, terdakwa Yulius juga memberikan sales order (nota pesanan) kepada divisi operasional untuk dikerjakan, setelah pekerjaan selesai bagian keuangan membuat invoice tagihan berdasarkan nota pesanan dan dikirim sesuai dengan alamat customer yang diberikan oleh terdakwa Yulius. Ternyata setelah ditagih bagian keuangan alamat customer dan customer tersebut fiktif antara lain : PT. Sinergi Sinar Mentari, PT. Lawangmas, PT. Maju Jaya, PT. Lentera Abadi dan CV. Tangguh Multi Logistik.

Dan berdasarkan keterangan dari pihak PT.Sinergi Sinar Mentari tidak ada melakukan kerjasama dengan PT.Emitraco Transportasi Mandiri, kemudian untuk PT.Lawangmas, PT.Maju Jaya dan PT.Lentera Abadi setelah dilakukan pengecekkan ke alamat ketiga customer tersebut ternyata alamat rumah saksi Hardimas Faridianto. Sedangkan CV.Tangguh Multi Logistik menurut terdaklwa Yulius adalah milik keluarganya.

“Berdasarkan hasil audit internal perusahaan PT.Emitraco Transportasi Mandiri telah mengalami kerugian sebesar Rp.522.788.645, kemudian atas nilai kerugian tersebut terdakwa Yulius Kurniawan telah mengembalikan uang perusahaan sebesar Rp.157.500.000, sehingga PT.Emitraco Transportasi Mandiri masih mengalami kerugian sebesar Rp.365.288.645.

Atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ” kami tidak mengajukan Eksepsi Yang Mulia,” Sautnya.

Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 378 KUHP.

Dengan Rosita Yonif 323 Buaya Putih Gerakkan Roda Perekonomian Masyarakat Puncak

TNI POLRI|oleh

Papua Tengah, Timurpos.co.id – Mengatasi segala kesulitan rakyat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan doktrin “8 Wajib TNI”, Pos Pintu Jawa melaksanakan kegiatan memborong hasil tani (ROSITA) untuk meringankan beban ekonomi masyarakat pedalaman Papua, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Kamis (08/08/2024).

Danpos Pintu Jawa Lettu Inf Caroko, menyampaikan bahwa kegiatan ROSITA adalah sebagai wujud nyata kepedulian Satgas Yonif 323/BP untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat di wilayah Papua, khususnya Kabupaten Puncak.

“Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya dan kepedulian kami dan juga sebagai tindakan nyata dalam mengamalkan nilai-nilai “8 Wajib TNI”, dengan memborong hasil tani seperti ini diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat”, ucap Danpos.

“Banyak warga yang kesulitan ekonomi nya, khususnya wilayah Distrik Sinak, dimana masyarakat hanya berpenghasilan hanya mengandalkan berjualan hasil buminya, untuk itu kami menyambut setiap masyarakat yang datang ke pos dengan membawa hasil taninya, semoga dengan memborong hasil tani masyarakat dapat sedikit membantu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi nya, sehingga tercipta masyarakat yg Sejahtera”, tambahnya. M12

Jadikan Budaya Safety First sebagai Motto Utama dalam Setiap Melaksanakan Tugas

PERISTIWA|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Jadikan budaya Safety First sebagai motto utama dalam setiap melaksanakan tugas yang diemban, karena safety adalah tanggungjawab milik bersama” demikian ditegaskan oleh Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin dalam sambutannya saat membuka kegiatan Safety Meeting Koops Udara I Tahun 2024, bertempat di Gedung Roesmin Nurjadin, Makoopsud I. (Rabu,07/08/2024).

Lebih lanjut Pangkoopsud I memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan safety meeting ini, “Semoga kegiatan ini akan terus berlanjut dan dilaksanakan secara rutin, guna menumbuhkan kesadaran bagi kita semua, akan pentingnya budaya safety, untuk mewujudkan keselamatan terbang dan kerja, dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan bagi kepentingan bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Udara, khususnya pada setiap kegiatan di lingkungan Koopsud I beserta seluruh satuan jajarannya” jelas Pangkoopsud I.

Pada safety meeting tahun 2024 ini, disampaikan materi yang mendukung pelaksanaan Lambangja di jajaran Koopsud I yaitu tentang manajemen bahaya satwa liar dalam resiko penerbangan. “Kegiatan ini sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada personel TNI-AU yang bertanggung jawab atas pengelolaan bahaya satwa liar, untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya deteksi dini maupun identifikasi serta inspeksi Lapangan Udara terkait bahaya satwa liar dalam penerbangan. Karena keselamatan terbang dan kerja dalam setiap operasi penerbangan, sangat menunjang keberhasilan latihan atau pelaksanaan misi-misi operasi yang diemban” tegas Pangkoopsud I menutup sambutannya.

Acara safety meeting Koopsud I TA 2024 dilanjutkan dengan metode ceramah dan diskusi yang interaktif dari para peserta baik yang melalui tatap muka maupun yang melalui vicon, dengan dua narasumber yang ahli dalam bidangnya yaitu Kasubdepmatra Sekkau Letkol Tek Ferry Zarpian, S.T., dan Pabandya K3 Puslaiklambangjaau Letkol Kes Muflih Dahlan, M.Psi.

Selanjutnya para peserta safety meeting menuju Runway Lanud Halim Perdanakusuma untuk dapat mengidentifikasi satwa liar di sekitaran Runway, serta untuk untuk dapat mengetahui gambaran satwa liar apa saja yang dapat mengganggu penerbangan.

Hadir dalam acara tersebut para Pejabat Utama Makoopsud I, serta seluruh peserta dari Jajaran Koopsud I khususnya dalam pengawakan Lambangja yang hadir secara tatap muka maupun yang hadir secara virtual di satuan masing-masing. M12

Satreskoba Polres Bondowoso Meringkus 2 Pelaku Pengedarkan Pil Koplo

KEPOLISIAN|oleh

Bondowoso, Timurpos.co.id – Salah satu perusak generasi muda adalah penggunaan Narkoba dikalangan anak-anak sekolah, untuk itu bagi orang tua harus sering melakukan pengawasan dan membatasi pergaulan serta pihak Kepolisian harus terus memberikan pengetahuan tentang bahayanya penggunaan Narkoba dikalangan pelajar.

Seperti yang telah dilaksanakan oleh Polda Jatim melalui Polres Bondowoso selama dua hari telah berhasil meringkus 2 pelaku yang diduga melakukan tindak pidana mengedarkan Narkotika jenis Pil berlogo Y dan dua pelaku tersebut ditangkap ditempat yang berbeda.

Diketahui bahwa dua tersangka atas nama Inisial MA (20) dan DB (19), kedua tersangka tersebut dengan sengaja menjual belikan Narkotika jenis Pil berlogo Y dengan menjualnya secara eceran yang dikemas dalam plastik.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Kapolres Bondowoso AKBP Lintar Mahardhono, SH. SIK. MIK. membenarkan bahwa Satreskoba Polres Bondowoso selama dua hari berhasil mengamankan dua pelaku yang diduga dengan sengaja mengedarkan Narkotika jenis Pil logo Y diwilayah Hukum Polres Bondowoso.

“Kedua pelaku beserta barang bukti berupa Pil logo Y tersebut berhasil diamankan oleh Satreskoba Polres Bondowoso di tempat yang berbeda. Diketahui bahwa pelaku MA berhasil diamankan di rumah temanya Desa Tarum Kecamatan Prajekan. Sedangkan Tersangka DB juga sama diamankan saat tersangka berada dirumahnya yang beralamat di Desa Jurangsapi Kecamatan Tapen, “terang Kapolres Bondowoso.

“Satreskoba Polres Bondowoso berhasil penangkapan para pelaku tersebut berdasarkan Informasi dan dilakukan penyelidikan. Tersangka MA saat itu sedang berada dirumah temannya sesaat setelah melayani pembelian Pil Logo Y tersebut, dalam keterangan Tersangka MA mengedarkannya dengan cara menjual secara bebas dalam bentuk eceran yang dikemas dalam plastik kecil isi 3 butir dengan harga 10 ribu dan seterusnya sesuai kelipatan, “ungkap Kapolres Lintar.

” Sedangkan tersangka DB berhasil diamankan saat tersangka di rumahnya dan cara mengedarkannya hampir sama dengan tersangka MA, cuma tersangka DB mengemas dalam bentuk eceran yang dikemas dalam plastik klip isi 9 butir dengan harga 30 ribu dan seterusnya, “tambahnya.

” Menurut keterangan kedua tersangka tersebut mendapatkan barang itu dari seseorang yang berasal dari Kabupaten Situbondo (dalam lidik) dan saat ini petugas Satreskoba Polres Bondowoso terus melakukan pengembangan terkait kasus Narkotika tersebut dan akan terus memburu para pelaku sesuai keterangan para Tersangka MA dan DB, “tegas Kapolres Bondowoso.

” Untuk menanggung jawabkan perbuatan dua tersangka tersebut kami jerat dengan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) UU. RI. No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mako Polres Bondowoso untuk dilakukan tindakan lebih lanjut, “pungkas Kapolres Bondowoso AKBP Lintar Mahardhono, SH. SIK. MIK. M12

Menjadi Narasumber Disertasi Doktor AHY, Ketua MPR RI Bamsoet Sampaikan Pentingnya Kepemimpinan Transformasional

GAYA HIDUP|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Pertahanan RI, Universitas Terbuka, Universitas Jayabaya, dan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) Bambang Soesatyo mengingatkan pentingnya kepemimpinan transformasional atau kepemimpinan yang menginspirasi para pengikutnya untuk menyampingkan kepentingan pribadi demi kebaikan organisasi untuk membawa kapal besar Indonesia menuju negara kesejahteraan 2045.

Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat menjadi salah satu narasumber dalam penyusunan disertasi doktoral Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Mengangkat penelitian tentang Kepemimpinan Transformasional dan Orkestrasi SDM Menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Bamsoet, sektor ekonomi strategis yang perlu diperkuat untuk menjadi lokomotif utama Indonesia ke depan menuju Indonesia Emas 2045 yaitu sektor manufaktur dan industri berteknologi tinggi, serta pertanian.

Sebagai negara agraris, sektor pertanian menjadi penopang perekonomian rakyat, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja serta penanggulangan kemiskinan.

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang unggul merupakan salah satu kunci utamanya. Karena itu, program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Terpilih Prabowo Subianto menjadi sangat relevan, karena menjadi pondasi bagi penyiapan SDM yang sehat karena terpenuhi gizinya. Sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik.

“Program makan bergizi gratis juga bisa menghidupkan kembali sektor pangan. Sehingga membuat orientasi industri kedepan bukan lagi hanya memanfaatkan sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti energi dan sumber daya mineral. Melainkan juga bisa memanfaatkan sektor pangan agar bisa menjadi kekuatan utama ekonomi bangsa. Pada akhirnya bisa menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia 2045,” ujar Bamsoet dalam wawancara dengan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, di Jakarta, Rabu (7/8/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM & Keamanan ini menjelaskan, Indonesia memiliki potensi sumber daya pertanian yang melimpah, karena termasuk daerah tropis dengan plasma nutfah (biodiversity) nomor dua terbesar di dunia setelah Brazil. Artinya, Indonesia memiliki komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sangat beragam jenisnya.

Indonesia juga mempunyai lahan cukup luas yang belum dimanfaatkan dengan optimal. Total luas daratan Indonesia adalah sebesar 191,1 juta ha, terbagi atas 43,6 juta ha lahan basah dan 144,5 juta ha lahan kering. Dari total luas tersebut yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 15,9 juta ha. Potensi ketersediaan sumber daya lahan untuk pengembangan padi sawah 7,5 juta ha, tanaman pangan, cabai, bawang merah dan tebu 7,3 juta ha, dan tanaman cabai dan merah dataran tinggi sekitar 154,1 ribu ha.

“Pada tahun 2045, Indonesia diproyeksikan mengalami puncak bonus demografi, dengan jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun mencapai sekitar 207,99 juta jiwa dari total penduduk 318,96 juta jiwa. Ini berarti lebih dari 65 persen penduduk akan berada dalam rentang usia produktif yang merupakan kondisi ideal untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengarahkan bonus demografi tersebut untuk menggeliatkan sektor pertanian. Memberikan jaminan kepada para generasi muda, bahwa sektor pertanian sangat menjanjikan bagi perekonomian nasional,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, upaya memaksimalkan manfaat bonus demografi termasuk peningkatan pendidikan dan keterampilan, serta pengembangan ekonomi yang inklusif. Perubahan gradual dari mulai gizi dan kesehatan, serta pendidikan. Sehingga siap menuju industri prioritas dengan mengedepankan sektor pertanian.

Selain sektor pertanian, Indonesia juga memiliki potensi kuat memajukan ekonomi kreatif. Pada tahun 2022, nilai produk domestik bruto (PDB) dari sektor ekonomi kreatif Indonesia mencapai sekitar Rp 1.280 triliun, dan diproyeksikan melebihi Rp 1.300 triliun pada tahun 2023. Berkontribusi signifikan terhadap PDB nasional, mencakup sekitar 6,54 persen pada tahun 2022.

“Industri kreatif di Indonesia mencakup berbagai subsektor, seperti kuliner, fashion, kriya, dan sektor digital seperti pengembangan aplikasi dan permainan. Pertumbuhan sektor ini didorong oleh potensi besar dari keberagaman budaya dan kekayaan kreativitas yang ada di seluruh Indonesia. Dengan terus berkembangnya teknologi digital dan meningkatnya penggunaan internet, sektor ini diharapkan terus tumbuh dan menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia di masa depan,” pungkas Bamsoet. M12

Jokowi Terbitkan Keppres Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024

PEMERINTAHAN|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah.

Pembentukan Satgas dilakukan dengan pertimbangan bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah (Jateng), perlu dilakukan pengawalan dan peran aktif dalam percepatan penyelesaian hambatan penyelenggaraan.

“Dalam rangka pengawalan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, dibentuk Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah,” bunyi Pasal 1 peraturan yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini.

Susunan keanggotaan Satgas terdiri atas Pengarah dan Pelaksana, yaitu Pelaksana Bidang Pendampingan Penyelenggaraan dan Pelaksana Bidang Pendampingan Tata Kelola. Deputi Bidang PMK Sekretariat Kabinet duduk sebagai anggota pada Pelaksana Bidang Pendampingan Penyelenggaraan.

“Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan Peparnas XVII Tahun 2024 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,” ditegaskan pada Pasal 2.

Adapun tugas dari Pengarah adalah memberikan arahan kebijakan strategis kepada Pelaksana serta memberikan arahan kepada Pelaksana guna mengoordinasikan dan menyinkronkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan dalam rangka pengawalan penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024.

Sedangkan tugas dari Pelaksana Bidang Pendampingan Penyelenggaraan adalah:
a. melaksanakan kebijakan strategis dari Pengarah;
b. mengambil langkah-langkah terkoordinasi yang diperlukan untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam rangka pengawalan penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024;
c. mengambil langkah-langkah terkoordinasi dan terintegrasi dalam menyelesaikan kendala atau hambatan yang timbul dalam rangka pengawalan penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024; dan
d. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024.

Kemudian tugas dari Pelaksana Bidang Pendampingan Tata Kelola adalah:
a. memberikan pendampingan hukum dalam pengawalan penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024;
b. melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas penggunaan dana penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024 melalui pemantauan, bimbingan, reviu, dan pembinaan;
c. melaksanakan pendampingan dalam pengadaan barang/jasa pada penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024.

“Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan Peparnas XVII Tahun 2024 melaksanakan tugasnya sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024,” bunyi Pasal 14 Keppres 24/2024 yang berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 31 Juni 2024 ini. M12