Timur Pos

Peringati Hari Santri, Sekolah di Wringinanom Usung Tema Gerakan Bebas Sampah

GAYA HIDUP|oleh

Gresik, Timurpos.co.id – Hari Santri Nasional (HSN) rutin diperingati setiap tanggal 22 Oktober tiap tahunnya, namun ada yang berbeda. SDIT Yaa Bunayya salah satu sekolah di Wringinanom ini menggelar pameran dan bazar bernuasa zero waste pada jum’at (25/10). Acara ini digelar di halaman sekolah dengan pentas seni dan pertunjukan yang diikuti 500 anggota siswa dan guru.

Jajuk Soerjatiningsih kepala SDIT Yaa Bunayya mengatakan memang sengaja membuat tema ini mengingat sekolahnya sudah berpredikat Adiwiyata.

“Hari ini kami bangga bisa menggelar HSN ini dengan tetap memperhatikan lingkungan, saya wajibkan siswa-siswi membawa wadah dan botol minum ketika membeli makanan jadi kita bebas kemasan plastik dan tidak hanya itu penjual juga harus patuh bahwa makanan tidak boleh mengandung 5P (pengawet, pewarna, pemanis, penyedap, dan pengenyal),”tegasnya

Tidak hanya itu pada kesempatan ini juga terdapat kelompok Siswa Peduli Lingkungan (SPILL) yang memamerkan hasil pengelolaan sampah mereka berupa kompos organik, eco enzyme, kerajinan daur ulang kertas dan berjualan peralatan zero waste.

Dhania salah satu anggota SPILL mengatakan dirinya senang kerena bisa mengajak teman-teman lain peduli lingkungan.

“Saya senang bisa mengajak teman-teman peduli lingkungan pada HSN kali ini, saya dan teman-teman lain menjual kompos hasil panen kami disekolah, menjual peralatan zero waste seperti sedotan stainless dan sendok kayu dan berkampanye untuk mengurangi penggunaan bungkus plastik,”terangnya.

Dhania mengaku penjualan hari ini cukup laris. “Saya dan teman-teman semangat menjual produk-produk kami sehingga kami bisa memperoleh 85 ribu rupiah selain itu bisa memperkenalkan cara belanja sabun dengan refill kepada teman,”tuturnya dengan bangga.

Ditemui ditempat yang sama manager edukasi ECOTON Alaika Rahmatullah mengatakan bahwa melalui program Sekolah Ekologis ECOTON kami bisa menularkan gerakan ini ke lingkungan sekolah.

“Program Sekolah Ekologis yang kami miliki mampu mendorong sekolah menjadi sekolah zero waste, apapun kegiatan yang dilakukan selalu memperhatikan hak-hak ekologis anak dan kesehatan anak, sehingga tercapai masa depan anak yang lebih baik,” terangnya.

Dalam acara ini juga dimeriahkan dengan pameran foto kondisi sungai Brantas yang tercemar mikroplastik sehingga bisa menggugah kesadaran siswa untuk tidak membuang sampah plastik ke sungai dan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan zero waste. TOK

Tiga Hakim PN Surabaya Digulung Tim Kejagung RI Terkait Perkara Suap Kasus Ronald Tannur

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Mia Amiati, menyebut tiga hakim PN Surabaya tertangkap OTT atas kasus suap vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Ketiga hakim itu adalah, Erintuah Damanik selaku Hakim Ketua, Mangapul, dan Heru Hanindyo, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Rabu, (23/10/2024) malam.

“Tiga orang hakim yang ditangkap ini karena menerima suap terkait penanganan perkara dengan terdakwa Ronald Tannur,” kata Mia, di Kejati Jatim, Rabu, 23 Oktober 2024.

Mia enggan menyampaikan merinci detail materi terkait suap yang diterima oleh ketiga hakim tersebut. Sebab, lanjut Mia, Kejati Jatim hanya memfasilitasi tim dari Kejagung terkait tempat pemeriksaan ketiga hakim itu.

“Jadi, kami tidak bisa menyampaikan materi apapun terkiat suap atau gratifikasi yang diterima tiga orang hakim itu, karena itu kewenangan dari Tim Kejagung,” katanya.

Mia menyebut Tim Kejagung saat ini tengah memeriksa ketiga hakim itu, meminjam tempat di Kejati Jatim. Mia juga meruluskan terkait pemberitaan yang beredar, bahwa pemeriksaan ketiga hakim dilakukan di Mapolda Jatim.

“Kami ingin meluruskan bahwa, pemeriksaannya bukan di Polda Jatim, tapi di Kejati Jatim. Saat ini tiga orang itu masih dalam pemeriksaan oleh Tim Kejagung, dan Insya Allah ketiga orang itu nanti akan dibawa ke Jakarta malam ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui bahwa, terkait Perkara Nomor: 1466 K/Pid/2024 atas nama Gregorius Ronald Tannur anak dari Edward Tannur, pada tanggal 22 Oktober 2024, satu hari sebelum Kejaksaan Agung melakukan proses hukum terhadap tiga orang Hakim Pengadilan Negeri Surabaya (Majelis yang memeriksa Gregorius Ronald Tannur
anak dari Edward Tannur, Majelis Kasasi telah memutus perkara tersebut dengan amar yang pada pokoknya:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Juli 2024 tersebut

Menyatakan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur anak dari Edward Tannur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun.

Terhadap peristiwa ini, Mahkamah Agung merasa kecewa dan prihatin, karena peristiwa ini telah mencederai kebahagian dan rasa syukur Hakim seluruh Indonesia atas perhatian Pemerintah yang telah menaikkan tunjangan jabatan Hakim dengan menyetujui revisi PP Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Dibawah Mahkamah Agung dengan PP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 94 Tahun 2012.

Terhadap tiga orang Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, setelah mendapatkan kepastian dilakukan penahanah oleh Kejaksaan Agung, maka secara adminstrasi Hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung. Dan apabila dikemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka ketiga Hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden.

Seperti diketahui, Komisi Yudisial (KY) sebelumnya merekomendasi pemberian sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun, kepada tiga hakim yang memberikan vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tannur.

Rekomendasi hukuman pemecatan itu disampaikan dalam rapat konsultasi Komisi III DPR RI yang dipimpin Habiburokhman dengan KY pada Senin, 26 Agustus 2024.

Ketiga hakim itu adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo disebut terbukti melanggar Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim (KEPPH), karena memberikan vonis bebas kepada Ronald Tannur. TOK

Pinjam Motor PCX Tak Dikembalikan, Khoirul Warga Dukuh Setro Dipolisikan

KEPOLISIAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Almada warga Genteng Sidomukti Surabaya, melaporkan Khoirul Wahyudi warga Dukuh Setro Surabaya terkait perkara dugaan penggelapan Motor Honda PCX warna putih 2024 di Polsek Genteng Surabaya.

Almada menjelaskan bahwa, sekira pukul 18.30 WIB mendatang motor Honda PCX warna Putih tahun 2024 dari dealer. Kemudian motor tersebut dipakir di depan rumah dalam keadaan terkunci stir, dikarenakan tidak ada lahan untuk menaruh sepeda motor.

“Besoknya, sekira pukul 07.00 WIB datang ke rumah dengan alasan untuk mencari pekerjaan. Kemudian Khoirul meminjamkan motor, untuk membeli makanan.” Katanya.

Ia menambahkan bahwa, setelah hampir satu jam lamanya, motor belum kembali, kemudian saya telepon dan Khoirul bilang masih mencari pekerjaan. Hingga malam motor belum dikembalikan, maka saya berinisiatif mendatangi rumah istrinya di daerah Pacar Keling Surabaya dan saat itu istrinya bilang kalau Khoirul sudah dua hari tidak pulang ke rumah.

“Setelah hampir 3 bulan, tidak ada itikad baik dari Khoirul dan istrinya, maka kita laporkan ke Polsek Genteng Surabaya.” Kata Almada kepada awak media. Sembari menunjukan bukti Laporan Polisi.

Disingung berapa kerugian yang dialami,” Sekirar Rp 4 jutaan. Untuk pembayaran DP sekitar Rp 2,6 juta dan satu kali anggsuran motor Rp 1.320.000,” kata Khoirul.

Untuk diketahui perkara ini sudah di Laporakan ke Polsek Genteng dengan bukti Laporan Polisi STTLPM/220/X/2024/RESKRIM/POLRESTABES/POLSEK GENTENG, tertanggal 23 Oktober 2024. M12

Fiqih Arfani Diadili Perkara Cabul di PN Surabaya

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Figih Arfani Mantan Kepala Biro LKBN Antara Jatim diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siska Christina dari Kejaksaan Negeri Surabaya, terkait perkara pencabulan terhadap mahasiswi Perguruan Tinggi Negeri berinisial VKS di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

JPU Siska Christina dalam surat dakwaannya menjelaskan, terdakwa Fiqih yang ditunjuk kantornya sebagai mentor magang mahasiswi tersebut telah tiga kali melecehkan VKS. Pelecehan seksual itu dilakukan terdakwa ketika keduanya sedang berada di kantor.

Pertama, terdakwa Fiqih melecehkan korbannya pada Oktober 2023. Ketika itu dia mengajak VKS untuk naik ke lantai empat gedung kantor. Fiqih meminta pendapat apakah tempat tersebut cocok untuk dijadikan kafe atau tidak. Setelah berpendapat bahwa tempat itu cocok untuk kafe, VKS mengajak terdakwa turun. Dia takut karena hanya berdua di situ.

Namun, Fiqih kemudian melecehkan korban. “Saksi korban langsung mendorong badan terdakwa,” ungkap jaksa Siska dalam surat dakwaannya.

Berselang sebulan, Fiqih kembali mengulangi perbuatannya. Modusnya, dia mengajak korban naik ke lantai empat untuk menata barang suvenir di lemari. Saat berdua, Fiqih melecehkan korban. Masih pada bulan yang sama, terdakwa kembali melecehkan korban di lantai empat. Korban mendorong badan terdakwa lalu bergegas lari ke lantai bawah.

Pengacara terdakwa, Aning Wijayanti mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa. Namun, nota keberatan terdakwa itu ditolak Majelis Hakim dalam putusan sela. Majelis meminta Jaksa melanjutkan pembuktian perkara tersebut. Saat dikonfirmasi seusai sidang, Aning menolak. TOK

Kasus Polisi Peras Keluarga Pelaku yang Ditangani Propram Masih Mengambang?

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kasus dugaan Pemerasan Oknum Anggota Polsek Pabean Cantikan terhadap keluarga pelaku Judi Online, dari Laporan ke Bidpropam Polda Jatim, kini dilimpahkan ke Propam Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Selasa, (22/10/2024).

Informasi pelimpahan kasus, dugaan pemerasaan terhadap keluarga pelaku oleh dua oknum anggota Polsek Pabean Cantikan, disampaikan oleh Ipda Bareta, Kanit Paminal Polda Jatim.

“Untuk kasusnya sudah dilimpahkan ke Prompam Polres Pelabuhan Tanjung Perak,” baru-baru ini kepada awak media.

Namun sayangnya pihak Propam Polres Pelabuhan Tanjung Perak, tidak mespon saat dikonfirmasi terkait perkembangan laporan dugaan pemerasan yang di lakukan Oknum Polsek Pebean Cantikan, belum ada pernyataan resmi (belum merespon). Saat awak media mengkonfirmasi Propam Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Iptu Hari dan AKP Haris.

Kapan sidang etik dilaksaankan, apakah kedua oknum polisi masih di Pansus (penentapan khusus) di Polda Jatim, ini masih menjadi misteri.

Perlu diketahui bahwa, perkara ini mencuat saat, Milah mendapatkan informasi dari anggota Polsek Pabean Cantian yang bernama Briptu Heru Prasetyo yang menyebutkan MS (suaminya) telah ditangkap oleh Polsek Pabean Cantian dikarenakan perkara Judi Online. Lalu saya disuruh oleh Briptu Heru Prasetyo agar segera menyiapkan uang sebesar Rp 20 juta sebagai uang tebusan untuk membebaskan MS.

Bahwa, hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, saya mendatangi Polsek Pabean Cantikan untuk menyerahkan uang tebusan tersebut, kepada Brigadir Agus Subandi sesuai dengan arahan dari Briptu Heru Prasetyo dan disaksikan oleh anak saya.

Dari pengakuan Milah kepada Kuasa Hukumnya Moch Rizal Husni Mubarok. SH dan Billyardo Risky Perdana Putra. SH,. Pihak kepolisan sudah mengembalikan uang tersebut.

“Jadi pada intinya, bu Mila menyapaikan ke Petugas bahwa, terkait kasus pemerasan yang dilakukan oleh Dua oknum Polsek Pabean Cantikan Surabaya senilai Rp 20 juta sudah dikembali oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak.” Katanya kepada awak media. M12

Kejari Gresik Kalah Praperadilan di PN Gresik

HUKRIM|oleh

Gresik, Timurpos.co.id – Tak terima ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Smelting dalam bentuk beras, H Nurhasim melakukan perlawanan terhadap Kejaksaan Negeri Gresik melalui praperadilan. Hasilnya, Pengadilan Negeri Gresik membebaskan Nurhasim dari status tersangka dan memerintahkan Kejari Gresik untuk merehabilitasi namanya.

Putusan mencabut status tersangka dari Nurhasim oleh Pengadilan Negeri Gresik melalui Praperadilan ini dibenarkan oleh kuasa hukum Nurhasim, Johanes Dipa. Ia menyatakan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gresik yang berlangsung pada Senin (21/10) ini, Praperadilan atas status tersangka yang disematkan pada kliennya oleh Kejari Gresik telah dimenangkan pihaknya.

Dengan demikian, Nurhasim yang sebelumnya berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi beras itu sudah dinyatakan tidak sah dan bukan lagi tersangka.

Johanes Dipa dari bidang Pembelaan Profesi DPC Peradi Bersama Dengan Para Pengurus DPC Surabaya mengatakan, berdasarkan putusan PN Gresik, dinyatakan dikabulkan keseluruhannya, karena tidak terdapat dua alat bukti yang sah dalam menetapkan status tersangka yang melanggar pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Karena tidak adanya bukti adanya kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Dipa.

Ia menambahkan, dengan dimenangkannya praperadilannya ini pihaknya berharap para penegak hukum tidak boleh lagi mengaggap enteng atau memandang sebelah mata terhadap proses atau prosedur yang telah ditentukan oleh hukum acara. Utamanya, atas kewenangan-kewenangan khusus seperti upaya paksa.

“Bahwa sebagai penegak hukum, terlebih lagi yang memiliki kewenangan-kewenangan khusus (upaya paksa), janganlah kita menganggap enteng / memandang sebelah mata terhadap proses dan prosedur yang telah ditentukan oleh hukum acara,” tegasnya.

“Kita mungkin tidak merasakan langsung kepahitan, kesedihan, dan kerugian sebagai dampak nyata dari pelanggaran proses dan prosedur tersebut, namun bukan berarti kita dibenarkan untuk bersikap acuh tak acuh. Kiranya kita semua, keluarga kita, saudara dan sahabat kita, dihindarkan dari perbuatan sewenangwenang, apapun bentuknya,” tambahnya.

Diketahui, Nurhasim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Gresik dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Smelting dalam bentuk beras. Selain Nurhasim, dua orang turut ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya adalah Kepala Desa Roomo Tawqa Zainudin, dan Sekretaris Desa Rudi Hermansyah. Ketiga tersangka ini pun sempat dilakukan penahanan dan dijebloskan ke Rutan Banjarsari, Cerme, Gresik pada Kamis (26/9) lalu. TOK

Pecinta Kopi: Dukung Pilkada Jatim 2024 Aman dan Damai

EKBIS|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Dukungan pelaksanaan Pemilukada Damai 2024 aman dan damai datang dari Perkumpulan Pecinta Kopi di Jatim. Mereka turut serta mendukung pelaksanaan Pilkada Jatim 2024 yang aman dan damai.

Lukman Aristio, Ketua Perkumpulan Pecinta Kopi Jatim mengatakan apabila terdapat oknum atau kelompok yang berusaha mencari dukungan atau simpati dengan menghalalkan segala cara, Lukman meminta seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kekompakan dan tak mudah terprovokasi. Sehingga situasi tetap aman dan kondusif serta tidak mengganggu pertumbuhan perekonomian.

“Kita bebas memilih calon kepala daerah akan tetapi dengan catatan harus tetap menjaga sitkamtibmas tetap kondusif. Siapapun yang terpilih pada pelaksanaan Pilkada Jatim 2024 nanti, kita semua harus mendukung dan dapat bekerja sama. Karena siapapun yang terpilih pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan wilayahnya dan mensejahterakan masyarakat,” jelasnya, Senin (21/10/2024).

Ia meminta kepada masyarakat tetap saling menjaga kekompakan dan tidak memaksakan pilihannya kepada orang lain. Ia berharap selama perhelatan Pilkada Jatim 2024 tak menjadi polemik dan memecah belah persaudaraan di antara kita dan masyarakat pada umumnya.

“Kami juga berpesan agar lebih bijak dalam menyikapi pemberitaan yang beredar di media massa maupun media sosial, jangan sampai kita terpancing isu-isu hoax yang dapat memicu perpecahan antar masyarakat, apabila menemukan permasalahan terkait Pilkada Jatim 2024 untuk mengkoordinasikan dengan aparatur negara, penyelenggara Pemilu KPU, maupun Bawaslu. Jangan mengambil tindakan sendiri guna mengantisipasi adanya permasalahan yang lebih besar dan meluas yang berimplikasi terjadinya chaos antar pendukung Paslon,” tuturnya.

Menurut Lukman, deklarasi pernyataan sikap ini juga menjadi salah satu upaya dari pelaku usaha dan pecinta kopi untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif selama tahapan pelaksanaan Pilkada Jatim 2024. Sehingga perekonomian dapat terus berputar bahkan meningkat.

“Kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir kopi terbesar di dunia. Namun, volume ekspor dan konsumsi kopi Indonesia masih lebih rendah dibanding pertumbuhan produksinya,” kata Lukman dalam keterangannya, Senin (21/10/2024)

“Di sisi lain, industri kopi memiliki peran yang sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian masyarakat,” imbuhnya.

Lukman bersama 75 orang pecinta kopi se-Jatim yang berkumpul di Desa Prigen Kecamatan Prigen Pasuruan menilai pertumbuhan industri kopi hanya bisa tercapai apabila terjadi kolaborasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Namun, kolaborasi tersebut hanya dapat tercapai apabila situasi Kamtibmas dalam keadaaan kondusif serta stabil.

“Sehingga, tidak ada kekhawatiran di kalangan para pelaku usaha dan masyarakat,” ujarnya. TOK

Pemilik Kolam Renang Akan Dipoliskan, Buntut adanya Bocah Tewas Diduga Tenggelam

KEPOLISIAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Siti alias Mey (30) ibu kandung dari DN (9) korban tenggelam di Kolam Renang Mini Regency jalan Kalilom lor indah gang Melati 2 no 46, Kel Tanah Kali Kedinding, kec Kenjeran Surabaya, meminta bantuan hukum di Rumah Gagak Hitam, guna menuntut keadilan untuk (alm) anaknya.

Moch Rizal Husni Mubarok, S.H,. Kuasa hukum siti. Menjelaskan bahwa, kami menduga ada upaya untuk menutup perkara tewasnya dari Korban DN yang diduga meninggal karena tenggelam di Kolam Renang oleh oknum anggota Polsek Kenjeran. Hal ini terungkap dari pengakuan Siti ibu dari korban DN, menceritakan rumahnya pernah didatangi, oleh seseorang yang mengaku dari Polsek Kenjeran dengan menyiapkan kertas kosong dan materai.

Ibu korban didatangi oleh Pria yang mengaku dari Polsek Kenjeran, pada hari Rabu, setelah adanya duka pada hari Selasa sore. Dan korban mengaku di dikte dan disuruh menulis surat pernyataan, yang didalamnya tidak melaporkan kejadian tersebut dan tidak menuntut,” jelas Rizal, Jumat (18/10/2024) kepada awak media.

Masih kata Rizal bahwa, kami sangat menyayangkan adanya surat pernyataan yang dibuat ibu korban, yang mana surat peryataan didikte oleh oknum Polisi berinsil Y, dan saat itu juga didampingi oleh Babinsa serta wakil RW setempat yang dibuat terburu-buru. Dan ibu korban pun masih mengalami gangguan psikologis.

“Pernyataan itu dibuat dalam kondisi ibu korban sedang dalam kondisi psikologis yang belum stabil, dan menurut keterangan ibu korban didalam isi surat pernyataan itu pun di dikte. Ini sangat terkesan terburu-buru, padahal masih keadaan berduka,” kata Rizal.

Disingung apakah pihak keluarga akan melakukan upaya hukum terhadap pemilik Kolam Renang atau pengelola,” kami akan segera melaporkan pemilik Kolam Renang ke Polisi ,” tegasnya.

Sementara, Mohsun kakek korban juga menyayangkan atas kejadian yang dialami oleh cucunya hingga meninggal dunia. Hingga saat jenazah dirumah dan pemakaman tidak terlihat satu pun pihak kepolisian yang datang menghadiri, begitu pun juga dari pihak pemilik kolam renang.

“Pemilik kolam renang tidak ada inisiatif rasa tanggungjawab, dan yang membayar pihak klinik dan ambulance juga pihak dari keluarga korban. Disaat pemakaman pun pihak kolam tidak terlihat, begitu pun gak terlihat satupun pihak kepolisian. Padahal ini meninggal dunia diduga karena tenggelam, dan itu pun kemungkinan kelalaian dari pengawasan pengelola kolam,” keluh Mohsun.

Siti menambahkan bahwa pihaknya menyerahkan penuh kepada kuasa hukum.
“Semua saya serahkan kuasa hukum saya, biar kuasa hukum yang mewakili saya. Saya orang awam yang ingin mencari keadilan untuk anak saya,” pungkas Siti.

Terpisah, saat di konfirmasi terkait adanya dugaan surat pernyataan dikte, Kapolsek Kenjeran Surabaya, Kompol Yuyus Andriastanto melalui Kanit Reskrim Iptu Fauzi belum menjawab.

Untuk diketahui, Korban bocah berinisial DN (9) meninggal dunia, diduga tenggelam di Kolam Renang Mini Regency jalan Kalilom lor indah gang Melati 2 no 46, Kel Tanah Kali Kedinding, kec Kenjeran Surabaya, pada Selasa (15/10/2024) sore. Hal itu diduga karena kurangnya pengawasan dari pihak pemilik kolam renang dan pihak pemilik kolam pun tidak segera membawa korban ke Klinik atau rumah sakit terdekat, sehingga nyawa DN tidak tertolong. M12

Anggota Polsek Kenjeran Diduga Melakukan Penyalahangunaan Wewenang

PILIHAN REDAKSI|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kasus tewasnya DN (9), bocah kelas kelas 3 Sekolah Dasar (SD) di area kolam renang di Kalilom Lor Indah gang Melati 2, Surabaya, dipersoalkan oleh ibu kandungnya, diduga pengelolah kolam renang lalai dan adanya tindakan dari Polsek Kenjeran Surabaya melakukan intervensi dalam perkara tersebut.

Siti alias Mey (30) warga Bulak Cumpat Barat 1, Surabaya mengatakan bahwa, kejadian berawal saat itu, dikabari oleh temannya DN untuk datang ke Kolam Renang, kemudian saya datang dan melihat anak saya sudah tergeletak dipinggir kolam. Tak pegang nadinya sudah gak berdenyut.

“Namun saya tidak melihat tim medis, kemudian tak berfikir panjang, saya bawa DN ke klinik Adem Ayem daerah Setro,” ungkapnya, kepada awak media, Kamis (17/10/2024) siang.

Mey juga menyayangkan tidak adanya pengawasan dari pihak pemilik kolam renang. “Kemungkinan anak saya itu sudah lama tergeletak dipinggir kolam. Kok gak langsung di bawa ke rumah sakit. Setelah saya bawa sendiri ke klinik adem ayem setro, kata dokter sana sudah gak ada (meninggal dunia),” keluh Mey.

“Hingga saat ini belum ada etikat baik dari pihak pemilik kolam renang, pemeriksaan di klinik pun saya bayar sendiri, dan ambulance pun saya panggil sendiri. Dan dari pihak kolam renang belum ada pertanggung jawabannya,” tambahnya.

Mey berharap ada keadilan hukum untuknya. Saya berharap pemilik kolam renang itu di Proses, tapi saya belum laporan, karena saat itu, anggota Polek Kenjeran disuruh menbuat surat pernyataan yang semuanya telah disiapkan oleh mereka, bahkan untuk katanya, saya didekte oleh mereka.

“Saya takut anak saya di bedah badannya. Karena katanya kalau di otopsi seperti itu, saya kan gak tau,” pungkasnya.

Terpisah terkait kejadian ini, saat dikonfirmasi melalui chat whatsappnya, Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Iptu Suroto belum menjawab. Begitu juga pemilik kolam renang di Kalilom lor indah gang Melati 2 belum dikonfirmasi. M12

Yani Selama Satu Periode Menjabat Telah Gagal Menyelesaikan Problem Pengangguran di Gresik

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik sudah dekat, tinggal menghitung hari. Pilbup yang hanya diikuti Pasangan Calon (Paslon) tunggal ini dari awal sangat disayangkan dan banyak mendapatkan sorotan dari kalangan masyarakat.

Dan, banyak kalangan masyarakat yang menyuarakan bumbung kosong di Pilbup Gresik, kali ini dari Pemuda Demokrat Indonesia (PDI) Gresik. 

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Demokrat Indonesia (DPC-PDI), Ach. Shadiqin, mengkampanyakan bumbung kosong. 

Menurutnya, bukan tanpa alasan kenapa memilih bumbung (Kotak) kosong daripada memenangkan incumbent, karena ia menilai incumbent terbukti tidak bisa bekerja untuk masyarakatnya.

“mengapa PDI mengajak masyarakat Gresik untuk memenangkan bumbung kosong dalam pemilihan bupati 2024 ini, karena melihat bagaimana kinerja incumben dalam satu periode kemarin, tidak bisa kerja untuk Gresik,” kata Ach. Shadiqin pada saat berbincang di Warung Giras yang berada di Surabaya, Rabu (16/10/2024).

Apa yang disampaikannya ini cukup beralasan,  lanjut Pengacara Muda tersebut, sebab berbicara soal lapangan pekerjaan saja Yani menurutnya belum bisa berbuat banyak, hal itu terlihat dari banyaknya protes warga gresik yang bermukim di dekat Perusahaan, terutama sekarang ini warga yang dekat JIIPE, hampir setiap hari ada warga yang melakukan demontrasi terkait tuntutan agar bisa dipekerjakan di tempat tersebut.

“bicara pengangguran di gresik ini tidak cukup bila mengacu pada angka statistik, tapi harus lebih melihat realita di lapangan, seringnya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga yang kebetulan dekat pabrikan, seperti yang terjadi di daerah Gresik Selatan kemudian yang baru merambah di pantura, kemudian di JIIPE, sering itu demonstrasi menuntut agar dapat di pekerjakan di pabrik-pabrik, karena mereka tinggal di ring satu, kemudian

bisa dilihat pemuda yang tidak mendapatkan pekerjaan, itu bisa disurve di warung-warung, siang masih banyak pemuda yang nongkrong di warung, dilihat dari situ saja cukup,” jelasnya

Ia pun melanjutkan apabila warga yang berada atau tinggal di dekat industri saja sampai turun jalanan menuntut perusahaan agar mempekerjakannya, bagaimana yang tinggal di desa-desa yang jauh dari fasilitas kerja, nah menurut Ach. Shadiqin hal tersebut tentu bagi masyarakat yang jauh dari industri pasti tambah tidak terserap sebagai buruh pabrik, padahal gresik dikenal sebagai kota industri, tapi pengangguran masih belum bisa terselesaikan dengan baik oleh Pemerintah Gresik. 

Oleh karena itu, Ketua DPC PDI Gresik itu mengatakan, Yani selama satu periode menjabat telah gagal menyelesaikan problem pengangguran di Gresik. 

Pemuda Demokrat Indonesia ini juga menambahkan, kegagalan Yani tidak hanya dalam hal  menyelesaikan masalah pengangguran di Gresik saja, tapi masalah pertanian dan jalan yang rusak akibat pembangunan sehingga kerap kali warganya jatuh saat berkendara akibat jalan rusak.

Di bidang Pertanian, lanjut Ketua DPC PDI Gresik itu mengatakan kelangkaan pupuk yang mana hal itu tidak pantas terjadi di Gresik, karena menurutnya petani harusnya lebih mudah dalam mengakses pupuk sebab industri pupuk terbesar ada di gresik.

Sekadar diketahui tentang Pemuda Demokrat Indonesia, yang mana merupakan organisasi pemuda independen yang berdiri sejak 31 Mei 1947. Pada awalnya, organisasi ini merupakan sayap pemuda dari Partai Nasional Indonesia (PNI), tetapi sejak 1970-an, Pemuda Demokrat Indonesia telah menjadi organisasi independen dan non-partisan. Dengan landasan ini, Pemuda Demokrat Indonesia selalu mendorong partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan sosial dan politik tanpa keterikatan dengan partai politik mana pun.

Lebih lanjut, Ach. Shadiqin sampaikan tidak hanya soal kemunduran demokrasi dalam fenomena Paslon tunggal di Pemilihan Bupati Gresik ini, namun juga ada perhatian serius yang harus diamati dan dikawal oleh masyarakat.

Hal itu,  yang menurut Ketua DPC-PDI Gresik, Ach. Shadiqin, tidak hanya kemunduran demokrasi namun dalam hal ini seakan terjadi sebuah pristiwa gagalnya kaderisasi Partai Politik.

“Partai yang meraih kursi terbanyak di DPRD Gresik pada Pileg 2024 dibuat seakan tidak mempunyai kader terbaik yang pantas untuk melawan incumbent,” pungkasnya. KIN/TOK