Timur Pos

Terima Pengurus Gakeslab Indonesia, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Perkembangan Industri Alat Kesehatan Nasional

PEMERINTAHAN|oleh

Tinurpos.co.id *JAKARTA* – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menerima aspirasi dari Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab Indonesia), sebagai asosiasi yang menaungi sekitar 1.500 perusahaan produsen dan penyedia alat kesehatan. Aspirasi terkait rencana pemerintah mendapatkan pinjaman/pendanaan dari luar negeri yang digunakan untuk pengadaan alat kesehatan. Antara lain berasal dari IsDB, World Bank, AIIB, serta ADB.

“Pelaksanaan pinjaman luar negeri tersebut harus dilakukan sesuai UU Kesehatan serta regulasi terkait lainnya yang berlaku, dengan tetap memastikan aspek keamanan, kualitas, kinerja, dan ketersediaan. Lebih penting lagi, jangan sampai mematikan tumbuh kembangnya industri alat kesehatan nasional yang kini sedang masif dilakukan oleh dunia usaha anak bangsa. Sebagai dukungan terhadap Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo untuk mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri dan pengurangan pemakaian produk impor di segala bidang, termasuk bidang farmasi dan alat kesehatan,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus Gakeslab Indonesia, di Jakarta, Jumat (13/10/23).

Turut hadir pengurus Gakeslab Indonesia antara lain, Ketua Umum Rd. Kartono Dwidjosewojo, Wakil Ketua 1 Ary Gunawan, dan Wakil Sekjen 1 Irwan Sutrisno. Hadir pula pengurus Gakeslab DKI Jakarta, antara lain Wakil Ketua 1 Yan Herman, Wakil Ketua 2 TB Mualif, Wakil Ketua 3 Andri Noviar, Sekretaris Ridwan Saleh, Ketua Bidang Industri Adhiarto, Ketua Bidang Perdagangan Josephine Marpaung, serta anggota Bidang Industri Akmal.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pelaksanaan pinjaman/pendanaan dari luar negeri yang digunakan untuk pengadaan alat kesehatan tersebut direncanakan untuk 20 rumah sakit nasional, 49 rumah sakit provinsi, dan 489 rumah sakit kota/kabupaten. Ada juga untuk 10.322 Puskesmas, 48.442 Poskesdes, dan 1.500.000 Posyandu. Ditambah 514 tier-2 labs, 38 tier-3 labs, 12 tier-4 labs, dan 2 tier-5 labs.

“Menurut Gakeslab Indonesia, beberapa unit alat kesehatan yang akan disiapkan di berbagai pelayanan kesehatan tersebut sudah bisa diproduksi dari dalam negeri. Sehingga tidak perlu impor, karena dikhawatirkan akan mematikan perkembangan industri alat kesehatan nasional. Kalaupun ada yang diimpor melalui skema pinjaman/pendanaan dari luar negeri, ada baiknya dilakukan dengan menggandeng partner lokal dari Indonesia,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, reformasi sistem kesehatan nasional merupakan agenda besar Kementerian Kesehatan. Kemandirian farmasi dan alat kesehatan merupakan kebijakan bagian dari pilar ketiga transformasi sistem ketahanan kesehatan yang harus senantiasa didukung.

Terlebih data dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI melaporkan hingga awal tahun 2023, industri farmasi dan alat kesehatan di Indonesia selama ini masih sangat bergantung pada produk impor, baik dari segi bahan baku maupun teknologi yang digunakan. Sebanyak 70 persen suplai alat kesehatan di Indonesia masih dipenuhi oleh alat kesehatan impor.

“Pertumbuhan industri alat kesehatan di Indonesia sebenarnya terus melesat. Tahun 2021 tercatat ada 891 perusahaan yang memproduksi alat kesehatan. Meningkat pesat dibanding tahun 2015 yang hanya tercatat 123 perusahaan. Pertumbuhan ini harus terus didukung dengan berbagai kebijakan yang pro terhadap industri alat kesehatan nasional. Sehingga kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian nasional juga semakin besar,” pungkas Bamsoet. (M12/*)

Divisi Humas Polri melakukan penanaman mangrove di Taman Wisata Muara Angke

TNI POLRI|oleh

Timurpos.co.id – Divisi Humas Polri melakukan penanaman mangrove di Taman Wisata Muara Angke, Jakarta Utara. Penanaman mangrove tersebut dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-72 Humas Polri.

Perayaan hari jadi Humas Polri ini dilakukan dengan menanam mangrove karena mengingat fenomena el nino belakangan ini. Tak dipungkiri, fenomena tersebut telah menyebabkan kekeringan di beberapa daerah.

Polusi yang semakin tinggi belakangan ini juga menjadi alasan lain gerakan menanam mangrove ini. Oleh karenanya, penanaman mangrove ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim yang terjadi.

Penanaman pohon ini tidak hanya dilakukan di sini, tapi serentak di seluruh Indonesia sebagai wujud nyata Polri membantu mengatasi dampak perubahan iklim.

Penanaman pohon seperti ini tak hanya akan membantu generasi saat ini, tetapi hingga beberapa generasi berikutnya.

Ini dilakukan di 35 titik oleh Bid Humas Polda jajaran dengan total 250.000 pohon yang ditanam di tambah pelepasan bibit ikan.

Gerakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi menjaga lingkungan. Hal itu sebagaimana harapan Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diutarakan berkali-kali, bahkan dalam KTT AIS Forum 2023.

Presiden dan Jenderal Sigit juga menyuarakan gerakan menanam mangrove di sepanjang pantai Indonesia. Dengan kebersamaan menjaga lingkungan, maka pelestarian lingkungan akan makin menyelamatkan generasi selanjutnya.(M12/*)

 

Gelapkan 4 Unit Mobil, Santoso Kang Diadili di PN Surabaya

HUKRIM|oleh

Terdakwa Santoso Kang Jadi Pesakitan di PN Surabaya Terkait Perkara Gelapkan 4 Unit Mobil Perusahaan

Surabaya, Timurpos.co.id – Mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Karya Jaya Samudra (KJk) Santoso Kang diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sabetania R. Paembonan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait perkara penggelapan 4 unit mobil aset perusahaan, di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kamis (12/10/2023).

JPU Sabetania R. Paembonan dalam dakwaannya menjelaskan, Wilyanto yang mendirikan perusahaan di bidang perkapalan itu membeli mobil untuk kelancaran operasional bisnis PT KJS pada 2011. Keempat mobil itu atas nama PT KJS. Santosa dengan jabatan sebagai dirut lantas meminjamnya.

“Sampai akhirnya dikuasai dan disimpan di rumah terdakwa Santosa,” ungkap JPU Sabetania dalam surat dakwaannya.

Santosa kemudian mengundurkan diri dari perusahaan tersebut pada 2019. Setelah dilakukan audit internal dan tidak ditemukan masalah keuangan, para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham menyetujui pengunduran diri Santosa.

“Pada 8 Februari 2022, direksi PT KJS mencatat masih terdapat empat as3t mobil milik perusahaan yang belum dikembalikan terdakwa,” tuturnya.

Pihak PT KJS mengirim surat peringatan hingga somasi kepada Santosa agar segera mengembalikan mobil-mobil tersebut. Namun, tidak ada itikad baik dari Santosa untuk mengembalikannya. Menurut dia, setelah terdakwa Santosa tidak lagi menjabat mobil-mobil yang menjadi aset perusahaan harus dikembalikan.

PT KJS kemudian melaporkan Santosa ke Polda Jatim. Polisi menemukan tiga mobil masing-masing Toyota Land Cruiser, Toyota Alpard dan Toyota Innova di rumah Muara Harianja, kuasa hukum Santosa. Satu lagi mobil Mazda diserahkan Muara ke penyidik. Jaksa Sabetania mendakwa Santosa telah menggelapkan mobil-mobil itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang merugikan PT KJS senilai Rp 1,7 miliar.

Santosa dalam persidangan menyebut bahwa mobil-mobil itu dirinya yang membelinya. Santosa ketika itu juga sebagai salah satu pemegang saham. Dia mengaku sempat menanyakan kepada Wilyanto pada 2019 dalam rapat. “Masalah mobil Wilyanto bilang ya sudah dewe-dewe,” kata Santosa. Tim pengacara Santosa menolak saat dikonfirmasi seusai sidang. Tok

 

 

 

Pastikan Kepulangan Delegasi KTT AIS Forum 2023 Aman, Polairud Maksimalkan Patroli Perairan di Banyuwangi

TNI POLRI|oleh

Timurpos.co.id – BANYUWANGI : Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, pada 10-11 Oktober 2023 telah selesai.

Pengamanan di wilayah peraiaran tetap di laksanakan oleh Polresta Banyuwangi untuk memastikan pengamanan kepulangan para delegasi KTT AIS Forum 2023 dengan melakukan pemantauan dan patroli Alur Pelayaran Perairan Selat Bali.

Dalam pelaksanaannya Polairud Polresta Banyuwangi melakukan patroli wilayah Perairan Banyuwangi untuk memantau kapal-kapal yang melintas dijalur pelayaran.

Patroli laut dilaksanakan disepanjang perairan Pulau Tabuhan, Watudodol, Ketapang, Blimbingsari, Muncar dan Grajagan Banyuwangi.

Hal ini dilakukan, selain untuk memastikan kepulangan delegasi KTT AIS Forum 2023 aman juga untuk mengantisipasi Terorisme, ilegal fishing, penyelundupan barang-barang ilegal dan terlarang dari luar yang menggunakan jalur laut.

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Deddy Foury Millewa melalui Kasatpolairud Kompol Mashur Ade saat dikonfirmasi awak media mengaku pihaknya terus menggelar patroli perairan, hal itu dilakukan guna menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.

“KTT AIS Forum 2023 di Bali sudah selesai dan berjalan aman lancar, namun Peningkatan patroli tetap kami laksanakan untuk memastikan kepulangan para delegasi tetap aman,”ujar Kasatpolairud,Kamis (12/10).

Selain itu kata Kompol Mashur Ade dalam kegiatan tersebut personil Polairud juga memberikan himbauan kepada para nelayan dan pemilik kapal tetap menjaga lingkungan laut dan ekosistem serta tidak melakukan pencarian ikan dengan cara mengebom ataupun dengan racun yang akan akan berdampak pada kerusakan ekosistem laut.

“Kami terus mensosialisasikan kepada warga yang tinggal di kawasan pantai untuk melapor kepada pihak berwajib jika mendapati orang tidak dikenal dengan gerak-gerik yang mencurigakan,” tegas Kasatpolairud Banyuwangi.

Kegiatan patroli laut dan pesisir itu lanjut Kompol Mashur dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengecek situasi perairan Banyuwangi, terutama jalur tikus yang ada di pesisir pantai Banyuwangi.

“Alhamdulillah, mulai jelang pelaksanaan KTT AIS di Bali hingga selesainya, berjalan aman, dan obyek vital nasional CH ( Cable Head ) Ketapang dan SKLT (Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi ) Jawa- Bali dalam rangka pengamanan KTT AIS 2023 di Bali juga tidak ada gangguan,”pungkas Kompol Mashur. (M12/*)

Polres Malang Gelar Forum Silaturahmi Kamtibmas, Cooling System Jelang Pemilu 2024

KEPOLISIAN, TNI POLRI|oleh

Timurpos.co.id -MALANG – Kepolisian Resor Malang, Polda Jatim, menggelar Forum Silaturahmi Kamtibmas yang dihadiri oleh sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh daerah, dan tokoh perempuan Kabupaten Malang di Pendopo Kabupaten Malang, Kepanjen.

Forum Silaturahmi Kamtibmas yang dipimpin oleh Wakapolres Malang, Kompol Wisnu S Kuncoro, merupakan salah satu upaya proaktif Polres Malang dalam menjaga situasi keamanan di wilayah Kabupaten Malang, terutama menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dalam sambutannya, Kompol Wisnu S Kuncoro menjelaskan bahwa Forum Silaturahmi Kamtibmas adalah wujud nyata dari usaha Polres Malang untuk memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Melalui forum ini, Polres Malang berharap dapat menghasilkan gagasan serta mencapai kesamaan persepsi tentang strategi pemeliharaan dan pengelolaan keamanan yang efektif di wilayah hukumnya.

“Kita harus selalu ingat bahwa situasi aman tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi harus dicapai melalui kerja keras dan kerja sama dari seluruh komponen masyarakat,” kata Kompol Wisnu di Pendopo Kabupaten Malang, Kamis (12/10).

Lebih lanjut, Wakapolres menyoroti dinamika kehidupan sosial, budaya, dan politik yang berkembang dengan cepat, serta pengaruhnya terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat.

Oleh karena itu, Polres Malang merasa sangat penting untuk terus menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam menyampaikan pesan dan informasi kamtibmas kepada masyarakat di lingkungannya.

Melalui Forum Silaturahmi Kamtibmas, Polres Malang berharap para tokoh yang hadir dapat berkontribusi dalam menciptakan situasi yang harmonis, tenteram, dan damai di wilayah masing-masing.

Tujuannya adalah mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, sesuai dengan harapan bersama.

“Polres Malang sangat mengharapkan kesediaan para tokoh masyarakat yang hadir dalam forum ini untuk berkontribusi dan mengambil peran guna mewujudkan situasi yang harmonis, tenteram dan damai di wilayah masing – masing,” imbuhnya.

Sementara itu, Kakesbangpol Kabupaten Malang, Drs Kasianto, menambahkan bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas aparat keamanan.

Kabupaten Malang, yang memiliki wilayah terluas kedua di Provinsi Jawa Timur, memiliki tingkat dinamika sosial, politik, ekonomi, dan keamanan yang tinggi.

Kasianto menekankan bahwa kewaspadaan ini merupakan langkah kunci dalam menghadapi segala potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dengan fokus pada deteksi dini dan pencegahan.

“Oleh karena itu, meningkatkan kewaspadaan dini terhadap keamanan di wilayah Kabupaten Malang menjadi sangat penting untuk dilakukan,” ungkap Kasianto.

Forum Silaturahmi Kamtibmas ini menjadi wujud nyata dari komitmen Polres Malang dan para tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Malang menjelang Pemilu 2024.

Dengan kerjasama yang kuat, diharapkan situasi kamtibmas yang aman dan tenteram dapat terwujud, memberikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh warga Kabupaten Malang. (M12/*)

Sampaikan Pesan Pemilu Damai Kapolres Ponorogo Kunjungi Sejumlah Ponpes

KEPOLISIAN|oleh

Timurpos.co.id – PONOROGO – Sebagai upaya cooling system menghadapi tahapan Pemilu 2024, Kapolres Ponorogo, AKBP Wimboko S.I.K, M.Si bersama para pejabat utama Polres Ponorogo Polda jatim kembali menggelar silahturahmi ke beberapa Pondok Pesantren ( Ponpes ).

Kapolres Ponorogo, AKBP Wimboko menyebut kegiatan itu dilakukan selain untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi dengan para tokoh agama dan Ulama juga untuk menyampaikan pesan Pemilu Damai 2024.

Kapolres Ponorogo mengajak seluruh elemen pondok pesantren dan tokoh agama untuk turut memerangi informasi hoax yang beredar di masyarakat terutama dimedia sosial.

“Kegiatan itu kami lakukan selain untuk memperkuat silaturahmi dengan Ulama juga upaya Cooling System untuk mencegah terjadinya potensi konflik sosial menjelang Pemilu 2024 , “ujar AKBP Wimboko, Kamis (12/10/2023)

Ia menyebut sudah ada beberapa Ponpes yang dikunjunginya saat mulai menjabat sebagai Kapolres Ponorogo.

Pihaknya akan terus menjalin komunikasi dengan seluruh elemen Masyarakat,Tokoh Agama ( Toga ), Tokoh Masyarakat ( Tomas ) serta para Ulama untuk bersama – sama menjaga kondusifitas Kamtibmas di Ponorogo Jawa Timur.

“Jadi kami himbau agar isu-isu provokatif berlatar belakang SARA, tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat,”ujar mantan Kapolres Bondowoso tersebut.

Kapolres Ponorogo juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menjalankan Operasi Mantab Brata yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Operasi Mantab Brata yang dilaksanakan kata AKBP Wimboko untuk memberikan jaminan berjalannya seluruh tahapan Pemilu 2024 yang damai,aman dan kondusif.

“Untuk itu kami mohon bantuan seluruh elemen Pondok Pesantren dan tokoh agama untuk mendukungnya,”katanya.

Sementara Gus Ulil Albab, Pimpinan Ponpes Darur Rohmah mengucapkan terima kasih atas kunjungan silahturahmi Kapolres Ponorogo bersama jajaran.

Pihaknya, tentu akan mendukung penuh kegiatan Polres Ponorogo terutama jelang Pemilu.

“Kita yakin, jika bersinergis maka akan tercipta pemilu damai,”pungkasnya.(M12/*)

Kapolda Jatim Apresiasi Tindakan Tegas Polresta Malang Kota Dalam Penanganan Knalpot Brong

KEPOLISIAN, TNI POLRI|oleh

Timurpos.co.id – KOTA MALANG – Ratusan motor berknalpot brong di Kota Malang sudah dilakukan penindakan oleh Satlantas Polresta Malang Kota.

Tindakan tegas berupa penilangan hingga penahanan barang bukti motor yang berknalpot brong tersebut dilakukan demi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban Masyarakat.

Atas tindakan tegas Polresta Malang Kota tersebut, Kapolda Jatim, Irjen Pol Toni Harmanto juga sangat mengapresiasi.

Apresiasi Kapolda Jatim itu disampaikan saat mengunjungi Polresta Malang Kota dalam rangka meninjau pembangunan tiga gedung pelayanan yang sedang dikerjakan atas hibah dari Pemerintah Kota Malang, (Selasa, 10/10) yang lalu.

Kapolda Jatim mengatakan suara bising yang dihasilkan dari knalpot brong memang meresahkan dan mengganggu masyarakat.

“Tindakan tegas Polresta Malang Kota sudah sesuai dengan undang-undang Lalu lintas, suara bising knalpot brong sudah mengganggu dan melanggar ketertiban,” jelas Irjen Toni Harmanto saat door stop di halaman depan Polresta Malang Kota.

Ia menegaskan pemilik ataupun pengguna kendaraan berknalpot brong sangat mengganggu kenyamanan masyarakat yang sedang istirahat.

Irjen Pol Toni juga menyampaikan larangan penggunaan knalpot brong diatur di dalam UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Di jalan raya penggunaan knalpot brong memang dilarang sesuai dengan undang-undang lalulintas, knalpot brong hanya boleh untuk balapan namun tempat dan diarena balap yang sudah ditentukan. Jadi knalpot brong tidak bisa dipakai sembarangan apalagi di ruang public,”tegas Kapolda Jatim.

Irjen Toni menyebut penindakan knalpot brong tidak hanya di Kota Malang saja, namun sudah dilakukan diseluruh wilayah yang ada di Jawa Timur.

“Penindakan knalpot Brong sudah dilakukan seluruh Polresta dan Polres Jajaran Polda Jawa Timur,” tambah Irjen Toni.

Untuk diketahui, hingga saat ini Polresta Malang Kota bersama tim gabungan (Kodim, Denpom, Dishub, Sat PP) terus berupaya menertibkan knalpot brong.

Dari total keseluruhan sudah ada 187 unit kendaraan yang diamankan, sebagian kendaraan belum dilakukan penilangan, hingga berita ini ditulis kendaraan tersebut masih belum diketahui pemiliknya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto S.I.K, M.Si mengatakan ratusan kendaraan yang disita, menunggu pemiliknya mengikuti sidang hingga Kamis (26/10/2023).

Apabila dari kendaraan itu tercatat pernah diamankan saat operasi sebelumnya, maka boleh diambil setelah dua bulan dan pemilik harus mengganti knalpot standartnya (spek Pebrikan).

“Hal ini dengan tujuan memberi efek jera ke pengguna knalpot brong (knalpot bising), “ tutup Kombes Budi Hermanto. (M12/*)

Kapolda Jatim Pimpin Anev Sitkamtibmas dan Kesiapan Pemilu 2024

KEPOLISIAN|oleh

Timurpos.co.id – SURABAYA – Kembali Polda Jawa Timur beserta seluruh Polres/tabes/ta yang ada di jajaran melaksanakan kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) tahun 2023, serta persiapan Pemilu Tahun 2024.

Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr Toni Harmanto, didampingi Waka Polda Jatim, Brigjen Pol Akhmad Yusep Gunawan, dan diikuti oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim, serta Kapolres jajaran Polda Jatim.

Pada kegiatan yang berlangsung di Grand City, Surabaya, Rabu (11/10/2023) ini, masing-masing Satuan Kerja (satker) diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil analisa selama tahun 2023.

Dalam sambutannya, Kapolda Jatim Irjen Pol Dr Toni Harmanto mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim dan Kapolres yang telah bekerja dengan baik, sehingga situasi kamtibmas di Jatim kondusif.

“Dari kesempatan terakhir saya barangkali berdiri di sini bersama dengan rekan-rekan semua untuk melaksanakan kegiatan anev. Dan semoga ini menjadi satu cerita dan sejarah yang mungkin bisa adik-adik saya kenang semua apa yang telah kita lakukan bersama,” kata Irjen Pol Toni Harmanto,Rabu (11/10).

Seperti diketahui kegiatan Anev ini bertujuan untuk mengevaluasi atas hasil-hasil kinerja seluruh satuan kerja dan satuan wilayah yang sudah dilakukan selama satu bulan.

“Ada hal-hal yang memang terjadi di sekeliling kita karena kepekaan kita terhadap masalah isu yang ada di sekeliling kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan,”ujar Irjen Pol Toni.

Ia berharap ada rutinitas gelar Anev yang dilakukan untuk merumuskan satu cara bertindak dan mengevaluasi atas peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tidak boleh terjadi kembali.

“Untuk itu saya selalu mengatakan ini keberhasilan kita adalah tentunya dengan melihat evaluasi kalau ada satu masalah tidak boleh masalahnya berkelanjutan,” lanjut Irjen Toni.

Irjen Pol Toni menyebutkan sejak ia menjabat sebagai Kapolda Jatim masalah lintasan kereta api sebidang, masalah galian C, dan masalah perguruan pencak silat yang ditanganinya selalu dilakukan evaluasi.

“Jadi jangan bekerja karena pengin situasinya aman saja, tidak ada tantangan dan tidak akan matang, untuk itu pastikan ini selalu memberikan satu jawaban kita tentang situasi kamtibmas yang bisa dalam kendali kita,” tegasnya.

Kapolda Jawa Timur ini juga meminta kepada seluruh Pejabat Utama dan para Kapolres pada tahapan pemilu nantinya terus terus melaksanakan langkah sebagai upaya untuk menciptakan kondusifitas dan menjaganya.

“Ini akan terus bergulir berjalan dan kita memang punya kewajiban untuk menjaganya dengan selalu yang memerankan fungsi-fungsi kepolisian kita,”ujar Irjen Toni.

Pada kesempatan itu, Kapolda Jatim juga menyinggung terkait masalah belum stabilnya harga bahan pokok yang ada di Jawa Timur, termasuk ketersediaan stok yang karena ada penurunan dari berkepanjangan musim panas.

“Pastikan betul ada peran kita di sini jangan kemudian dengan hal yang satu ini kita tidak bisa berbuat dan kalau ada stoknya kurang jangan dimanfaatkan lagi oleh kelompok-kelompok yang ingin mencari keuntungan,”tutur Irjen Toni.

Menurutnya hal itu adalah bentuk kepekaan Polri terkait adanya permasalahan di wilayah tugasnya.

Kapolda Jatim juga menyinggung terkait dampak El Nino yang lainnya yaitu terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi.

Menurut peneliannya, anggota jajaran Polda Jatim di lapangan sudah cukup reaktif dalam penanganan karhutla ini.

“Terima kasih anggota-anggota tentang terus reaktif di lapangan melakukan pencegahan meluasnya titik api walaupun sekarang masih dalam kendali kita,” ungkap Irjen Toni.

Ia menegaskan agar seluruh anggota tetap melakukan kepekaan sehingga spot kebakaran dan yang lebih penting melakukan pencegahan ketimbang lakukan pemadaman.

“Karena kalau sudah terbakar tangannya besar ketiadaan air dan minimnya air ditambah lokasi yang sulit ini akan lebih sulit lagi memadamkan,”ujarnya.

Terkait situasi kamtibmas di bidang politik, Kapolda Jatim memerintahkan seluruh anggota memaksimalkan kegiatan yang bersifat cooling system hal-hal yang bisa meredam atas potensi-potensi masalah yang akan terjadi.

Sedangkan angka kriminalitas di Jawa Timur,Kapolda Jatim menegaskan agar seluruh personel jajaran Polda Jatim untuk terus melakukan langkah-langkah kepolisian untuk menekan angka kejahatan.

“Bukti komitmen kita terhadap masalah Harkamtibmas walaupun ada stressing tapi sudah saya katakan tidak ada gigi mundur rekan-rekan semua pastikan bahwa ini menjadi bagian potensi isu yang harus kita sikapi jadi saya mengajarkan ini supaya juga kita punya ketegasan dan komitmen,” tegas Kapolda Jatim. (M12/*)

Terdakwa Bimo Wahyu Masih Bisa “Keluyuran” Meskipun Berstatus Tahanan Rumah

HUKRIM|oleh

Terdakwa Bimo Wahyu saat disidangkan di PN Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tidak merubah status tahanan rumah, Bimo Wahyu Wardjojo menjadi tahanan rutan. Padahal, Ketua Pengawas Yayasan Yatim Mandiri (YYM) itu keluar rumah menghadiri kegiatan tanpa seijin majelis hakim.

Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutankasus penggelapan, pengerusakan dan perbuatan tidak menyenangkan, dimana Bimo selaku terdakwa.

Ketua Majelis Hakim Sudar sebelum menutup persidangan menegaskan bahwa Bimo telah melanggar KUHAP. Hal itu menanggapi bukti dari korban bahwa Bimo menghadiri kegiatan di luar rumah.

“Di dalam Pasal 22 KUHAP, dijelaskan bahwa tersangka boleh keluar rumah apabila mendapat ijin dari penyidik, jaksa atau hakim yang memberikan perintah penahanan. Kalau dilanggar ya ditahan di rutan. Ini amanah undang-undang bukan kata saya,” tegas Hakim Sudar, Selasa (10/10/2023).

Namun sayangnya, penegasan tersebut ternyata tidak dibarengi dengan perintah bahwa Bimo harus ditahan di rutan oleh majelis hakim.

Pada agenda persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nurhayati dan Melia Duta menghadirkan tiga orang saksi. Mereka adalah Henny Setiawan (korban), Mutrofin dan Henny Nurmansyah.

Saat diperiksa, Henny menerangkan bahwa perkara ini terkait perusakan dan penggelapan Surat Keputusan (SK) oleh terdakwa Bimo.

“Saya mendapat SK tersebut dari Ketua Pengurus Yayasan Pak Mutrofin. Untuk membantu penyaluran barang program berupa sosis ke Sidoarjo,” terang Henny.

Kemudian, Henny, melakukan pengambilan barang tersebut berdasarkan permintaan dari YYM cabang Sidoarjo. Namun, usai mengambil barang tersebut, terdakwa datang dan menghadang di pintu keluar.

“Terdakwa datang itu langsung parkir didepan pintu keluar otomatis mobil barang tidak bisa keluar. Lalu saya didatangi terdakwa dan menanyakan dasar saya mengambil barang tersebut,” bebernya.

Lebih lanjut Henny mengaku memberikan dua buah SK yaitu tentang pengunduran diri Imam Fahrudin sebagai direktur operasional dan pengangkatan dirinya sebagai Plt Direktur Operasional.

“Tiba-tiba dengan emosi terdakwa merobek dan meremas-remas SK itu. Lalu, saya ditunjuk-tunjuk (sambil memperagakan menunjuk keningnya),” katanya.

Tak hanya itu, sambung Henny, terdakwa lalu membawa SK tersebut. Keesokan harinya, saat meminta SK tersebut melalui pengacaranya, ternyata Bimo tidak mau memberikan.

“Lebih dari dua bulan saya minta SK saya itu. Lantaran tidak diberikan. Lalu saya somasi. Tetapi, SK itu tak juga diberikan ke saya. Akhirnya saya laporkan ke polisi,” imbuhnya.

Saat ditanya hakim anggota Suswanti darimana mendapat SK tersebut hingga bisa ditunjukkan ke persidangan, Henny menjelaskan saat diminta oleh penyidik.

“Waktu itu diminta penyidik. Kalau tidak diberikan penyidik akan melakukan penggeledahan. Akhirnya diberikan oleh terdakwa,” ucapnya.

Di tengah persidangan, untuk menguatkan dakwaannya, JPU Nurhayati menunjukkan kepada majelis hakim bukti rekaman CCTV saat Bimo merobek SK tersebut. Saat dilihat oleh terdakwa, dia pun langsung membenarkannya.

“Benar yang mulia,” ujar Bimo.

Sementara itu, saat ditanya oleh salah satu tim penasihat hukum terdakwa terkait apakah korban tahu jika kondisi kepengurusan YYm sedang bermasalah, Henny mengaku mengetahuinya.

“Iya, saya tahu. Dan menurut saya kepengurusan dibawah Pak Mutrofin tidak ada masalah. Sesuai dan prosedural,” jawab Henny.

Sedangkan terkait surat jalan untuk pengambilan barang, Henny mengaku hal tersebut tidak lazim dilembaganya. “Itu tidak lazim di lembaga kami. Jika ada permintaan dari cabang berupa barang program atau barang kebutuhan kantor ya itu nanti yang kita salurkan. Dan itu semua tercatat,” jelasnya.

Usai sidang, Rama Adam, salah satu pengacara terdakwa ketika diminta tanggapannya terkait kasus ini menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Bimo tidak masalah.

“Masih sesuai koridor,” singkatnya sambil berlalu pergi.

Terpisah, Humas PN Surabaya, Agung Pranata, ketika dikonfirmasi terkait status tahanan rumah yang dilanggar terdakwa dan tidak ada penetapan penahanan rutan mengatakan akan dipertimbangkan.

“Dipertimbangkan dulu pak. Tahanan rumah kan termasuk jenis penahanan juga,” katanya.

Saat disinggung penegasan hakim bahwa terdakwa melanggar, hingga berita ini tayang Agung belum merespon. Tok

Ketua MPR RI Bamsoet Lantik PAW Anggota MPR dari Fraksi Nasdem dan

TNI POLRI|oleh

Tinurpos.co.id – JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan soliditas kebangsaan dalam menyambut Pemilu 2024 yang hanya tinggal beberapa bulan lagi, menjadi isu yang semakin penting dan krusial, di tengah ketidakpastian global yang diproyeksikan masih akan menjadi persoalan di tahun-tahun mendatang. Labilnya kondisi geopolitik global, salah satunya tergambar dari memanasnya kembali konflik Palestina dan Israel.

“Kita sangat prihatin dengan meningkatnya eskalasi konflik antara Palestina-Israel. Sekaligus mengajak para pihak agar tindakan kekerasan bisa segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus mengambil langkah tegas. Akar konflik Israel – Palestina, yaitu karena pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai parameter yang sudah disepakati PBB,” ujar Bamsoet dalam pelantikan anggota MPR RI Pergantian Antar Waktu, di MPR RI, Jakarta, Senin (9/10/23).

Turut hadir para pimpinan MPR RI antara lain Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan Arsul Sani. Sedangkan anggota MPR RI yang dilantik Indira Chunda Thita dan Ujang Iskandar dari Fraksi Partai Nasdem, serta Wisnu Wijaya Adi Putra dari Fraksi PKS.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, labilnya geopolitik dunia juga ditandai dengan masih berlangsungnya perang antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, eskalasi ketegangan di Semenanjung Korea dan Laut China Selatan, persoalan China dengan Taiwan, perselisihan antara Turki dengan Yunani, hingga persoalan perbatasan antara China dengan India, juga menjadi faktor yang membuat geopolitik dunia saat ini dipenuhi ketidakpastian.

“Tensi geopolitik juga berdampak pada berbagai sektor, utamanya kelesuan pertumbuhan ekonomi global, inflasi yang belum stabil, keterbatasan ruang fiskal, serta terhambatnya investasi. Belum lagi faktor lain seperti perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan yang membutuhkan penanganan ekstra,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, berbagai gambaran kondisi tersebut harus dapat mendorong kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa untuk senantiasa merekatkan ikatan kebangsaan. Karena ancaman terhadap keutuhan NKRI bisa datang kapan saja dan dari mana saja. Termasuk dari sektor pertahanan, keamanan, dan ekonomi.

“Disinilah pentingnya setiap anggota MPR RI menjalankan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk memperkuat karakter kebangsaan. Setiap anggota MPR RI juga harus aktif terlibat di tengah masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan riil melalui kerjasama erat dengan pemerintah. Sehingga roda pemerintahan senantiasa dapat berjalan on the right track,” pungkas Bamsoet. (*)