Ecoton Desak BPOM, Terkait Temuan Microbeads pada Produk Personal Care

Surabaya, Timurpos.co.id – Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) dan Komunitas Selami Laut Universitas Brawijaya melakukan aksi teatrikal di depan Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Surabaya, Kamis (07/11/2024).

Aksi ini bertujuan mendesak BPOM segera bertindak atas temuan microbeads yang terdeteksi pada produk perawatan bayi dan personal care yang beredar luas di pasaran. Ecoton memperingatkan bahwa microbeads—butiran plastik mikro dalam produk pembersih wajah, sabun, dan shampo—berpotensi mencemari ekosistem dan mengancam kesehatan bayi serta generasi muda di Jawa Timur.

Aksi teatrikal ini menggambarkan skenario bayi-bayi yang terpapar mikroplastik dalam toples menggambarkan temuan mikroplastik sejak dalam kandungan sampai dilahirkan terpapar produk perawatan tubuh yang mengandung microbeads. Dalam aksi ini, Ecoton mengangkat isu bahaya jangka panjang partikel mikroplastik ini yang secara tidak langsung dapat mencemari tubuh manusia. “Mikroplastik yang jenisnya microbeads ini tidak hanya mengancam lingkungan tetapi juga berbahaya bagi kesehatan bayi-bayi yang tubuhnya masih sangat rentan terhadap paparan zat berbahaya,” ujar Koordinator Kampanye Plastik dan Corporate Campaign Ecoton, Alaika Rahmatullah.

Kandungan Microbeads Pada Produk Perawatan Diri Sangat Rentan Untuk Bayi

Ecoton melakukan penelitian pada beberapa produk perawatan bayi dan perawatan diri yang banyak digunakan oleh masyarakat Jawa Timur. Hasilnya, dari 83 produk yang diteliti dan beredar dipasaran terdapat 58% produk terdeteksi adanya microbeads, produk ini berisiko masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori kulit ditambah ketika digunakan pada bayi maka akan sangat rentan. Bahkan dalam temuan ini, Ecoton mengungkap ada satu produk yang mengandung sepuluh jenis microbeads di dalamnya (Carbomer, Dimethicone, Cyclohexasiloxane, Cyclopentasiloxane, Laureth-4, PEG-55 Stearate, Polyquaternium-10, Sodium, Polynaphthalenesulfonate, Dimethiconol, Laureth-23).

Hasil penelitian Ecoton yang berlangsung sejak bulan September – November 2024 menemukan sejumlah produk perawatan bayi juga mengandung butiran microbeads. Temuan ini telah dikonfirmasi pengujian laboratorium independent yang dilakukan Ecoton. “Microbeads ini hampir tidak mungkin diuraikan dalam sistem pengolahan limbah, sehingga dengan cepat berakhir di sungai-sungai termasuk Sungai Brantas yang menjadi sumber air penting di Jawa Timur” tegas Peter Christian Koordinator Komunitas Selami Laut Universitas Brawijaya.

Jalur Masuk Mikroplastik, Ancam Generasi Muda

Selain mengancam lingkungan, kehadiran mikroplastik ini juga ditemukan dalam darah manusia. Rafika Aprilianti pakar mikroplastik dari Ecoton menegaskan bahwa “Partikel mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui tiga jalur utama, yaitu pernapasan (inhalasi), pencernaan, dan kontak kulit”

“Melalui udara, mikroplastik yang terhirup dapat menembus paru-paru dan menyebabkan peradangan atau masalah pernapasan kronis. Sementara itu, melalui makanan dan minuman, partikel ini bisa terakumulasi dalam sistem pencernaan, yang berpotensi memengaruhi organ dalam. Bahkan, melalui sentuhan, mikroplastik bisa meresap ke kulit, terutama jika ukuran partikelnya sangat kecil, sehingga memperbesar risiko akumulasi di tubuh. Dalam jangka panjang, mikroplastik ini bisa mengganggu perkembangan sistem imun bayi, anak anak dan generasi muda,” ujar Rafika Kepala Laboratorium Ecoton.

Minimnya Pengawasan BPOM Terhadap Produk yang Mengandung Microbeads

Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang melarang penggunaan microbeads dalam produk kosmetik melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Aturan ini mencantumkan microbeads dalam daftar bahan yang tidak diizinkan, dengan tujuan melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat dari potensi bahaya mikroplastik. Namun, lemahnya pengawasan terhadap implementasi regulasi tersebut membuat produk-produk perawatan tubuh yang mengandung microbeads masih bebas beredar di pasaran. “Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius karena microbeads memiliki ancaman yang serius bagi anak-anak dan bayi yang sangat rentan terhadap dampaknya,” ujar Mimin Setia Wati, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.

Desak BPOM untuk Segera Bertindak

BPOM harus segera mengambil tindakan dengan menarik produk-produk yang mengandung microbeads dari pasaran dan melakukan pengawasan ketat terkait penggunaan microbeads dalam kosmetik dan produk perawatan bayi. “Dalam aksi ini kami juga mengimbau BPOM untuk memberikan label peringatan pada produk yang mengandung microbeads agar masyarakat dapat memilih produk yang lebih aman. Kami berharap BPOM dan pemerintah bertindak tegas untuk melindungi bayi-bayi dan anak-anak kita dari bahaya mikroplastik. Generasi mendatang layak untuk hidup bebas dari ancaman kontaminasi mikroplastik,” tegas Alaika Rahmatullah.

Sebagai langkah lebih lanjut, Ecoton berkomitmen untuk terus mendorong edukasi publik dan pemantauan kualitas lingkungan agar masalah mikroplastik ini segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat luas. TOK/*

Cegah Calon PMI Jadi Korban Perdagangan Orang, 146 Personel Imigrasi Kawal Desa Binaan

Jakarta, Timurpos.co.id – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menetapkan 146 orang petugas imigrasi dari seluruh Indonesia sebagai Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) dalam Apel Besar Pengukuhan Petugas Imigrasi Pembina Desa, Senin,(04/11/2024).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto yang memimpin apel tersebut
menyebutkan, implementasi Desa Binaan Imigrasi dan penetapan Pimpasa merupakan pengejawantahan dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, terutama Asta Cita Ketujuh yaitun83 “memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat91qqq pencegahan dan
pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan”.

“Petugas Imigrasi Pembina Desa adalah juga merupakan wujud pelaksanaan 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kedelapan, yang menekankan pada pencegahan TPPO dan TPPM. Masyarakat Indonesia berhak untuk berupaya sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka, termasuk memilih kesempatan bekerja di luar negeri. Namun demikian, Pemerintah perlu melakukan langkah mitigasi untuk meminimalisasi risiko manipulasi dan penyelundupan manusia oleh oknum tak bertanggung jawab dalamproses persiapan dan penyaluran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI),” tutur Menteri Agus.

Program Pimpasa merupakan salah satu program skala nasional Kementerian Imipas bersama pemerintah daerah dan perangkat desa di berbagai wilayah di Indonesia. Fokus dari Desa Binaan Imigrasi adalah mempermudah akses informasi terkait Paspor RI dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan kantor imigrasi.

Selain itu, program ini memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM), khususnya melalui jalur penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural. Hingga saat ini, terdapat total 125 Desa Binaan Imigrasi di seluruh Indonesia.

“Pimpasa juga akan mengumpulkan informasi berupa masukan dan pertanyaan yang diperoleh dari masyarakat terkait isu keimigrasian. Jadi sifatnya sebagai early warning system terhadap informasi keimigrasian,” lanjutnya.

Mengacu pada pernyataan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI tanggal 27 Maret 2024, di tahun 2023 jumlah penempatan PMI tercatat sebanyak 274.965, naik 37% dari

tahun 2022 dan 176% dari tahun 2021. Sementara itu, data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2023 menunjukkan bahwa pada 2022, sebanyak 99,8% PMI di sektor informal merupakan wanita.

Dari segi tingkat pendidikan, lebih dari 70% PMI merupakan lulusan Sekolah Menengah
Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Agus Andrianto menjelaskan, tingginya ketertarikan masyarakat Indonesia untuk mencari peruntungan di luar negeri tidak dibarengi dengan literasi yang cukup.

Hal ini membuka celah bagi oknum tak bertanggung jawab melakukan manipulasi dan memberi iming-iming kesejahteraan bekerja di luar negeri secara ilegal yang berujung petaka. Oleh karena itu, jelasnya, melalui keberadaan Pimpasa pada Desa Binaan Imigrasi, Kementerian Imipas secara berkelanjutan mengedukasi masyarakat, termasuk siswa sekolah menengah, untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya saat mengajukan permohonan paspor. Selain itu, mereka yang berniat bekerja di luar negeri wajib mendaftar
melalui instansi yang terverifikasi oleh BP2MI.

“Pekerja migran berkontribusi besar terhadap perekonomian bangsa, maka sepatutnya kita arahkan dan lindungi dengan sebaik-baiknya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung penuh pencegahan serta pemberantasan TPPO dan TPPM untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya. TOK/*

Puluhan Pengusaha Wisata di Pasuruan Deklarasi Pilkada Jatim 2024 Aman dan Damai

Surabaya, Timurpos.co.id – Deklarasi Pilkada Jatim 2024 Damai kembali digelorakan. Kali ini, datang dari 75 pengusaha wisata di Prigen Pasuruan.

Data dan informasi yang dihimpun menyebutkan puluhan pengusaha wisata di Kabupaten Pasuruan itu ingin agar situasi kamtibmas yang kondusif. Supaya perekonomian semua pelaku usaha dan masyarakat tidak terganggu dan kian naik.

“Kunjungan wisatawan dan perekonomian juga akan meningkat. Maka dari itu kondusifitas suatu wilayah adalah salah satu pertimbangan wisatawan untuk berkunjung ke wilayah tersebut, oleh karena itu kita mengandalkan kunjungan wisatawan untuk memperoleh pendapatan harus semaksimal mungkin menjaga stabilitas kamtibmas,” ujar Ani Fiana selaku Ketua Paguyuban Pengusaha Wisata Hutan Pasuruan, Kamis (31/10/2024).

Berdasarkan pengalaman pada setiap Pilkada sebelumnya, ketika menjelang pelaksanaan Pilkada, selalu ada saja oknum atau kelompok yang berusaha mencari dukungan atau simpati. Bahkan, dengan menghalalkan segala cara.

“Kerap rawan menyebabkan perpecahan tidak terkecuali di kalangan atau kelompok pelaku usaha,” lanjut dia.

Maka dari itu, Fiana meminta kepada para pengusaha wisata di Prigen untuk tetap menjaga kekompakan dan tak mudah terprovokasi. Supaya situasi tetap aman dan kondusif serta tidak mengganggu pertumbuhan perekonomian.

“Ini merupakan sikap yang diambil oleh kita bersama untuk menunjukkan bahwa kita siap dan berkomitmen untuk menjaga stabilitas kamtibmas, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada Jatim 2024,” jelasnya

Siapapun yang terpilih, pada pelaksanaan Pilkada nanti, lanjut Fiana, masyarakat harus mendukung dan dapat bekerja sama. Sebab, ia menilai siapapun yang terpilih pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan wilayahnya dan mensejahterakan masyarakat.

“Diharapkan agar tetap saling menjaga kekompakan dan tidak memaksakan pilihannya kepada orang lain, jangan sampai adanya perhelatan Pilkada Jatim 2024 menjadi polemik dan memecah belah persaudaraan di antara kita dan masyarakat pada umumnya,” tuturnya.

Ia berharap khalayak lebih bijak dalam menyikapi pemberitaan yang beredar. Baik di media massa maupun media sosial.

Fiana ingin masyarakat tidak terpancing isu-isu hoax. Terlebih yang bisa memicu perpecahan antar individu, kelompok, maupun masyarakat antar daerah.

“Jangan mengambil tindakan sendiri guna mengantisipasi adanya permasalahan yang lebih besar dan meluas yang berimplikasi terjadinya chaos antar pendukung paslon. Bila menemukan permasalahan terkait Pilkada Jatim 2024, koordinasikan terlebih dulu dengan aparatur negara, penyelenggara Pemilu seperti KPU maupun Bawaslu,” paparnya. TOK

Koalisi CBD et al. Indonesia Ajukan Policy Brief Reklasifikasi CBD kepada DPR dan Pemerintah

Singgih Tomi Gumilang,SH.,MH.,

Jakarta, Timurpos.co.id – Dalam rangka mendukung upaya peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat, Koalisi CBD et al. Indonesia secara resmi menyerahkan dokumen Policy Brief bertajuk “Urgensi Perbaikan Sistem Medis di Indonesia: Reklasifikasi Penggolongan Cannabidiol [CBD] untuk Kebijakan yang Berkeadilan” kepada Komisi XIII, Komisi IX, dan Komisi III DPR RI, serta kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara daring melalui surat elektronik. Senin (28/10/2024).

Dokumen ini dirancang untuk memberikan wawasan dan pemahaman komprehensif mengenai pemanfaatan CBD dalam dunia medis, dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan utama dalam revisi Undang-Undang Narkotika.

Policy Brief ini menguraikan tinjauan ilmiah terkini mengenai manfaat Cannabidiol [CBD] bagi kesehatan, serta memuat studi kasus dari negara-negara yang telah melegalkan penggunaan Cannabidiol [CBD] untuk pengobatan medis.

“Kami menyusun dokumen ini dengan cermat untuk membuka wawasan pemerintah dan masyarakat, tentang peran potensial Cannabidiol [CBD] dalam mendukung kesehatan publik secara lebih luas,” ujar Henny Aryani, peneliti yang telah menyelesaikan studi magisternya di Mahidol University, Bangkok, Thailand, dengan tesis bertema “Mengkaji Potensi Legalisasi Ganja Medis di Indonesia: Analisis Perbandingan Kerangka Regulasi.”

Koalisi CBD et al. Indonesia sendiri merupakan gabungan dari Yayasan Advokasi Bantuan Hukum [SIBAKUM], Yayasan Advokasi Rakyat Aceh [YARA], Yayasan Orbit Surabaya [YOS], Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan [LBH JK], Yayasan Kuldesak, Yayasan Pantura Plus, dan Forum Akar Rumput Indonesia [FARI] yang berfokus memberikan dukungan hukum dan advokasi terkait revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama dalam upaya merelaksasi aturan penggolongan tanaman obat yang berasal dari cannabis sativa, seperti Cannabidiol [CBD].

“Saat ini, seluruh genus-genus cannabis dan derivatifnya seperti Cannabidiol [CBD] diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 8, yang otomatis membatasi akses kesehatan dan menghambat penelitian medis berbasis Cannabidiol [CBD]. Klasifikasi ini tidak hanya membatasi akses kesehatan tetapi juga menghalangi kesempatan untuk melakukan tahapan uji klinis Cannabidiol [CBD] di Negara Republik Indonesia,” jelas Singgih Tomi Gumilang, advokat yang tengah menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, dengan disertasi berjudul “Dekonstruksi Hukum Legalisasi Ganja Medis Demi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Atas Pelayanan Kesehatan.”

Sebagai bagian dari advokasi, Koalisi CBD et al. Indonesia juga bekerja sama dengan para ilmuwan dan para cendekiawan, guna memperluas wawasan mengenai manfaat terapeutik dari tanaman obat, terutama Cannabidiol [CBD].

Dengan ini, Koalisi CBD et al. Indonesia berharap dokumen Policy Brief berikut dapat memberikan sumbangan nyata terhadap peningkatan sistem medis di Negara Republik Indonesia, serta menjadi langkah penting menuju revisi kebijakan narkotika yang lebih adil dan berpihak pada kesehatan setiap orang.

Tentang Koalisi CBD et al. Indonesia

Koalisi CBD et al. Indonesia adalah kolaborasi antara Yayasan Advokasi Bantuan Hukum [SIBAKUM], Yayasan Advokasi Rakyat Aceh [YARA], Yayasan Orbit Surabaya [YOS], Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan [LBH JK], Yayasan Kuldesak, Yayasan Pantura Plus, dan Forum Akar Rumput Indonesia [FARI] yang bertujuan untuk memfasilitasi pengetahuan dan advokasi hukum mengenai penggolongan dan pemanfaatan Cannabidiol [CBD] di Negara Republik Indonesia. Koalisi ini berdiri sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan masyarakat untuk akses kesehatan yang lebih baik melalui pemanfaatan ganja medis yang berkelanjutan dan berkeadilan. TOK/*

Pemuda Bok Brombong Penggiat Lingkungan Bersih-Bersih Sungai

Tulungaagung, Timurpos.co.id – Dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda pada tahun 2024. Pemuda Bok Brombong melakukan kegiatan bersih bersih sungai plosokandang, kabupaten Tulungagung.

Kegiatan kali ini mengajak BRUIN dan relawan penggiat lingkungan dari siswa dan mahasiswa dan komunitas penggiat lingkungan diberbagai kota sekitar Tulungagung. Kegiatan ini juga diikuti oleh lembaga pemerintah diantaranya BPBD, PU dan DLH kabupaten Tulungagung.

Kegiatan bersih sungai diikuti oleh 500 relawan penggiat lingkungan dan warga sekitar yang akan membersihkan sungai plosokandang. Kondisi sungai sangat memprihatinkan aliran sungai yang dipenuhi tumbuhan enceng gondok dan sampah rumah tangga. Banyaknya tumbuhan enceng gondok menjadi indikator pencemaran air sungai karena mengandung nitrogen dan fosfat yang sangat tinggi.

“Sampah rumah tangga menjadi masalah utama yang menjadikan sungai tercemar. Warga bantaran sungai masih saja membuang sampah ke sungai” ujar pak Harun koordinator ALWI yang menjadi relawan bersih sungai.

Dari hasil bersih sungai plosokandang kali ini berhasil membersihkan sebanyak 4 truk, namun masih banyak yang tidak terangkut. Menurut PP no.22 Tahun 2021, apabila di aliran-aliran sungai terdapat satu sampah saja maka sungai tersebut sudah tercemar.

Dari kegiatan bersih sungai ini pak Rudi selaku ketua RT setempat berharap para pemuda plosokandang ikut berperan aktif dalam aksi lingkungan. Sehingga sungai plosokandang menjadi bersih dan bermanfaat bagi lingkungan. TOK

Pecinta Kopi: Dukung Pilkada Jatim 2024 Aman dan Damai

Surabaya, Timurpos.co.id – Dukungan pelaksanaan Pemilukada Damai 2024 aman dan damai datang dari Perkumpulan Pecinta Kopi di Jatim. Mereka turut serta mendukung pelaksanaan Pilkada Jatim 2024 yang aman dan damai.

Lukman Aristio, Ketua Perkumpulan Pecinta Kopi Jatim mengatakan apabila terdapat oknum atau kelompok yang berusaha mencari dukungan atau simpati dengan menghalalkan segala cara, Lukman meminta seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kekompakan dan tak mudah terprovokasi. Sehingga situasi tetap aman dan kondusif serta tidak mengganggu pertumbuhan perekonomian.

“Kita bebas memilih calon kepala daerah akan tetapi dengan catatan harus tetap menjaga sitkamtibmas tetap kondusif. Siapapun yang terpilih pada pelaksanaan Pilkada Jatim 2024 nanti, kita semua harus mendukung dan dapat bekerja sama. Karena siapapun yang terpilih pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan wilayahnya dan mensejahterakan masyarakat,” jelasnya, Senin (21/10/2024).

Ia meminta kepada masyarakat tetap saling menjaga kekompakan dan tidak memaksakan pilihannya kepada orang lain. Ia berharap selama perhelatan Pilkada Jatim 2024 tak menjadi polemik dan memecah belah persaudaraan di antara kita dan masyarakat pada umumnya.

“Kami juga berpesan agar lebih bijak dalam menyikapi pemberitaan yang beredar di media massa maupun media sosial, jangan sampai kita terpancing isu-isu hoax yang dapat memicu perpecahan antar masyarakat, apabila menemukan permasalahan terkait Pilkada Jatim 2024 untuk mengkoordinasikan dengan aparatur negara, penyelenggara Pemilu KPU, maupun Bawaslu. Jangan mengambil tindakan sendiri guna mengantisipasi adanya permasalahan yang lebih besar dan meluas yang berimplikasi terjadinya chaos antar pendukung Paslon,” tuturnya.

Menurut Lukman, deklarasi pernyataan sikap ini juga menjadi salah satu upaya dari pelaku usaha dan pecinta kopi untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif selama tahapan pelaksanaan Pilkada Jatim 2024. Sehingga perekonomian dapat terus berputar bahkan meningkat.

“Kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir kopi terbesar di dunia. Namun, volume ekspor dan konsumsi kopi Indonesia masih lebih rendah dibanding pertumbuhan produksinya,” kata Lukman dalam keterangannya, Senin (21/10/2024)

“Di sisi lain, industri kopi memiliki peran yang sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian masyarakat,” imbuhnya.

Lukman bersama 75 orang pecinta kopi se-Jatim yang berkumpul di Desa Prigen Kecamatan Prigen Pasuruan menilai pertumbuhan industri kopi hanya bisa tercapai apabila terjadi kolaborasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Namun, kolaborasi tersebut hanya dapat tercapai apabila situasi Kamtibmas dalam keadaaan kondusif serta stabil.

“Sehingga, tidak ada kekhawatiran di kalangan para pelaku usaha dan masyarakat,” ujarnya. TOK

Yani Selama Satu Periode Menjabat Telah Gagal Menyelesaikan Problem Pengangguran di Gresik

Surabaya, Timurpos.co.id – Pemilihan Bupati (Pilbup) Gresik sudah dekat, tinggal menghitung hari. Pilbup yang hanya diikuti Pasangan Calon (Paslon) tunggal ini dari awal sangat disayangkan dan banyak mendapatkan sorotan dari kalangan masyarakat.

Dan, banyak kalangan masyarakat yang menyuarakan bumbung kosong di Pilbup Gresik, kali ini dari Pemuda Demokrat Indonesia (PDI) Gresik. 

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Demokrat Indonesia (DPC-PDI), Ach. Shadiqin, mengkampanyakan bumbung kosong. 

Menurutnya, bukan tanpa alasan kenapa memilih bumbung (Kotak) kosong daripada memenangkan incumbent, karena ia menilai incumbent terbukti tidak bisa bekerja untuk masyarakatnya.

“mengapa PDI mengajak masyarakat Gresik untuk memenangkan bumbung kosong dalam pemilihan bupati 2024 ini, karena melihat bagaimana kinerja incumben dalam satu periode kemarin, tidak bisa kerja untuk Gresik,” kata Ach. Shadiqin pada saat berbincang di Warung Giras yang berada di Surabaya, Rabu (16/10/2024).

Apa yang disampaikannya ini cukup beralasan,  lanjut Pengacara Muda tersebut, sebab berbicara soal lapangan pekerjaan saja Yani menurutnya belum bisa berbuat banyak, hal itu terlihat dari banyaknya protes warga gresik yang bermukim di dekat Perusahaan, terutama sekarang ini warga yang dekat JIIPE, hampir setiap hari ada warga yang melakukan demontrasi terkait tuntutan agar bisa dipekerjakan di tempat tersebut.

“bicara pengangguran di gresik ini tidak cukup bila mengacu pada angka statistik, tapi harus lebih melihat realita di lapangan, seringnya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga yang kebetulan dekat pabrikan, seperti yang terjadi di daerah Gresik Selatan kemudian yang baru merambah di pantura, kemudian di JIIPE, sering itu demonstrasi menuntut agar dapat di pekerjakan di pabrik-pabrik, karena mereka tinggal di ring satu, kemudian

bisa dilihat pemuda yang tidak mendapatkan pekerjaan, itu bisa disurve di warung-warung, siang masih banyak pemuda yang nongkrong di warung, dilihat dari situ saja cukup,” jelasnya

Ia pun melanjutkan apabila warga yang berada atau tinggal di dekat industri saja sampai turun jalanan menuntut perusahaan agar mempekerjakannya, bagaimana yang tinggal di desa-desa yang jauh dari fasilitas kerja, nah menurut Ach. Shadiqin hal tersebut tentu bagi masyarakat yang jauh dari industri pasti tambah tidak terserap sebagai buruh pabrik, padahal gresik dikenal sebagai kota industri, tapi pengangguran masih belum bisa terselesaikan dengan baik oleh Pemerintah Gresik. 

Oleh karena itu, Ketua DPC PDI Gresik itu mengatakan, Yani selama satu periode menjabat telah gagal menyelesaikan problem pengangguran di Gresik. 

Pemuda Demokrat Indonesia ini juga menambahkan, kegagalan Yani tidak hanya dalam hal  menyelesaikan masalah pengangguran di Gresik saja, tapi masalah pertanian dan jalan yang rusak akibat pembangunan sehingga kerap kali warganya jatuh saat berkendara akibat jalan rusak.

Di bidang Pertanian, lanjut Ketua DPC PDI Gresik itu mengatakan kelangkaan pupuk yang mana hal itu tidak pantas terjadi di Gresik, karena menurutnya petani harusnya lebih mudah dalam mengakses pupuk sebab industri pupuk terbesar ada di gresik.

Sekadar diketahui tentang Pemuda Demokrat Indonesia, yang mana merupakan organisasi pemuda independen yang berdiri sejak 31 Mei 1947. Pada awalnya, organisasi ini merupakan sayap pemuda dari Partai Nasional Indonesia (PNI), tetapi sejak 1970-an, Pemuda Demokrat Indonesia telah menjadi organisasi independen dan non-partisan. Dengan landasan ini, Pemuda Demokrat Indonesia selalu mendorong partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan sosial dan politik tanpa keterikatan dengan partai politik mana pun.

Lebih lanjut, Ach. Shadiqin sampaikan tidak hanya soal kemunduran demokrasi dalam fenomena Paslon tunggal di Pemilihan Bupati Gresik ini, namun juga ada perhatian serius yang harus diamati dan dikawal oleh masyarakat.

Hal itu,  yang menurut Ketua DPC-PDI Gresik, Ach. Shadiqin, tidak hanya kemunduran demokrasi namun dalam hal ini seakan terjadi sebuah pristiwa gagalnya kaderisasi Partai Politik.

“Partai yang meraih kursi terbanyak di DPRD Gresik pada Pileg 2024 dibuat seakan tidak mempunyai kader terbaik yang pantas untuk melawan incumbent,” pungkasnya. KIN/TOK

BRUIN: Sampah Plastik Ancam Ekosistem dan Biota Air Selat Madura, Kemasan Wings Paling Banyak

Surabaya, Timurpos.co.id – Bertepatan dengan momen kegiatan Clean Up yang dilakukan oleh Organisasi TCC (Trash Contol Community), tiga orang peneliti sampah plastik Badan Riset Urusan Sungai Nusantara – BRUIN berkesempatan melakukan audit sampah di kawasan pesisir pantai utara kota Surabaya.

Dengan berbekal karung, beberapa sarung tangan dan alat penjapit sampah peneliti sampah plastik BRUIN mengumpulkan sedikit demi sedikit sampah kemasan yang diambil dari celah batu dan timbunan pasir pantai Kenjeran Surabaya. Sampah yang terkumpul kemudian dilakukan identifikasi karakteristik sampah nya untuk dibedakan merek, asal produsen, tipe produk, tipe material dan jenis lapisan penyusun plastinya.

“Fenomena surutnya pesisir pantai utara Surabaya menjadi hal menarik bagi kami, fenomena surutnya air laut juga memunculkan fenomena sampah kemasan makanan, minuman dan sabun berserakan di celah batu dan terkubur pasir di pantai. Kemudian kami mengumpulkan beberapa karung sampah sachet dan botol minuman produsen lokal dan multinasional seperti Wings, Indofood, Unilever, Santos Jaya Abadi dan Mayora. Kemudian kami lakukan identifikasi karakteristik sampahnya dengan menggunakan bebrapa metode untuk dapat dilihat sampah produsen mana yang paling banyak mencemari kawasan pesisir utara Surabaya”. Ujar Dhito Maulana, S.Pi Peneliti Plastik BRUIN. Senin (14/10/2024).

Alumni Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura yang juga sedang fokus mengkaji kondisi Kualitas Air Muara Kali Surabaya menambahkan, “Fenomena sampah plastik di dasar dan celah – celah batu kawasan pesisir utara Surabaya, memberikan fakta bahwasannya sampah plastik yang dibuang sembarangan akan bocor ke lingkungan dan kemudian berakhir ke lautan. Dalam berjalannya waktu, sampah – sampah tersebut akan penyebab rusaknya eksosistem dan biota laut selat madura dan sekitarnya,” katanya.

Rusaknya Ekosistem Perairan Serta Resiko kontaminasi Hasil Tangkapan Nelayan
“Selama 4 tahun berkuliah di Madura, saya familiar dengan nelayan yang mengantungkan hidupnya dari hasil laut di selat madura dan pesisir pantai utara Surabaya. Jika polusi plastik terus mencemari kawasan laut, tidak dipungkiri bahwa selain merusak estetika kawasan wisata pantai, hasil tangkapan nelayan yang selama ini menjadi konsumsi masyarakat juga berpotensi terkontaminasi mikroplastik dan senyawa kimia berbahaya. Jika dibiarkan hal tersebut akan berbahaya bagi kesehatan,” Ujar Reza Mudawam, S.Pi Peneliti Mangrove dan Biota Air Hilir Bengawan Solo.

Dikutip dari Jurnal Ilmiah Program Magister Kesmas Universitas Airlangga Ayu Aulia menjelaskan, bahwa sampah plastik di lautan yang kemudian berpotensi menjadi mikroplastik lewat degradasi alam memberikan beberapa dampak negatif diantaranya :
1. Kontaminasi mikroplastik pada biota laut, air laut, sedimen dan lingkungan pesisir, dan hal ini juga berpotensi mengkontaminasi manusia lewat rantai makanan;
2. Gangguan fisiologis, pada biota laut dan menganggu reproduksi dan pertumbuhan biota laut;
3. Kematian dan cedera pada satwa laut, Berdasarkan riset sekitar 1 juta burung laut, 100.000 mamalian laut dan jutaan ikan mati nakibat sampah plastik;
4. Gangguan Fotosintesis, plastik yang mengapung dipermukaan laut menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air yang akhirnya menganggu fotosintesis tanaman air dan alga yang penting untuk ekosistem laut.

510 Pieces Sampah Plastik Di Identifikasi : Produsen Sachet Kompak Kibuli Aturan Menteri Pertanggung jawaban perusahaan untuk mengelola sampah kemasan yang sulit terurai oleh alam diatur dalam UU 18/2008 Tentang pengelolaan sampah yang kemudian dijelaskan secara rinci lewat aturan turunan Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen.

“Fakta temuan dalam riset sensus plastik selama 3 jam lebih di kawasan pesisir utara Surabaya membeberkan fakta dimana Permen LHK 75/2019 tidak menjadi perhatian para Produsen. Dari beberapa sampah plastik yang kami kumpulkan, tidak sedikit kemasan sachet produk baru tercecer di kawasan pantai. Temuan tersebut menjadi bukti bahwa sachet akan masif diproduksi tanpa adanya upaya meredesain kemasan yang lebih ramah lingkungan sesuai amanat dalam permen LH. Tahun 2029 target 30 % pengurangan plastik akan mustahil dicapai jika produsen tidak segera merubah desain kemasannya menjadi ramah lingkungan dan juga segera merubah rantai pasok distribusinya lewat sistem guna ulang/refill”. Imbuh Muhammad Kholid Basyaiban, S.H Legal dan Koordinator Sensus Sampah Plastik BRUIN.

Beberapa fakta temuan sensus sampah plastik di kawasan pesisir utara Surabaya diantarannya :
1. Identifikasi 510 pieces sampah plastik untuk tentukan 10 polluter kawasan Pesisir utara Surabaya.
2. Selain kemasan produk baru, Tim Sensus Sampah Plastik BRUIN juga menemukan sampah sachet yang diproduksi antara tahun 90 – an, hal tersebut membuktikan bahwasannya membutuhka waktu jutaan tahun untuk dapat mengurai plastik kemasan tersebut.
3. Terdapat beberapa timbulan sampah liar di Kawasan pesisir utara kota Surabaya khusunya di wilayah bibir pantai kenjeran, selain timbulan sampah liar aktifitas membakar sampah juga masif terjadi dikawasan tersebut.
4. Kawasan padat penduduk pesisir utara kota Surabaya belum mendapat akses pembuangan sampah yang memadai. Minim fasilitas pembuangan sampah di kawasan wisata kenjeran dan pemukiman padat penduduk menjadi problem Pemkot Surabaya.

Bahaya Mikroplastik Bagi Kehidupan serta Point Penting Penanganan Plastik dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam bukunya berjudul Jejak Mikroplastik, Rafika Aprilianti Kepala Lab ECOTON membeberkan bahaya mikroplastik bagi kesehatan manusia dan lingkungan sudah seharusnya menjadi isu utama yang diselesaikan oleh negara.

Dalam wawancara dengan Rafika via Tlp beliau berpendapat bahwa, sudah banyak penelitian dari ilmuan berbagai negara termasuk skala nasional menjelaskan bahwa mikroplastik sudah ditemukan dalam janin, dan organ tubuh manusia. Selain itu jika melihat rekam jejak penelitian mikrolastik di Indonesia baik dikutip dalam jurnal kami Environmental Pollution Journal ECOTON dan beberapa jurnal kampus di Indonesia, menyebutkan bahwa mikroplastik banyak ditemukan dalam biota air, udara, tanah dan air sungai.

“Segelintir masalah tentang mikroplastik harus segera diputus benang merahnya, karena jika dibiarkan ancaman kanker dan penyakit kronis akan mengancam kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Dalam artikel dan terbitan mongabay penanganan isu polusi plastik sangat penting dalam konteks Suistainable Development Goals (SDGs), karena plastik membawa dampak merugikan yang luas dan mendalam terhadap lingkungan dan kesejahteraan manusia. Beberapa alasan mengapa isu polusi plastik menjadi isu prioritas dalam SDGs yaitu :
1. Perlindungan Eksositem Laut : plastik dapat merusak habitat laut, membunuh satwa laut dan menganggu rantai makanan yang penring bagi ekosistem.
2. Kesehatan manusia : polusi plastik dapat mencemari makanan manusia, menyebabkan masalah Kesehatan seperti kanker, gangguan endoktrin, dan gangguan pencernaan.
3. Pengurangan Sampah : menggurangi konsumsi plastik sekali pakai (PSP) dan menggantinya dengan produk guna ulang menjadi sangat penting agar capaian SDGs dapat maksimal.
4. Kebijakan dan Kerangka Hukum : perlu menciptakan dan kebijakan dalam isu penanganan polusi plastik. Memperketat penegakan hukum bagi produsen lalai terhadap upaya EPRnya, kebijakan pembatasan PSP di setiap daerah di Indonesia, dan Penerbitan bakumutu mikroplastik di Indonesia harapannya dapat terlaksana, sebagaimana hal tersebut dapat mempercepat tujuan penangana isu polusi plastik dalam SDGs.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan Dosen Antropologi Universitas Airlangga Ibu Lintang Nirmala menambahkan bahwa konservasi dan kampanye lingkungan, perlu peran maksimal pada anak muda gen Z dia punya potensi yang besar buat menginfluens lewat kampanye dan aksi – aksi kekinian dengan harapan semua masyarakat dapat meniru dan sadar bahwa isu polusi plastik harus segera dihentikan demi keberlangsungan alam. TOK/*

Operasi Jagatara Tahap III Pastikan WNA Patuhi Aturan Imigrasi Tanjung Perak

Surabaya, Timurpos.co.id – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak kembali melaksanakan Operasi dalam meningkatkan pengawasan terhadap orang asing dengan tajuk Operasi Jagratara Tahap III. Operasi penegakan aturan keimigrasian ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, I Gusti Bagus M.Ibrahiem mengatakan bahwa operasi ini sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi, yang berlangsung sejak 7 hingga 9 Oktober 2024. Dan Operasi Jagratara kali ini merupakan penutup di 2024.

Tahun ini Kantor Imigrasi Tanjung Perak sudah menjalankan dua kali operasi pengawasan orang asing Jagratara yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Gresik. Pada Operasi Jagratara ke III difokuskan di Kabupaten Lamongan.

Gusti mengatakan operasi ini dilakukan ke beberapa perusahaan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Tanjung Perak, khususnya, untuk melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA).

“Pada hari pertama, petugas menyasar beberapa perusahaan yang berada di Kabupaten Lamongan,” ujar alumni AIM 4 ini. Senin (14/10/2024).

Hari pertama didapati satu perusahaan yang mempekerjakan WNA dan tidak ditemukan pelanggaran.

Kemudian, operasi di hari kedua dan ketiga, petugas gabungan yang terdiri dari beberapa elemen ini melanjutkan pengawasan ke beberapa perusahaan di Kabupaten Lamongan jalur Pantai Utara. Meskipun ditemukan beberapa TKA, namun tidak ditemukan pelanggaran dan proses pelaksanaan di lapangan berlangsung dengan lancar dan tanpa kendala.

“Dari hasil operasi ini menunjukkan bahwa beberapa perusahaan ini taat dan tunduk terhadap aturan keimigrasian dalam memperkerjakan tenaga asing” imbuh Gusti.

Lanjutnya, walaupun pada operasi kali ini nihil ditemukan pelanggaran namun petugas akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan melakukan pengawasan secara berkesinambungan terhadap orang asing yang berada di wilayahnya.

“Kami berkomitmen untuk melaksanakan pengawasan secara profesional dan sesuai dengan regulasi yang ada. Melalui operasi ini, kami berharap keberadaan orang asing di wilayah kami berjalan sesuai ketentuan,” pungkasnya. TOK

Tim Relawan Pemenangan Khofifah Intensifkan Pergerakan di Seluruh Wilayah Jawa Timur

Gresik, Timurpos.co.id – Tim relawan pemenangan Khofifah Indar Parawansa terus mengintensifkan pergerakan di berbagai daerah di Jawa Timur menjelang kontestasi politik mendatang. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah pertemuan strategis dan konsolidasi telah digelar guna memperkuat basis dukungan masyarakat, salah satunya tim relawan yang ada di Kabupaten Gresik. Tampak dalam foto sejumlah relawan dan pengurus PRAKOMIL Gresik (8/10) menyatakan deklarasi mendukung penuh pasangan Kofifah dan Emil untuk melanjutkan kepemimpinannya di Jawa Provinsi Timur.

Ketua relawan PRAKOMIL Devan Gunawan., S.E menyatakan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah wilayah strategis yang menjadi fokus kampanye, termasuk daerah pedesaan dan wilayah Gresik Kota. “Kami ingin memastikan bahwa visi dan misi Bu Khofifah tersampaikan dengan baik ke semua lapisan masyarakat. Program-program yang telah dirancang terbukti memberikan dampak nyata bagi kemajuan Jawa Timur,” ujar Devan Gunawan dalam keterangannya pada Selasa (8/10).

Sementara itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Daerah Kabupaten Gresik Khofifah Mohammad Syaifuddin., M.Sc yang merupakan jebolan Master of Science in Political and Social Sciences Universitas Negeri Sosial Rusia ini menyambut positif deklarasi tim relawan PRAKOMIL Gresik. “Saya menyambut positif deklarasi tim relawan Kabupaten Gresik yang dilakukan oleh pengurus PRAKOMIL Gresik. Mudah-mudahan gerakan deklarasi ini menjadi bagian dari semangat positif didalam mendukung Khofifah-Emil untuk melanjutkan kepemimpinannya pada Gubernur di periode kedua ini,” ujar Mohammad Syaifuddin dalam pernyataanya.

Fuddin menegaskan bahwa Bu Khofifah sendiri terus aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan blusukan untuk mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat. Dalam beberapa kesempatan, ia menekankan pentingnya memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan dan pemberdayaan perempuan, yang selama ini menjadi bagian dari program unggulannya.

Selain itu, Fuddin selaku Juru Bicara TPD Gresik juga mengingatkan pada para relawan bahwa pentingnya memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan kampanye. Menurut Fuddin, digitalisasi kampanye menjadi fokus penting mengingat tren pemilih milenial yang semakin dominan. “Kami ingin menyentuh seluruh segmen pemilih, dari generasi muda hingga masyarakat lanjut usia, dengan pesan-pesan yang relevan dan mudah diterima,” tambahnya.

Tim relawan juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat, ulama, dan kelompok pemuda setempat untuk memperkuat jejaring pemenangan di tingkat akar rumput. Melalui pendekatan ini, mereka berharap dapat memperkuat soliditas dan kebersamaan dalam mendukung pencalonan Khofifah.

Pergerakan masif tim relawan ini diharapkan dapat mendongkrak elektabilitas Khofifah di berbagai wilayah, terutama di Kabupaten Gresik sendiri. Masyarakat pun diimbau untuk turut aktif dalam proses demokrasi yang sehat dan konstruktif demi kemajuan Jawa Timur. KIN/TOK