Timurpos.co.id – BANYUWANGI : Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyuwangi bersama TNI dan Pemerintah Kabupaten setempat melaksanakan pengamanan kegiatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tanggal 25 Oktober 2023.
Anggota yang diturunkan dalam pengamanan Pilkades sebanyak 3.576 personil, terdiri dari Polresta Banyuwangi 850 personil, TNI 586 personil (400 dari Kodim 0825 dan 186 dari Lanal Banyuwangi), Satpol PP 300 personil, Linmas 1.500 personil.
Selain itu juga dibackupa oleh personel BKO dari Satbrimob sebanyak 2 SSk (200 personil), dari Polres Situbondo, Lumajang dan Bondowoso masing-masing 1 SST (30 personil), dan dari Polres Jember 2 SST (50 personil).
Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Deddy Foury Millewa menyampaikan bahwa Pilkades di Indonesia pada tahun 2023 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada tahun 2023.
Pelaksanaan Pilkades serentak di Banyuwangi akan digelar pada 25 Oktober 2023, total wilayah desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak tahun 2023 sebanyak 51 Desa di 23 Kecamatan.
“Pelaksanaan Pilkades tahun ini akan berbeda dengan tahun tahun sebelumnya karena bersamaan dan berdampingan dengan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 yang tahapan pelaksanaannya dimulai di bulan Oktober 2023,”terang Kombes Pol Deddy, Selasa (24/10).
Untuk itu lanjut Kombes Pol Deddy, Polresta Banyuwangi dan jajarannya didukung oleh intansi terkait sudah menyiapkan strategi pengamanan terkait dengan hal tersebut.
“Polresta Banyuwangi dan jajaran melaksanakan Operasi Mandiri Kewilayahan Mantap Brata Gandrung 2023,didukung TNI, instansi terkait dan mitra Kamtibmas lainnya dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif,”pungkas Kombes Pol Deddy. (*)
Timurpos.co.id – KOTA MALANG – Maraknya penggunaan sepeda listrik di Kota Malang selain menambah volume kendaraan, dari segi keamananpun masih belum layak digunakan di Jalan Raya.
Hal itu mengingat manfaat dan penggunaan motor listrik hanya boleh dioperasikan pada lajur atau kawasan tertentu.
Sepeda listrik yang dimaksud adalah sepeda bertenaga listrik yang berdaya tempuh jarak hanya 25 km saja dan speknya tidak memenuhi syarat untuk digunakan di Jalan Raya.
Kasatlantas Polresta Malang Kota, Kompol Akhmad Fani Rakhim mengatakan meski pengguna sepeda listrik pakai helm, tetap saja tidak diperbolehkan dijalan raya.
“Sepeda listrik dirancang untuk rute pendek, selain kecepatannya maksimum 25 kilometer per jam, memang memiliki lampu utama, lampu belakang dan reflektor, tapi sepeda listrik beda dengan motor listrik,”ujar Kompol Fani,Selasa (24/10)
Kompol Fani menyebut berbedaan tersebut dijelaskan di Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) RI Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak Motor Listrik.
Peraturan dipertegas lagi pada Pasal 5 ayat (1) Permenhub disebutkan, sepeda listrik dioperasikan pada lajur khusus dan atau kawasan tertentu.
Pada ayat (3) disebutkan bahwa kawasan tertentu yang dimaksud adalah permukiman, jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan, kawasan wisata, area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik yang terintegrasi, area kawasan perkantoran, dan area di luar jalan.
Kompol Fani menambahkan antara sepeda motor listrik dan sepeda listrik memiliki perbedaan, selain dari bodi atau bentuk, sepeda listrik tidak dilengkapi nomor polisi, sedangkan sepeda motor listrik wajib dilengkapi dengan surat-surat hingga nomor Polisi.
“Jika dipaksakan berkendara di jalan raya, bisa mengakibatkan risiko tinggi, dan membahayakan bagi pengguna maupun pengguna kendaraan lain di jalan raya,”terang Kompol Fani.
Pihaknya juga terus menggencarkan edukasi kepada Masyarakat tentang aturan penggunaan sepeda listrik agar tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan.
“Sementara tindakan tilang masih belum diberlakukan saat ini hanya sebatas teguran dan edukasi,”pungkasnya. (*)
Timurpos.co.id – BLITAR – Memasuki tahapan persiapan Pemilu 2024, Kapolres Blitar, AKBP Anhar Arlia Rangkuti, S.I.K, telah melaksanakan serangkaian kegiatan patroli dialogis.
Patroli tersebut bertujuan untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah hukum Kabupaten Blitar tetap aman dan kondusif hingga pelaksanaan Pemilu dimulai.
“Kegiatan ini sebagai langkah proaktif dalam memastikan pesta demokrasi berjalan lancar, damai, dan sesuai dengan aturan,”ujar AKBP Anhar Arlia Rangkuti, Selasa (24/10).
Pada patroli dialogis ini, Kapolres Blitar didampingi oleh pejabat utama (PJU) Polres Blitar, serta taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang saat ini sedang menjalani latihan dasar kepolisian di Polres Blitar.
Mereka mengunjungi berbagai daerah di Kabupaten Blitar, berinteraksi dengan masyarakat, dan berdialog tentang berbagai isu terkait dengan Pemilu.
Kapolres Blitar, AKBP Anhar Arlia Rangkuti, mengutamakan pendekatan yang inklusif dan penuh kepedulian untuk memahami kekhawatiran dan harapan warga seputar Pemilu.
“Langkah-langkah ini juga sebagai wujud komitmen Polres Blitar dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan Pemilu,”tambah AKBP Anhar Arlia Rangkuti.
Dengan upaya proaktif seperti ini, mereka berharap dapat mencegah potensi konflik, membangun kepercayaan masyarakat, dan memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan lancar serta sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat.
“Kami percaya bahwa dengan kerjasama antara kepolisian, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, kita dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk melaksanakan hak demokratis kita dengan damai.”pungkasnya. (*)
Ahli Hukum Pidana Prof Dr H Sardjono SH MH, saat memberikan pendapat di PN Surabaya
Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang permohonan pembatalan pengampuan yang diajukan oleh Francisca terhadap Harjanti Hudaya terus berlanjut di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (23/10/2023).
Dalam persidangan kali ini, tim kuasa hukum Termohon menghadirkan Dokter Nining Febriyana, dokter yang merawat Harjanti Hudaya selama menjalani perawatan di RSUD Dr Soetomo Surabaya.
Di hadapan Majelis Hakim, dokter Nining membenarkan bahwa dirinyalah yang bertugas merawat Harjanti Hudaya sebagai pasien sakit jiwa.”Iya benar, saya yang menangani Ibu Harjanti,” katanya.
Dokter Nining Febriyana, dokter yang merawat Harjanti Hudaya
Dokter Nining lantas menjelaskan bagaimana kondisi awal Harjanti saat pertama kali menjalani opname di Psikiatri Jiwa.
“Awalnya saat opname (Harjanti) dalam kondisi depresi yang berat. Kalau ditanya jawabannya selalu lupa dan kondisinya menangis terus. Dia juga tidak bisa menceritakan apa-apa lagi. Kalau ditanya selalu lupa,” lanjutnya.
Ditanya oleh tim kuasa hukum Termohon, Joko Cahyono sejak kapan dokter Nining menerima pasien bernama Harijanti dengan diantar oleh Petugas dari Kepolisian Polda Metro,?
“Sejak Tanggal 31 Desember 2021. Saat itu dia datang ke rumah sakit pada pagi hari dan saya terima dalam kondisi drop karena depresinya kambuh,” jawabnya.
Terkait Visum Et Repertum, dokter Nining menyatakan dikeluarkan pihak rumah sakit berdasarkan permintaan dari Kepolisian.
Ditanya lagi oleh Joko Cahyono, dari skala 1 sampai 10, bagaimana sih kondisi Harijanti saat ini seperti apa?
“Terakhir hari Selasa pekan lalu, kondisinya sedang drop, depresinya kambuh. Bahkan menangis saja. Skalanya sekitar 8,” jawabnya.
Saat Joko Cahyono kembali melontarkan pertanyaan apakah bisa Harjanti mempertangungjawabkan, Nining menyebut tidak bisa.
“Kalau kondisinya seperti sekarang ini ya tidak bisa. Dia mengalami Bipolar, kadang merasa kadang sedih. Dominan pasien yang mengalami Bipolar tidak mengenal realita lagi. Kronisnya merasa berasalah, merasa tidak berguna dan puncaknya dapat mengancam jiwa, yakni bunuh diri,” jawabnya.
Sementara itu, saat Andy Darti, kuasa hukum Pemohon bertanya apakah sebagai dokter, Nining mengetahui tentang Permenkes Nomor 77 Tahun 2015. Nining menjawab tidak mengetahui Permenkes tersebut.
Sementara Ahli Hukum Pidana
Prof Dr H Sardjono SH MH, juga Dosen Universitas Bhayangkara Surabaya berpendapat bahwa, terkait pengapuan yang terpenting digunakan untuk apa. Permohonan pengampuan untuk waris atau tindak Pidana lainnya itu ada dua secara pribadi dan secara Intasi (untuk kepentingan Hukum).
Disingung oleh Kuasa Hukum dari pengugat Ir. Andy Darti SH apabila disini pengampu statusnya ada tersangka dan pihak intasi (Polda Metro Jaya) meminta bukti visium dan anehnya bukti visium itu yang mendapatkan adalah pihak pengampu dan lebih satu bulan lamanya.
Ahli menjelaskan bahwa, saya mendengar sendiri kalau pengampuan itu ada peristiwa pidananya. Menurut konsep hukum apabila perbuatan pidana dilakukan sebelum mendapatakan pengampuan (ganguan jiwa) bisa dikatakan itu normal, berdasarkan Pasal 44 KUHP, Perma. Pertanyaan selanjutanya pertangungjawaban kapan, mesti tetap harus dibawa ke Pengadilan, natinya pihak Majelis Hakim yang menilai.
“Mestinya terampu tetep dibawa ke pengadilan, karana perbuatan pidananya dilakukan sebelum memdapatkan pengampuan,” kata Ahli.
Masih kata ahli tetkait waktu untuk bukti visum bisanya 14 hari setelah surat dikirimkan dan bisa diperpanjang atas persetujuhan dari penyidik dan bukti visum harusnya dikirim dari lembaga ke lembaga.
Perlu diketahui, Francisca mengajukan permohonan pembatalan pengampuan terhadap Justini Hudaja. Permohonan diajukan setelah sebelumnya PN Surabaya mengabulkan Justini Hudaja sebagai pengampu dari Harjanti Hudaya, tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan.
Harjanti Hudaya ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan oleh Polda Metro Jaya bersama suaminya yakni Subandi Gunadi. Harjanti dan suaminya ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Francisca. Tok
Terdakwa Wang Yali didampingi Penerjemah saat diperiksa di PN Surabaya
Surabaya, Timurpos.co.id – Terdakwa Wang Yali diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Furkon Adi Hermawan dari Kejaksaan Negeri Surabaya terkait perkara mengunakan Paspor Palsu untuk megikuti ujian di Lembaga Bahasa Widya Mandala di Jalan Dinoyo Nomor 48A Keputran Kecamatan Tegalsari Surabaya.
Untuk sidang kali ini JPU Furkon Adi Hermawan menghadirkan beberapa saksi. Dalam keterangan para saksi menyatakan bahwa, pada intinya terdakwa datang ke Indonesia dengan mengunakan paspor miliknya, namun saat mengikuti tes Bahasa Inggris di di Lembaga Bahasa Widya Mandala Surabaya, terdakwa mengunakan paspor atas nama Yu Wen, namun foto yang tertera di Paspor tersebut mengunakan foto terdakwa.
“saat kita melakukan penggecekan di bandara Juanda, tidak ada, atas nama Yu Wen.” Saut saksi dihadapan Majelis Hakim di ruang Garuda 1 PN Surabaya. Senin (23/10/2023).
Lanjut Pertanyaan dari JPU Furkon bahwa, sebelum terdakwa juga mengikuti tes di Thailand (Bangkok) dan bagaimana terdakwa bisa masuk ke Indonesia, berapa upah yang diterima terdakwa dan jelaskan.
Terdakwa Wang Yali menjelaskan melalui penerjemahnya bahwa, berawal saat ditawari seseorang bernama Xian Tiang melalui pesan di aplikasi Wechat untuk menjadi joki ujian bahasa asing di Thailand dan Surabaya. Xian membekali Wang dengan paspor palsu atas nama peserta ujian yang sudah disiapkan oleh sebuah yayasan disana.
“Wang kemudian berangkat dari Tiongkok menggunakan parpor aslinya. Dia menuju Thailand lebih dulu untuk mengikuti ujian di negara tersebut. Setelah itu, dia baru berangkat ke Surabaya melalui Bandara Juanda. Selama perjalanan, Wang menggunakan paspor asli miliknya sehingga tidak bermasalah.” Kata Wang.
Ia menambahkan bahwa, Sesampainya di Surabaya, Wang mengikuti ujian English Language Testing System (IELTS) di WMLI Tegalsari. Dia menggunakan paspor palsu atas nama Yu Wen sebagai peserta ujian.
“Wang tidak membantah dakwaan jaksa. Dia mengaku mendapatkan upah 10.000 RMB atau setara Rp 21 juta dari pekerjaannya sebagai joki, namun uang tersebut belum diberikan,” tambahnya melalui Lina penerjemah dari terdakwa.
Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan dari JPU menyebutkan bahwa, peremuan asal Tiongkok (terdakwa Wang Yali), 29 Juni 2023 dengan menggunakan Dokumen Perjalanan asli miliknya yaitu passport dan Visa atas nama Wang Yali berangkat dari China/Tiongkok menuju Surabaya dengan terlebih dahulu singgah di Thailand untuk menjadi joki tes IELTS Warga Negara China lainnya, kemudian Terdakwa baru berangkat ke Surabaya dengan terlebih dahulu transit di Kuala Lumpur Malaysia. Sesampainya di Bandara International Juanda Surabaya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 Terdakwa menginap di Hotel Midtown Residence Surabaya selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 08.40 WIB Terdakwa datang ke Lembaga Bahasa Widya Mandala Surabaya jalan Dinoyo Nomor 48A Keputran Kecamatan Tegalsari Surabaya untuk melakukan pendaftaran (registrasi) tes IELTS. Saat melakukan pendaftaran tersebut, Terdakwa melakukan perekaman biometric dengan menggunakan Dokumen Perjalanan berupa passport dengan nomor: E85327687 atas nama Yu Wen, walaupun Terdakwa telah mengetahui bahwa passport yang digunakannya tersebut isinya tidak benar atau palsu.
Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi Nurul Aisyah yang merupakan PNS di bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya yang sebelumnya mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing asal China melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Saat dimintai keterangan, beberapa kali Terdakwa mengakui bahwa passport dengan nomor: E85327687 atas nama Yu Wen adalah milik Terdakwa, namun akhirnya Terdakwa mengakui bahwa passport dengan nomor: E85327687 atas nama Yu Wen tersebut bukan miliknya dan saat dilakukan pemeriksaan di Hotel tempat Terdakwa menginap ditemukan Dokumen Perjalanan kebangsaan atau kewarganegaraan China atas nama orang lain.
Atas perbuatannya JPU mendakwa dengan Pasal 119 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tok
Timurpos.co.id – MALANG – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, membuka secara langsung kegiatan Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial oleh alumni Akabri 91 reuni 32 Tahun Mengabdi untuk Negeri di Lapangan Rampal, Malang, Jawa Timur,Sabtu (21/10).
Di sela sela acara, Organisasi masyarakat maupun kelompok komunitas juga melaksanakan Deklarasi Pemilu Damai untuk pelaksanaan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.
Deklarasi ini lantas mendapatkan apresiasi dari Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
“Tadi bersama sama dilaksanakan deklarasi pemilu damai. Deklarasi ini dilaksanakan oleh beberapa organisasi masyarakat baik yang berada di pusat dan yang berada di daerah,” kata Kapolri di Malang.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit menilai deklarasi yang dilaksanakan oleh elemen masyarakat itu sangat baik.
“Beberapa waktu yang lalu di Monas dilaksanakan oleh perwakilan perwakilan partai politik, kali ini dilaksanakan oleh masyarakat yang memilih,”tambahnya.
Jenderal Polisi Sigit menyebut jika deklarasi itu bisa dilaksanakan di semua tempat baik yang dipilih maupun yang memilih, artinya semangat yang sama untuk bagaimana menjaga pemilu agar berjalan damai bakal terwujud.
“Walaupun masing-masing berbeda pendapat namun itu tidak menjadi masalah dan itu bagian dari demokrasi,” lanjut Kapolri.
Lebih jauh disampaikan, semakin matang demokrasi walaupun ada perbedaan pendapat maupun pilihan, namun tentunya tidak berdampak pada pecahnya masalah persatuan dan kesatuan.
“Oleh karena itu tolong ini terus di gelorakan di semua wilayah kita kawal agar pemilu 2024 betul betul bisa berjalan dengan damai,”tutur Jenderal Sigit.
Ia yakin apabila semangat ini terus dilaksanakan di semua wilayah maka Pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar dan aman sehingga menghasilkan hasil yang legitimate.
Sementara itu Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, menyebut, Komitmen Pemilu damai oleh organisasi masyarakat dan juga para tokoh tokoh masyarakat parah rektor dan semuanya mudah-mudahan menjadi langkah yang bagus.
“Nanti juga akan kita sampaikan kapada jajaran TNI dan Polri di wilayah untuk juga bersama-sama melaksanakan komitmen damai untuk pemilu 2024. Apabila komitmen ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah menjadi langka yang sangat bagus supaya pelaksanaan pemilu 2024 bisa berjalan baik, aman dan lancar dan bisa dilaksanakan secara sejuk,” ucap Panglima TNI. (*)
Timurpos.co.id – MALANG – Kegiatan bakti kesehatan dan sosial oleh Alumni AKABRI 91 mendapat apresiasi dari banyak pihak.
Selain warga masyarakat yang mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan sosial yang digelar oleh TNI Polri khususnya alumni AKABRI 91 itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah Jawa Timur, Lutfil Hakim juga acungkan jempol untuk TNI – POLRI.
Lutfi menyebutkan, bahwa kegiatan yang diadakan oleh TNI POLRI di Lapangan Rampal Kota Malang itu sangat membantu masyarakat Jawa Timur khususnya warga Malang Raya.
“Dengan adanya bakti kesehatan dan Bakti Sosial di Reuni Akabri 91 ini saya kira bukan hanya soal kesehatan masyarakat yang terbantu, namun juga membantu perekonomian masyarakat,” kata Ketua PWI Jatim, Sabtu (21/10).
Selain Ketua PWI. Riadi, salah satu warga Turen, Malang menyampaikan ucapan terima kasih atas bakti kesehatan dalam kegiatan Reuni Akabri 91 yang dilaksanakan di Malang.
“Saya ini mengantarkan anak saya khitan, alhamdulillah di bakti kesehatan Akabri 91 ini gratis. Banyak anak anak yang ikut dan saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Kapolri,” ucap dia.
Sedangkan warga lain yakni Armando, warga Kota Surabaya, yang sehari hari aktifitasnya sebagai seniman tradisional, menyampaikan bahwa kegiatan Akabri 91 ini sangat luar biasa dan dapat membantu masyarakat.
“Kegiatan ini sangat positif dan saya Apresiasi Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI. Dimana kegiatan ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan kesehatan gratis,” tutup dia.
Seperti diketahui, kegiatan Bakti Kesehatan ini menyediakan berbagai layanan kesehatan untuk masyarakat umum.
Di Lapangan Rampal, Kota Malang, terdapat beragam pelayanan yang dapat diikuti, seperti pengobatan umum, pengobatan spesialis, pemeriksaan laboratorium, konsultasi gizi, mobil katarak, mobil gigi, mobil bedah, mobil chamber, layanan KB atau ibu hamil, pencegahan stunting, visus, penghilangan tatto, fisioterapi, donor darah, serta khitan.
Sebanyak 85 orang relawan terlibat dalam kegiatan ini, terdiri dari 6 dokter gigi, 179 perawat, 7 tenaga kesehatan lainnya, 22 petugas Palang Merah Indonesia (PMI), 40 personel TNI, dan 120 relawan non-nakes. (*)
Timurpos.co.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyaksikan ratusan orang dari organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) serta berbagai elemen masyarakat lainnya menyatakan Deklarasi Pemilu Aman dan Damai di Lapangan Rampal, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (21/10/2023).
Jenderal Sigit mengapresiasi semangat komitmen pemilu damai dari para OKP dan tokoh masyarakat serta tokoh agama yang hadir di Lapangan Rampal. Kepala Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 (Kaops NCS) Irjen Asep Edi Suheri mengatakan, jika sebelumnya deklarasi pemilu damai dilakukan oleh para perwakilan partai politik di Lapangan Monas, Jakarta, kemarin. Namun kali ini dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dan pemuda baik dari pusat maupun daerah.
“Bapak Kapolri dan Panglima TNI meminta kegiatan deklarasi pemilu damai ini dilaksanakan di wilayah-wilayah. Komitmen pemilu damai ini harus dari yang dipilih dan yang memilih. Semuanya harus punya semangat yang sama menjaga pemilu berjalan damai, meski masing-masing berbeda pendapat namun itu tidak menjadi masalah karena bagian dari demokrasi,” kata Kaops NCS dalam keterangannya, Sabtu (21/10).
Kapolri kata Irjen Asep Edi juga menginginkan Pemilu 2024 mendatang, masyarakat tidak terpecah belah, meski berbeda pendapat dan beda pilihan. “Kematangan demokrasi kita kata Pak Kapolri bisa dilihat meski berbeda pendapat dan berbeda pilihan tidak berdampak pecahnya persatuan dan kesatuan. Karena itu semua harus menjaga pemilu berjalan dengan aman dan damai,” tandasnya.
Kaops menuturkan, Kapolri juga berharap pemilu 2024 berjalan aman dan damai serta menghasilkan pemimpin yang legitimate (sah) ini, bisa melanjutkan kepemimpinan untuk membawa Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI juga berharap pemilu 2024 berlangsung aman dan damai. Laksamana Yudo Margono juga menegaskan soal netralitas Polri-TNI dalam pemilu. “Beliau (Panglima TNI) juga menegaskan soal netralitas dalam pemilu 2024 merupakan kunci utama kita bisa melaksanakan dan menjaga pemilu yang aman baik dan lancar,” tandasnya.
Adapun pihak yang turut hadir dalam pembacaaan ikrar pemilu damai dalam kegiatan kali ini yakni Ketua FKUB Kiai A Hamid Syarif, Ketua MUI Jatim KH Moh Hasan Mutawakkil ‘Alallah, Ketua Nahdlatul Ulama KH Marzuki Mustamar, Ketua PW Muhammadiyah Sukadiono, Ketua LDII Jatim Moch Amrodji Konawi, Ketua Perguruan Silat Se-Jatim Supratomo, Ketu Serikat Buruh Se-Jatim Ahmad Fauzi, Ketua KNPI Adv Urip Prayitno, Ketua Cipayung Plus OKP dan BEM se-Jatim, Abdul Ghoni beserta 20 rekan lainnya, Paguyuban Seniman Jatim Lusiati Fauzie, Forum Rektor se-Jatim, Prof Mohammad Nasih (Rektor Unair), asosiasi UMKM, Influencer dan konten kreator.
Selama acara, peserta deklarasi membacakan ikrar bersama yang berisi komitmen:
Mendukung dan membantu jajaran TNI dan Polri dalam menjaga keamanan serta mensukseskan pemilu 2024 yang aman dan adil.
Menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah bangsa.
Bersama-sama menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya pemilu 2024.
Timurpos.co.id – SURABAYA – Puncak peringatan Hari Santri 2023 dilaksanakan di Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu (22/10) berjalan dengan aman dan lancar.
Pelaksanaan peringatan Hari Santri ini diikuti oleh jutaan massa santri dari seluruh wilayah Jawa Timur dan Indonesia.
Pihak kepolisian telah melaksanakan pengamanan Hari Santri ini dengan menerapkan beberapa rekayasa arus lalu lintas.
Rekayasa dilakukan untuk arus lalu lintas di sekitar lokasi Tugu Pahlawan, Jalan Pahlawan, Surabaya.
Sampai rangkaian kegiatan selesai, giat yang dihadiri Presiden Jokowi berserta ibu Iriana Jokowi yang di tugu pahlawan Surabaya berjalan sangat aman, lancar dan kondusif.
Begitu juga rangkaian kegiatan pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia di beberapa tempat berjalan kondusif.
Mulai dari Kehadiran Presiden di Tugu Pahlawan, kemudian bergeser ke Kodiklatal, PC NU di Bubutan, peresmian tower RS Islam di Wonokromo dan berakhir peninjauan RS Kodam V Brawijaya.
Kegiatan pengamanan oleh Polrestabes langsung di pimpin oleh Kapolrestabes Surabaya Kombespol Pasma Royce.
Kapolrestabes Surabaya Kombespol Pasma Royce melalui Kasihumas AKP Haryoko Widhi menyampaikan terima kasih kepada segenap peserta hari Santri yang di selenggarakan di Surabaya berjalan kondusif dan aman.
Begitu juga pengamanan rangkaian kegiatan kunjungan Presiden Republik Indonesia semua berjalan aman dan lancar.
“Kepada peserta peringatan hari santri dan seluruh warga Surabaya, kami sampaikan terimakasih atas kerjasamanya sehingga pelaksanaan hari santri aman, tertib dan lancar,”ungkap Haryoko. (*)
Timurpos.co.id – SITUBONDO – Satresnarkoba Polres Situbondo mengungkap peredaran obat keras berbahaya (Okerbaya) jenis Pil Trihexyphenidyl (Trex) di Wilayah Kabupaten Situbondo.
Dalam pengungkapan jaringan ini, Tim Opsnal Satresnarkoba mengamankan 2 tersangka ditempat yang berbeda. Keduanya adalah HS (27) dan SY (20).
Tersangka HS warga Desa Kilensari Kecamatan Panarukan diduga sebagai pengedar Pil Trex ditangkap disebuah rumah di Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan.
Barang bukti yang berhasil disita adalah 42 butir Pil Trex didalam plastik klip, 1 pak plastik klip, uang diduga hasil penjualan sebesar Rp. 50.000, 1 buah HP, 1 botol plastik dan Tas selempang serta sebuah dompet.
Tersangka SY warga Kecamatan Kapongan berhasil ditangkap di Jalan Raya Basuki Rahmat Situbondo.
Barang bukti yang berhasil disita adalah 931 Pil Trex terbagi dalam beberapa bungkus plastik klip, uang tunai sebesar Rp. 150.000, 1 botol plastik bekas isi Pil Trex, 1 buah HP dan 1 unit sepeda motor tanpa dilengkapi plat nomor.
Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto, S.H., S.I.K., M.H. melalui Kasat Resnarkoba AKP Muhammad Luthfi, S.H. mengungkapkan bahwa kedua tersangka tertangkap tangan ketika hendak mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standart dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan.
“Perbuatan tersangka ini diduga melanggar pasal 435 Jo pasal 138 ayat (1 dan 2) dan atau Pasal 436 ayat 1,2 Jo pasal 145 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Kedua tersangka saat ini ditahan, demikian pula barang buktinya, juga diamankan di Polres Situbondo,” terang AKP Muhammad Luthfi, Senin (23/10/2023)
Untuk mengungkap kasus tersebut, aparat kepolisian terus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, memeriksa tersangka dan mengirimkan barang bukti yang ada ke Laboratorium Forensik (Labfor) Cabang Surabaya.
“Kami akan terus mengembangkan kasus ini untuk menemukan kemungkinan ada pelaku lain yang terkait,” pungkasnya. (*)
