Timurposjatim.com – Ketua Pemuda Demokrat Indonesia (PDI) Kota Surabaya, Dodot Wilandoko menanggapi terkait adanya temuan anggota DPRD Surabaya, AH. Thony tentang sejumlah ASN yang menempati Rusunawa di Surabaya.
Meski, temuan itu langsung dapat respon Walikota Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dengan mencopot ASN & mengevaluasi penghuni yang ada sesuai kelayakan persyaratan penghuni yakni MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
Namun demikian, menurut Dodot Wilandoko, tindakan Eri itu tidak menyelesaikan permasalahan mendasar yang ada, yakni minimnya ketersediaan hunian layak & murah untuk masyarakat kecil. Karena, fenomena tersebut dipandang tidak cukup dengan pemecatan kepada ASN yang menguni Rusunawa.
Seharusnya, menurut pemuda yang akrab dipanggil Cak Dodot, Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot) menjawab dengan melakukan penambahan hunian vertical berupa Rusun yang dapat diakses oleh masyarakat Surabaya yang mana dalam katagori MBR.
“Fenomena tersebut harus dijawab Pemkot Surabaya dengan melakukan tindakan nyata dengan menambah hunian vertikal berupa rusun yang dapat diakses oleh masyarakat Surabaya terutama MBR secara luas mengingat tingginya kebutuhan hunian layak di Surabaya,” Kata Cak Dodot saat ngobrol santai di Kedai Kopi, Pucang, Jumat, 11 Februari 2022.
Apalagi, tambah Aktivis pemuda demokrat indonesia itu, warga Surabaya yang mengharap untuk bisa mendapatkan Rusunawa sekitar 11 ribu KK. Hal iti kemudian disayangkan, bila Pemkot hanya melakukan penindakan tegas terhadap ASN penghuni Rusunawa.
Padahal menurutnya, Surabaya sudah mengalami darurat hunian sehingga ia menyarankan agar Eri sebagai Wali Kota Surabaya harus memikirkan darurat hunian ini dengan memperioritaskan warga MBR dan mencari langkah-langkah progresif untuk mengatasi permasalahan hunian.
“antrian warga Surabaya yang mencapai hingga 11 ribu KK untuk bisa menikmati rusunawa membuktikan bahwa Surabaya mengalami darurat hunian layak. Pemerintah kota Surabaya harusnya membuat jalan keluar terkait persoalan ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah terkesan abai dalam menyediakan hunian vertikal layak untuk masyarakat kecil, sedangkan apartemen menjamur di Surabaya, padahal pihaknya jauh-jauh hari berharap kepada transisi Pemerintahan dari Risma ke Erik ini ada perubahan serius terkait dengan ketersedian hunian yang layak bagi masyarakat kecil di Kota Pahlawan ini.
“Pemerintah terkesan abai terhadap penyediaan hunian vertikal yang layak untuk masyarakat kecil, namun membiarkan hunian vertikal mewah (apartemen) tumbuh kian pesat,” tegasnya.
Perlu diketahui Berdasarkan data yang ada, pemkot Surabaya memiliki 20 rusun dengan total ada 103 blok yang meliputi 4.890 unit, jumlah ini sangat kecil dibandingkan apartemen yang ada di Surabaya. Berdasar riset Colliers International, hingga pertengahan 2021, total stok apartemen di Kota Pahlawan tercatat sebanyak 48.972 unit.(Dik/Tio)
