Timur Pos

Timurposjatim.com – Notaris Edhi Susanto dan Istrinya Feni Talim diseret di Pengadilan tanpa menggunakan rompi tahanan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rakmad Hari Basuki dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait perkara membuat surat palsu dengan agenda keterangan saksi yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Suparno di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kamis, (23/06/2022)

Dalam sidang kali ini JPU menghadirkan saksi yakni Hardi Kartoyo dan Itawati Sidharta serta Untung Prayitno.

Hardi Kartoyo mengatakan bahwa, saat itu berencana untuk menjual 3 bidang tanah dan bangunan miliknya kepada Triono Satria Dharmawan. Ketiga aset tersebut tercatat dengan atas nama istri korban, Itawati Sidharta.

“Yang mau beli saat itu Triono dengan kesepakatan Rp.16 miliar untuk tiga SHM  dan sertifikat asli dibawah oleh Notaris Edhi Santoso untuk dilakukan  checking ke BPN Surabaya, sebagai tanda jadi diberikan uang muka sebesar Rp.500 juta dan sisa akan dibayarkan setelah selesai dari BPN,” katanya.

Ia menambahkan pembelian tanah tidak terjadi dan anehnya sertifikatnya belum dikembalikan hingga saat ini, tidak sampai disitu ternyata dari sertifikat tersebut mengalami perubahan dari yang dulunya berlogo bola Dunia, sekarang berlogo burung Garuda serta ada perubahan luasnya setelah melihat foto copy sertifikat tersebut.

“Saya baru tahu, kalau surat kuasa itu palsu saat diperlihatkan oleh penyidik waktu dikepolisian,”tambahnya.

Itawati Sidharta mengatakan dengan terdakwa Feni yang merupakan istri dari terdakwa Notaris Edhi, ini tidak kenal, menurut cerita suaminya SHM no 728, 721, 320 yang rencananya dibeli oleh Yono setelah di cek ke BPN nantinya akan dibayar.

“Tiga sertifikat yang ada dijalan Kenjeran yang pertama mendapatkan hibah dari orang tua dan yang 2 berasal dari beli saat perkawinan yang diatas namakan saya. Untuk sertifikat tersebut diserahkan ke Notaris Edhi dan ada bukti tanda terimanya,” kata Ita.

Ia menambahkan untuk surat kuasa untuk pengurusan sertifikat, tidak mengetahui dan tidak pernah tanda tangan.

Atas keterangan para saksi terdakwa tidak membantahnya. Hanya saja terdakwa Notaris Endhi megatakan bahwa, surat kuasa itu bukan yang membuat.” Ada yang membuat yaitu Tiono,”kelit Notaris Endhi.

Sontak JPU Hari Basuki mengatakan bahwa, orang itu sudah meninggal karena covid-19 dan sudah ada kesaksian yang sudah disumpah, yang isinya Notaris Endhi yang membuat.

Sementara terpisah Pengacara para terdakwa, Peter Talaway menyatakan, dengan surat-surat tersebut, Hardi sebagai penjual justru diuntungkan. Di antaranya mendapat uang muka dari Tiono selaku pembeli serta pajak bumi bangunan sudah dibayar pembeli. Mengenai notaris Edhi dan Feni yang tidak kunjung menyerahkan SHM kepada Hardi karena digunakan sebagai bukti gugatan.

“Notaris (Edhi) tidak mau serahkan karena pembeli (Tiono) menggugat notaris di pengadilan,” kata Pieter.

Untuk diketahui dalam dakwaan JPU bahwa, Terjadinya kasus pemalsuan surat tersebut bermula pada pertengahan 2017, dimana saat itu Hadi Kartoyo (korban) bertujuan menjual 3 bidang tanah dan bangunan miliknya kepada Triono Satria Dharmawan. Ketiga aset tersebut tercatat dengan atas nama istri korban, Itawati Sidharta.

Hardi menjalin kesepakatan dengan Triono bahwa harga ketiga aset yang terletak di Jalan Rangkah, Tambaksari tersebut senilai Rp 16 miliar. Untuk pembelian aset itu, rencananya akan dibiayai oleh pihak Bank Jtrust Kertajaya.

Kemudian Edhi Susanto, notaris yang berkantor di Jalan Anjasmoro no 56 B Surabaya itu ditunjuk oleh pihak bank untuk memfasilitasi proses jual beli antara Triono Satrio Dharmawan dengan Hardi Kartoyo dan isterinya tersebut.

Lebih lanjut, Hardi menyerahkan SHM 3 aset itu kepada Edhi Santoso untuk cheking sertifikat di BPN Surabaya II. Sedangkan Triono memberikan cek sebesar Rp. 500 juta kepada Edhi untuk diserahkan kepada Hardi sebagai uang tanda jadi atau DP atas pembelian tanah dan rumah milik korban.

Cek tersebut lalu diserahkan kepada Hardi dengan catatan apabila hasil ceking cek terhadap 3 SHM tersebut bermasalah dan pihak penjual membatalkan transaksi, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada pembeli tanpa potongan.

Namun saat pengurusan maupun checking tidak segera diselesaikan, Edhi Susanto, malah membuat dan memberikan Surat pernyataan yang isinya apabila dalam waktu 2 bulan ternyata belum terjadi transaksi jual beli antara Hardi dan Triono, maka uang DP dianggap hangus dan sertifikat asli dikembalikan. (lebih…)

Timurposjatim.com – Dugaan adanya Mafia Tanah di daerah Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo atas obyek tanah Petok D 427 Seluas 29.728 Meter persegi, Pasalnya ada pihak yang mengaku-ngaku sebagian tanah tersebut miliknya.

Sebelumnya jual beli tersebut antara Ruminah dan Ir. Rudi Tjaja Hartono seluas 29.728 meter persegi Kemudian timbul lagi Jual Beli Antara Ir. Rudi dan Mizami Tamimy dengan luas yang sama. Rabu,(22/06/2022).

Menurut Nurhadi, tanah tersebut sekarang sah menjadi milik klien kami berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Mizan Tamimy, yang di beli dari Rudy Hartono pada tahun 2003 seluas 29.728 Meter persegi, sedangkan Rudy hartono membeli tanah tambak tersebut dari Ruminah dan anak-anaknya seluas 29.728 Meter persegi berdasarkan AJB No. 18/SK1/VII/2002, Oleh sebab itu secara hukum, klien kami adalah pembeli yang beritikad baik.

Bukti lain bahwa klien kami adalah pembeli yang beritikad baik, laporan ahli waris Ruminah di Polrestabes Surabaya terhadap Mizan Tamimy atas dugaan pemalsuan surat sudah di berhentikan (SP3),” ujar Nurhadi,

Alasan SP3 tersebut diantaranya

1. bahwa jual beli antara Ruminah dan anak-anaknya sebagaimana dalam AJB No. 18/SK1/VII/2002, Adalah sah secara hukum sehingga tanah tersebut sudah terjadi peralihan hak kepada Ir. Rudi Tjaja Hartono sehingga jual beli antara Ir. Rudi Tjaja Hartono dengan Mizan Tamimy pun sah menurut hukum.
2. kalaupun ada dugaan perbuatan pidana tapi bukan dilakukan oleh Mizan Tamimy sebab dugaan adanya perbuatan pidana tersebut adanya pada tahun 2002 sedangkan Mizan Tamimy membeli tanah tersebut pada tahun 2003.

Nurhadi menceritakan, proses jual beli yang dilakukan Mizam Tamimy dengan Ir. Rudi Tjaja Hartono. Sebelum membeli melakukan croscek terlebih dahulu di Kelurahan Keputih dengan memerintahkan Achmad Budiarto selaku tangan kanannya tentang legalitas tanah tersebut, dan selanjutnya Achmad Budiarto mendapatkan keterangan riwayat tanah tersebut.

“Setelah mendapatkan keterangan riwayat tanah, klien kami membuat Ikatan Jual Beli (IJB) ke notaris,” dengan Ir. Rudi Tjaja Hartono terangnya dan telah dibayar dengan cara bertahap sampai lunas.

Namun lama tidak ada kabar dari pihak notaris, sehingga Mizam Tamimy memerintahkan Budi kembali untuk menemui notaris tersebut.

“Dari pihak notaris menginformasikan bahwa Rudi Tjaja Hartono sudah meninggal dunia,” beber Nurhadi, kepada awak media.

Lanjut Nurhadi, Maka Budi kembali menemui ke keluarga ahli warisnya almarhum Rudi dampingi Budi.

“Pak Budi pernah dampingi saya kerumah Almarhum Rudi dan disana ketemu dengan Istrinya,” katanya.

Dari pertemuan itu, pihaknya menjelaskan proses jual beli tanah untuk melanjutkan ke Akta Jual Beli (AJB) ke notaris.

Kemudian kita mencoba konsultasi ke BPN dari perjanjian awal IJB menjadi sertifikat hak milik.

Sama pihak BPN diberikan persyaratan. Salah satunya diminta membayar pajak Ruminah dan Ir. Rudi Tjaja Hartono terlebih dahulu.

Setelah itu dibawalah ke kelurahan dan bertemulah Yuni Utomo yang pada saat itu menjabat sebagai Lurah Keputih.

“Waktu itu Pak Yuni Utomo bersedia dengan catatan harus membuat pernyataan kesaksian terlebih dahulu, bahwa benar tanah tersebut dibeli saudara Mizan Tamimy,” imbuhnya.

Kemudian surat pernyataan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Budi selaku saksi, Pak Muhammad Yani dan Pak Irfak juga tanda tangan untuk pengukuran tanah.

“Setelah itu berlanjut proses ke sertifikat menjadi hak Milik,” terangnya. Klien kami dalam pengurusan untuk menjadikan sertifikat itu sudah sesuai prosedur.

Nurhadi menambahkan, pihaknya sudah mengirimkan surat somasi sebanyak dua (2) kali kepada Riqi Mulyadi, somasi itu terkait adanya patok baru dan papan nama karena secara hukum Riqi Mulyadi dan ahli waris Ibu Ruminah sudah tidak mempunyai hak atas tanah tersebut. Dan dalam waktu dekat kami akan melaporkan kepada pihak yang berwajib.

“Saat ini tanah klien kami seluas 29.728 Meter persegi dipatok dan diberi papan nama oleh Pak Riqi Mulyadi seluas dan Riqi mengklaim 13000 Meter persegi itu miliknya. Perbuatan ini justru akan mengarah pada perbuatan pidana penyerobotan tanah dan menguasai tanah milik orang lain, sebab Riqi Mulyadi tidak mempunyai alas hak atas obyek yang diakui tersebut,” bebernya.

Menurut Nurhadi, kliennya tidak ada hubungan hukum dengan ahli waris Riqi Mulyadi.

“Hubungan hukum klien kami dengan almarhum Rudi, pungkasnya.

Bahwa perkara ini bermula dari adanya AJB antara Ruminah dan Ir. Rudi Tjaja Hartono seluas 29.728 meter persegi namun yang dijual ke Ir. Rudi Tjaja Hartono hanya 1,6 Ha. Kemudian timbul lagi Jual Beli Antara Ir. Rudi dan Mizami Solton seluas 29.728 Meter persegi. Riqi Mulyadi mengetahui hal tersebut saat mau mengurus tanah warisan dari orang tuanya di Kelurahan Keputih Surabaya. (lebih…)