Timur Pos

Kapolda Jatim Resmikan Gedung Meteor dan Polsubsektor Kedopok

PEMERINTAHAN|oleh

Kota Probolinggo, Timurpos.co.id – Kapala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si meresmikan Gedung Polsubsektor Kedopok dan Gedung Meteor (Sistem Keaman Terpadu Kota Probolinggo), Senin (29/01/24).

Gedung Polsubsektor Kedopok terletak di Jalan Serayu dan dibangun di atas lahan seluas 750 m² sedangkan Gedung Meteor di atas lahan Kantor Satpol PP Kota Probolinggo.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si. puji kinerja Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin atas sinergitas pemkot bersama TNI dan Polri.

Apresiasi tersebut disampaikan atas inovasi pelayanan bantuan kedaruratan bagi masyarakat yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

“Saya selaku Pimpinan Polda Jawa Timur mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada Bapak Wali Kota Probolinggo atas dukungan pembangunan Mako Polsubsektor Kedopok dan yang kedua pembangunan Gedung Kedaruratan Meteor,”ungkap Irjen Imam.

Diuraikan oleh Kapolda Jatim yang menjabat sejak Oktober 2023 itu, aspek keamanan memegang peranan kunci dalam roda perekonomian.

Untuk itu diri Polda Jatim menyambut baik perhatian Pemerintah Kota Probolinggo yang telah peduli dalam menciptakan suasana kota yang aman dan nyaman.

Menurut Kapolda Jawa Timur ini, salah satu prasyarat untuk membuat investor nyaman yaitu aman, ada di Kota Probolinggo.

“Apalagi dikatakan oleh Pak Walikota tadi, pemprov akan mereklamasi area pelabuhan seluas 1000 hektar yang mungkin akan berkelas internasional. Mudah-mudahan pekerjaan ini bisa dikerjakan dengan waktu yang tidak terlalu lama dan Kota Probolinggo menjadi kota yang mandiri yang di dalamnya memiliki fasilitas lengkap,” ujar Irjen Imam.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal dalam sambutannya menceritakan mengenai latar belakang dibangunnya Gedung Meteor ini.

Bermula dari peluncuran aplikasi Mangga Manis oleh Polres Probolinggo Kota, Habib Hadi mengkolaborasikannya dengan sistem keamanan terpadu milik pemkot yakni layanan Call Centre 112 dan Siab Maspro (Sistem Informasi Tanggap Bencana Masyarakat Kota Probolinggo.

Berdirinya Gedung Meteor ini pun juga tak lepas dari dukungan seluruh jajaran forkopimda.

“Semua ini hanya semata-mata untuk melayani Warga Kota Probolinggo. Terimakasih untuk Forkopimda Kota Probolinggo yang telah bekerja sama untuk mewujudkan harapan Warga Kota Probolinggo dan gedung ini bukan hanya sebagai simbol semata tapi sebagai titik layanan untuk warga,” ungkapnya.

Guna memaksimalkan layanan kesiapsiagaan penanganan kegawatdaruratan, pemkot juga telah memberikan hibah sarana pendukung.

Yakni, berupa 31 unit sepeda motor trail untuk Babinsa dan Babinkamtibmas serta 70 unit motor matic untuk Polisi RW.

Masih di lokasi yang sama, selain meresmikan Gedung Meteor, Walikota juga meresmikan Gedung Pemadam Kebakaran, lengkap dengan 6 armada damkar.

“Alhamdulillah Gedung Damkar juga telah terbangun, bahkan mobilnya pun sudah siap 6 mobil. Yang tadinya cuman 3 Mobil, yang 2 rusak, yang berfungsi hanya satu,” tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sa’bani yang mengamini pernyataan Walikota Probolinggo. M12

Polrestabes Surabaya Terjunkan 2.665 Personil, Amankan Bola Persebaya vs PSIS Semarang

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Polrestabes Surabaya menyiapkan langkah antisipasi untuk mengamankan pertandingan sepak bola Liga 1 BRI.

Pertandingan tersebut akan mempertemukan Persebaya melawan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo, Selasa 30 Januari 2024.

Sebanyak 2.665 personil gabungan TNI, Polri dan Pemkot akan melaksanakan pengamanan bola tersebut.

Kapolrestabes Surabaya Kombespol Pasma Royce melalui Kabagops AKBP Wibowo mengatakan pihaknya telah memastikan kesiapan petugas keamanan yang akan dilibatkan.

“Sudah kita pastikan kesiapan personel pengamanan saat kita gelar rakor agar tercipta keamanan dan kenyamanan para penonton serta menjaga kelancaran jalannya pertandingan,” ujar AKBP Wimboko,” Selasa (30/1).

Selain kehadiran personel TNI dan Polri dalam pengamanan, Polrestabes Surabaya juga bekerja sama dengan petugas keamanan stadion dan steward untuk meningkatkan pengawasan di setiap sudut area pertandingan.

Upaya ini dilakukan agar tidak ada celah bagi orang yang berniat mengganggu ketertiban jalannya pertandingan tersebut.

Ditempat terpisah Kasihumas Polrestabes Surabaya AKP Haryoko Widhi menghimbau para pecinta bola untuk tetap mematuhi aturan dan petunjuk dari petugas kepolisian maupun panitia pertandingan selama berada di lokasi stadion.

Haryoko juga menyampaikan bahwa barang-barang berbahaya seperti Flare, Petasan, Kembang api, sajam, narkoba dan miras dilarang masuk ke dalam stadion.

“Tiket pertandingan akan dijual oleh Panpel selesai Rakor, bagi para pecinta bola, yang tidak punya tiket kami menghimbau silahkan nonton TV, akan disiarkan langsung oleh TV Swasta,
“pungkas Haryoko”. M12

Kapolda Jatim Bersama Media Deklarasikan Pemilu Damai

KEPOLISIAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si, menggelar Silaturrahmi dengan pimpinan redaksi dan kepala biro media Jawa Timur serta organisasi kewartawanan di Lobby Gedung Patuh Lantai 2 Mapolda Jawa Timur, Senin (29/1).

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Imam Sugianto, M.Si, menyampaikan, tujuan kegiatan ini untuk memperkuat silaturahmi dan sinergitas yang selama ini sudah terjalin antara Polda Jawa Timur dengan insan pers.

Irjen Imam berharap melalui media, berita – berita yang muncul tentang aspek keamanan di Jawa timur terkelola dengan baik dan memberikan pembelajaran yang positif kepada masyarakat.

“Apalagi ini menjelang puncak penyelenggaraan pemilu tanggal 14 februari 2024, mari kita bersama – sama berkomitmen mewujudkan kondusifitas di Jawa Timur sesuai yang tadi sudah kita deklarasikan yaitu pemilu damai,”ujar Irjen Imam.

Kapolda Jatim juga berharap, melalui media bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat pembelajaran demokrasi bahwa persatuan dan kesatuan bangsa merupakan hal yang paling utama.

“Ini penting sekali, jadi kami berharap rekan – rekan media juga dapat mengedukasi Masyarakat tentang pentingnya persatuan meski beda pilihan,”tambah Irjen Imam.

Kapolda Jatim juga meminta para insan pers dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pentingnya Pemilu bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan.

“Jadi mohon menjadi kajian utama bahwa kontestasi ini adalah penggalan, sisanya bagaimana kita memajukan bangsa kita supaya betul betul menjadi bangsa yang kuat,” terangnya.

Selain itu Kapolda Jatim juga berpesan kepada media untuk turut membantu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu sehingga akan bersinergi dengan Stakeholder terkait terutama aparatur Polri dan penyelenggara pemilu.

Sehingga pemilu betul betul bersih dalam penyelenggaraannya dan menghasilkan pemimpin yang diharapkan oleh rakyat.

Lebih jauh, Kapolda Jatim juga mengajak seluruh awak media untuk berkomitmen memerangi hoax.

“Terima kasih rekan – rekan selama tiga bulan saya disini begitu ada berita berita mendeskriditkan salah satu institusi atau salah satu pihak, secara cepat kita berikan klarifikasi kemudian kita muat secara real-time, sehingga persoalan yang sengaja memecah bela itu tidak jadi viral,” ungkap Irjen Imam.

Diakhir sambutannya, Kapolda Jatim titip pesan agar media juga memberikan sosialisasi dan mengajak masyarakat terutama golongan millennial, pada 14 Februari secara sukarela dan sadar mau hadir ke TPS TPS.

“Salah satu tolak ukur keberhasilan penyelenggara pemilu adalah partisipasi masyarakat itu hadir di TPS dan menyodorkan suaranya,” pungkasnya.

Sementara itu Dwi Eko Lokononto, yang dikenal dengan panggilan Lucky, ini menyampaikan, hubungan antara polda dan wartawan berjalan relatif kuat karena ada ketua PWI dan ketua Amsi yang senior.

“Yang hadir di sini rata rata menikmati bagaimana meliput di Polda Jatim. Sebagian besar sudah selesai, 85 persen persoalan di Polda sudah selesai,” jelasnya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Jatim, dalam kegiatan ini bisa menjadikan sinergitas antara media dan Polri.

“Kami ucapkan terima kasih karena index kebebasan pers di Jatim itu naik, kita ditahun sebelnya 2022 ada di peringkat tiga kebawa, kemarin ini sudah naik pada level tengah, dan ini adanya hubungan harmonis antara jajaran Polda Jatim dengan teman teman media,” tutup dia. M12

Ditlantas Polda Jatim bersama Komunitas Otomotif Deklarasikan Zero Knalpot Tidak Sesuai Spektek

KEPOLISIAN|oleh

Kota Malang, Timurpos.co.id – Ditlantas Polda Jawa Timur bersama Polresta Malang Kota gandeng komunitas otomotif gelar Deklarasi Zero Knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (Spektek).

Deklarasi dilaksanakan di Ballroom Sanika Satyawada Polresta Malang Kota, dihadiri langsung oleh Kasi STNK Ditlantas Polda Jatim, Kompol Amirul Hakim dan diikuti enam Polres Jajaran Polda Jatim.

Enam Polres tersebut diantaranya Polres Malang, Polres Batu, Polres Pasuruan Kota, Polres Pasuruan, Polres Blitar Kota, Polres Blitar,

Dari tiap Polres yang hadir, membawa perwakilan sepuluh komunitas otomotif, baik komunitas roda dua maupun roda empat.

Dari anggota komunitas yang hadir di Ballroom Sanika Satyawada Polresta Malang Kota sepakat menandatangani komitmen mewujudkan dan mensosialisasikan larangan zero knalpot tidak sesuai dengan Spektek.

Kasat Lantas Polresta Malang Kota, Kompol Aristianto Budi Sutrisno mengatakan, deklarasi ini upaya kolaboratif antara kepolisian dengan masyarakat untuk menekan penggunaan knalpot tidak sesuai Spektek sekaligus menggaungkan kamseltibcarlantas.

“Kami bersama komunitas otomotif, sepakat mendeklarasikan zero knalpot tidak sesuai Spektek. Karena dapat mengganggu Kamseltibcarlantas dan membahayakan pengguna jalan lainnya,” ungkapnya didepan awak media (Senin, 29/1/2).

Kompol Aris menegaskan bahwa knalpot yang tidak sesuai Spektek hanya boleh digunakam untuk balapan, itupun harus di sirkuit atau lintasan balapan. Knalpot diluar Spektek tidak boleh dipasang di kendaraan yang melintas di jalan raya.

“Pemakaian Knalpot diluar Spektek tidak boleh dipasang dikendaraan yang melintas di jalan raya” Tegas Kompol Aris.

Ia memastikan bahwa Polresta Malang Kota sudah bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang ada di Kota maupun Kabupaten Malang, sebagai wadah serta memberikan fasilitasi untuk komunitas otomotif, yang ingin melakukan adu skill, ketrampilan dan balapan disirkuit.

“Kami sudah koordinasikan dengan IMI Kota maupun Kabupaten Malang, komunitas otomotif bisa mengikuti latihan bersama di sirkuit yang sudah disiapkan lokasinya ada di Stadion Kanjuruhan,” terang Aris.

Sosialisasi Zero Knalpot tidak sesuai Spektek di Kota Malang, sudah dilakukan oleh Unit Kamsel Satlantas Polresta Malang Kota, baik secar langsung kepengendara maupun pemilik bengkel otomotif agar tidak sembarangan menjual Knalpot diluar spektek.

“Sosialisasi dilakukan dengan mendatangi langsung ke bengkel, agar tidak menjual knalpot yang tidak sesuai spektek selain ke tim balap yang bisa menggunakan arena sirkuit.” Jelas Kompol Aris.

Dalam hal ini, Kompol Aris memperbolehkan pemilik bengkel menjual knalpot diluar spektek, namun dengan syarat penjualan hanya untuk para pembalap atau tim balap.

Dari salah satu anggota komunitas otomorif Rider Of King’s Community (ROKC) yang hadir dari Blitar, mengapesiasi dan mendukung deklarasi Zero Knalpot tidak sesuai Spektek yang digagas oleh Ditlantas Polda Jawa Timur.

“Kami bersama rekan-rekan yang hadir, siap mematuhi aturan lalu lintas, dan berkomitmen tidak menggunakan knalpot diluar spektek agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan masyarakat” Ucap Candra anggota komunitas otomorif ROKC dari Blitar.

Dengan penandatanganan deklarasi Zero Knalpot yang tidak sesuai Spektek, Ditlantas Polda Jatim bersama Polresta dan Polres jajaran serta Komunitas Otomotif yang hadir Siap mewujudkan Jawa Timur Zero Knalpot yang tidak sesuai Spektek. M12

Kuasa Hukum CFK, Johanes Dipa: Pendapat Ahli Menguntung Termohon

PEMERINTAHAN|oleh

Suasana sidang PKPU di PN Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Cahaya Fajar Kaltim (CFK), Perusahaan Kelistrikan yang beroperasi di wilayah Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, dan Bontang, diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PT Cahaya Energi Sumeru Sentosa (CESS). Permohonan ini disampaikan setelah dua permohonan sebelumnya dicabut tanpa alasan yang jelas di Pengadilan Niaga Surabaya.

Dalam sidang di Pengadilan Niaga, Ahli dari Pemohon, Dr. Hendro Jayadi dari Fakultas Hukum UKI Jakarta, menjelaskan bahwa perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi berlaku mengikat bagi kreditor yang termuat di dalam perjanjian perdamaian.

“Perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi mengikat kreditor yang tercantum di dalamnya,”katanya.

Lebih lanjut Johanes Dipa menerangkan, perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi tersebut termasuk berlaku mengikat bagi PT CESS, karena CESS telah termuat dalam Daftar tagihan maupun Putusan homologasi, sehingga permohonan PKPU kembali oleh PT CESS adalah tidak berdasar hukum dan melanggar kepastian hukum.”ungkapnya.

Dalam pertanyaannya, Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., selaku kuasa hukum PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK), meminta klarifikasi tentang konsep kreditor yang terverifikasi menurut undang-undang. Dr. Hendro Jayadi seorang Ahli menjawab, “Bahwa kreditor yang terverifikasi adalah kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang yang telah ditetapkan hakim pengawas,” kata Dr. Hendro dalam ruang sidang Cakra, Selasa (30/01/2024).

Usai Sidang Johanes Dipa, menerangkan,
Ahli Pemohon justru menguntungkan Termohon, ahli Pemohon tegas menjelaskan bahwa, Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi mengikat kreditor yang termuat di dalam perjanjian perdamaian, kita ketahui Bahwa Pemohon merupakan kreditor yang terdaftar dan termuat di dalam perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi.

Sehingga permohonan PKPU kembali oleh Pemohon selaku kreditor yang termuat di dalam perjanjian perdamaian adalah tidak berdasar hukum dan melanggar kepastian hukum, “terangnya.

Menurut Ahli, Verifikasi itu bertujuan untuk menentukan berapa besar utang dan suara yang dimiliki oleh kreditor. Penetapan Hakim Pengawas berlaku mengikat dan mengakhiri sengketa terkait besaran utang antara debitor dan kreditor.

Terkait dasar permohonan PKPU yakni tagihan sebesar 29 Miliar sebenarnya telah ditetapkan dibantah berdasarkan penetapan hakim pengawas dalam perkara PKPU nomor 52 sebelumnya. Sehingga pengajuan permohonan PKPU ini adalah hanya bersifat mengganggu proses homologasi yang sedang berjalan. Karena sudah dinyatakan dibantah oleh penetapan hakim pengawas yang bersifat final and binding,”pungkasnya.

Justru keterangan ahli yang menafsirkan Pasal 286 secara lain atau menyimpang, yakni menafsirkan perjanjian perdamaian tidak mengikat bagi kreditor yang tidak mendaftarkan tagihan, adalah patut dipertanyakan, karena frasa “semua kreditor” dalam Pasal 286 UU Kepailitan tersebut sudah sangat jelas yang berarti semua kreditor tanpa terkecuali. Tok

CV. Aditamah Mandiri Dihukum Denda Rp 10 Miliar Terkait Pekara Perusakan Lingkungan

HUKRIM|oleh

Ketua Majelis Hakim Titik Budi Winarti Membacakan Amar Putusan di PN Surabaya

Surabaya – Terdakwa CV. Aditamah Mandiri dan terdakwa Amir bin Daeng (Alm) Tata terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana mengakut dan menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tampa dilengakapi surat keterangan sah, yang dilakukan secara bersama-sama Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dihukum dengan Pidana denda kepada CV Aditamah Mandiri Rp 10 Miliar dan untuk terdakwa Amir dengan Pidana Penjara selama 7 tahun oleh Ketua Majelis Hakik Titik Budi Winarti di Pengdilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam amar putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Titik Budi Winarti mengatakan, sebelum mengambil keputusan Majelis Hakim memberikan pertimbangan hal yang memberatkan perbuatan terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah terkait pemberantasan perusakan hutan dan hal meringankan perbuatan terdakwa adalah bersikap sopan dan belum pernah dihukum.

“Terhadap terdakwa CV. Aditamah Mandiri dengan Pidana denda sebesar Rp 10 Miliar dan untuk terdakwa Amir bin Daeng (Alm) dengan Pidana Penjara selama 7 tahun serta membayar denda Rp 10 Miliar subsider 3 bulan kurungan. sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua JPU. Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.” Kata Hakim Titik Budi Winarti di ruang Tirta 2 PN Surabaya. Selasa (30/01/2024).

Atas putusan Majelis Hakim terdakwa melalui penasehat hukumnya Victor Sinaga menyatakan banding, hal sama yang diungkapkan JPU Robiatul Adawiyah juga menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim tersebut.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan JPU, menyebutkan, bahwa terdakwa CV. Aditamah Mandiri yang diwakili oleh Amir  Bin (Alm) Daeng Tata berdasarkan Akta Kuasa Nomor 15 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris Nensi Simaremare, S.H., M.Kn., perihal Kuasa Direktur CV. Aditamah Mandiri telah diberi kuasa khusus untuk mengurus dan menjalankan sepenuhnya kegiatan Perseroan Komanditer CV. Aditamah Mandiri, bersama-sama dengan terdakwa Amir Bin (Alm) Daeng Tataselaku pengurus atau pengendali CV. Aditamah Mandiri juga berdasarkan Akta Kuasa Nomor 15 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris Nensi Simaremare, S.H., M.Kn., perihal Kuasa Direktur CV. Aditamah Mandiri, telah diberi kuasa khusus untuk mengurus dan menjalankan sepenuhnya kegiatan Perseroan Komanditer CV. Aditamah Mandiri, telah diberi kuasa khusus untuk mengurus dan menjalankan sepenuhnya kegiatan Perseroan Komanditer CV. Aditamah Mandiri seluruh resiko atas pelaksanaan pekerjaan Perseroan Komanditer CV. Aditamah Mandiri baik yang akan timbul pada saat ini maupun yang akan timbul dikemudian hari menjadi tanggungjawab sepenuhnya penerima kuasa. Pada tanggal 19 Nopember 2022 dan tanggal 3 Desember 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2022 dan bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Depo Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) di Jalan Nilam Timur No. 1 RT.002 RW.010 Perak Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota. Surabaya.

Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2022 pukul 12.00 WIB petugas dari Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan menuju ke terminal Berlian Jasa Terminal Indonesia (selanjutnya disebut BJTI) untuk mencari informasi terkait jadwal sandar kapal MV.Verizon yang diduga membawa kontainer yang berisi kayu gergajian ilegal dari Papua.

Bahwa sekira pukul 16.30 WIB petugas melihat Kapal MV.Verizon datang dan bersandar di terminal BJTI, kemudian petugas memantau di lokasi bongkar kontainer Kapal MV.Verizon tersebut. Pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 20 Nopember 2022 di terminal BJTI setelah muatan berupa kontainer selesai diturunkan, petugas selanjutnya melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 30 kontainer berisi kayu gergajian chain saw masih dalam kategori barang setengah jadi yang berasal dari Nabire Papua Tengah.

Bahwa petugas selanjutnya berkoordinasi dengan PT.Salam Pacific Indonesia Lines ( PT.SPIL), untuk melakukan tindakan pengamanan terhadap 30 kontainer berisi kayu gergajian chain saw dari Nabire Papua Tengah tersebut.

Bahwa petugas bersamasama dengan pihak PT.SPIL dan pihak terminal BJTI kemudian melakukan pembukaan kontainer untuk melihat dan memastikan isi, volume, serta pemilik kayu gergajian chain saw dalam kontainer tersebut. Setelah dilakukan pembukaan kontainer diketahui bahwa dari 30 kontainer terdapat 23 kontainer yang merupakan milik dari terdakwa CV. Aditamah Mandiri.

Bahwa 23 kontainer berisi kayu gergajian chain saw milik terdakwa CV. Aditamah Mandiri, tersebut, setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Untuk Kayu Olahan (SKSHHKO).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022, petugas dari Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali melakukan operasi pengamanan peredaran kayu illegal, dengan cara memeriksa kapal Hijau Jelita karena kapal tersebut diduga mengangkut hasil hutan kayu ilegal yang berasal dari Papua menuju Jawa Timur.

Bahwa petugas meminta semua dokumen pengangkutan dari PT.SPIL dan berkoordinasi dengan Pelindo untuk bisa naik ke kapal Hijau Jelita yang sedang sandar tersebut. Setelah dilakukan pengecekan terdapat 27 unit kontainer berisi kayu gergajian chain saw masih dalam kategori barang setengah jadi yang berasal dari Papua, yang selanjutnya diamankan oleh petugas di terminal BJTI.

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, petugas bersamasama dengan pihak PT.SPIL dan pihak terminal BJTI melakukan pembukaan kontainer untuk melihat dan memastikan isi, volume, serta pemilik kayu gergajian chain saw dalam kontainer tersebut. Setelah dilakukan pembukaan kontainer diketahui bahwa dari 27 kontainer terdapat 11 kontainer yang merupakan milik dari terdakwa I CV. Aditamah Mandiri, yang mana 11 Kontainer berisi kayu gergajian chain saw tersebut, tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHHKO.

Sehingga total kontainer berisi kayu gergajian chain saw milik terdakwa CV. Aditamah Mandiri yang diangkut menggunakan kapal MV. Verizon dan yang diangkut menggunakan kapal Hijau Jelita adalah sebanyak 34 kontainer.

Atas Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Jo Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dan JPU JPU Sabetania Ramba Paembongan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Menuntut dengan Pidana denda sebesar Rp 15 Miliaar dan terdakwa Amir dengan Pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 10 Miliar subsider 6 bulan penjara. Tok

Mediasi Anak Dan Ibu Gagal, Andry Kuasa Hukum Penggugat: Tetap Pada Gugatan Awal

PILIHAN REDAKSI|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang Lanjutan Gugatan Malika Dewi Hardiono terhadap ibu Kandungnya Sylvia Rumyati, kembali digelar dengan agenda pembacan gugutan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Moch. Taufik Tatas Prihyantono di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Selasa (30/01/2024).

HakimTatas mengatakan, bahwa ini adalah pembacaan gugatan. Gugatan ini apakah dibacakan atau bagaimana, karena Gugatan dari penggugat dan para tergugat sudah mengetahui waktu itu diminta untuk mediasi.

“Namun karena mediasi tidak ada kesepekatan, maka gugatan kembali digelar hari ini. Oleh karena itu Gugatan penggugat saya anggap sudah dibacakan. Bagaimana keberatan apa tidak, “baik pak Hakim saya tidak keberatan, “jawab, Andry.

Untuk itu lanjut Hakim, sidang kita tunda tanggal 6 Februari 2024 dengan agenda jawaban dari para tergugat dan para turut tergugat.

Usai sidang kuasa Hukum Malika Dewi Hardiono, Andry Ermawan bersama Dede Puji Hendro Sudomo, kepada Awak media, mengatakan, sebelumnya sudah mediasi, namun tidak tercapai, maka kita lanjut kepokok perkara, kami sebenarnya menginginkan mediasi ini tercapai.

“Jadi kita tetap pada gugatan awal, karena ada hak klien kami dari akte hibah tersebut, “tandas, Andry.

Ditempat terpisah Kuasa Hukum Tergugat I, dan Turut Tergugat I, Johan Widjaja mengatakan, bahwa tadi pembacaan gugatan dari penggugat.

“Sidang diteruskan pada Minggu depan, 6 Februari 2024, dengan agenda jawaban dari pihak kami selaku tergugat, “katanya selepas sidang.

Seperti diberitakan sebelumnya, didalam gugatan Malika disebutkan, bahwa akta hibah itu digunakan Willy untuk mengambil alih perusahaan paman mendiang Arianto Adinegoro Sugito. Willy saat pertemuan keluarga usai pemakaman Arianto, mengatakan bahwa dirinya telah membeli perusahaan tersebut telah dibeli senilai Rp 6 miliar sebelum pamannya meninggal.

Malika mendapatkan informasi dari Suryanto Hardiono, adiknya yang lain, bahwa Willy membeli perusahaan pamannya menggunakan surat hibah enam kilogram emas senilai Rp 6 miliar pemberian hibah dari ibunya, dalam perkara itu Dewi Malika menggugat secara Immaterial ibunya sebesar 25 Miliar. Tok

Aniayah Pacarnya, Yosi Diadili di PN Surabaya

HUKRIM|oleh

Aisyah Anum dan Soleha Fauda saat memberikan kesaksian di PN Surabaya

Surabaya, Timurpos.co.id – Yosi bin Herman asal Jakarta diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) M. Mosleh dari Kejaksaan Negeri Surabaya terkait perkara Penganiayaan terhadap Aisyah Anum yang merupakan pacarnya di dalam Kamar kos di Jalan Bratang 1 C Surabaya. Selasa (30/01/2024).

Dalam sidang kali ini JPU M. Mosleh menghadirkan saksi korban Aisyah Anum dan ibunya Solehah Fauda.

Aisyah mengatakan, bahwa saat itu, pihaknya pulang kerja dan dijemput oleh terdakwa dan makan bersama. Setelah makan terdakwa langsung ke tempat kos di Jalan Bratang 1-C Kecamatan Wonokromo Surabaya.

“Saat itu saya dijemput di tempat kerja sama Yosi dan makan. Nah habis makan langsung ke tempat kos, Yang Mulia,”kata Aisyah di ruang Garuda 1 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Lebih lanjut, Aisyah menjelaskan, saat berada di kos dan pamitan untuk berkumpul bersama teman di tempat karaoke. Namun saat mau berangkat, terdakwa langsung membanting Aisyah ke lantai dan menarik serta mencekiknya.

“Saya dibanting ke lantai sama Yosi dan menarik sambil mencekiknya, Yang Mulai.
Kejadiannya itu, hari Senin, 26 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah kos Jalan Bratang 1-C Kecamatan Wonokromo Surabaya,”terangnya.

Sementara itu, Solehah Fauda menjelaskan, bahwa tidak mengetahui kejadian tetapi tahu dari adik Aisyah. “Dua jam setelah kejadian Yang Mulia,”ujar ibu dari korban Aisyah.

Menurutnya, ia mengaku dari tubuh anakan terdapat memar-memar dan langsung melaporkan ke Polsek Wonokromo. “Saya lihat ada memar akibat dilempar sama Yosi, mereka sudah pacaran sekitar 2 bulan Yang Mulia,”terang Solehah.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa Yosi membenarkan keterangan para saksi. “Benar Yang Mulia. Saya membanting, namun bukan dilantai melainkan di kasur, Yang Mulia. Kami memang tinggal satu kos tapi belum menikah Yang Mulia,” saut terdakwa melalui sambungan video call.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan JPU menyebutkan, bahwa saat kejadian itu, saksi Aisyah Anum yang meminta tolong dan datang penjaga kost yaitu Agung Marlim. Kemudian Aisyah meminta tolong kepada saksi Agung Marlin untuk memesankan Gocar ke Hapy Popy Dt. Soetomo Surabaya untuk menemui saksi Aldi Fazya Putra (adik saksi).

Aisyah Anum melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polsek Wonokromo Surabaya. Kejadiannya, hari Senin, 26 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah kos Jalan Bratang 1-C Kecamatan Wonokromo Surabaya.

Atas perbuatan terdakwa JPU mendakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Tok

Debat Capres 2024 Gunakan Botol Plastik Sekali Pakai

GAYA HIDUP|oleh

Gresik, Timurpos.co.id – Koordinator River Warrior Indonesia, Thara bening Sandrina mengirimkan surat usulan Stop penggunaan Air Minum dalam Kemasan Botol Plastik sekali pakai kepada ketua KPU melalui Kantor Pos cabang Wringinanom Kabupaten Gresik. Senin, (29/01/2024).

”Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu 2024 KPU memiliki peran penting dalam transformasi nilai-nilai kesadaran lingkungan hidup dalam pembangunan demokrasi Indonesia dan mendorong lahirnya pemimpin bangsa yang punya komitmen pada penyelamatan bumi” ungkap Thara Bening Sandrina.

lebih lanjut mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga menjelaskan bahwa usulannya untuk tidak menggunakan botol plastik sekali pakai memiliki 4 hal positif yaitu mengurangi jumlah sampah plastik sekali pakai yang dihasilkan, Edukasi/Kesadaran Lingkungan, lebih efisien dan Ekonomis dan sebagai bentuk Akuntabilitas Sosial, karena Sebagai lembaga yang memiliki pengaruh besar, KPU dapat berperan aktif dalam mendorong perubahan perilaku positif masyarakat terkait penggunaan plastik sekali pakai.
Dalam debat Cawapres 21 Januari 2024 salah satu Cawapres mempertanyakan salah satu kandidat yang di tuduh masih menggunakan botol plastik sekali pakai, padahal cawapres lainnya menggunakan tumbler, namun Tim Sukses salah satu paslon menjelaskan bahwa air minum dalam kemasan botol plastik sekali pakai disediakan oleh KPU.

Penggunaan air minum dalam botol plastik sekali pakai merupakan salah satu penghasil sampah plastik yang kini menjadi problem di Indonesia.

“Indonesia dikenal sebagai negara terbesar kedua di dunia penyumbangkan sampah plastik yang mencemari lautan global, kita prihatin saat dunia menghadapi krisis sampah plastik kita malah terus memproduksi sampah plastik sekali pakai dan membuangnya ke lautan”ungkap Thara bening sandrina,

Masih kata coordinator River Warrior Indonesia ini menyatakan bahwa dalam kontestasi Presiden dan legeslatif menjadi momen penting untuk melakukan Edukasi tentang krisis sampah plastik yang sedang terjadi di Indonesia.

“KPU seharusnya memberi contoh dengan menyediakan air minum refill, atau menyediakan suguhan air minum dalam gelas, sebagai upaya mengurangi sampah plastik” ujar Thara bening sandrina.

Dua alasan, STOP botol Plastik sekali pakai
River Warrior Indonesia mencatat 2 alasan penting, mengapa KPU harus menghentikan memakai air minum dalam kemasan botol plastik sekali pakai:
Pertama, sampah botol plastik sekali pakai AMDK dapat mengancam kesehatan manusia. Penelitian terbaru menemukan bahwa air kemasan mengandung ratusan ribu partikel mikroplastik dan nanoplastik yang dapat masuk dan merusak sel-sel tubuh. Mikroplastik merupakan serpihan plastik berukuran <5mm yang dapat berpindah melalui jaringan saluran pencernaan atau paru-paru, dan dapat mendistribusikan bahan kimia sintetis yang berpotensi berbahaya ke seluruh tubuh dan masuk ke dalam sel.

Satu liter air setara dengan dua botol air minum ukuran 500 mL, mengandung rata-rata 240.000 serpihan plastik yang 90% komposisinya adalah nanoplastik. Dampak kesehatan dari plastik yang tertelan masih belum jelas namun mikroplastik dalam tubuh manusia dapat menyebabkan stres dan kerusakan fisik, apoptosis, nekrosis, peradangan, stres oksidatif, dan respons kekebalan tubuh.

Kedua, sampah botol plastik sekali pakai AMDK mencemari sungai, laut, dan biota. Di Indonesia, masalah sampah plastik menjadi problem nasional. Diketahui Indonesia menjadi kontributor terbesar kedua polusi plastik di lautan dunia setelah Cina.

Setiap harinya, Indonesia memproduksi 175.000 ton sampah, dengan sekitar 14% atau 24.500 ton per hari merupakan sampah plastik. Keadaan ini memprihatinkan karena 81% sampah di Indonesia tidak dipilah, sehingga sulit didaur ulang dan menyebabkan sampah plastik berakhir di tempat pembuangan akhir atau dibuang sembarangan dan mencemari lingkungan.
Situasi ini makin diperparah dengan fakta bahwa setiap 20 menit, setara dengan 10 ton sampah plastik dibuang ke perairan di sekitar Indonesia.

Sungai Citarum, yang mengitari ibu kota Jakarta, dikenal sebagai sungai yang paling tercemar di dunia, dengan 74% hingga 87% sampah yang ditemukan di sungai-sungai di Jakarta adalah plastik. Jika tingkat pembuangan sampah plastik saat ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di lautan akan melebihi biomassa ikan.

Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk mempromosikan alternatif yang lebih berkelanjutan untuk air minum dalam kemasan, seperti sistem air minum isi ulang.

Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2024 sebagai agenda penting yang menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia seharusnya menjadi contoh positif dalam mengurangi jejak sampah plastik dan memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan.

Untuk itu Thara Bening sandrina mengusulkan agar KPU sebagai penyelenggara mengimplementasikan upaya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dengan:
a. Mengganti penggunaan AMDK menjadi sistem air minum isi ulang, KPU menyediakan gallon air minum.
b. KPU menyediakan Gelas non plastik sekali pakai (gelas beling/gelas stainless steel).
c. meminta peserta Debat membawa tumbler atau wadah dari rumah.

“Idealnya setiap peserta debat Capres 2024 harus membawa botol air minum dari rumah, atau kalo KPU mau, harus menyediakan galon-galon air refill sehingga bisa menggurangi timbulnya sampah plastik sekali pakai” pungkas Thara. Tok

Syahrur Romadhon Mabuk Tabrak Pejalan Kaki Hingga Tewas

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Karena minum-minuman keras, terdakwa M. Syahrur Romadhon menabrak pejalan kaki peserta gerak jalan Surabaya – Mojokerto. Korban Supardi mengalami luka pada telinga hingga mengeluarkan darah dan meninggal dunia.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dzulkifli Nento dari Kejari Surabaya menghadirkan saksi yaitu Susi Rinawati, Irfan Affandi dan Zendy Aditya Perdana di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Susi mengatakan, bahwa saat itu bapaknya lagi ikut lomba gerak Jalan Surabaya-Mojokerto. Namun sampai di Jalan Mastrip Kemlaten depan rumah Nomor 34-36 Surabaya ditabrak oleh sepeda motor hingga tergeletak di jalan dan tidak sadarkan diri serta luka pada telinga yang keluar darah.

“Kejadian itu, pada hari Minggu, 05 November 2023 sekitar pukul 02.30 Wib. Saat itu, bapak saya di bawa ke Rumah Sakit (RS) Siti Khotidjah Sepanjang Sidoarjo dengan kondisi tidak sadarkan diri dan telinga keluar darah, Yang Mulia,”ucap Susi sebagai anak korban.

Menurut Susi, untuk orang tuanya di rawat di RS sekitar 4 harian mulai hari Minggu sampai Rabu. “Saat hari ketiga, bapak saya sudah kondisi ngedrop sekitar pukul 02.00 wib. bapak saya tidak dioperasi tetapi hanya di kasih obat, Yang Mulia,”ujarnya di ruang Tirta 1 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Sementara kedua saksi yaitu Irfan Affandi dan Zendy Aditya Perdana memang benar habis minum-minuman sama teman-temanmu dan termasuk terdakwa. Nah saat itu, Irfan Affandi dan Zendy Aditya Perdana di bonceng sama terdakwa. Tujuannya untuk berkeliling jalan-jalan di Tugu Pahlawan. “Saya sama teman-teman minum-minuman keras jenis arak. Setelah minum arak, mau jalan-jalan ke Tugu Pahlawan Surabaya. Saat itu naik sepeda motor Honda Scoopy Nopol W5591XD dan boncengan tiga. Lalu saya di boncengan tiga sama terdakwa dan menyerempet korban,Yang Mulia,”kata Zendy Aditya menjadi saksi.

Zendy menjelaskan, pihaknya saat itu sudah bilang sama terdakwa kalau ia yang mau menyetir. Namun terdakwa tetap saja tidak mau dan terus berjalan. “Saya sudah bilang kepada Syahrur, “Wes Tak Boncenge ae” tetapi tidak mau dan terus berjalan. Saat itu kecepatan kira-kira 40-50 kilometer, Yang Mulia,”terangnya.

Terkait keterangan saksi, terdakwa membenarkannya. “Benar Yang Mulia,”kata Syahrur lewat video call.

Sebelumnya, terdakwa sama teman-temannya habis minum-minuman keras jenis Arak. Lalu mau keliling jalan-jalan Tugu Pahlawan namun sampai di Jalan Mastrip Kemlaten depan rumah Nomor 34-36 Surabaya menabrak pejalan kaki gerak jalan Surabaya-Mojokerto. Akibatnya korban Supardi mengalami luka pada telinga hingga mengeluarkan darah dan meninggal dunia.

“Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,”tutup JPU Dzulkifli. Tok