Timur Pos

Ketua PN Jakarta Pusat Diduga Tekan Hakim untuk Tolak Kepailitan BUMN

PERISTIWA|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rudi Suparmono dikabarkan membuat kebijakan untuk menekan hakim-hakim di pengadilan tersebut agar menolak seluruh permohonan Penundakaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan terhadap perusahaan BUMN maupun anak atau cucu BUMN. Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, Rudi berdalih membuat kebijakan itu atas arahan ketua Mahkamah Agung (MA).

Kebijakan menolak perkara PKPU dan Kepailitan itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan PKPU. Dalam undang-undang tersebut tidak ada larangan menjadikan BUMN sebagai debitor dalam permohonan PKPU dan Kepailitan.

Selain itu, Rudi yang sebelumnya menjabat ketua Pengadilan Negeri Surabaya kerap menjadi sorotan karena kebijakan-kebijakan kontroversialnya. Rudi diduga memasang tarif kepada para pencari keadilan guna penunjukan majelis hakim yang akan menyidangkan suatu perkara.

⁠”Diketahui KPN (ketua pengadilan negeri) menerima sejumlah uang kurang lebih Rp 1 miliar guna penunjukan majelis,” ungkap seorang sumber yang menolak namanya disebutkan. Selasa (27/08/2024).

Saat masih menjabat sebagai ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi juga menunjuk majelis hakim yang menyidangkan perkara kasus kematian Dini Sera Afrianti dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Ketiga hakim yang ditunjuk Rudi itu telah direkomendasikan Komisi Yudisial (KY) untuk dipecat. Ketiga hakim yang ditunjuk Rudi itu oleh KY dinyatakan terbukti bersalah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH).

Kontroversi Rudi lainnya, ketika masih menjabat sebagai ketua Pengadilan Negeri Surabaya diduga memaksakan eksekusi aset di Surabaya pada 27 Februari 2024 hingga harus melibatkan Garnisun setelah ditolak oleh Kepolisian dan berakhir ricuh bahkan gagal dieksekusi pada hari itu. Padahal, pada saat itu telah terdapat arahan resmi agar tidak dilakukan eksekusi yang berpotensi menimbulkan keramaian di masa pemilu. TOK/*

Diduga Ambil Foto Cewek, Mahasiswa ITS Terkena Saksi Adminitrasi Kampus

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – GL, mahasiswa Teknik Mesin ITS, kini tengah jadi perbincangan hangat setelah terlibat dalam kasus pencurian foto wanita. Foto-foto tersebut diunggah di media sosial X (dulu Twitter) dengan caption yang bernada seksual.

Kabar terbaru pihak kampus pada 13 Agustus lalu telah mengajukan sanksi administratif terberat kepada GL. NA, salah seorang korban mengungkapkan bahwa kabar dari Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) bahwa GL tidak akan melanjutkan semester depan.

Kasus ini bermula pada 3 Juli lalu. NA yang merupakan mahasiswi dari kampus swasta di Jakarta itu saat selancar di media sosial mendapati foto dirinya diunggah di akun X @aquaflash15. Padahal, foto itu hanya diunggah di akun Instagram pribadinya, tidak pernah dikirim kepada siapa pun. Yang membuatnya sempat menangis di foto tersebut ada caption “solehah bisa, solehot juga bisa”.

Dia lantas membuka kolom media akun @aquaflash15. Dia menemukan ada 50 foto perempuan. Wajah-wajah di foto tak asing. Seingatnya ada 13 orang yang jadi korban, dan sebagaian besar teman sekolah semasa SMA.

“Foto yang dia pake itu foto korban yg kerudungan, atau ga kerudungan cuma tetap pake baju lengkap. Kalau ada lekukan dikit, sama dia pasti diposting,” ujarnya.

Foto-foto itu yang sudah tersebar itu ternyata dampaknya dicomot akun-akun pengunggah konten porno. Tak terima, NA menghubungi korban lain. Mengerucut dugaan GL sebagai pelaku.

Para korban sepakat menelusuri lebih dalam lagi untuk mencari bukti GL benar-benar pelakunya. Untuk memastikan, NA mengunggah foto di Instagram Story yang hanya bisa dilihat oleh GL. Salah satu korban berpura-pura menjadi cowok dan mengirim direct message (DM) ke akun X milik GL, menawarkan untuk membeli foto. GL tidak menjual foto tersebut, tetapi meminta tukar dengan foto korban lain.

Pada 8 Juli, NA dan para korban melaporkan GL ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) ITS. GL dan NA ternyata pernah satu sekolah di SMA yang sama. Sebagian besar dari 12 korban lainnya juga adalah teman sekolahnya.

NA mengatakan ibu GL telah menghubunginya. GL yang merupakan mahasiswa semester 5 sudah tidak mengikuti kuliah ajaran tahun depan. Ibu GL meyakinkan kalau putranya saat ini tidak mengisi formulir registrasi semester (FRS), dan meminta agar semua postingan terkait di media sosial X dihapus. Meskipun demikian, hingga kini NA belum menerima surat resmi dari rektorat ITS mengenai status sanksi administratif tersebut.

“Kami belum bisa memastikan apakah Gilang benar-benar drop out, mengundurkan diri, atau sedang cuti,” kata NA.

NA memastikan masih menunggu kepastian lebih lanjut dari pihak kampus. Dia mengaku sangat trauma karena diduga GL menggunakan fotonya untuk bahan masturbasi. Sementara itu, ibu GL mengatakan kepadanya bahwa tidak boleh sebuah surat keputusan disebarluaskan kepada pihak yang tidak berhak. Sedangkan, Susi Wilujeng Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) ketika dikonfirmasi masih belum menjawab. TOK

Dilempar Tripod, Rachamad Hajar Kakaknya Hingga Babak Belur, Dituntut 5 Bulan Penjara

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Rachmad Hidayatullah Bin Awaludin Achmad dituntut dengan Pidana 5 bulan Riny Nislawaty Thamrin dari Kejaksaan Negeri Surabaya, karena terbukti bersalah melakukan tindak Pidana penganiayaan terhadap Devia Shinta Indria Wulandari yang mengakibatkan luka memar di Kepala, pipi kanan dan luka lecet di kelopak mata dan jempol tangan kanan, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Titik Budi Winarti di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

JPU Riny Nislawaty Thamrin mengatakan bahwa, pada intinya terdakwa terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak Pidana penganiayaan terhadap Devia Shinta Indria Wulandari sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP dan menuntut terdakwa Rachmad Hidayatullah dengan Pidana penjara selama 5 bulan.

“terhadap terdakwa dituntut dengan Pidana Penjara selama 5 bulan,” kata JPU Riny di hadapan Majelis Hakim di ruang Tirta 2 PN Surabaya. Selasa (27/08/2024).

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa pada intinya meminta keringan hukuman,” saya minta keringan hukuman yang mulia,” saut terdakwa melalui sambungan Video call.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan JPU menyebutkan bahwa, terdakwa Rachmad Hidayatullah pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Beringin Sawo II No.04 RT.09 RW.01 Surabaya,

Berawal Devia Shinta Indria Wulandari sedang berkunjung ke rumah ibunya yang kebelulan saat itu terdapat juga terdakwa yang merupakan adik kandungnya. Kemudian terdakwa Rachmad meminta uang ke ibunya dan diberikan sudah diberikan, namun dirasa masih kurang, sehingga ibunya meminta uang ke Devia. Akan tetapi Devia tidak memberikan uang sehingga terjadi perselisihan antara terdakwa Rachmad dengan ibunya.

Melihat periatiwa tersebut, Devia melampar terdakwa dengan Tripod. Atas lemparan tersebut, terdakwa menjadi marah dengan menendang dan mendorong Devia hingga terjatuh. Kemudian terdakwa memukui Devia berulang kali dibagiam wajahnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Devia mengalami luka, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/430/29/05/2024/BUNDA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nanda Wahyu Utami selaku dokter pada Rumah Sakit Bunda Surabaya, dengan hasil pemeriksaan, Luka memar di kepala atas bagian kanan, Luka memar di pipi kanan, luka lecet di kelopak, Mata kanan pendarahan bola mata kanan sisi dan Atas luka lecet pada jempol tangan kanan. TOK

Supramanto Pegawai Finance Jadi Pesakitan Akibat Loloskan Pengajukan Kredit BPKB

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Nining Ferly Diah Arum kehilangan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Fortuner warna Hitam Nopol L-1532-IF yang dicuri oleh asisten rumah tangga Sabariah lalu digadaikan atas bantuan terdakwa Supramanto bin Samintoyo di Bank CIMB Niaga Finance di Ruko Rice Place di Jalan Mayjen Sungkono Surabaya. Kini Supramanto diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Febrian Digantara dari Kejaksaan Negeri Surabaya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam sidang kali ini JPU Febrian Digantara menghadirkan saksi Nining Ferly Diah Arum dan anaknya.

Nining menjelaskan bahwa, saat itu pergi ke Bandung untuk mengikuti pengajian di Bandung kemudian ada debtcollektor dari Bank CIMB Finance untuk menarik mobil. Kemudian saya baru tahu kalau BPKB Mobil Toyota Fortuner warna Hitam Nopol L-1532-IF telah dicuri oleh Pembantu saya, (Sabariah) yang ada diatas lemari didalam kamar yang tidak dimasukan dalam brangkas. Dan saat itu kami baru pindah, karena suami saya seorang TNI AD, pindah tugas.

“Dan saya tahu Kalau BPKB itu digadaikan ke Bank CIMB Finace oleh Sabariah atas bantuan Suparmanto yang merupakan pegawai Finance setelah di Polsek, ” Kata Nining di Hadapan Majelis Hakim di Ruang Tirta 2 PN Surabaya. Selasa (27/08/2024).

Sementara anaknya tidak tahu dalam pekara ini. “cuma saat pencurian BPKB oleh Sabariah, saya tidak ada di rumah dan lagi bekerja.” Katanya saat memberikan Kesaksian.

Disingung oleh Majelis Hakim dihadaikan berapa BPKB tersebut dam bagaiman urusan dengan Bank CIMB sekarang? ” saat itu debtcollektor menyebutakan tangihaannya sekitar Rp 600 juta itu dengan bunganya, kalau saya berharap kembalikan saja BPKBnya karena Suparmanto sudah di Penjara,” saut Nining.

Selepas sidang JPU Febrian Digantara disingung apa peran terdakwa dalam perkara dan Pasal apa yang diterapkan.

JPU Febrian menjelaskan bahwa, peran terdakwa adalah terdakwa adalah pengawai Finece dan harusnya dia sadar untuk memproses pengajukan kredit mobil Fourtuner yang BPKB-nya berbeda namanya.

“Intinya perbuatan terdakwa juga, gak sesuai SOP dan Didakwa dengan Pasal 480 KUHP,” Jelas Febrian selepas sidang di PN Surabaya.

Perlu diketahui bahwa, terdakwa Sabariah Nasution dituntut dengan Pidana penjara selama 3 tahun penjara oleh JPU Suparlan kerana terbukti melanggar Pasal 362 KUHP dan divonis dengan Pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan oleh Ketua Majelis Ni Made Purnami, Kamis 06 April 2023 lalu. TOK

Waduh Ada Perbedaan Data Bank BCA dan OJK, Terkait Nilai Hutang Debitur

EKBIS|oleh

Surabaya – Sidang lanjutan perkara Bank BCA Cabang Galaxy Surabaya dan Bank BCA Cabang Sidoarjo digugat Perbutan Melawan Hukum (PMH) oleh Ishar yang merupakan nasabah Bank BCA, dengan agenda keterangan saksi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Andria Kusuma mengatakan bahwa, pada saat itu saya ketemu pak Ishar disidoarjo beliau menawarkan aset berupa rumah namun surat-suratanya dijaminkan di bank BCA. Lalu saya diajak oleh bapak Ishar ke bank BCA. Saat itu pak Ishar ditemui bagian kredit BCA Bu Yohana, saya bertemu diruangan lantai 2 bersama Pak Ishar (Debitur BCA).

“Saya datang ke kantor Bank BCA lantaran saya berkeinginan untuk membeli aset berupa rumah tersebut. Namun tanggungan pembayaran Pak Ishar yang harus dibayar sebesar Rp 800 juta lebih, “terang saksi Andria Kusuma, saat memberikan kesaksian. Senin (25/08/2024).

Ia menambahkan bahwa, sempat minta breakdownnya, namun Bu Yohana bilang untuk breakdownnya nanti saya diberikan ke pak Ishar, namun pada saat itu belum juga diberikan. Bisanya lanjut saksi, kalau rinciannya tidak diberikan oleh Pihak BCA, kita bisa minta ke pihak OJK, sepengetahuan saya seperti itu pak Hakim,” terang saksi.

Saya menanyakan lagi ke pak Ishar karena saya ada ke inginan untuk membeli Rumah itu, maka dijawablah oleh pak Ishar kalau sudah mendapatkan data dari OJK lalu dikirimlah data dari OJK tersebut.

Setelah saya buka datanya menggunakan pasword yang diberikan kepada saya lalu saya mengaksesnya terdapat sisa tanggungan Rp 273 juta. Jadi pak Ishar ada tanggungan terhadap Bank BCA sebesar Rp 273 juta yang mulia.

“Namun kenyataannya data yang diberikan oleh OJk tidak sama dengan data dari BCA, sedangkan data dari Bank BCA yaitu sebanyak 800 jutaan,” Tambahnya.

Andry Ermawan menanyakan, apakah saudara saksi tahu kalau Rumah itu pernah dilakukan lelang oleh pihak Bank BCA,” iya saya tahu kalau gak salah pernah dilelang sebanyak dua kali oleh BCA,” akunya.

Pengacara Bank BCA menanyakan terhadap saksi apakah mengetahui bahwa hutang pak Ishar ada tanggungan denda, ada pokok dan ada piutang yang harus dibayar, “mengenai itu saya tidak tahu. Setahu saya hutang kreditur itu ada catatannya juga di OJK, “jawab saksi.

Ketua Majelis Hakim Cokia Ana, sempat memberikan saran kepada pengacara Bank BCA untuk tidak menanyakan hal itu terhadap saksi, bagi debitur jelas maunya yang ringan dan data dari OJK, “ungkapnya.

Selepas sidang Kuasa Hukum Penggugat Andry Ermawan bersama Dade Puji Hendro Sudomo, tadi saksi dari kami Andria Kasuma, ia mengatakan data yang dikeluarkan oleh BCA itu harus sama yang dikeluarkan oleh OJK juga kepada klien kami. Artinya dari Bank BCA itu harus sama ndak mungkin ada perbedaan antara Bank BCA dan OJK

Saksi yang mengetahui betul ada tagihan versi OJK itu sesuai yang kami masalahkan di dalam gugatan ini didalamnya ada selisih.

Saksi kita itu memang melihat mengetahui kemudian dibuka ya itulah yang tadi disampaikan dipersidangan. Dari awal di bulan Mei 2023 yang terakhir itu di Maret 2024 ada nilai Rp 273 juta itu yang harus dibayarkan oleh klien kami.

Sementara versi Bank BCA Rp 400 juta lebih itu hanya satu akun kalau di gabungkan ada dua akun total Rp 800 jutaan.

Terkait adanya perbedaan antara OJK dengan Bank BCA Cabang Galaxy Mal Surabaya maka harus clearkan oleh Hakim.

Yang memutuskan adalah Majelis Hakim, mana yang harus dipakai kita usahakan dengan kesaksian satu lagi minggu depan. Supaya bisa membantu permasalahan ini kalau perlu saksi ahli, “ya kami akan hadirkan Ahli. “Pungkas Andry. TOK

Hakim Erintuah Damanik dkk Terancam Dipecat Karena Melanggar KEPPH

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Berdasarkan hasil Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia (RI) Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) memberikan sangsi pemberhentian tetap (pemecatan) dengan diberikan hak pensiun kepada tiga Hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tannur (GRT) dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrianti.

Tiga Hakim yang diberi sanksi itu, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Anggota Komisi Yudisial RI dan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito mengatakan ketiganya terbukti melanggar Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim (KEPPH).

“Para terlapor terbukti melanggar KEPPH, dengan klasifikasi tingkat pelanggaran berat,” kata Joko saat memaparkan hasil sidang Pleno KY ketika rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 26 Agustus 2024.

Joko menjelaskan sidang Pleno itu dilaksanakan pada Senin ini, tepat sebelum KY mengikuti rapat bersama DPR RI. Rapat Pleno putusan pemecatan terhadap tiga Hakim itu diikuti oleh semua Anggota KY yang berjumlah tujuh orang.

Berdasarkan sejumlah temuan, Joko memaparkan bahwa para Hakim itu membacakan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum terkait unsur-unsur Pasal dakwaan yang berbeda antara yang dibacakan di persidangan dengan yang tercantum dalam salinan putusan perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Erintuah dkk, dalam sidang putusan berbeda dengan salinan putusan. Di antaranya, dalam persidangan Hakim anggota Heru Hanindyo menyebut bahwa penyebab kematian Dini karena minum minuman beralkohol saat karaoke di Blackhole KTV. Namun, pertimbangan itu tidak ada dalam salinan putusan.

Selain itu, dalam salinan putusan disebutkan pertimbangan dengan rekaman CCTV. Namun, pertimbangan terkait rekaman CCTV itu tidak dibacakan majelis Hakim saat persidangan.

Kemudian para Hakim tersebut juga membacakan pertimbangan hukum tentang penyebab kematian korban Dini Sera Afrianti yang berbeda dengan hasil visum et repertum, serta keterangan saksi ahli dr Renny Sumino dari RSUD Dr Soetomo.

Terkait penyebab kematian karena minum minuman beralkohol yang disampaikan Hakim itu berbeda dengan hasil visum. Berdasarkan hasil visum, penyebab kematian Dini karena luka akibat kekerasan benda tumpul, yakni karena terlindas ban mobil.

Selain itu, menurutnya para Hakim tidak pernah mempertimbangkan, menyinggung dan/atau memberikan penilaian tentang barang bukti berupa CCTV di area parkir basement Lenmarc Mall yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pembacaan putusan.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Sidang Pleno berpendapat pelanggaran yang dilakukan oleh para terlapor masuk dalam klasifikasi pelanggaran berat, dan Majelis Sidang Pleno Komisi Yudisial RI telah bermusyawarah dan sepakat menjatuhkan sanksi berat,” kata dia.

Untuk diketahui bahwa, sebelum rekomendasi dikeluarkan, KY dipertengahan bulan Agustus lalu mengunjungi Gedung Pengadilan Tinggi Surabaya di Jalan Sumatera No.42. KY melakukan pemeriksaan.

Joko Sasmito, Kepala Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, menyebutkan bahwa 14 orang diperiksa, termasuk Erintuah Damanik dan rekan-rekannya, Panitera, Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Surabaya Dadi Rachmadi, serta para terlapor.

Kabar tentang Rekomendasi pemecatan terhadap ketiga Hakim pevonis Terdakwa Ronald Tannur ini telah menyebar luas. Namun, Humas Pengadilan Negeri Surabaya, Alex Adam, saat dikonfirmasi mengatakan belum bisa memberikan tanggapan. “Maaf saya sedang diklat,” ujarnya. TOK

Imigrasi Tanjung Perak Lakukan Operasi JAGRATARA II di Perusahaan Kawasan Gresik

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kantor Imigrasi Tanjung Perak Kembali melakukan operasi Keimigrasian terhadap beberapa Perusahaan yang disinyalir memperkerjakan tenaga kerja asing. Kali ini sebanyak tujuh petugas Imigrasi diturunkan menyasar Perusahaan yang berada dikawasan Kabupaten Gresik, Jawa Timur mulai Rabu, 21 Agustus 2024 lalu.

I Gusti Bagus M. Ibrahiem, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak mengatakan bahwa, operasi dengan tajuk JAGRATARA ini merupakan operasi lanjutan jilid kedua yang mana pada operasi pertama telah dilaksanakan serentak oleh Kantor Imigrasi seluruh Indonesia pada bulan Mei lalu.

“Operasi pengawasan untuk orang asing ini dilaksanakan dengan metode mendatangi langsung beberapa target yang telah dilakukan pemetaan sebelumnya”ujar pria yang akrab disapa Gusti ini. Senin (26/08/2024).

Operasi serentak selama dua hari ini sendiri digalakkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertujuan untuk menegakkan aturan keimigrasian terhadap warga negara asing terutama terkait penyalaghunaan izin tinggal maupun overstay.

“Pada Operasi ini anggota kami mendatangi tiga Perusahaan yang ada di Kawasan perindustrian Kabupaten Gresik dengan tujuan Pemeriksaan dan Pengecekan data TKA di Perusahaan dilengkapi dengan Dokumentasi dan Pengambilan data TKA,” imbuh Gusti.

Operasi pengawasan ini diharapkan menjadi momentum untuk pengumpulan informasi yang berkaitan dengan keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Tanjung Perak. Hal ini penting guna memastikan keterlibatan orang asing di setiap perusahaan tersebut legal dan lengkap dokumen-dokumen keimigrasiannya. “Pada operasi yang dilaksanakan dari hari rabu hingga kamis tersebut tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran izin tinggal maupun overstay yang dilakukan para pekerja asing”pungkas pria alumni AIM 4 ini. TOK

Disinyalir Pergudangan di Jalan Kalianak 66 Surabaya Tempat Penimbunan CPO Ilegal

KEPOLISIAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Terkuaknya dugaan bisnis minyak CPO ilegal di lokasi pergudangan di Jalan Kalianak 66, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, telah memicu kehebohan di kalangan masyarakat.

Bisnis yang diduga dikelola oleh pemilik usaha berinisial (E),(A),(Y),(puskopal ) ini diduga melakukan aktivitas pengambilan minyak dari kapal besar dengan metode yang mencurigakan, yaitu dengan dikencingkan ke perahu (ship to ship), dengan jumlah yang mencapai hampir 10 kiloliter lebih.

Meskipun telah menjadi sorotan pada Jum’at, 19 Agustus 2024, bisnis ini masih terus berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Saat dimintai tanggapan terkait dampak lingkungan dan legalitas dari kegiatan tersebut, pemilik usaha berinisial EO, enggan berikan jawaban

Lanjut dari pantauan team awak media Pada hari Jum’at 23 Agustus 2024, dijalan Kalianak 66, kegiatan bisnis masih berjalan dengan baik tanpa tersentuh pihak Aparat penegak hukum di wilayah polres pelabuhan Tanjung perak ( APH ) terkait dugaan CPO ilegal.

Saat awak media menanyakan pemiliknya usaha CPO tersebut kepada pekerja, disini ada empat bos salah satunya yang sampean tanyakan (E),(A),(Y) dan satu lagi puskopal mas, menirukan ucapan pekerja

Lalu team awak media mengikuti kontener yang mengangkut minyak CPO tersebut keluar dari gudang Kalianak 66, menuju timbangan di jajalan Kalianak, setelah itu langsung kontener keluar menuju arah Margomulyo dan langsung menuju tol Pasar Turi atau Tol malang untuk di kirim ke luar kota.

Saat dikonfirmasi terkait kegiatan yang dilakukan di gudang Kalianak 66, Kecamatan Asemrowo Surabaya, belum memberikan jawaban (alias bungkam)

Setelah itu team awak media konfirmasi kekasatreskrim polres pelabuhan Tanjung, melalui WhatsApp messenger, belum ada tanggapan/ belum direspon.

Dalam konteks hukum, pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti ini dapat dijerat dengan hukuman dan sanksi yang berat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, diharapkan agar dinas terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan, dan APH, segera mengambil langkah tegas dalam menindaklanjuti permasalahan ini.

Pasal 104 yaitu dugaan “melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin” dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar

Pasal 6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah mengatur kewajiban masyarakat terhadap lingkungan hidup: (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pasal 374, “Setiap orang yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.

Skandal ini menyoroti urgensi penegakan hukum dan sinergi antarinstansi dalam melindungi lingkungan serta menjaga keamanan laut dari kegiatan ilegal yang merugikan. Publik berharap agar tindakan yang diambil dapat memberikan efek jera kepada para pelaku dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. M12

HUT Kemerdekaan RI Ke-79, Karang Taruna RW 09 Simokerto Menggelar Pentas Seni

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kreativitas guna memunculkan bibit unggul generasi millenial ditunjukkan oleh Karang Taruna RW 09 Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, di Hari Ulanng Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Ke-79.

Roadshow malam puncak dan pentas seni dengan mengusung tema ‘Nusantara Baru, Indonesia Maju’ itu digelar di pertokoan Atom Megah Jalan Gembong Surabaya.

Acara yang dimulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB tersebut, diawali dengan sambutan dari Ketua RW 09 dan Ketua Karang Taruna.

Kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan Padus Indonesia Raya, Silat, Pentas mulai dari tingkat Paud hingga Sekolah Dasar, pembagian hadiah dan Doorprize.

Usai ba’da maghrib, disusul dengan acara Drama Kemerdekaan + Padus, pentas ibu-ibu dan diakhiri dengan musik elekton dan penutupan.

Namun yang paling menarik dalam pentas anak-anak kali ini adalah Seni Tarian Adat dari pulau garam, yakni Soto Madura, yang dimainkan oleh Aisyah Nurul Qolby bersama Ramadhani Putra Dolken.

Kedua anak-anak tersebut diketahui merupakan siswa-siswi dari SDN Kapasan III/145 Jalan Gembong Sekolahan No 20 Surabaya, yang dinilai mempunyai bakat dalam Seni Tari.

Menurut Ketua Karang Taruna RW 09 Kapasan Dayat Fait, pentas seni bagi anak-anak itu memang seharusnya digali potensinya sejak usia dini.

“Hal itu sebagai bentuk wujud kepedulian Karang Taruna untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di wilayah RW 09 Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya,” katanya, Minggu (25/08/2024).

Dayat, panggilan akrab Ketua Karang Taruna RW 09 itu juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang mendukung terlaksananya Malam Puncak dan Pentas Seni hingga sangat meriah ini.

“Kami berharap untuk tahun yang akan datang, acara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia lebih meriah lagi dan juga lebih banyak mendapatkan dukungan dari semua stakeholder, khususnya Pemerintah Kota Surabaya. MERDEKA! MERDEKA! MERDEKA!” pungkasnya. M12

IPW Menyoroti Dugaan Pemerasan dan Pungli Terhadap Calon Polisi

PEMERINTAHAN, PILIHAN REDAKSI|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan ‘bedol deso’ pejabat dan tenaga pendidik (gadik) di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri karena adanya indikasi pemerasan dan pungutan liar (pungli) terhadap siswa calon inspektur Polisi.

Bahkan dari informasi yang diterima Indonesia Police Watch (IPW), pihak Paminal Mabes Polri telah menyita uang sebesar Rp 1,5 Miliar sebagai barang bukti. Uang tersebut merupakan iuran atau pungutan dari siswa pendidikan Setukpa gelombang pertama tahun 2024.

Pendidikan Setukpa adalah sekolah kedinasan Polri yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pembentukan perwira Polri yang bersumber dari bintara Polri. Saat ini, jumlah siswa yang mengikuti pendidikan angkatan 53 gelombang pertama tahun anggaran 2024 sebanyak 2000 siswa.

Jumlah siswa tersebut terdiri dari 1900 polisi laki-laki (Polki) dan 100 polisi wanita (Polwan). Mereka masuk melalui jalur kuota khusus dan penghargaan sebanyak 1200 siswa dan 800 siswa lainnya melalui seleksi reguler. Diduga, dalam mendapatkan kuota khusus atau penghargaan saat seleksi, mereka rata-rata menghabiskan uang sekitar Rp 600 juta sampai paling tinggi mencapai Rp 1,5 Miliar.

Para siswa itu menjalani pendidikan sejak 18 April 2024 sampai 15 Agustus 2024. Diduga, selama tiga bulan menjalani pendidikan, mereka sudah mengeluarkan uang sekitar Rp 100 juta per orang sebagai uang iuran atau pungutan. Kalau di total, perputaran uang dari siswa anggota bintara Polri untuk pendidikan perwira tersebut berkisar Rp 240 Miliar.

Para siswa bintara itu dipungut uangnya untuk iuran menembak Rp 300 ribu, iuran judo Rp 500 ribu, iuran SAR Rp 300 ribu, iuran ekspedisi darat Rp 500 ribu, iuran untuk tenaga pendidik Rp 1 juta, uang ijin khusus antara Rp 10 juta sampai Rp 15 juta.

Ada lagi iuran untuk pola pengasuhan sebesar Rp 200 ribu, sumbangan pendamping yang meminta fasilitas hotel, mobil dan rekreasi Rp 1,3 juta per siswa, iuran gladi wirottama Rp 1 juta, iuran batalyon Rp 1 juta, iuran resimen Rp 17 juta, iuran koperasi Rp 14 juta, pembayaran produk karya perorangan melalui pihak ketiga (prokap) Rp 20 juta.

Anehnya, iuran untuk batalyon dan resimen itu harus ditransfer ke warga sipil pengusaha transportasi dengan rekening atas nama inisial D. Diduga uang itu mengalir ke pejabat utama di Setukpa Polri.

Oleh karenanya, Indonesia Police Watch (IPW) mendorong kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menurunkan tim khusus yang terdiri dari Itwasum Polri dan Propam Polri untuk mengusut tuntas dugaan pungutan liar dan pemerasan terhadap bintara Polri yang melaksanakan pendidikan di Setukpa Polri sesuai dengan prinsip “BETAH” (Bersih, transparan, akuntabel, dan humanis).

Hal ini untuk mengantisipasi kinerja anggota Polri ke depan agar bekerja sesuai tugas dan fungsinya yakni profesional, prosedural dan akuntabel tanpa penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Sebab, jangan sampai mereka yang sudah melaksanakan pendidikan dan menjadi perwira juga melakukan hal yang sama yakni pemerasan dan pungutan liar terhadap masyarakat. M12