Timur Pos

Aparat Penegak Hukum Harus Profesional Guna Memberikan Keadilan Dan Kepastian Hukum

HUKRIM, PILIHAN REDAKSI|oleh

Timurposjatim.com – Carut-marut perkara dugaan Pencabulan yang ditangani Polrestabes Surabaya, yang terjadi pada Bulan Januari 2020 lalu, yang menimpa anak dari NA (29) warga Ploso Surabaya yang merupakan Ibu Korban tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Pihak Kepolisian dan cuma diberitahu kalau perkara ini sudah tahap 2 di Kejaksaan melalui telepon oleh penyidik. Rabu, (22/06/2022).

Salah satu praktisi Hukum Kota Surabaya, Danny Wijaya, S.H., M.H. mengatakan bahwa, dalam setiap penyelesaian perkara hingga dinyatakan siap untuk disidangkan, seharusnya Penyidik wajib berkomunikasi atau berkirim surat secara resmi baik kepada Pelapor maupun kepada Kejaksaan guna memberitahukan hasil dari proses penyidikan yang dilakukannya, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana.

Aparat Penegak Hukum Harus Profesional Guna Memberikan Keadilan Dan Kepastian Hukum

“Seharusnya, komunikasi antara penyidik dengan Jaksanya harus tetap terjaga dengan baik. Jangan karena Jaksanya tidak memberikan konfirmasi tentang adanya pergantian, sehingga membuat penyidik hanya berdiam diri. Seharusnya saling berperan aktif. Sehingga setiap perkara, dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan efisien waktu,” kata Danny Advokat yang suka memasak.

Ia menambahkan bahwa, dari tahun 2020 hingga tahun 2022, bukanlah waktu yang singkat. Terlebih kasus ini, menimpa anak dibawah umur yang akan menimbulkan trauma seumur hidup bagi korban dan harusnya Polisi bisa bergerak cepat dengan mengamankan pelaku, ditakutkan akan ada lagi korban-korban lainnya. Dengan adanya pernyataan semacam itu, seakan-akan ada upaya melempar kesalahan kepada pihak Kejaksaan.

Dalam penyampaiannya yang terakhir, pengacara berambut kribo tersebut berharap, kinerja penyidik, semakin hari semakin membaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar Masyarakat tidak krisis kepercayaan terhadap hukum.

“Kita berharap, baik penyidik maupun Jaksa, dapat bekerja secara profesional, sehingga masyarakat merasa payung hukum itu, milik bersama dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar Masyarakat tidak ada krisis kepercayaan terhadap hukum,”harapnya.

Seperti diketahui, anak NA menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh ZA pada tahun bulan Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Ploso Surabaya. Dan perkara tersebut sudah dilaporkan ke Polrestabes dengan terbit 3 Laporan Polisi dengan 3 korban. (ReN)

DPC Peradi Surabaya Kawal Kasus Pengeroyokan Terhadap Advokat Magang

HUKRIM, PILIHAN REDAKSI|oleh

Timurposjatim.com – Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Surabaya mendatangi Mapolrestabes Surabaya guna beraudensi dengan Kapolrestabes Surabaya perihal kasus pengeroyokan yang menimpa rekan sejawatnya.

Namun pertemuan tersebut ditunda lantaran Kapolrestabes Surabaya dan Kasatreskrim ada kegiatan sehingga belum bisa ditemui.

Sekjen Pembelaan Profesi DPC Peradi Samba Perwira Jaya, S.H.,M.H. menjelaskan, kedatangan tim advokat Peradi DPC Surabaya Polrestabes Surabaya guna menanyakan perkara kasus pengeroyokan yang menimpa advokat Magang PERADI (Matthew Gladden, S.H.) dari Rekan Salawati, S.H.. M.H. dan Rekan Satria Ardyrespati Wicaksana, S.H.

Kemudian kami berlanjut untuk mengecek surat diruangan sium dan urbin ops tersebut. “Ternyata surat pelimpahan dari Polda Jatim belum ada, hal tersebut bertentangan dengan keterangan yang disampaikan Humas Polda Jatim sebagaimana termuat dalam pemberitaan,” ujar Samba Perwira, Selasa (21/06/2022).

Lanjut Samba, menurut sumber dari pemberitaan tersebut sudah dilimpahkan tanggal 17 Juni 2022, sehingga menjadi tanda tanya besar, ada apa ini ?

“Jangan-jangan pelaku adalah orang yang kebal hukum. Kami dari Bidang Pembelaan Profesi DPC Peradi Surabaya akan terus mengawal perkara ini, dan berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelakunya,” ucap Samba.

Samba mengatakan, sebagai korban dugaan tindak pidana penganiayaan. Matthew Gladden. S.H. telah membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/321.01/VI/2022/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 15 Juni 2022 di Polda Jatim dan saat ini penanganan perkara a quo telah dilimpahkan kepada Polrestabes Surabaya.

Menindaklanjuti adanya pelimpahan penanganan perkara a quo kepada Polrestabes Surabaya, pada kesempatan hari ini kami menyampaikan permohonan perlindungan hukum terhadap Advokat Magang Dalam Menjalankan Tugas Profesinya kepada Bapak Kapolrestabes Surabaya. (lebih…)

Sogo Tunjungan Plaza Surabaya Ada Masalah

HUKRIM, PILIHAN REDAKSI|oleh

Timurposjatim.com – Wahyudi Kristanto diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fathol Rosyid dari Kejaksaan Negeri Surabaya terkait perkara penggelapan dalam Jabatan yang mengakibatkan Toko LOCCITANE EN PROVENCE SOGO mengalami kerugian sebesar Rp. 275 juta yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Widarti di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam sidang kali ini JPU menghadirkan saksi karyawan Sogo.

Yudia kepala Sogo pusat mengatakan bahwa, setelah melakukan audit ada selisih jumlah barang yang ada di Toko Sogo dan lantai 2 di Tunjungan Plaza Surabaya, yang nilainya sekitar Rp.275 juta.

“Barang yang selisih pada umumnya kosmetik dan pengakuan terdakwa selisihnya cuma Rp.16 juta,”kata Yudia dihadapan Majelis Hakim saat memberikan kesaksian di ruang Garuda 1 PN Surabaya. Selasa, (21/06/2022).

Sogo Tunjungan Plaza Surabaya Ada Masalah

Sementara Fauzan yang merupakan Auditor dari Sogo Jakarta menjelaskan bahwa, kami sering melakukan audit di seluruh Indonesia dan kebetulan juga Sogo yang ada di Surabaya. Setelah di audit ada perbedaan jumlah barang yang nilainya sekitar di Sogo sekitar Rp. 50 juta dan di lantai 2, Rp. 225 juta dengan total nilainya Rp.275 juta untuk 2 toko yang ada di Tujungan Plaza Surabaya.

“Saat ditanya terkait selisih barang, terdakwa mengaku memang barang cuma segitu,” katanya

Saat disinggung apakah selisih barang juga terjadi di Toko lainnya,” iya ada selisih di toko lain yang ada di Citraland dan Galaxy cuma yang dilaporkan yang cuma di Tunjuangan Plaza,”jelasnya.

Lanjut pada saksi Nola yang tugasnya sama dengan terdakwa yaitu, melakukan penjualan barang berupa kosmetik / produk kecantikan kepada konsumen baik secara langsung maupun melalui Delivery Order dan apabila barang di toko tidak bisa mengambil barang di butik lantai 2.

Hal yang menarik dari kesaksian Dwi Melina yang merupakan pengawas dari 2 Toko di Tunjugan Plaza menceritakan, bahwa saat ini posisi saya sudah Resign (berhenti kerja). Dan terkait perkara ini adanya Sitem di komputer pada 2020 yang baru telah terjadi kekacauan seperti jumlah barang yang ada di sistem berbeda dengan jumlah fisiknya, begitu sebaliknya.

“Kalau gak salah audit dilakukan pada bulan September 2021,”kata Dwi.

Saat disinggung oleh Majelis Hakim kenapa saksi keluar kerja,” pertimbangan saya saat itu ada 2 hal yakni karena anak dan terkait Hijab,” kata perempuan berkerudung

Hal sama juga disampaikan oleh Muspriyanto mengatakan bahwa, setalah dilakukan audit ternyata banyak yang belum diberikan bukti pengambilan barang atau istilahnya TT,” ada banyak yang baru dibuatkan TT baru dan langsung di email ke Jakarta,”katanya.

Atas perbuatanya JPU mendakwa terdakwa dengan Pasal 374 KUHP. (lebih…)

Ketua Majelis Hakim Tolak Pembacaan Dakwaan Kedua JPU KPK

HUKRIM, PILIHAN REDAKSI|oleh

Timurposjatim.com – Sidang tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melibatkan Hakim nonaktif Itong Isnaeni di Pengadilan Tipikor Surabaya sempat diwarnai penolakan pembacaan dakwaan oleh Hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Padahal, dakwaan yang dibaca oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berbeda perkara dengan dakwaan sebelumnya.

Insiden ini terjadi setelah JPU Gina Saraswati berupaya membacakan dakwaan kedua dari terdakwa Itong Isnaeni. Awalnya, Jaksa Gina menyelesaikan pembacaan dakwaan pertama. Namun, pada saat membacakan dakwaan kedua, baru menginjak pada paragraf pertama, aksinya sudah dihentikan oleh Ketua Majelis Hakim Tongani.

Hakim Tongani meminta pada jaksa agar melewatkan uraian dakwaan yang hendak dibacanya. Namun, Jaksa Gina berupaya menjelaskan pada hakim bahwa perkara dalam dakwaan kedua yang hendak dibacanya berbeda dengan perkara dakwaan pertama.

“Ini (perkara) berbeda… ini berbeda…,” ujar jaksa Gina berkali-kali.

“Sudah dilewatkan…lewatkan saja,” ujar Hakim Tongani menyela.

Permintaan hakim ini pun lalu dituruti oleh JPU Gina. Ia lalu hanya membacakan pasal yang dijeratkan pada Hakim Itong atas dakwaan kedua tersebut.

Jaksa Penuntut Umum dari KPK, Wawan Yunarwanto menjelaskan, dakwaan yang hendak dibacakan oleh Jaksa Gina dan disela oleh Ketua Majelis Hakim itu adalah perkara lain dari perkara suap dari PT Soyu maupun perkara penetapan waris. Perkara kedua itu, adalah dua kasus berbeda hasil pengembangan penyidikan dari KPK.

Uang suap dari perkara kedua ini, merupakan suap yang diterima oleh Hakim Itong sendiri tanpa melibatkan kedua terdakwa lainnya. “itu terkait penerimaan pak Itong, diluar (perkara) pak Hamdan. Jadi dia terima-terima sendiri, gratifikasi (lain),” katanya, Selasa (21/06/2022).

Dari dakwaan Jaksa terungkap, untuk perkara kedua ini Hakim Itong diduga menerima uang total sejumlah Rp 95 juta. Uang total Rp 95 juta ini, terdiri dari dua perkara berbeda. Perkara pertama gugatan perdata dengan nomor 275/Pdt.G/2021/Pn.sby.

Dari perkara ini, hakim Itong didakwa menerima uang sebesar Rp50 juta yang diberikan oleh seorang kuasa hukum bernama Darmaji. Tak lupa, M Hamdan juga kecipratan uang suap tersebut sebesar Rp5 juta yang diberikan oleh hakim Itong. (lebih…)

PN Surabaya Kabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama

HUKRIM, PILIHAN REDAKSI|oleh

Timurposjatim.com – Pengadilan Negeri (PN) telah memutus mengeluarkan penetapan perkara perkawinan beda agama perdana di Surabaya. Pemohon dalam hal ini adalah calon pasutri berinisial RA yang beragama Islam dan EDS yang beragama Kristen. Selasa, (21/06/2022).

Hal itu pun tersirat dan tersurat dalam penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Dalan penetapan itu, disebutkan sejumlah poin, diantaranya:

  • Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
  • Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
  • Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;
  • Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Dalam penetapan itu juga disebutkan bila pernikahan beda agama juga diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Perihal tersebut juga dibenarkan Humas PN Surabaya, Hakim Suparno.

“Dimana para penetapan ini diketahui para pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama masing-masing, secara islam dan kristen setelah mereka hendak melakukan pencatatan di Dukcapil Kota Surabaya,” kata Parno dalam keterangan resmi di PN Surabaya, Selasa (21/6/2022).

Parno menjelaskan, perkara dari pemohon itu baru didaftarkan ke PN pasca mendapat penolakan dari Dukcapil Surabaya. Dalam sidang, keduanya telah memperoleh penetapan tersebut dan telah terlampir dalam situs resmi SIPP.

“Namun, ditolak dan melakukan permohonan PN Surabaya,” ujarnya. (lebih…)

Khiki Adityas Pembuat Sertifikat Vaksin Covid-19 Palsu Diadili

HUKRIM, PILIHAN REDAKSI|oleh

Timurposjatim.com – Khiki Adityas Firmansyah bersama Sigit Supriyanto, Bachtiar Navyan Prasetyo dan Muhammad Reno Firmansyah (berkas terpisah) diseret di pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Uwais Deffa I Qorni dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya terkait perkara manipulasi data Sertifikat Covid-19 di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Senin, (20/06/2022).

Dr Eko Budiyanto menerangkan bahwa, pada intinya ada kejanggalan dari sertifikat vaksin Covid-19 dari 6 sampel yang diteliti. Dimana dilihat tanggal upload dengan Vaksinasinya berbeda.

“Bisanya setelah dilakukan Vaksinasi sertifikat bisa terbit dengan jangka tidak lama atau langsung,” kata Dr Eko salah satu petugas di Puskesmas Krian, Sidoarjo.

Khiki Adityas Pembuat Sertifikat Vaksin Covid-19 Palsu Diadili

Disinggung oleh JPU Sulfikar untuk apa user memberikan KTp dan Nomer telepon. Apakah dibenarkan apabila tidak melakukan vaksinasi tetapi mendapatkan sertifikat Vaksin.

Dr Eko menjelaskan, itu digunakan untuk mendownload aplikasi Peduli Lindungi dengan menggunakan NIK KTP dan No HP user.

“Kalau tidak divaksin tetapi mempunyai sertifikat vaksin, itu tidak dibenarkan,” katanya.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak membantahnya.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan bahwa, sekitar bulan November 2021 terdakwa bertemu dengan Sigit Supriyanto dan menawarkan kepada terdakwa untuk membuat Kartu Vaksin Covid-19 tanpa dilakukan suntik Vaksin dengan syarat mengirim KTP dan Nomor telepon pasien dengan biaya antara Rp. 150 ribu hingga Rp. 325 ribu tergantung dosis dan kecepatan jadi kartu Vaksin Covid-19 palsu.

Kemudian terdakwa mengirimkan KTP dan nomor telepon pasien melalui chat Whatsapp ke Sigit Supriyanto. Setelah kartu vaksin Covid-19 palsu jadi, Sigit mengirim file PDF kartu Vaksin ke terdakwa.

Bahwa, selanjutnya setelah Sigit mendapatkan pasien yang akan mendapatkan kartu Vaksin dengan cara tidak suntik mengirimkan foto KTP dan nomor telepon yang digunakan oleh calon penerima sertifikat Vaksin kepada saksi Bachtiar Navyan Prasetyo lalu dipergunakan untuk mengupload kedalam situs https://Pcare.bpjs-kesehatan.go.id. Setelah itu keluarlah hasil yang menandakan bahwa orang tersebut sudah melaksanakan Vaksin namun kenyataannya belum.

Bahwa sekira bulan November tahun 2021 sampai dengan Februari tahun 2022 saksi Bachtiar Navyan Prasetyo meminta bantuan Muhammad Reno Firmansyah supaya dibantu untuk menginput/mengapload data kedalam situs https://Pcare.bpjs-kesehatan.go.id. dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 100.000 per satu lembar kartu Vaksin. (lebih…)

Halal Bihalal PSNU Bersama Rembol 76

PERISTIWA|oleh

Timurposjatim.com – Ribuan anggota Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar bersama Komunitas Rembol 76 mengadakan acara Halal Bihalal untuk tingkatkan solidaritas antar pendekar dengan silaturahim di Lapangan sebelah Perumahan Kertajaya Regency Sukolilo Surabaya.

Ketua penyelenggara kegiatan Halal Bihalal Pagar Nusa di Surabaya, Tri Yudi Efendi mengatakan bahwa, acara Halal Bihalal ini merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk memperkuat silaturahim antar anggota Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa melalui komunitas Rembol 76.

Halal Bihalal PSNU Bersama Rembol 76

“Dalam acara tersebut, kami juga melakukan kegiatan bhakti sosial dengan cara gala dana untuk membantu pembangunan Masjid Al-Ichsan Dusun Wonosari Desa Tluwe, Kecamatan Soko Kabupaten Tuban,” kata Kang Gareng sapaan akrabnya kepada Timurposjatim.com, Senin, (20/06/2022).

Ia menambahkan bahwa, dalam acara Halal Bihalal turut hadir Kunjung Wahyudi selaku Ketua Komnas Pendidikan Jatim, Anggota DPRD Kota Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am dari PDI Perjuangan dan Ketua Pagar Nusa Cabang Kota Surabaya, Abdul Rohim dan dulur-dulur Pagar Nusa seluruh yang ada di Surabaya dan  Pagar Nusa dari Jawa Timur, Jawa Tengah. (lebih…)

Arief Hidayat Kelabui Pacarnya Hingga Ratusan Juta

HUKRIM, PILIHAN REDAKSI|oleh

Timurposjatim.com – M. Arief Hidayat diseret dipengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siska Christina dari Kejaksaan Negeri Surabaya terkait perkara penipuan terhadapan pacarnya hingga ratusan juta di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Senin, (20/06/2022).

Annisah Fadilah mengatakan bahwa, kenal dengan terdakwa sejak 2020 melalui sosial media ,selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2022 Terdakwa dengan mengendarai mobil Mitshubishi Pajero menuju Kota Kediri dan mengajak ke Mall kediri, kemudian Terdakwa berpura-pura menghubungi temannya dari Bank BCA jika kartu ATM nya terblokir.

Arief Hidayat Kelabui Pacarnya Hingga Ratusan Juta

“Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.10 juta untuk biaya praktek kuliah dan janjinya akan dikembalikan dalam waktu 3 hari,” kata saksi Annisah di ruang garuda 1 PN Surabaya.

Sementara Nurul Afifi menjelaskan bahwa, terdakwa mengaku Arsitek dan sedang mengerjakan proyek renovasi rumah dan kolam renang, terdakwa minta bantuan dana untuk pembagunan kolam renang dan nantinya setelah selesai mendapatkan keuntungan 50%.

“Saya setor ke terdakwa sebesar Rp.141 juta secara bertahap dan hingga saat ini uangnya belum dikembalikan habis untuk foya-foya,”jelas Afifi saat memberikan kesaksian.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak membantahnya.

Lanjut pemeriksaan terdakwa, yang mana pada intinya terdakwa mengakui kesalahannya dan semuanya cuma akal-akal mengaku sebagai Pilot, Dokter Spesialis Jantung, Arsitek dan Kuliah di ITS. (lebih…)

Yuni Utomo Mantan Lurah Keputih Di Duga Terlibat Dengan Mafia Tanah

HUKRIM, PILIHAN REDAKSI|oleh

Timurposjatim.com – Adanya masalah  Letter C di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya atas Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 18/SK1/VII/2002 tanggal 22 Juni 2002, atas obyek tanah Petok D no.427 seluas 29.728 Meter persegi. Terkuak adanya dugaan Rekayasa dan Penyalahgunaan Wewanang serta suap.

Irfak yang merupakan saksi mahkota dari permasalahan ini menjelaskan bahwa, sekitar tahun 2015, pernah menjadi saksi pengukuran terhadap obyek tersebut, cuma untuk detail luasnya tidak tahu dan waktu itu Mizan Tamimy Solton pernah menjanjikan apabila bisa pengurusan perikataan dari Surat Petok D ke Sertifakat Hak Milik (SHM) dan balik nama. Apabila selesai akan diberikan satu buah mobil untuk ahli waris, sehingga minta dikondisikan kepada Lurah Keputih Surabaya.

“Setelah ketemuan sama Lurah Keputih dan membicarakan permintaan dari Budi Arto kemudian disepakati untuk pengurusan admitrasi dan balik nama  dibutuhkan biaya sekitar Rp. 300 juta,” jelas Irfak yang merupakan Ketua Karang Taruna Kelurahan Keputih, pada saat itu.

Ia menambahkan bahwa, saat itu saya bilang ‘wes onok ta pelurune ta’ yang berarti sudah ada uangnya. Kemudian Budi yang merupakan suruhan dari Mizan Tamimi Sulton mendatangi kantor Kelurahan dengan membawa amplop coklat berisi uang bersama saya dan benar lurah itu menerima sejumlah uang, terkait pengurusan adminitrasi untuk kesaksian pengukuran lahan tersebut.

“Kemudian Budi Arto bertemu dengan Lurah dan bergening sendiri, karena saya gak ikut masuk, hingga saat ini mobil yang dijanjikan untuk salah satu ahli waris tak kunjung dipenuhi, sampai orangnya meninggal dunia dan bagian saya juga belum terealisasikan, Saat itu, saya juga berpesan kepada Sulton untuk mendatangi ahli waris untuk menyelesaikan masalah ini, “tambahnya.

“Saat itu, saya juga berpesan kepada Mizami Sulton untuk mendatangi ahli waris guna menyelesaikan persoalan ini.

Sementara Riqi Mulyadi berharap, untuk mengembalikan tanah yang merupakan hak dari kami sebagai ahli waris dari Ibu Ruminah dan recananya akan kami olah tanah tersebut, Setahu kami tanah yang dijual saat itu sekitar 1,6 Hektar dari luas 29.728 Meter persegi.

“Kami hanya minta sisa tanah yang merupakan peninggalan dari orang tua, ada 8 ahli waris dan sekarang yang masih hidup tinggal 4 orang mas,” beber Riqi kepada media. Minggu (19/6/2022).

Terpisah saat Yani Utomo dikonfirmasi terkait ada dugaan adanya pemberian uang Rp.300 juta untuk melancarkan penerbitan IJB, itu tidak benar dan perkara ini juga sudah pernah ditangani oleh Polrestabes Surabaya dan sempat juga dimintai keterangan di bagian Harda dan Tipikor.

“Terkait pemberian uang tersebut, itu tidak benar mas,” saut Yani Utomo melalui sambung Telepon.

Saat disingung apakah, kenal dengan Budi dan Nur Irfak.

Masih kata, Yani Utomo menjelaskan bahwa, Irfak merupakan Tokoh Pemuda di Keluaran Keputih dan Budi juga kenal.

“Iya kenal,” singkatnya kepada Timurposjatim.com

Bahwa perkara ini bermula dari adanya AJB antara Ruminah dan Ir. Rudi Tjaja Hartono seluas 29.728 meter persegi namun yang dijual ke Ir. Rudi Tjaja Hartono hanya 1,6 Ha. Kemudian timbul lagi Jual Beli Antara Ir. Rudi dan Mizami Solton seluas 29.728 Meter persegi. (lebih…)

Pelaku Cabul Harus Dihukum Setimpal

HUKRIM, PILIHAN REDAKSI|oleh

Timurposjatim.com – Kasus yang membelit ZA warga Ploso Timur, Surabaya terkait dugaan Pencabulan dan pelecehan seksual yang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya, Sudah masuk Kejaksaan.

NA (29) warga Ploso Surabaya mengatakan bahwa, kami mendapatkan informasi kalau perkara ini sudah tahap 2, meskipun harus menununggu 2,5 tahun lamanya untuk mendapatkan keadilan untuk anaknya.

“Nantinya pada hari Rabu, 22 Juni 2022 pihak kepolisan akan menyerahkan terdakwa ke Kejaksaan,” katanya kepada awakmedia, Sabtu, (18/06/2022).

Ia menambahkan bahwa penderitaan anaknya selama ini karena rasa trauma yang mungkin akan diderita seumur hidup tersebut, dapat tertuntaskan dengan dibawanya Pelaku ke pengadilan guna mempertanggung jawabkan perbuatanya dengan hukuman setimpal.

“Mengingat korban yang masih rata-rata balita dan anak saya saat itu masih TK. Apabila mengingat kejadian tersebut langsung sakit sembari mengurung dalam kamar, seperti trauma gitu mas,” tambah Ibu beranak tiga.

Seperti diketahui, anak NA menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh ZA pada tahun bulan Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Ploso Surabaya. Dan perkara tersebut sudah dilaporkan ke Polrestabes dengan terbit 3 Laporan Polisi dengan 3 korban. (ReN) (lebih…)