Timur Pos

Timurposjatim.com – Dua Penagih Pinjaman Online (Pinjol) dari PT Merah Jaya Indonesia (MJI)diseret di Pengadilan oleh Djonni Samsuri yakni Anggi Sulistya Agustina dan Rendi Hardiansyah gara-gara menagih nasabah dengan mengirim kata-kata kotor dan acaman yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ni Putu Purnami di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. kamis (06/01/2022) kemarin.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sri Rahayu Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengatakan,bahwa kedua terdakwa di PT. MJI yang bergerak dalam bidang Jasa Pinjaman Online dan Debt Collection, dalam hal ini keduanya menduduki jabatan sebagai staf Debt Collector dimana yang tugas dan tanggung jawab mereka terdakwa adalah melakukan penagihan terhadap debitur yang mengalami keterlambatan/jatuh tempo pembayaran (Reminder).

“Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara Rendi mencari data-data seluruh kontak nasabah melalui system yang tersedia di PT. (MJI) kemudian data-data nasabah di copy ke Laptop dalam file Microsoft Excel dimana file data tersebut berisi Nama nasabah, Nama aplikasi pinjol, Nomor telepon nasabah serta Narasi teks pesan,”Kata JPU dihadapan Majelis Hakim.

Ia menambahkan, Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 16.22 wib di rumahnya  Jl. Tim Asih Gg.2  Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi terdakwa Rendi mengirim pesan penagihan bernada ancaman sebagaimana tersebut diatas melalui Whatsapp format Excel dengan judul LUCKY UANG 10 SORE JULI 2021 dan dikirim menggunakan HP miliknya  dengan inisial TONY TRENICA SISWA als BEGEE GEEE ke HP milik terdakwa Anggi Selanjutnya Rendi menyuruh Anggi untuk mengirimkan lagi pesan penagihan tersebut secara banyak dalam waktu bersamaan (Blast) kepada 36 nomor nasabah yang terlambat melakukan pembayaran. Dengan mendistribusikan/mentransmisikan/ mengirim pesan ancaman.

“PERINGATAN ANJING (BOY SIMON BUSTER) KAU bayar tagihannya di aplikasi (LUCKY UANG) SEKARANG JUGA, JANGAN SAMPAI KUBUAT MALU KE KONTAK2 LO DAN KUSEBAR WAJAH LO KE SOSIAL MEDIA DAN KUBUAT PENGGALANGAN DANA KE TEMAN ATAU SAUDARA KAU TAI, BAYAR SEKARANG JUGA BABI’’.

“Bahwa kata-kata penagihan bernada ancaman tersebut dirangkai sendiri oleh Rendi bukan merupakan anjuran dari Perusahaan serta tidak tertuang secara tertulis dalam SOP Perusahaan PT.MJI  Sementara Aplikasi Pinjol yang melakukan penagihan terhadap Boy Simon Buster antara lain KSP PLANET BAHAGIA nomor HP 083127290726, KSP BOS DUIT , DANA HEBAT dan LUCKY UANG,”Kata JPU.

Dari Pengakuan terdakwa dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan pesan sms bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dikarenakan adanya tuntutan dari perusahaan yaitu harus terpenuhi target penagihan perharinya dan apabila tidak tercapai target maka tidak akan mendapatkan bonus dari perusahaan.

“Atas Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (4) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,”Tegas JPU.

Mendengar dakawaan dari JPU Kedua terdakwa tidak merasa keberatan.”iya yang mulia tidak keberatan,”kata kedua terdakwa tampa didampingi Penasehat hukum.(Tio) 

Timurposjatim.com – Sidang lanjutan Perkara Akta Otentik yang isinya tidak benar dengan terdakwa Benny Soewanda dan Irwan Tanaya yang mengakibatkan Richard mengalami kerugian saham 200 lembar senilai Rp.200 juta Pada PT.Hobi Abadi Internasional (HAI) yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Martin Ginting di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.Kamis (06/01/2022).

Dalam sidang kali ini Penasehat hukum terdakwa mengahdirkan saksi A de Charge yakni GM dan Karyawan Maxone Hotel Darmahusada Ratna dan Yudi.

GM Maxone Hotel Ratna menyapiakan,bahwa ada Pemesanan ruang rapat di Maxone Hotel dari Direksi PT.Hobi Abdi Internasional Pada 3 November 2020 mendapatkan informasi dari tim dan Bapak Joni.

“Saat itu berkomunikasi dengan Bapak Joni melalui telpon Hotel dan Telpon Seluler terkait informasi ada Pemesanan Ruang Rapat,”Kata Ratna.

Apakah saksi tau siapa yang pesan dan ruangan untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apakah yang Pesan Kevin,”setahu saya yang pesan Direksi PT Hobi Abdi Internasional.

Ia menambahkan ada kesalahan pencatatan Bill tagihan hotel dan pemesanan ruang rapat.

“Iya saat itu ada kesalahan pencatatan ruang metting,”beber Ratna.

Lanjut Keterangan Yudi yang merupakan Karyawan Hotel menyapiakan saat itu mengetahui ada pesanan ruang rapat sehari sebelum acara dan diagendakan untuk acara 3 November 2020 pukul 08.00 WIB di Ruang Reog dengan kapasitas 10 orang
“Saat itu hanya Melihat 2 orang yang masuk ruang rapat dan tidak tau apa saja kegiatanya bukan kapasitas saya,”kata Yudi.

Disinggung oleh JPU apakah saksi tau ada acara apa di ruang tersebut dan berapa lama acaranya.

“Saat itu cuma melihat 2 orang dan tidak lebih dari 1 jam acara selesai dikeranakan ada informasi dari Tim sekitar 08.30 WIB acara selesai dan segara dilakukan Clear Up.Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB mendatangi Ruang untuk membersihkan dan mematikan lampu.

Atas Keterangan saksi para terdakwa tidak ada keberatan ,”Cukup yang mulia saut para terdakwa melalui sambungan Telecomfrem.
Diketahui berdasarkan surat dakwaan Jaksa terungkap, terdakwa Benny dan juga Irwan Tanaya disebutkan sengaja memasukkan beberapa keterangan yang dikatahui sejak awal merupakan keterangan yang tidak benar ke dalam Surat Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Nomor : 03 Tanggal 03 November 2020.

Adapun keterangan tidak benar itu diantaranya menyebutkan bahwa Komisaris PT HAI Richard Sutanto selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan, senantiasa bertindak seakan-akan dirinya adalah pihak yang berhak dan berwenang bertindak dan atas nama Direksi Perseroan serta Mewakili Perseroan.

Richard juga dituding menguasai dan belum mengembalikan beberapa harta kekayaan (asset) perseroan, berupa mobil dan segala persediaan (inventory) barang-barang dagangan milik perusahaan.

“Terdakwa I (Benny Soewanda) dan terdakwa II (Irwan Tanaya) menyuruh saudara Adhi Nugroho SH M.Kn memasukkan suatu keterangan yang dikatahui oleh terdakwa I dan terdakwa II sejak awal adalah (keterangan) tidak benar ke dalam Surat Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Nomor: 03 Tanggal 03 November 2020,” kutip surat dakwaan Jaksa Zulfikar.

Atas perbuatannya itu, JPU menjerat terdakwa Benny dan Irwan dengan dakwaan pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan Ancaman 7 Tahun Penjara.(Tio)

Timurposjatim.com – Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto menahan 3 tersangka dugaan korupsi penyaluran dan penggunaan kredit modal kerja (KMK) Bank Jatim Cabang Mojokerto kepada CV Dwi Dharma (2013) dan PT Mega Cipta Selaras (2014), Kamis (6/1). Dari kasus ini kerugian negara mencapai Rp 1.496 miliar.

“Ketiga tersangka kami tahan selama 20 hari ke depan di Lapas Klas IIB Mojokerto,” kata Kepala Kejari (Kajari) Kota Mojokerto, Agus Herimulyanto didampingi Kasi Intel, Ali Prakosa.Kamis (06/01/2022).

Agus menjelaskan, 3 tersangka ini berinisial RZA selaku penyelia PT Bank Jatim Cabang Mojokerto (2013-2014). Kemudian tersangka AMD selaku pimpinan cabang PT Bank Jatim Cabang Mojokerto (2013-2014) dan IWS selaku nasabah atau komisaris PT Mega Cipta Selaras 2014.

Modusnya, lanjut Agus, para tersangka diduga melakukan penyimpangan prosedur penyaluran. Serta adanya penyimpangan peruntukan atau penggunaan.

Dugaan penyimpangan terjadi dalam penyaluran dan penggunaan kredit modal kerja dari Bank Jatim Cabang Mojokerto kepada CV Dwi Dharma di 2013 dan PT Mega Cipta Selaras pada 2014.

“Dari laporan hasil audit (LHA) BPKP kantor perwakilan Jatim ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1.496 miliar,” jelasnya.

Dari kasus ini, Agus menegaskan, perbuatan para tersangka dipersangkakan dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. (Tio)

Timurposjatim.com – Karyawan Toko Nicolas Vinshensius Lillung diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deddy Arisandi dari Kejaksaan Negeri (PN) Surabaya terkait Pengelapan Pakan Kucing sebesar Rp. 357.000 di PT DIAZ INDO GROSIR yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ni Putu Purnami di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.Kamis (06/01/2022).

JPU Deddy Arisandi membacakan surat dakawaan yang pada intinya,bahwa pada Senin 11 Oktober 2021 sekitar 19.00 WIB di Toko Diaz Indo Grosir di Jalan Raya Mastrip Kedurus Surabaya.Saat itu terdakwa menyuruh Abraham Adi Putra bagian gudang untuk mengambil makanan hewan berupa 5 buah bolt Cat Salmon,3 buah Bolt Cat Donat Repack dan 8 buah Bolt Cat bentuk ikan serta 1 kilogram (Kg) Repack dengan harga keseluruhan sekitar Rp.357 ribu.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB, saksi SUGITO selaku admin verifikasi bersama dengan manager toko melakukan stock opname (perhitungan persediaan stok barang) dan menyadari bahwa banyak barang-barang yang hilang, kemudian saksi Sugito melakukan pemeriksaan di seluruh ruangan dan menemukan karung yang ditutupi oleh sampah plastik.

“Dari pengakuan terdakwa menyembunyikan barang-barang tersebut dengan tujuan akan dijual sendiri secara manual apabila ada pemesan dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,”Kata JPU Deddy di hadapan Majelis Hakim.

Atasan perbuatannya JPU mendakwa terdakwa dengan Pasal 374 KUHPidana.

Selepas sidang ,Pengacara terdakwa, Surono menyatakan, terdakwa sama sekali tidak berniat menggelapkan makanan kucing. Dia berbuat seperti itu karena disuruh kepala toko. Makana kucing itu juga tidak sempat dijualnya. Di kepolisian, Nico sempat berusaha berdamai. Dia bersedia mengganti kerugian Rp 357 ribu meski tidak merasa bersalah. Namun, toko tempatnya bekerja meminta Rp 20 juta.

“Barang belum dipindahtangankan dan masih berada di tempat sehingga tidak tepat apabila terdakwa didakwa melakukan penggelapan. Kami juga berusaha damai tetapi dari pihak manajemen membuat hitungan Rp 20 juta yang harus dikembalikan terdakwa,” tutur Surono.(Tio)

Timurposjatim.com – Dr. Kholidah Fidaussina dituntut 3 bulan penjara tertentu dengan percobaan selama 6 bulan  terbukti bersalah melangar Pasal  167 KUH Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sulfikar dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Martin Ginting di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.Kamis (06/01/2022).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sulfikar mengatakan , bahwa terdakwa terbukti bersalah melangar Pasal 167 KUHPidana dengan Pidana Penjara selama 3 bulan dengan perintah Pidana tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 6 bulan.

“Terhadap terdakwa dituntut 3 bulan Penjara dengan perintah Pidana tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 6 bulan,”kata JPU Sulfikar dihadapan Majelis Hakim di Ruang Candra PN Surabaya.

Atas tuntutan tersebut Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan pembelaan.

Untuk diketahui Bahwa bermula sekitar akhir tahun 2016, Ferry menawarkan rumahnya yang terletak di Jl. Klampis Aji Gg. II / 42 Surabaya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.03389, Desa/Kel Klampis Ngasem, Surat Ukur tanggal 23 Januari 2015 nomor 00053/Klampis Ngasem/2015, luas 200 m2 Atas nama pemegang hak Eva Afriasanty yang merupakan istri dari Ferry kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.2.400.000.000.dan pada saat itu terdakwa sanggung untuk membelinya, akan tetapi dengan cari kredit menggunakan fasilitas KPR.

Bahwa saat itu terdakwa meminta kepada Ferry untuk diberikan kesempatan selama 3 bulan dalam mengajukan KPR dan meminta izin kepada Ferry untuk menghuni dan sementara dikarenakan pada saat itu kondisi terdakwa juga sedang hamil tua dan terdakwa mengatakan apabila KPRnya tidak setujui oleh pihak bank maka terdakwa akan segera pergi meninggalkan tanah dan rumah tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan suaminya mengajukan appraisal di Bank BJB dan Bank Mandiri akan tetapi tidak disetujui sehingga selanjutnya Ferry mengatakan kepada terdakwa terkait dengan ucapan terdakwa yang akan meninggalkan rumah dan tanah tersebut,Akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan perkataan Ferry sehingga mengirim surat somasi sebanyak 2 kali pada tanggal 25 dan 30 Januari 2020.

Selepas sidang Penasehat hukum terdakwa Hendrikus Ndoki,SH menyapaikan terkait tuntutan tersebut,Kami berharap terdakwa dilepaskan dari semua tuntutan dan kami menilai ini perbuatannya Keperdataan dari bermula dari kesepakatan.

“Putusan lepas (onslag van recht vervolging), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan,”Tegas Hendrikus.(Tio)

Timurposjatim.com – Achmad Efendi warga Balongsari Surabaya,telah melaporkan Tri Wahyuningsih warga Tambak Wedi Tengah gg 6/81 Surabaya,ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak ( KP3) Surabaya.

Terkait adanya dugaan penipuan dan penggelapan bisnis investasi emas dengan kerugian sebesar Rp.65 juta.

Menurut Efendi,laporan Polisi dibuat sejak bulan Desember 2021,dengan bukti laporan : TBLB/392/XII/RES1.1.1/2020/RESKRIM/POLRES PELABUHAN TG PERAK,tertanggal 03 Desember 2020. Namun hingga saat ini laporan tersebut tidak ada kelanjutannya alias mangkrak.

Entah kenapa kok jalan ditempat,saya capek bolak balik tanya penyidiknya karena selalu dijawab sabar dan akan diproses. Namun semua ini hanya janji padahal bukti sudah cukup ,ungkap Efendi dengan kesalnya.

Sedangkan penyidik yang menangani,Riki Oktavianto,saat dikonfirmasi mengenai permasalahan ini,mengatakan bahwa pihaknya akan segera meningkatkan kasus ini ke penyidikan dan akan menjadwal ulang kembali terhadap terlapor,karena berkas akan segera diajukan secepatnya ke Kasat Reskrim,ujarnya.(M-12)

Timurposjatim.com – Sidang lanjutan yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) Nigeria Indoko Chikwado terlibat Peredaran Sabu seberat 4 Kilogram (Kg) dan 2 ribu butir Pil Ekstasi bersama Rany Aswad dengan agenda pembacaan Surat tuntan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ubaydillah dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.Rabu (05/01/2022).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ubaydillah dalam amar tuntutannya menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah mengedarkan 4 kg sabu dan 2 ribu butir pil ekstasi.Mengadili, menyatakan terdakwa Idoko Chikwado Kenneth dan Rany Aswad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

“Terhadap terdakwa Idoko Chikwado dituntut Penjara selama 18 tahun dan Terdakwa Rany Aswad dituntut 16 Tahun serta denda masing-masing sebesar Rp.8 milaar subsider 1 tahun Kurungan,”kata JPU Ubaydillah di hadapan Majelis Hakim di ruang Garuda 2 PN Surabaya.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakawaan
Kasus ini bermula pada 8 Juli 2021. Petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari petugas Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Ada paket dari Malaysia melalui ekspedisi PT. Fazza Inti Logistik. Paket tersebut dengan penerima atas nama Chynthia Ahmad.

Dijelaskan JPU, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Perak dengan menggunakan mesin X-Ray ternyata di dalam paket tersebut berisi kaleng yang di dalamnya berisi sabu sabu dan pil ekstasi.

Atas informasi yang didapatkan, petugas Ditresnarkoba Polda Jatim menindak lanjuti barang tersebut. Kemudian dilakukan pengembangan bersama pihak ekspedisi melakukan Controlled Delivery (tehnik penyelidikan atau penyidikan dengan cara penyerahan yang diawasi).

Selanjutnya, petugas ekspedisi Aris Ferdy Sunandar menghubungi nomer telepim yang tertera di paket tersebut. Namun tidak diangkat. Beberapa saat kemudian Aris mendapat pesan lewat SMS dengan mengatakan dia Chynthia si pemilik paket.

Selain itu juga minta tolong untuk diantarkan ke Apartemen Cyty Parkir Cengkareng.

Pada Kamis 15 Juli 2021 bertempat di pinggir jalan depan Apartemen City Park Gate Barat Jalan Kapuk Kamal Raya Cengkareng, Jakarta Barat petugas ekspedisi bertemu dengan orang yang mengaku bernama Chynthia yang ternyata adalah terdakwa Rany Aswad. Terdakwa Rany datang bersama Idoko.

Setelah kedua terdakwa menerima paket narkoba itu, kemudiam ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim. Saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti sabu dan pil ekstasi.

Ditemukan barang bukti berupa 8 bungkus sabu berat total 3.948 gram, 2 bungkus plastik berisi ekstasi masing-masing 996 butir.(Tio)

Timurposjatim.com – Mochammad Fadeli Bin Zainal Yaqin diseret di Pengadilan lantaran kedapatan membawa 10 butir pil happy five (H5) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suparlan dari Kejaksaan Negeri Surabaya yang dipimpin oleh I Ketut Suarta di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dari Pantauan Timurposjatim.com sempat bersitegang dimana saat Pemeriksaan identitas terdakwa.

Majelis Hakim menanyakan apakah terdakwa maju sendiri atau didampingi oleh Penasehat Hukum.
“Ada pengacara yang mulia namanya Pak Kris dan saat itu juga sudah tanda tangan Kuasa,”Katanya melalui sambungan Telecomfrem.Rabu (05/01/2021).

Sementara itu JPU Suparlan sempat memberikan penjelasan,bahwa untuk Kris itu penunjukan saat di Kepolisian saja bukan saat Persidangan.

“Oleh karena itu kami minta kepada Majelis untuk melanjutkan sidang dengan vidio call dikeranakan saksi sudah hadir dan kalau bisa dilakukan penunjukan Penasehat hukum untuk terdakwa,”Kata JPU Suparlan.

Mendengar pernyataan tersebut Majelis Hakim menyapaikan,bahwa menurut hukum acara persidangan untuk terdakwa yang acaman 5 tahun maka Pengadilan tidak wajib memberikan pendampingan hukum terhadap terdakwa dan kalau acaman hukuman 7 tahun Pengadilan bisa memberikan penunjukan Penasehat hukum untuk terdakwa.

“Kami tetap memberikan kesempatan dan terdakwa juga memiliki  hak-hak yang harus dilindungi sehingga dibutuhkan penasehat hukum untuk mendampingi, “tegas Hakim I Ketut Suarta di Ruang Garuda 1 PN Surabaya.

Kemudian JPU Suparlan menghubungi Penasehat hukum terdakwa dan menyapiakan bahwa ia (Kris ) sedang di KP3 (Polres Pelabuhan Tanjung Perak) Surabaya.
Sontak Majelis Hakim menyatakan,Tidak bisa begitu,Kami harus periksa dulu surat kuasanya.Untuk itu bacakan dulu dakwaan saja nanti surat kuasanya bisa menyusul,”Timpal Majelis Hakim.

Kemudian JPU Suparlan membacakan surat dakawaan yang pada intinya terdakwa ditangakap Anggota Polrestabes Surabaya Pada Hari Rabu 6 Oktober 2021 sekitar 2021 di Parkiran Spazio Tower Jalan Mayjen Yono Suwono Surabaya dan saat dilakukan Pengeledahan ditemukan Barang Bukti 1 strip berisi 10  butir pil happy five (H5) yang disimpan di dalam bekas bungkus Tolak Angin di Dashboard Mobil Toyota Calya L 1270 JQ dan 1 (satu) HP Samsung A71 yang ditemukan di dalam saku celananya.

“Pengakuan terdakwa Pil Happy Five tersebut dibeli dari Gatot Subroto dengan harga perbutirnya Rp.150 ribu dan Atas Perbuatannya terdakwa didakwa melanggar Pasal 62 UU RI No 5 Tahun 2009 jo 60 ayat 5,”kata Suparlan saat membacakan surat dakwaan.(Tio)

Timurposjatim.com – Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menahan tersangka dugaan kasus korupsi pemberian pembiayaan multiguna Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo kepada karyawan PT Astra Sedaya Finance (ACC Group) Surabaya I.

Dua tersangka dijebloskan di Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I Surabaya pada Kejati Jatim, Rabu (O5/01/2022) malam.

Adapun kedua tersangka adalah Yuniwati Kuswandari (60) warga Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan Ario Ardianzah (38) warga Sukolilo, Surabaya. Tersangka Yunita bekerja sebagai wiraswasta. Sedangkan Ario Ardianzah merupakan analis pembiayaan di Bank Jatim Syariah Sidoarjo.

“Kedua tersangka kami tahan selama 20 hari ke depan di Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I Surabaya pada Kejati Jatim,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Fathur Rohman.

Fathur menjelaskan, tersangka Yuniwati, Ario Ardianzah dan Hendrik Wahyono (DPO) diduga korupsi dalam pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo kepada 187 Karyawan PT ACC Surabaya I.

Modusnya, tersangka Yuniwati merupakan Finance and Banking di PT ACC Surabaya I sejak tahun 1993, dan pensiun tahun 2016.

Yuniwati, lanjut Fathur, mengelola kantin PT ACC Cabang Surabaya. Selama bekerja di PT ACC Cabang Surabaya, Yuniwati tidak pernah menjabat sebagai bendahara.

Nah, pihaknya bekerja sama dengan Hendrik selaku Branch Manager PT Astra Sedaya Finance Surabaya I. Dan telah mengajukan pembiayaan kepada PT Bank Jatim cabang Syariah Sidoarjo, dengan menggunakan nama-nama karyawan PT Astra Sedaya Finance Surabaya .

“Dalam hal ini tersangka menggunakan sebagian besar pencairan pembiayaan dari bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo tersebut. Dan hanya sebagian kecil yang benar-benar digunakan oleh karyawaan yang namanya diajukan sebagai pemohon pembiayaan,” jelasnya.

Sambung Fathur, persyaratan pembiayaan disediakan oleh Yuniwati dengan meminta copy KTP, KK dan ID Card karyawan yang mengajukan permohonan.

Ternyata dokumen sebagai persyaratan kelengkapan pembiayaan permohonan, diantaranya slip gaji, surat rekomendasi dari tersangka Hendrik selaku Branch Manager.

“Dari sini diketahui dokumen seperti rekening gaji dari Bank Permata, surat pengangkatan sebagai karyawan semuanya tidak sesuai. Semuanya diduga dipalsukan.

Dan terdapat nomor ID Card karyawan yang diajukan dalam permohonan pembiayaan, tidak terdapat dalam system data karyawan (bukan karyawan PT ACC Finance),” bebernya.

Tak hanya itu, sambung Fathur, beberaoa tanda tangan karyawan tidak ditanda tangani karyawan bersangkutan. Dan poses pembiayaan multiguna kepada karyawan ACC Finance tidak sesuai dengan ketentuan pemberian pembiayaan yang diatur oleh Pedoman pembiayaan Bank Jatim.

Tersangka Ario, lanjut Fathur, tidak melaksanakan tugasnya sebagai analis.

Sehingga pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut mengakibatkan kredit tersebut macet. Dengan outstanding per 31 Agustus 2021 sebesar Rp 25.573.332.149,00 atau Rp 25 miliar lebih.

“Kedua tersangka dipersangkakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” pungkasnya.(Tio) 

Timurposjatim.com – Direktur PT. Gajah Mada Abdi (GMA) Budi Kurniawan,SE diseret di pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wahyu Hidayatullah dan Lujeng Andayani terkait Perkara Penipuan yang mengakibatkan kerugian PT.Tunas Mobilindo Perkasa (PT TMP) yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Suparno di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.Selasa (04/01/2022).

Sidang kali JPU mengahdirkan Saksi yakni  Sekertaris PT GMA Eseter dan Bagian Gudang Novi PT. GMA.

Ester mengatakan bahwa saat itu pernah  ada Pesanan Mobil Molen 70 unit untuk pengadaan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan sempat Terdakwa juga pengajuan Hutang ke Bank Mandiri sekitar Bulan November.

“Saya ada bukti chat dan soft copynya,”Katanya.Lanjut Novi mengatakan sebelum di castamer Servis berkerja dibagiian Gudang dan sempat Melihat ada 70 mobil yang disimpan di gudang.

“Dan ada sempat mobil tersebut disimpan di gudang,”Kata Novi.

Terkait Keterangan saksi terdakwa tidak membatahnya ,”Iya tidak keberatan pak,”Kata terdakwa melalui sambungan Telecomfrem.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakawaan
Bahwa awalnya H.Sriyono SE,MM yang berkerja Kepada Divisi Fleet dan GSO Government Sales Order PT Tunas Mobilindo
yang bergerak dibidang penjualan mobil dengan merek Daihatsu dan yang berkantor di jalan Prof. Dr. Soepomo no 31 Tebet Jakarta Selatan mendapat informasi tentang tender pengadaan Mobil Perlindungan / Molin dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak selanjutnya.

Sriyono  berkenalan dengan Antony Tjipta Hartawan Selaku Marketing PT GMA yang bergerak dalam bidang Manu Fakturing kendaraan (karoseri) yang beralamat di jalan Kedungturi No. 18-A Kec. Taman Kab.

Sidoarjo mempertemukan Sriyono untuk mengikuti Tender pengadaan Mobil Perlindungan / Molin dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak.

Bahwa atas kekurangan pembayaran tersebut, pihak PT TMP melakukan penagihan kepada terdakwa selaku direktur utama PT GMA namun hanya janji-janji saja dan sampai dengan sekarang tidak melakukan pembayaran padahal y pihak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah melakukan pelunasan atas pengadaan 70 (tujuh puluh) Unit Mobil Merk Daihatsu Luxio 1,5X M/T MC E4 VIN 2019 tersebut, sehingga mengakibatkan Pihak PT TMP mengalami kerugian sebesar Rp. 7.470.000.000.

Atas Perbuatannya JPU mendakwa dengan Pasal 378 KUHP dengan Acaman penjara minimal selama 4 Tahun(Tio)