Timur Pos

JPU Hadirkan Saksi Verbalisan Perkara Narkotika Di PN Surabaya

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang lanjutan perkara peredaran gelap Narkotika jenis sabu yang membelit Moch.Irvan Alias Kentir dan Dicky Mahendra Data, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Sutarno di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Rabu, (11/01/2023).

Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis dari Kejaksaan Negeri Surabaya, menghadirkan saksi verbal lisan yakni Sidik Nurhidayat, penyidik Polsek Karangpilang Surabaya.

Sidik mengatakan bahwa, sebelum para terdakwa diperiksa dijelaskan lebih dahulu hak- haknya dan kami tanyakan ada penasehat hukum yang mendampingi para terdakwa, kemudian kami sediakan secara gratis, bapak Zainal Arifin dari LBH Wira Negara,” terang saksi.

“Setelah pemeriksaan selesai, kami print dan kami suruh tersangka membacanya, jika ada yang salah bisa disampaikan, akan kita perbaiki,selanjutnya dapat ditanda tangani,” jelas saksi Sidik dihadapan Majelis Hakim di ruang garuda 1 PN Surabaya.

Disingung oleh Majelis Hakim Ketut Suarta apakah ada tekanan dan paksaan, saat di periksa terhadap terdakwa.

” tidak ada paksaan, tekanan yang mulia, semua berjalan sesuai SOP yang berlaku,” jelas saksi 

Jaksa Darwis menanyakan perihal Pasal yang disangkakan, terkait BB yang disita dari para terdakwa,

” selain BB sabu 0,31 gram, apakah Pasal yang disangkakan berkesesuaian yakni pasal 114 ayat 1 tentang Narkotika” kata Darwis.

“selain sabu sebagai BB, kami juga menyita 2 buah HP Milik kedua terdakwa, awalnya target kita menyetop sepeda motor terdakwa karena plat kendaraan tersebut sudah mati tahunnya, kemudian pada pemeriksaan badan kita temukan narkotika sabu,” jelas saksi lagi.

Saksi Verbalisan Nurhidayat menerangkan juga kalau di tanggal 3 September belum dilakukan pemeriksaan, karena masih.menunggu pendamping kuasa hukum, pada tanggal 5 September, baru mulai.dilakukan pemeriksaan terhadap.kedua terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Dicky mengatakan baru mulai diperiksa setelah dua hari dikantor polisi, baru hari ketiga mulai diperiksa penyidik.Dicky juga mengaku tidak ada niatan memberi uang ke irvan, 

” kamu sudah janjian berdua, terserah kalau kamu tidak.mengakui, kamu punya hak.ingkar, namun bukti- bukti dipersidangan berbicara lain, akan membuat berat hukumanmu,” hakim ketut mengingatkan.

Penasehat hukum para terdakwa Victor Sinaga, mengingatkan kepada para terdakwa untuk.mengaku dan jujur,

” sekarang kamu mengaku, sekarang berubah lagi, tidak.mengaku memberi uang, tapi kamu menyesal ya, ” Saya sangat menyesal pak,” kata dicky.

Sidang akan dilanjutkan pada Rabu pekan depan dengan agenda tuntutan dari JPU.

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 12.00 wib terdakwa Moch.Irvan mendapat WA dari Naplon (DPO) di HP Gimbos.Meminta Irvan untuk mengambil sabu sebanyak 5 gram untuk Naplon.

Terdakwa Irvan diarahkan mengambil ranjauan sabu di sekitar warung Widuri wilayah Warugunung Surabaya.Sekira pukul 15.34 wib terdakwa irvan menghubungi terdakwa Dicky Mahendra Data melalui WA untuk diantarkan mengambil sabu.

Selanjutnya Dicky Mahendra pergi menjemput Irvan dan berboncengan dengan sepeda motor Suzuki Satria warna putih abu-abu Nopol: W-3770-Y milik terdakwa Dicky, menuju ke warung Widuri daerah Warugunung Surabaya 

Foto yang menunjukkan sabu yang akan diambil disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang diletakkan dekat tempat sampah, saat diambil irvan kaget sabu yang diambil hanya paket pahe, padahal informasi nya sabu yang diambil sebanyak 5 gram, Irvan menerima pesan WA, untuk mengembalikan sabu paket hemat “Jae” ke sekitar lapangan futsal Jalan Gang Makam Warugunung Karangpilang Surabaya, 

Sesampai di tempat tersebut

sekira pukul 18.00 Wib para terdakwa diberhentikan oleh saksi Wahyu Dedy Irawan dan Toni Ratrianto anggota Polsek Karangpilang Surabaya.

Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti satu poket sabu berat 0,31 gram, dalam saku celana terdakwa Irvan

1 Handphone merk Oppo A37 milik Irvan, dan 1 HP oppo F1S dari terdakwa dicky Mahendra.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ti0

Waluyo Dan H. Mat Saleh Lakukan Penggeroyokan Diadili Di PN Surabaya

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Waluyo dan H. Mat Saleh melakukan pengrusakan pintu pagar seng di Jalan Pandegiling Nomor 119-125 Surabaya. Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yulistiono dari Kejati Jatim menghadirkan saksi Surya dan Gwan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Surya dalam kesaksianya, bahwa dia sebagai pekerja yang memasang pagar seng di Jalan Pandegiling Nomor 119-125 Surabaya. 

“Saya cuma pasang pagar seng dan menghadap ke Utara. Saya tidak kenal dengan orang yang membongkar pagar seng tersebut, Yang Mulia,”kata Surya di ruang Kartika 1 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Sementara itu, Gwan mengatakan, melihat terdakwa Waluyo melakukan pengrusakan pagar seng dengan menggunakan tangan langsung menarik paksa seng sampai terbuka. Terdakwa membanyak 10 orang lebih ke lokasi tersebut.

“Awalnya itu tanah milik mbah Waluyo. Saya tidak tahu dan kejadiannya pada siang hari,”ucapnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yulistiono mengatakan, bahwa terdakwa Waluyo dan bersama H. Mat Saleh dan SAM (DPO) serta beberapa orang merusak pintu pagar di Jalan Pandegiling Nomor 119-125 Surabaya, pada tanggal 2 Februari 2021. “Intinya urusan tanah milik keluarga Waluyo dan dijual kepada orang lain. Namun ada gesekan terhadap luas tanah dan akhirnya melakukan perusakan terhadap pagar tersebut,”kata jaksa saat selesai sidang.

Menurut jaksa, berawal dari saksi Fanny Halim memiliki bidang tanah kosong di Jalan Pandegiling Nomor 119-125 Surabaya , berdasarkan SHGB Nomor 1188, SHGB Nomor 1189 dan SHM Nomor 752 an. Nyonya Fanny Halim. Lalu terdakwa Waluyo bersama temannya merusak pagar seng dengan membongkar seng yang digunakan untuk memagari lokasi tanah milik saksi Fany Halim. 

“Saat itu, terdakwa merusak pagar seng dengan cara dipukul dengan menggunakan batu hingga terlepas dari kayunya,”ucap jaksa dalam dakwaannya. Selain itu, teman terdakwa Waluyo datang sekitar 4 orang yang berkaos kuning dan bercanda jeans biru yaitu SAM (DPO) langsung melakukan pengrusakan pagar dalam bentuk seng yang berada di sebelah kiri dengan cara menggunakan linggis.

“Atas perbuatannya terdakwa diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP,” tutupnya. Ti0

Aliansi IPWL Sosial Indonesia Mendatangi Kantor Kemensos,Risma Tak Nampak !!!

PEMERINTAHAN, PERISTIWA|oleh

Timurpos.co.id -Jakarta, Realita
Aliansi IPWL Sosial Indonesia melakukan aksi damai dari Tugu Proklamasi Jakarta hingga kantor Kementrian Sosial. Membawa ratusan aksi massa sambil membentangkan spanduk. Dalam orasinya Aliansi ini menerangkan bahwa kita semua dan warga dunia mengakui bahwa saat ini secara global kita bersama menghadapi tantangan besar dalam masalah penyalahgunaan narkotika dengan segala dampak multi efeknya.

“Dan Presiden Joko Widodo pernah menyatakan “Indonesia Dalam Keadaan Darurat
Narkoba”.

Meningkatnya prevalensi penyalahgunaan napza serta terbatasnya akses layanan rehabilitasi ditengah krisis kesehatan dan kemanusiaan menjadikan tidak sedikit para pecandu dan korban penyalahgunaan napza yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya,” ucap Ade Hermawan salah satu kordinator aksi di atas mobil komando. Selasa 10 Januari 2023.

Masih ucap dalam orasinya, sementara UUD 1945 mengamanatkan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial yang layak (Pasal 34). Dan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan
dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28 H ayat 2).

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia khususnya yang tertuang dalam pasal 5(3) menyatakan bahwa setiap orang termasuk kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan ke khususannya.

“Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 54 menyatakan bahwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,” jelasnya.

Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011 Tentang Institusi Penerima Wajib Lapor Pecandu dalam Pasal 2nya lebih tegas menyatakan bahwa para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika mempunyai hak memperoleh pengobatan/perawatan pemulihan melalui layanan rehabilitasi medis dan sosial.

Di sektor Kesejahteraan Sosial, Undang Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan
Sosial dan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sosial
menjadikan masalah penyalahgunaan napza ini menjadi prioritas dalam penyelenggaraan
kesejahtetaan sosial.

“Sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak tersebut Komunitas Institusi Penerima Wajib Lapor Pecandu dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza berkolaborasi  membangun gerakan sosial Aliansi IPWL Sosial Indonesia,” ungkap Ade lagi.

Aliansi ini berupaya mengokohkan komunikasi, koordinasi, konsolidasi dan aksi penyampaian
aspirasi seluruh komponen pemangku kepentingan layanan rehabilitasi sosial dalam memperjuangkan hak hak pecandu dan korban penyalahgunaan napza.

Secara berkeadilan, Gerakan Aliansi ini melalui berbagai strategi melakukan advokasi mewujudkan kebijakan yang signifikan dan kondusif bagi pemenuhan hak hak pecandu khususnya dalam memperoleh layanan rehabilitasi sosial.
Mengawali tahun 2023 ini, Aliansi setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam beberapa tahun ini dalam konteks penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza dan kondisi yang.menyertainya akan mengadakan penyampaian aspirasi dan unjuk rasa damai dengan tema “TANTANGAN INDONESIA DARURAT NARKOBA : Ketidak Hadiran Kemensos RI Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Napza serta Kelalaiannya Menjaga dan Menjalankan Amanat Undang Undang.

Dengan ini kami memberitahukan tuntutan kami kepada Kemensos sebagai berikut :

1. Mendorong Kementerian Sosial untuk mengeluarkan regulasi terkait dengan tata kelola IPWL sesuai dengan amanat dalam Permensos No 6 Tahun 2020 tentang Rencana strategis Kementerian Sosial Tahun 2020 – Tahun 2024 .

2. Segera menyusun peraturan yang mengatur pendanaan rehabilitasi sosial KPN yang tidak mampu sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2011 (Pasal 22 ayat 2) tentang Institusi
Penerima Wajib Lapor.

3. Mengingat pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang bersifat khusus maka dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil (pekerja sosial Adiksi & Konselor Adiksi) yang fokus memberikan pelayanan didalam lembaga, karena saat ini dirubah menjadi pendamping rehabilitasi sosial yang yang multi fungsi sehingga pelayanan kelembagaan di IPWL menjadi terhambat dengan adanya penugasan yang bersifat intimidasi (ancaman dipecat/tidak diperpanjang kontraknya jika tidak melaksanakannya) untuk melaksanakan tugas tugas diluar lembaga.

4. Pentingnya melibatkan Pekerja Sosial Adiksi Napza dan Konselor Adiksi Napza dalam Tim Asesmen Terpadu (TAT) pada amandemen UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang saat ini sedang direvisi oleh BNN dan Komisi III DPR RI.

5. Agar dibuka komunikasi yang terbuka dan baik dengan stake holder/pelaksana rehabilitasi sosial dalam merumuskan kebijakan dan program ATENSI bagi korban penyalagguna napza karena : “Terjadi pola kebijakan yang tidak baku dan berbeda beda dalam pelaksanaan ATENSI yang dilakukan oleh Sentra Kementerian Sosial yang
ada di wilayah masing-masing”.

Begitu juga menurut Linda Theresia dari Yayasan Rumah Rehabilitasi Sosial SADO, menjelaskan, Kami dari IPWL Yayasan Rumah Rehabilitasi Sosial SADO asal Karimun Kepri, dirinya bersama rekan-rekannya datang untuk ikut serta juga dalam Aksi Damai di Kemensos RI.

“Pada aksi hari ini, Selasa tanggal 10 Januari 2023 Mensos tidak hadir dan diduga tidak mau datang menemui Aliansi. Maka dugaan kami mengenai Kemensos tidak mau hadir dalam Rehabilitasi Sosial korban atau Pecandu Narkoba,” ucap Linda.

Dikarenakan tidak mau menemui kami, rencananya kami akan buatkan Aksi lagi namun ditujukan kepada Presiden RI Bapak Jokowi, selain itu kami juga sudah kirim surat pelaporan pada Ombudsman dan Kantor Sekretariat Presiden (KSP), tinggal menunggu follow up.

“Kami berjuang disemua lini sampai akhir,” seru Linda.

=====

Kontak Aliansi Rehabilitasi Narkoba IPWL Indonesia:

Ade Hermawan +62 812-6070-4326

Imron Simpan Sabu Dalam Boneka Beruang Divonis 6 Tahun Penjara

HUKRIM|oleh

Timurpos.co.id – Surabaya – Moch. Imron Bin Asmat, terbukti bersalah melakukan tindak Pidana jual beli Narkotika dan divonis 6 tahun Penjara dan denda Rp. 2 miliaar subsider 3 bulan kurungan, oleh Ketua Majelis Hakim Sutarno, di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Selasa, (10/01/2023).

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Sutarno mengatakan bahwa, terhadap terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan Pidana penjara selama 6 tahun.

“Dan terhadap terdakwa, dikenakan denda sebesar Rp. 2 miliar subsider 3 bulan kurungan,” kata Hakim Sutarno di ruang garuda 1 PN Surabaya.

Atas putusan tersebut terdakwa menyatakan pikir-pikir. Hal sama yang diungakpan oleh Jaksa Riny NT, juga menyatakan pikir-pikir.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan menyebutkan bahwa, terdakwa menghubungi Rochim (DPO) untuk membeli sabu seberat 1 gram dengan harga Rp. 900 ribu. Kemudian disepakati transksi di daerah Jalan Sawah Pulo Surabaya, lalu terdakwa langsung pulang ke rumahnya Moro Krembangan, Surabaya dan sabu tersebut dibagi menjadi 11 poket, rencana untuk dijual kembali dengan keutungan Rp.400 ribu apabila terjual semuanya.

Bahwa selanjutanya, hari Rabu 21, September 2022, sekitar pukul 18.30 WIB anggota Sat Reskoba Polrestabes Surabaya yakni Maskori Hasan dan Agus Suprianto, melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moch. Imron dan saksi Mei Sintapuspita Sari dan saat dilakukan penggeledahan badan dan rumahnya di Jalan Moro Krembangan Gg. 8, Surabaya, ditemukan barang bukti berupa 11 poket sabu beserta pembungkusnya atau berat kotor total ± 2,56 gram ditemukan didalam 1 (satu) buah boneka beruang warna merah muda kombinasi putih dibawah almari dan satu buah Handphone berserta sim cardnya.

Atas Perbuatan terdakwa, JPU Anang Arya Sukma Dinata Kasuma dari Kejaksaan Negeri Surabaya, mendakwa dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menuntut dengan Pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp. 2 miliar subsider 6 bulan. Ti0

JPU Tanjung Perak Sidangkan Perkara Kejaksaan Surabaya..!!!

HUKRIM|oleh

Timurpos.co.id – Surabaya – Veriawan alis Veri dan Didik (DPO) diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum Damang Anuwibowo dari Kejaksaan Negeri Surabaya, terkait perkara pencurian Kabel di rumahnya Gunawan Herlambang, dengan agenda keterangan saksi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Selasa, (10/01/2023).

Dalam sidang kali ini, ada hal yang menarik dimana, berdasarkan SIPP PN Surabaya, perkara ini ditangani oleh Jaksa Damang dari Kejaksan Negeri Surabaya, namun saat dipersidangan dan yang memeriksa saksi adalah JPU Herlambang Adhi Nugroho dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya.

Gunawan mengatakan bahwa, rumahnya yang di Simo Kalangan Baru III / 8 Surabaya telah kehilangan kabel sebanyak 16 kg. Rumah tersebut dalam keadaan kosong, karana baru pindah.

“Saya tahu ada kehilangan kabel dari tetangga,” kata Gunawan di hadapan Majelis Hakim di ruang garuda 1 PN Surabaya

Sementara itu JPU Herlambang meminta kepada Majelis Hakim, untuk saksi penangakap dianggap dibacakan.

Setelah Majelis Hakim dan Jaksa meminta persetujuhan dari terdakwa, maka sidang dilanjutakan dengan pemeriksaan terdakwa.

Veri dalam keterangan pada intinya mengakui telah mengambil kabel dirumah tersebut, namun saat itu yang masuk (mengambil) kabel adalah Didik (DPO).

“Saya hanya jaga diluar saja dan kabel tersebut belum sempat dijual keburu ketangakap,” kata terdakwa Veri.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan dari JPU Damang Anuwibowo menyebutkan bahwa, terdakwa Veri bersama Didik (DPO), pada hari Rabu,12 Oktober 2022 sekitar jam 19.00 WIB datang ke rumah terdakwa di Jl. Simo Kalangan Baru dan mengajak untuk melakukan pencurian kabel di rumah saksi Gunawan Herlambang di Petemon Sidomulyo IV Surabaya.

Kemudian terdakwa bersama dengan Didik (DPO) dengan mengendarai satu unit sepeda motor Yamaha Vega R warna putih dengan No Pol : L-5486-XN menuju Jl. Petemon Sidomulyo IV/ 18 Surabaya dimana terdakwa yang bertindak sebagai joki / yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Didik (DPO) yang dibonceng.

Bahwa setelah sampai Didik (DPO) turun dari sepeda motor kemudian masuk ke rumah dengan cara melompat pagar dan kemudian mengambil 1 buah karung kain yang berisikan gulungan kabel dengan berat 16,35 kg tanpa seijin saksi Gunawan, sedangkan terdakwa berada diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar,

Setelah berhasil mengambil kabel kemudian Didik (DPO) melempar 1 buah karung kain yang berisikan gulungan kabel dengan berat 16,35 kg, keluar pagar kemudian Didik (DPO) melompat pagar untuk keluar rumah, namun perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh saksi Prayogo Bakti PRAYOGO dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap beserta barang bukti 1 buah karung kain yang berisikan gulungan kabel dengan berat 16,35 kg sedangkan Didik (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Gunawan Herlambang mengalami kerugian sebesar Rp. 10 juta dan didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP. Ti0

Leonard dan Nyoman Beli Kayu Merbau Dengan Cek Kosong

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Leonard Chistian Hindarto dan Nyoman Guntur diseret di Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sulfikar dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya terkait perkara Penipuan pembelian Kayu dengan cek kosong, yang mengakibatkan PT. Kayumas Podo Agung sebesar Rp. 435.655.600, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim R. Yoes Hartyarso di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Senin, (09/01/2023).

Dalam sidang kali ini, JPU menghadirkan saksi Nur Tjahjadi mengatakan bahwa, berawal, saat Hadi Djodjo Kusumo Direktur PT. Kayu Mas Podo Agung dihubungi oleh terdakwa Nyoman untuk membeli kayu, kemudian bertemu dikantor dan dibuatkan perjanjian dengan pembayaran DP Rp. 200 juta dan sisanya dibayar melalui 4 lembar cek untuk pembelian kayu  Log Merbau dengan volume 120 Meter kubik.

“Setelah kayu dikrim, ternyata dari 4 lembar cek hanya satu saja yang bisa dicairkan senilai Rp. 28 juta,” kata  saksi pelapor Nur Tjahjadi di hadapan Majelis Hakim ruang kartika 1 PN Surabaya.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakwaan dari JPU Sulfikar menyebutkan bahwa, sekitar bulan Mei 2021 saksi Fumiko Indrawati, meminta tolong kepada terdakwa Nyoman untuk menghubungi PT. Kayumas Podo Agung (Hadi Djodjo Kusumo) dengan menanyakan bisa atau tidak melakukan pembelian kayu dengan pemabayaran jatuh tempo.

Kemudian Hadi menyetujuhi dengan syarat DP sebesar Rp. 200 juta dengan sisanya melakukan pembayaran menggunakan cek dengan tempo 2 bulan, selanjutnya saksi Fumiko menyuruh terdakwa Leonard untuk membuka cek Bank BCA atas namanya.

Pada, 7 Mei 2021 Fumico dan kedua terdakwa datang ke Kantor PT. Kayumas Podo Agung di Jalan HR. Muhammad Surabaya untuk pembuatan surat perjanjian pembelian Kayu sebanyak 121,55 meterkubik (13 batang) senilai Rp. 729.300.000.

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021, PT Kayumas Podo Agung  kemudian mengirimkan kayu log jenis merbau dari lapangan Log di JL Tambak Langon Nomor 30, Surabaya (Log Pond milik PT KPA) dengan volume 44,99 M3 (6 batang) senilai Rp.269.940.000 disertai Surat Jalan No 002347 dari PT KPA dengan mengetahui saksi Agus Suyitno, Nur Tjahjadi, Anto dan Sopir Tralier, untuk diserahkan ke terdakwa Leonard.

Kemudian di tanggal 28, Mei 2021 PT. Kayumas Podo Agung mengirim kayu  log merbau dari Lapangan Log di Tambak Langon, Surabaya dengan volume 76,56M3 (7 batang) senilai Rp.459.360.000, disertai Surat Jalan.

Dengan total kayu Log jenis merbau yang dikirim oleh PT. Kayumas Podo Agung kepada Fumiko dan kedua terdakwa sebanyak 121,55 Meterkubik (13 batang) dengan nilia Rp.729.300.000.

Bahwa setelah dilakukan pencairan dari 5 (lima) lembar cek tersebut oleh saksi NUR TJAHJADI kemudian lima cek tersebut di tolak oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup tersebut oleh bank BCA KCP Tandes sehingga saksi Nur Tjahjadi selaku PT. Kayumas Podo Agung  mengalami kerugian sebesar Rp. 435.655.600 dan atas perbuatan terdakwa JPU mendakwa dengan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Ti0 

Tiga Polisi Terlibat Pesta Seks Ditangakap Propam Polda Jatim

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Tak patut dicontoh dan ditiru, kelakuan bejat seorang oknum anggota Polisi di Pamekasan, Kabupaten Madura, Aipda AD yang telah memaksa istri melayani pesta seks dengan lima pria hidung belang. Telah ditangkap Propam Polda Jatim. Minggu, (08/01/2023).

Penangkapan terhadap Aipda AD dilakukan selang lima hari paska dilaporkan sang istri, yakni pada Selasa, 3 Januari 2023 lalu.

Kabidhumas Polda Jatim Kombes Dirmanto mengatakan bahwa, Selain mengamankan Aipda AD, dua oknum anggota polisi yang turut terlibat dalam pesta seks juga ditangkap. Mereka adalah Iptu RH dan AKP H yang berdinas di Polres Bangkalan. Ketiganya saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Bidpropam Polda Jatim.

“Kami amankan dalam rangka penyelidikan dugaan pelanggaran kode etik,” ujar Kabidhumas Polda Jatim Kombes Dirmanto, Sabtu (07/01/2023) kepada Awak media.

Untuk diketahui Aipda AD dilaporkan istrinya, MH, ke Bidpropam Polda Jatim pada Kamis, (29/1/2022) dalam kasus pelecehan seksual.

MH melaporkan suaminya lantaran dipaksa bercinta dengan lima pria. Saat bercinta, MH juga dipaksa suaminya mengkonsumsi sabu.

AD dilaporkan dalam tiga kasus sekaligus, yakni kasus dugaan pelecehan seksual, kasus penyalahgunaan narkotika dan kasus pelanggaran undang-undang ITE lantaran AD sempat merekam adegan seksual istri bersama rekan-rekannya.

Selain melaporkan suaminya, MH juga melaporkan oknum polisi lain, Iptu RH dan AKP H. Serta oknum prajurit TNI berinisial SW. Sedangkan dua pria lain merupakan warga sipil, juga dilaporkan ke aparat penegak hukum. Ti0

Perkara Tragedi Kanjuruhan Siap Disidangkan

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Perkara tragedi Kanjuruhan yang menewasakan ratusan suporter Arema, Siap disidangakan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Hal ini terkuak dengan adanya pernyataan dari Wakil Humas PN Surabaya Gede Agung Pranata, dengan ditetapkan 3 Hakim yang menyidangakan perkara tersebut. Jumat, (06/01/2023).

Hakim Gede Agung Pranata mengatakan bahwa, perkara tragedi Kanjuruhan bakal disindangkan di PN Surabaya, ada tiga Hakim yang telah ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini, yakni Hakim Abu Achmad Sidqi Amsya, Mangapul, dan I Ketut Kimiarsa.

“Untuk sidangnya bakal berlangsung di ruang sidang Cakra,” kata Hakim Agung.

Dalam perkara ini ada 5 orang yang bakal menjalani sidang. Di antaranya yakni Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Danki 3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi.

Lima tersangka itu disangkakan dengan Pasal 359 KHUP dan atau Pasal 360 KUHP dan atau Pasal 103 ayat (1) Jo pasal 52UU RI no 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Untuk diketahui bahwa, dalam kasus ini semula Polda Jatim menetapkan 6 tersangka. Akan tetapi, berkas satu tersangka dianggap kurang lengkap oleh Kejati Jatim. Tersangka atas nama Akhmad Hadian Lukita (AHL) selaku Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB). Hadian pun kini tidak ditahan karena masa penahanannya telah melewati tenggat waktu selama 60 hari. Kendati begitu, polisi memastikan Hadian tetap berstatus tersangka, dan berkas yang belum lengkap itu akan segera dikejar kelengkapannya. Ti0

Danny Wijaya: Polsek Gunung Anyar Lakukan Kebodohan Sosial

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Polsek Gununganyar Surabaya, diterpa isu tak sedap, dengan adanya pelepasan Warga Negara Asing (WNA) asal Iran, yang terlibat perkara Narkotika dengan Nominal Rp. 70 Juta sebagai uang pelicin, Kapolsek Gununganyar Surabaya, Iptu Roni Ismullah angakat bicara. Kamis, (05/01/2023).

Kapolsek Gununganyar Surabaya, Iptu Roni Ismullah menjelaskan bahwa, terkait infomasi adanya pelepasan terhadap WNA, itu tidak benar adanya pelepasan tersebut. Bahwa dari Proses hasil lidik dan sidik serta gelar perkara, kami sudah melakukan langkah-langkah dengan menindak lanjuti untuk dilakukan assesment. 

“Tidak ada Pelepasan dalam bentuk apapun.” Tegas Iptu Roni Ismullah.

Untuk diketahui berdasarkan Dari informasi yang dihimpun media Timurpos.co.id, bahwa berawal adanya informasi dari masyarkat terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudain ditindak lanjuti oleh Anggota Polsek Gununganyar Surabaya, dengan mengikuti seorang WNA asal Iran berinisal Ali, mulai turun dari Stasiun Pasar Turi Surabaya.

“Sesampainya di Homestay di daerah Dukuh Kupang Surabaya, petugas berhasil mengamankan 3 orang yakni Ali dengan barang bukti diduga sabu seberat 0,5 gram, Hery seberat 1,5 gram dan salah satu diduga kuat bandar berinisial MK dengan barang bukti 35 gram, pada hari Rabu, (21/12/2022) pagi.” Kata narsum yang tidak mau onlinekan.

Masih kata narsum yang mana untuk WNA asal Iran dilakukan assesment di Rumah Rehabilitasi Merah Putih di daerah Sidoarjo dan untuk Hery dan MK masih mendekam di Mapolsek Gununganyar Surabaya.

“Untuk WNA informasinya dilakukan rehabilitasi mas, dengan menyertakan uang pelicin sebesar Rp 70 juta,” bebernya kepada Timurpos.co.id.

Sementara terkait adanya peristiwa adanya penangkapan terhadap WNA oleh Polsek Gununganyar Surabaya, terkait perkara Narkotika dan dilakukan Rehabilitasi padahal hasil tes urinenya negatif. 

Danny Wijaya, S.H., M.H., mengatakan bahwa, kalau benar informasi WNA tersebut hasil tes urinenya negatif. Harusnya petugas bisa mengembangkan perkara tersebut. diduga kuat pelaku terlibat pengedar atau kurir (jaringan internasional), Karena tes urinenya negatif.

“Polsek Gununganyar telah melakukan Kebodohan Sosial dengan dilakukannya Rehabilitasi terhadap WNA yang hasil tes urinenya negatif dan jangan sampai rehabilitasi Narkoba dijadikan sebagai ajang transaksional untuk meraup keuntungan pribadi,” kata Danny praktisi Hukum Alumnus Universitas Airlangga Surabaya. (M12)

Pinjol dan Judi Online Menjadi Pemicu Perceraian

HUKRIM|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Briptu AL menggugat cerai istrinya, DY setelah tahu istrinya memiliki tunggakan utang hingga Rp 1 miliar. Pria 35 tahun itu baru tahu istrinya punya banyak utang setelah rumahnya di kawasan Margorejo kerap didatangi debt collector.

“Istrinya ditagih selalu tidak ada di rumah. Alasan keluar ke rumah saudara atau ke mana. Yang menemui debt collector akhirnya suaminya. Dari situ dia tahu istrinya punya banyak utang,” ujar pengacara Briptu AL, Ennyk Widjaja kemarin.

Menurut dia, para penagih utang itu tidak hanya berasal dari satu tempat peminjaman uang saja. Melainkan dari banyak tempat. “Jadi, istrinya ini pinjam ke beberapa tempat. Ada yang pinjol (pinjaman online) juga. Hingga menumpuk sampai Rp 1 miliar,” katanya.

Gaji AL sebagai polisi tidak cukup untuk menutupi utang-utang istrinya itu. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk menalak cerai DY. Uang dari hasil pinjaman itu sebenarnya tidak dipakai untuk keperluan yang penting. “Utang hanya untuk gaya hidup saja. Perceraiannya dipicu materi yang menyebabkan pertengkaran secara terus menerus,” ucapnya.

Humas Pengadilan Agama Surabaya Tamat Zaifudin menyatakan, selama setahun terakhir pihaknya telah menyidangkan 6.219 perkara perceraian yang 1.829 di antaranya talak cerai atau suami yang menceraikan istrinya. Menurut dia, perkembangan digital yang di antaranya seperti pinjol dan judi online menjadi salah satu pemicu perceraian. Masalah itu yang menyebabkan pasangan suami istri terlibat pertengkaran terus menerus hingga berujung perceraian.

“Permasalahannya semakin beragam di era digital seperti ini. Apalagi perekonomian juga seperti ini (terdampak pandemi),” kata Tamat kepada awak media, Kamis, (05/01/2023).

Menurut Tamat, ada beragam permasalahan yang menjadi penyebab perceraian. Perselisihan secara terus menerus dan materi menjadi penyebab yang paling banyak. “Disusul pasangan yang dipenjara, meninggalkan salah satu pihak, dan murtad,” ujarnya.

Pihaknya sebagai Hakim selalu berusaha memediasi pasangan sebelum memulai persidangan dengan harapan keduanya membatalkan rencana untuk bercerai. “Kalau tetap masih ingin berpisah, baru kami lanjutkan ke persidangan,” ungkapnya. (TiO)