Surabaya, Timurpos.co.id – Dalam momentum bulan Syawal 1445 Hijriah, Tim Hukum Nasional (THN) AMIN (Anies Rasyid Baswedan, S.E.,M.P.P., Ph.D. dan Muhaimin
Iskandar) Provinsi Jawa Timur, mengadakan Halal Bihalal dan mempererat tali silaturahmi. Karena untuk bersama-sama untuk berdoa kemenangan Paslon 01 diputusan Mahkamah Konstitusi (MK), hari Senin, 22 April 2024, nanti.
Ketua Koordinator Tim Hukum Amin Provinsi Jawa Timur, Andry Ermawan mengatakan, acara Halal Bihalal ini untuk mempererat tali silaturahmi. Karena sama-sama berjuang dalam masa-masa politik. Sehingga ini salah satu ujung perjalanan dan tinggal menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK), besok.
“Kami berkumpul dan berdoa. Semoga putusan di MK, betul-betul memperjuangkan dan mengabulkan dari Tim Hukum Amin. Untuk memenangkan Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) sebagai Presiden Republik Indonesia,”kata Andre saat ditemui di Jalan Jemursari Surabaya, Jumat,(19/04/2024) malam.
BACA JUGA:
DPC GMNI Surabaya Tuntut Kejaksaan Tuntaskan Kasus Suap Ketua Bawaslu Surabaya
Menurutnya, dari Tim Hukum Amin Jatim sangat optimis untuk memenangkan atau mengabulkan permintaannya. Karena dari fakta-fakta yang sudah disampaikan di persidangan baik dari saksi fakta yang ada maupun dari ahli-ahli begitu profesional. Terutama dalam menyampaikan materi-materi hukum yang sudah dijelaskan di sidang MK yang sudah berlalu.
“Kita yakin nanti hari Senin, 22 April 2024, adalah hari kemenangan bagi paslon 01. Karena MK mengabulkan permintaan dari Tim Hukum Amin. Kita terus berkumpul dan berdoa bersama serta bersyukur kepada Allah SWT,” ungkapnya.
BACA JUGA:
Kontroversi Pembatalan Sepihak Kampanye Akbar AMIN di Jatim, Ada Dugaan Kecurangan dan Intimidasi
Untuk diketahui dalam permohonan, AMIN meminta agar Gibran didiskualifikasi sebagai cawapres. Pasalnya, KPU menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres sebelum merevisi peraturan KPU sendiri mengenai syarat pencalonan telah menguntungkan kubu Prabowo-Gibran.
Oleh sebab itu, Anies-Muhaimin meminta KPU menggelar pemilu ulang dengan mengganti cawapres nomor urut dua.
Mereka turut memperkarakan pembagian bansos yang dituding politis, termasuk bagaimana sejumlah kepala daerah terlibat menggerakkan struktur di bawahnya demi memenangkan Prabowo-Gibran.
“Apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak, yang terjadi adalah sebaliknya,” kata Anies saat sidang pendahuluan sengketa hasil pemilu di gedung MK. Rabu, 27 Maret 2024, lalu. TOK