Timur Pos

Terkait Kasus OTT KPK Di Surabaya

Billy Meminta Pemeriksaan Ulang Perkara PT SGP

Timurposjatim.com – Tim kuasa hukum pemegang saham PT Soyu Giri Primedika (SGP) yang perkaranya ditangani hakim Itong Isnaeni Hidayat, menuntut adanya pemeriksaan ulang.

Sebab saat menangani perkara ini, hakim Itong dan pengacara PT SGP justru ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan suap.

Billy Meminta Pemeriksaan Ulang Perkara PT SGP

Permintaan pemeriksaan ulang perkara PT SGP ini disampaikan oleh kuasa hukum pemegang saham PT SGP advokad Billy Handiwiyanto. Ia menyatakan, perkara perdata nomor 2174/Pdt.P/2021/PN.

Surabaya itu sejatinya telah memasuki tahap putusan.

Namun sebelum tahap itu terjadi, hakim Itong dan pengacara Hendro Kasiono justru terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

“Kami memohon ada pemeriksaan ulang perkara yang sedang berjalan,” kata Billy, Jumat (21/01/2022).

Billy menambahkan, sebenarnya perkara ini sudah masuk pada tahap putusan. Putusan rencananya dibacakan pada kamis (20/1) kemarin. Namun hakim Itong terjaring OTT KPK di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Setelah mendengar kabar tersebut, rencana sidang pembacaan putusan akhirnya ditunda oleh PN Surabaya. Hingga kemudian ada press conference peristiwa OTT KPK di PN Surabaya.

“Kami mohon untuk penggantian hakim guna putusan yang seadil-adilnya,” terangnya.

Diketahui, dalam OTT ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah IIH, Panitera Pengganti PN Surabaya, Hamdan (HD) selaku penerima suap.

Lalu ada pula Pengacara atau Kuasa Hukum PT Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono (HK) selaku pemberi suap.

Atas perbuatannya, tersangka IHH dan HD disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan HK sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.(Tio)

Visum Buru Tidak Representasif Kejadian Masa Lampau

Timurposjatim.com – Sidang lanjutan Praperadilan JE yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Martin Ginting dengan agenda Keterangan saksi ahli kedokteran forensik dari Rumah Sakit Umum Daerah Sutomo Surabaya, Dr. Azis, Sp.FM,di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam keterangannya Ahli menyebutkan bahwa ia sudah berpengalaman dalam menjadi ahli di beberapa persidangan baik pengadilan negeri maupun militer, dihadapan persidangan disampaikan.

“Saya sudah banyak menjadi ahli di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Militer”Kata Dr Azis di Ruang Candra PN Surabaya.Rabu (19/01/2022).

Masih kata Dr. Azis ,dimana Visum et repertum yang saat ini baru dilakukan tidak bisa membuktikan kejadian pencabulan atau persetubuhan dimasa lampau.

“Visum terakhir yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan yang terjadi dalam rentang waktu itu, bila visum baru saat ini dilakukan tidak representasif untuk membuktikan kejadian lampau,”Tegasnya.

Untuk diketahui bahwa peristiwa yang dilaporkan SN adalah peristiwa yang sudah lama namun baru dilaporkan pada tahun 2021.

Sementara menurut 4 orang saksi yang sudah diperiksa dipersidangan sebelumnya menyatakan tidak pernah ada kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan JE kepada SN dan anak anak SPI.

Saksi-saksi sudah 12 tahun bersama-sama dengan pelapor di SPI, selama itu tidak pernah ada isu apapun terhadap yang dituduhkan SN.

Dalam keterangan saksi-saksi sebelumnya dijelaskan bahwa SN ini sering bergonta-ganti pasangan dan yang terakhir mau menikah dengan Robet, keduanya sempat menyampaikan ingin tour the hotel untuk menikmati hidup.

Sidang hari ini diikuti oleh Aris Merdeka Sirait yang meminta agar prapid ini ditolak. Sementara dari Pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur akan menghadirkan 3 ahli pada sidang besok.(Tio) 

Hakim Dan Panitera PN Surabaya Terciduk KPK Serta Satu Pengacara

Timurposjatim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) Mengamankan Hakim IIH dan Panitera H Pada Rabu (19/01/2022)malam.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Angakat bicara terkait permasalahan tersebut.Kamis (20/01/2022).

Humas Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Martin Ginting mengatakan,bahwa terkait adanya penangkapan Seorang Hakim  berinisial (IIH) dan Panitera berinisial (H) oleh KPK memang benar adanya dan Pagi tadi Anggota KPK telah melakukan penyegelan terhadap ruang hakim tersebut di lantai 4 PN Surabaya dan ada informasi dari teman media  Seorang Pengacara juga ikut diamankan.

“Dan kami belum tau persis terkait  penangkapan hakim dan panitera dari informasi yang kami dapatkan ditangakap di tadi malam diluar jam kerja PN Surabaya.

kami akan tunggu rilis dari KPK,
kita belum bisa memberikan penjelasan karena itu jadi ranah kewenangan KPK,Kata Hakim Ginting.

Masih kata Hakim Ginting terkait adanya permasalahan tersebut kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan untuk Perkara yang ditangani oleh yang bersangkutan tentunya akan segera dialihkan ke hakim yang lain.

Kalau majelis yang lain tentunya tetap melakukan pelayanan sebagaimana biasa, tidak akan terhambat.

“Dan perlu diketahui Hakim tersebut aktif di sini mulai Mei 2020 dan untuk Perkara yang ditangani bersangkutan tidak ada yang menonjol serta untuk untuk jabatan tidak ada tapi penugasan oleh pimpinan, selain hakim beliau juga bertugas di PHI.

Ditunjuk oleh pimpinan sebagai Humas PHI. di PN Surabaya sebagai hakim saja.”tegasnya.

Ia menambahkan sebelumnya sesuai Arahan Pimpinan MA berdasarkan Perma No 7 dan 8 dan juga Maklumat MA yang dikeluarkan pada 2017 setiap saat dilakukan pembinaan secara berjenjang oleh pimpinan, Ketua MA, Ketua PT, dan Ketua PN atau jajaran di bawah MA, terus menerus Ketua PN juga memberikan bimbingan.

Bahkan di awal tahun ini pimpinan kita memerintahkan untuk menandatangani pakta integritas, untuk mengingatkan semua aparatur pengadilan supaya jangan berbuat yang mencederai pekerjaan kita sendiri selaku penegak hukum.

“Semua aparatur pengadilan supaya jangan berbuat yang mencederai pekerjaan kita sendiri selaku penegak hukum,”Harapnya.(Tio) 

Kejati Lakukan Restorative Justice Perkara Lalu Lintas Angkutan Jalan

Timurposjatim .com – Kejaksaan Tinggi (Jawa Timur (kejati)menghentikan penuntutan terhadap terdakwa Ade Imron Syahrono atas perkara tindak pidana Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Kejati Lakukan Restorative Justice

Penghentian penuntutan ini dilakukan lantaran tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah ada perdamaian antara korban dan terdakwa.

Kasi Penkum Kejati Jatim, Fathur Rohman mengatakan, bahwa Keputusan tersebut diambil setelah Kejati Jatim menggelar gelar perkara bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang. “Dalam perkara ini, terdakwa dijerat Pasal 312 Subsidair Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan,” kata Fathur, Rabu (19/01/2022).

Perkara terjadi pada Sabtu (4/9/2021) sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Lintas Selatan tepatnya di Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang.

Saat itu, terdakwa mengemudikan kendaraan truk dari arah barat menuju kearah timur dengan kecepatan sekitar 40 km/jam.

Ketika melintasi perempatan jalan, bersamaan dari arah utara ke selatan, muncul sepeda motor.

Tersangka kaget dan langsung menginjak rem dalam-dalam.

Namun, karena jaraknya sudah dekat, tabrakanpun tidak terelakkan dan Ironisnya justru terus mengemudikan kendaraannya untuk menuju rumah serta tidak menolong korban.

Tersangka sendiri tinggal di di Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember. “Setelah kecelakaan itu, saksi Arif Sugiono dan Yusuf beserta warga berdatangan mendekati korban Sura’i.

Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Yosowilangun dan kemudian dibawa ke RSUD Dr Haryoto, Lumajang,” kata Fathur.
Fathur menambahkan, korban selama dirawat di RSUD Dr. Haryoto Lumajang sudah dijenguk oleh keluarga pihak dari terdakwa.

Mereka juga membantu biaya pengobatan korban berupa uang sebesar Rp5 juta dan membelikan kursi roda. Tersangka juga sanggup membantu biaya pengobatan korban sampai sembuh.

“Pada tanggal 10 September 2021 juga telah dilakukan upaya damai antara terdakwa dengan korban,” ujarnya.

Lebih jauh Fathur menjelaskan, penghentian penuntutan ini dilakukan setelah sejumlah syarat terpenuhi. Diantaranya, berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 200 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

“Selain itu, tersangka dilingkungan tempat tinggalnya dikenal baik,”katanya.

Akibat dari kejadian itu, tersangka juga kehilangan mata pencaharian sebagai sopir.

Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari keluarganya, tersangka bekerja secara serabutan,” pungkasnya.(Tio)

PN Gresik Eksekusi Rumah Berjalan Kondusif Dalam Pantauan Kapolres Gresik

Timurposjatim.com – Berdasarkan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri (PN) Hubungan Industrial Gresik tertanggal 28 Desember 2021, nomor : 6/Eks.sht/2021, beralamat Jalan Panglima Sudirman No.23 Kabupaten Gresik untuk segera mengosongkan dan menyerahkan obyek eksekusi kepada Pemohon Buprayitno melalui Kuasa Hukumnya Danny Wijaya dari Kantor Justitia loka Surabaya.

PN Gresik Eksekusi Rumah Berjalan Kondusif Dalam Pantauan Kapolres Gresik

Juru Sita Pengadilan Negeri (PN) Gresik Nurroso mengatakan, pemohon dalam hal ini mengajukan eksekusi adalah pembeli / pemenang lelang yang dilaksanakan pejabat lelang pada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya sesuai dengan Salinan Risalah Lelang dan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 132645/20200 tanggal : 02 Desember 2020, yakni terhadap hak atas tanah berikut bangunan.

“Permohonan Eksekusi terhadap rumah dan bangunan yang terletak di Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik berdasarkan sertifikat hak milik Nomor – 1054/ Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik seluas 400 M2 (ampat ratus meter persegi) yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Gresik atas nama Suprayitno.

“Menimbang, berdasarkan pengajuan permohonan tersebut diatas dikartkan Gengan bukti-bukti yang diajukan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan! pemohon eksekusi tersebut cukup beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan,” paparnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum dari Pemohon Danny Wijaya mengatakan, terima kasih dan Alhamdulillah kepada semua jajaran baik dari pihak Kepolisian, TNI dan instansi lainya turut mengamankan dan eksekusi berjalan dengan lancar.

“Terima kasih untuk semua pihak yang turut serta membantu jalanya eksekusi sehingga berjalan dengan lancar,” katanya.

Dilokasi yang sama, Kapolres Gresik AKBP Aziz Mochamad Nur Azis mengatakan, eksekusi ini sesuai permintaan surat dari Pengadilan Negeri (PN) Gresik untuk melakukan eksekusi dan segera di patuhi untuk pengosongan lahan.

“Jumlah personil yang diterjunkan untuk melakukan pengamanan eksekusi Sebanyak 50 anggota terdiri dari TNI dan Polri serta intansi lainya,” ujar Aziz usai pantau jalannya eksekusi, Rabu (19/01/2022).

Aziz juga menjelaskan, apabila kedepan ada suatu hal terjadi perdebatan silahkan melaporkan ke PN Gresik.

Untuk diketahui Memperhatikan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan. Menetapkan mengabulkan permohonan.(Tio) 

4 Orang Saksi ” Kejadian Pencabulan Dan Persetubuhan Tidak Pernah Terjadi “

Timurposjatim.com – Sidang lanjutan Praperadilan yang diajukan JE Pengurus Sekolah Menengah Atas (SMA) Selamat Pagi Indonesia (SPI) Batu terkait perkara dugaan Pencabulan terhadap murid-muridnya yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Martin Ginting di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan Agenda Keterangan saksi dari Pemohon.Selasa (18/01/2022).

4 Orang Saksi " Kejadian Pencabulan Dan Persetubuhan Tidak Pernah Terjadi "

Saksi Dila yang merupakan alumni SMA SPI Batu Malang mengatakan,SMA SPI merupakan sekolahan yang menampung anak-anak dari seluruh Indonesia tidak membedakan Suku dan Agama.Dan diprioritaskan untuk anak yatim-piatu.

Awalnya sebelum adanya permasalahan ini kami baik-baik saja dan setelah adanya laporan dari Shiren pada bulan Mei 2021 kami merasa difitnah dengan Pemberitaan dari media massa.

“Dengan adanya masalah ini membuat kami risau dan sedih selain itu orang tua wali murid juga merasa kuatir padahal sebelumnya kita baik-baik saja,”kata Dila.

Disinggung  apakah saksi mengetahui atau melihat adanya peristiwa pencabulan atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan JE terhadap SN, padahal Dila adalah teman sekamar SN selama sekolah di SPI.

“Saya tidak pernah melihat ataupun mendengar peristiwa tersebut selama sekitar 12 tahun di SPI. katanya.

Ia menambahkan awalnya SN beragama Islam saat masuk SPI dan setelah lulus berganti agama Katholik tahun 2011, dan juga ia kaget saat di talkshow (2021) SN memakai Jilbab, Dan Ko Jo (JE) merupakan idola dari SN.Ko Jo sendiri bukan guru cuma kadang- kandang memberikan materi kepada murid-murid di SPI paling banyak dalam setahun 4-5 kali aja.

Lanjut ke Sayidah yang merupakan alumni SPI dan juga adalah sahabat SN, berkerja di bagian Keuangan Yayasan SPI mengatakan, bahwa dengan Sheren sering bertemu dikeranakan saat itu SN (Pelapor)  berkerja di bagian Performance dan untuk Robert sendiri dibagian Multi Media.

Dulu Robert dan Sheren pernah berpacaran kemudian putus lalu nyabung lagi sekitar tahun 2018 dan sempat melihat Robert memberikan hadiah berupa Boneka Tiger.

Terakhir SN izin bulan januari 2021, untuk Pamit mau mempersiapkan pernikahannya dengan Robert dan sekaligus tour the hotel di madiun.

“Untuk SN (Pelapor)  sendiri orangnya gampang Cinta Lokasi (Cinlok) dan untuk terkait masalah ini tidak ada rumor dan gosip malah yang terdengar adalah hubungan SN dengan Robert dan pernah tidur bareng,”beber saksi dihadapan Majelis Hakim.

Ia menambahkan SN itu tidak suka pada film anak garuda (tahun 2019) karena kisahnya tidak menonjol, yang menonjol adalah kisah yohana dan SN tidak suka karena  dia tidak terpilih menjadi direktur utama PT. Berkat terus berlipat (2018) itu yang menyebabkan dia marah kepada JE.

Menangapi Keterangan tersebut pihaknya Termohon tidak melakukan haknya dikeranakan keberatan dengan saksi.

Saksi Risna kepala sekolah SPI juga menyatakan tidak pernah mendengar atau melihat bahkan gosip gosip saja tidak pernah dengar tentang adanya perbuatan cabul dilakukan oleh ko jul. Lagian ko jul kalau di SPI pasti saya tahu karena saya ada disitu dan ko jul terjadwal kalau mau SPI serta tidak pernah sendiri.

Menurut Risna, SN ini pemberani dan dipanggil jenderal harusnya dia bisa melapor kalau memang benar, kalau saya tau pasti saya juga akan melaporkan, tetapi SN tidak pernah ada isu isu ini selama 12 tahun dan saya tidak pernah tau.

Dengan adanya masalah ini, sekitar September 2021, ditjen pendidikan memeriksa sekolah kami, dan anak anak diperiksa satu satu, tetapi semuanya menyatakan tidak pernah ada isu sama sekali tentang hal ini, oleh karena itu akreditasi kami masih A diterbitkan di desember 2021.

Sedangkan, Sandy Fransisco, dalam keterangannya, mengatakan, bahwa Yayasan SPI berkomitmen hanya menerima siswa Yatim-Piatu atau siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dan sudah pernah diperiksa oleh di Polda Jatim.

“Sejak awal berdirinya Yayasan Pada tahun 2003 hingga 2020 tidak pernah dengar ada pencabulan yang dilakukan Ko Jol (JE) dan sejak tahun 2011 mulai aktif tinggal disana sudah hampir 12 tahun lamanya,”katanya.

Ia menambahkan SN (Pelapor) saksi menyampaikan, sehari-hari beberapa kali saya dengar dari guru-guru memang SN anak yang ambisius kreatif dan ingin menonjol.

” Yang kerap menonjol dalam diri SN yaitu, termasuk saat ikuti pelajaran selalu sering izin ke belakang “, tuturnya.

Dan Terkait, alumni yang bekerja di Yayasan disampaikan, selalu melalui prosedur dan memenuhi syarat-syarat yang diterapkan Yayasan.

Masih kata saksi , dalam keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan BAP membuat luka yang membekas dalam dirinya karena saya jelaskan tidak benar.

“Saat dilakukan pemeriksaan di Polda Jatim sempat Shock dimana ada pertanyaan SN saya ajak ke kamar Kojul. Hal tersebut, membekas bagi saya dan sangat tidak masuk akal karena tidak mungkin, saya ini adik ipar ko jul,”, bebernya.

Mengenai laporan SN, diungkapkan oleh saksi bahwa jika kejadian pada tahun 2009 hingga 2020 kenapa gak bilang ?. Padahal, Yayasan ini, pernah dikunjungi Kapolres Batu, Sandiaga Uno maupun beberapa pengusaha-pengusaha mengapa masalah ini muncul sekarang, padahal SN anak yang pemberani.

Perkara ini muncul, di YouTube dan beberapa media sudah viral maka dampak tidak baik bagi Yayasan Selamat Pagi Indonesia (SPI).

Sementara, Sirait saat ditemui usai persidangan, mengatakan, melihat substansi tentang penetapan tersangkanya karena semua saksi atau penilaian yang dilakukan saksi saksi dari Penasehat Hukum Pemohon mengatakan, tidak tahu.

” Semua saksi saksi pada keterangan intinya sama. Itu artinya, sudah di setting khan ! , dan ini merugikan JE sendiri karena Polda Jatim sudah memiliki 2 alat bukti atau bukti-bukti yang kuat “, ungkapnya.(Tio)

Komplotan Ranmor Digulung Resmob Polrestabes

Timurposjatim.com– Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil menangkap dua orang komplotan residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 yang lalu.

Komplotan Ranmor Digulung Resmob Polrestabes

Kedua tersangka yang berhasil diamankan petugas berinisial W alias G dan Z atau dikenal sebagai S, keduanya ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat terkait adanya kasus pencurian di beberapa lokasi yang berada di wilayah Hukum Polrestabes Surabaya.

Komplotan Ranmor Digulung Resmob Polrestabes

Berdasarkan laporan tersebut, kemudian petugas melakukan penyelidikan di sekitar lokasi dengan cara mengintrogasi para saksi-saksi dan menganalisa CCTV yang ada.

Komplotan Ranmor Digulung Resmob Polrestabes

Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Mirzal Maulana, menjelaskan para tersangka menggunakan kendaraan roda 4 untuk mencari sasarannya.

“Apabila ada kendaraan bermotor R2 yang kurang pengawasan atau tempat-tempat parkir tanpa ada petugasnya, disitulah mereka melancarkan aksinya dengan berbagai macam cara,” jelas Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Mirzal Maulana, Selasa (18/01/2022).

Dalam aksinya, W alias G berperan untuk merusak kunci stir dengan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya, sedangkan Z berperan untuk membawa kabur kendaraan yang telah menjadi sasaran.

Menurutnya, para tersangka ini telah beraksi di beberapa lokasi di Kota Surabaya, diantaranya, Parkiran Excelso GWALK surabaya, Taman Gapura CC7 Gwalk Surabaya, Taman Gapura Blok H No.1 Citraland Surabaya, Indomart G-walk Citraland Surabaya.

“Mereka tidak hanya beraksi di 4 lokasi itu, tapi juga beraksi di Ruko Landmark Depan Bank Bukopin, Depan Spazio Parkiran Gojek, Aiola Food Caravan depan PTC MALL, Alfamidi Vila Taman Telaga Citra Land dan Bukit Galeri Hotel Oyo Citraland,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Mirzal Maulana menjelaskan, setelah mendapatkan informasi dan petunjuk yang mengarah terhadap kedua tersangka, kemudian petugas melakukan pembuntutan terhadap tersangka yang sedang mengendarai kendaraan R4 (sarana) dengan nopol L-1455-KL.

Setelah Tim Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya mengetahui keberadaan pelaku, kemudian petugas melakukan pemberhentian dan mengamankan pelaku beserta barang bukti lainnya di Jl Kenjeran Surabaya.

“Selanjutnya petugas kami membawanya ke Mapolrestabes Surabaya untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut, selain tersangka yang telah kami amankan masih ada tersangka lain yang saat ini sedang DPO (daftar pencarian orang) atau Buron,” ucap AKBP Mirzal Maulan.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 Unit R4 Mobilio warna putih M-1559-NK (sarana), 1 Unit R4 Calya L-1455-KL warna Orange (sarana), 3 Kunci Speda Motor diduga palsu, 3 buah Handphone, 4 mata kunci letter T, 1 kunci letter Y, 1 kunci pembuka magnet dan Rekaman CCTV TKP Citraland.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka W dan Z saat ini telah ditahan di Mapolrestabes Surabaya dengan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling lama 7 tahun penjara.(Toha)

Kepsek dan Waka SMKN 10 Malang Dituntut 5 Tahun dan 1,5 Tahun Penjara Terkait Korupsi Proyek

Timurposjatim.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang menuntut 5 tahun penjara Kepala Sekolah (Kepsek) dan 1,5 tahun penjara Wakil Kepala SMKN 10 Malang lantaran dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi proyek pembangunan sekolah dengan kerugian negara senilai Rp1,2 miliar.

Kepsek dan Waka SMKN 10 Malang Dituntut 5 Tahun dan 1,5 Tahun Penjara Terkait Korupsi Proyek

Tuntutan terhadap kedua terdakwa ini dibacakan JPU Kejari Kota Malang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor)Surabaya Dalam tuntutan tersebut, JPU berpendapat, bahwa terdakwa Kepsek Dwidjo Lelono secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menuntut pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan,” ujar Kasi Intel Kejari Kota Malang, Eko Budisantoso.

Sementara itu, terhadap terdakwa Waka Arief Rizqiansyah JPU menuntutnya dengan pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair.

“Menuntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan,” tambahnya.

Menanggapi tuntutan ini, melalui kuasa hukumnya terdakwa pun mengajukan pledoi atau nota pembelaan pada Senin (24/1) pekan depan.

Sebelumnya, Kepala SMKN 10 Kota Malang, Dwidjo Lelono yang telah ditetapkan menjadi tersangka, menjalankan aksi korupsinya dengan mengerjakan sendiri proyek pembangunan di SMKN 10 Kota Malang.

Tersangka Dwidjo meminjam 11 nama perusahaan rekanan sebagai pihak ketiga pembangunan.

Namun, 11 perusahaan rekanan tersebut tidak melakukan pekerjaan apapun. Mereka hanya diberi kompensasi sebesar 2,5 persen dari setiap proyek.

Dan semua pengerjaan proyek di SMKN 10 Kota Malang, dikerjakan sendiri oleh tersangka Dwidjo dan orang kepercayaannya.

Setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, Kejari Kota Malang menemukan adanya tersangka baru dalam kasus tersebut.

Tersangka bernama Arif Rizqiansyah (37), yang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana (Waka Sarpras) SMKN 10 Kota Malang.

Selain itu, tersangka Arif juga menjabat sebagai Kepala Revitalisasi, serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2019-2020.

Mereka berdua ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 2019 dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) 2019-2020 SMK Negeri 10 Kota Malang.

Dari hasil perhitungan Inspektorat Provinsi Jatim, total kerugian negara atas kasus dugaan korupsi yang terjadi di SMK Negeri 10 Kota Malang, sekitar Rp 1,2 miliar.(Tio)

Bacok Teman Usman Efendi Divonis 1 Tahun Penjara

Timurposjatim.com – Usman Efendi  diputus bersalah telah melakukan Penganiyaan terhadap dua bersaudara dengan Pidana Penjara selama 1 tahun oleh ketua Majelis Hakim I Gede Ngurah Partha di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.Selasa (18/01/2022).

Ketua Majelis Hakim I Gede Ngurah Partha mengatakan,bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Penganiyaan dan diputus dengan Pidana Penjara selama 1 tahun.

“Terhadap terdakwa diputus dengan Pidana Penjara selama 1 tahun,”Kata Majelis Hakim I Gede Ngurah Partha di Ruang Garuda 2 PN Surabaya.

Atas Putusan tersebut terdakwa dan JPU menyatakan menerima putusan.

“Saya terima yang mulia,”Saut Jaksa Penganti Suwarti.

Untuk diketahui berdasarkan surat dakawaan pada hari Kamis 23 September 2021 sekitar Pukul 21.30 WIB di depan Toko Sembako di Jalan Dinoyo Surabaya.

Berawal ketika saksi Moch Firman mengajak saksi Wawan Bin Dasimin untuk menemui terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor sambil membawa balok dan pipa besi kemudian kedua saksi langsung memukul kepada terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa jatuh dari sepeda motor, merasa tersakiti terdakwa balik kerumah mengambil sebuah clurit kemudian menghampiri kedua saksi, tanpa berpikir lagi terdakwa mengayunkan clurit yang digenggamannya kepada saksi Wawan dan saksi MochFirman
Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wawan Bin Dasimin, mengalami Pada lengan Bawah Bagian Belakang ditemukan luka terbuka yang telah terjahit sebanyak 13 (tige belas) jahitan sebagaimana VISUM Et Repertum No. RM : 12.89.85.78 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Abdul Aziz Spf pada RSUD SOETOMO Surabaya.

Selanjutnya saksi Moch Firman Mengalami luka terbuka pada kepala, punggung serta patah tulang terbuka jari tengah tangan kanan, putusnya pembuluh darah jari tengah dan urat otot jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking.

Atas Perbuatannya JPU Dzulkifly Nento dari Kejaksaan Negeri Surabaya mendakwa dengan Pasal 351 ayat 2 KUHPidana dan menuntut terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 tahun 3 bulan.(Tio)

Amir Ma’ruf Khan Persoalkan Eks Bupati Banyuwangi

Timurposjatim.com Sorotan demi sorotan dari aktivis Amir Ma’ruf Khan terhadap sosok mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas terus digulirkan.Senin (17/01/2022).

Sebelumnya, Amir Ma’ruf Khan menyoroti atas dugaan adanya kerugian pendapatan negara dan pendapatan asli daerah (PAD) yang dilakukan semasa kepemimpinannya hingga kepemimpinan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang notabene istri Abdullah Azwar Anas (mantan Bupati/Bupati Banyuwangi sebelumnya)
Sementara menurut Amir Ma’ruf Khan kerugian negara itu diduga sengaja ada pelanggaran Undang-Undang RI dalam tambang emas tumpang Pitu Banyuwangi.

Sengaja Mensiasati Undang-undang RI Dengan estimasi kerugian, negara hingga mencapai triliunan rupiah.

Sorotan lainnya yakni terpilihnya Abdullah Azwar Anas sebagai Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) tahun 2021, yang mana Abdullah Azwar Anas yang tidak berasal dari instansi manapun dapat menyingkirkan dua calon lainnya yang sama-sama berasal dari LKPP.

“Kami telah melayangkan surat Kepada Tim Seleksi LKPP dimana berdasarkan hal tersebut kami kirim Surat Klarifikasi kepada ketua Tim Seleksi Pemilihan Kepala LKPP karena kami sebelumnya telah memberikan informasi, masukan, dan saran kepada tim seleksi sesuai dengan poin nomor 6 melalui email yang telah dicantumkan,” ungkap Amir Ma’ruf Khan yang juga sebagai Ketua Investigasi Banyuwangi TV.

Amir Ma’ruf Khan juga mengungkapkan, eks Bupati Banyuwangi tersebut memiliki rekam jejak yang kurang baik, sehingga, menurut penilaiannya sudah tidak layak menduduki jabatan tersebut.

“Hal ini terlihat jelas saat Abdullah Azwar Anas menjabat Bupati Banyuwangi kala itu.

Banyak permasalahan yang terjadi, diantaranya dugaan sengaja Melanggar Undang-Undang RI, Tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kehutanan.

Bahkan hingga kini masih terdapat permasalahan hukum yang masih berjalan,” pencairan Kegiatan Pembuatan Film Fiktif yang telah di laporkan oleh Pemilik CV. Yang tidak merasa Membuat kegiatan Tersebut.

Dan Kegiatan Tumpang Tindih anggaran dan Menyebar Berita Hoax yang juga telah di Laporkan ke aparat Penegak Hukum, dan masih banyak lagi ungkap Amir Ma’ruf Khan.

Atas sederet persoalan tersebut, Amir Ma’ruf Khan lantas bertanya pada Tim Seleksi Pemilihan Kepala LKPP 2021 terkait dua kandidat lainnya yang turut mengikuti seleksi Kepala LKPP tahun 2021 atas kapabilitas masing masing peserta sehingga mereka harus kalah dengan Azwar Anas yang diketahuinya mempunyai track record kurang baik.

Kami telah mempertanyakan kepada Tim Seleksi LKPP melalui Bersurat agar sama-sama bisa di pertanggung jawabkan secara Hukum, jika Masukan dan Informasi kami tidak ada buktinya kami siap untuk mempertanggung jawabkan.

Akan tetapi begitu juga kepada Tim Seleksi Untuk Memberikan Jawaban secara Tertulis agar masyarakat Indonesia bisa mengetahui jawaban kebenaran dari Tim Seleksi LKPP 2021.

“Ada beberapa Pertanyaan di antaranya apakah dua kandidat lainnya lebih bermasalah Hukum ? Apakah lebih cacat moral sehingga Abdullah Azwar Anas yang terpilih ? Begitulah kira kira tulisan surat yang kami layangkan terhadap Ketua panitia seleksi, dan yang Pasti kenapa Kami Bertanya Kepada Panitia Seleksi karena kami memberikan Masukan dan Informasi berdasarkan Surat Permintaannya.

Kami tidak mau Masukan dan Informasi kami hanya dijadikan dugaan Permainan Harga Nominal, kami memberikan Masukan dan Informasi siap untuk di Proses secara Hukum jika Masukan dan Informasi kami tidak ada bukti-buktinya,dan kami rasa Panitia seleksi juga harus Siap Hal yang sama dengan itu,kata Amir Ma’ruf Khan.

Disisi lain, Amir Ma’ruf Khan dengan segudang kekecewaan atas terpilihnya Abdullah Azwar Anas mantan Bupati Banyuwangi terdahulu, sebagai kepala LKPP yang juga suami dari Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengharuskan dirinya melakukan investigasi adanya dugaan kecurangan.

Karena kami di minta Memberikan Masukan dan Informasi akan tetapi sampai adanya Informasi Pelantikan kami tidak pernah di Klarifikasi terkait data-data masukan dan Informasi oleh Panitia seleksi.

“Ini tidak lepas dari penilaian kami, dimana saat menjabat Bupati saja Azwar anas banyak menyiasati Undang-Undang,dan Keputusan nya menjadikan Dasar dari Keputusan Menteri Kehutanan dan di Biarkan oleh Menteri ESDM.

Jadi kami takut dan Khawatir nanti ketika Abdullah Azwar Anas menjabat sebagai Kepala LKPP. Bukan tidak mungkin, akan banyak Menteri yang akan disesatkan olehnya Terhadap Peraturan dan Undang-undang RI dalih Amir Ma’ruf Khan.

Terakhir Amir Ma’ruf Khan berharap dengan disampaikannya surat kepada Ketua panitia seleksi, dapat membuka tabir asli dari eks Bupati Banyuwangi. yang saat ini masih tertutupi atau di tutup-tutupi.

“Semoga dengan penyampaian kami ini, dapat memberikan masukan dan saran, serta dapat dipertimbangkan untuk diberhentikan sebagai Kepala LKPP, pungkas Amir Ma’ruf Khan.

Demi Menyelamatkan Uang Negara dan Demi Masyarakat tidak Tersesat Terhadap Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia.(Tio)