Puluhan Tokoh Dan Warga Masyarakat Deklarasikan Gerakan Masyarakat Cianjur Peduli Sugih Mukti

GAYA HIDUP|oleh

Cianjur, Timurpos.co.id – Puluhan tokoh dan warga masyarakat Cianjur menggelar deklarasi Gerakan Masyarakat Peduli Cianjur Sugih Mukti Pemilihan Kepala Daerah 2024. Sebanyak empat partai politik yang tergabung di Sugih Mukti semakin menguat banyaknya dukungan yang telah mendeklarasikan untuk dukungan secara terang-terangan.

Setelah deklarasi koalisi “Sugih Mukti” yaitu Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PKS. Kini dukungan bermunculan termasuk yang mengatasnamakan GAMIS (Gerakan Masyarakat Peduli Cianjur Sugih Mukti), melakukan deklarasi.

“Deklarasi ini sebagai ekpresi kepedulian dan harapan kami untuk Pilkada Cianjur agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas yang mampu mengembalikan Cianjur Sugih Mukti yang secara substansi sudah jauh di tinggalkan dan dilupakan,” ujar Umar Nurdiana, Rabu (10/7).

Kami mendorong partai-partai yang memang serius ingin mengembalikan Cianjur kepada Sugih Mukti untuk serius juga melakukan langkah-langkah kongkrit dalam menentukan calon dan berani mengenyampingkan ego politiknya.

“GAMIS akan terus bermunculan di setiap Kecamatan, Desa dan Kelurahan, bahkan RT RW serta kami sudah siap menjadi garda depan turut serta dalam menyukseskan Pilkada Cianjur 2024, pungkasnya. M12

Kadis Kominfo Lamsel Kritisi Artikel Berita Terkait LHP BPK, Anasrullah: Pemilihan Judul dan Kalimat Cenderung Tendensius Serta Ofensif

PEMERINTAHAN|oleh

AKalianda, Timurpos.co.id – Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan, Anasrullah, S.Sos., M.M., mengkritisi sajian berita oleh SKH Radar Lampung terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK. Anasrullah menilai, baik pemilihan kata untuk judul, pilihan kata kalimat dalam artikel cenderung ofensif dan sarat dengan muatan tendensi.

Seperti judul, kata Anasrullah, Radar Lampung menulis ‘BPK Soroti Tunjangan Perumahan DPRD Lamsel’. Padahal sama-sama dipahami, materi penulisan artikel tersebut berdasarkan LHP BPK Tahun Anggaran 2023. Pilihan kalimat untuk tajuk artikel tersebut berkonotasi, BPK layaknya lembaga penegak hukum dengan pilihan awalan kata ‘Soroti’.

“Tidak ada BPK itu sorot-menyoroti hasil pekerjaannya sendiri. Tupoksi BPK itu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. LHP itu laporan tertulis BPK bersifat reguler, rutin setiap tahun,” tukas Anasrullah, Rabu 10 Juli 2024.

Menurut Anasrullah, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan publik, supaya dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

“Disini perlu saya tegaskan, terkait rekomendasi LHP BPK 2023 kepada Pemkab Lamsel, keseluruhannya sudah selesai ditindaklanjuti. Clear and Clean,” ujar Anasrullah.

Lebih lanjut, Anasrullah juga menyoroti pilihan kata ofensif dalam penulisan artikel tersebut pada alinea pertama. Dimana dalam artikel itu langsung mengarah ke kepala daerah terkait adanya temuan dalam laporan LHP BPK karena ketidakcermatan dalam melakukan penghitungan besaran tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD setempat.

“Saya lihat pilihan kata yang cukup ofensif ya, langsung mengarah ke kepala daerah. Padahal idealnya kan itu ke pemerintah daerah. Bukan maksud mengintervensi, tapi interpretasi pilihan kata dalam kalimat itu mengesankan memiliki muatan mengarah,” kata Anasrullah.

Anasrullah menambahkan, bahwa tugas dan wewenang kepala daerah itu jelas, yakni memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

“Perda, APBD, itu produk bersama eksekutif dan legislatif. Maka akan ideal pilihan kata, baik itu untuk prestasi ataupun koreksi adalah produk dari pemerintah daerah,” tutur Anasrullah.

Kemudian, lanjut Anasrullah, pada artikel lainnya oleh Radar Lampung, dengan tajuk ‘Nah, Kejari Bakal Lidik TPP Lampung Selatan Rp14,4 Miliar yang Melanggar Aturan’.

Dalam artikel itu, sepertinya Radar Lampung mencoba menggiring opini publik, berdasarkan LHP BPK itu, bahwa Pemkab Lamsel bermasalah dengan hukum. Untuk meyakinkan, dalam artikel itu dikutip pernyataan dari APH, dalam hal ini Kejari Lampung Selatan dengan pilihan kata ambigu.

“Jujur saja, sebagai salah satu surat kabar harian terbesar di Lampung, kepada Radar Lampung, kami sedikit kecewa dengan muatan artikel yang tendensius ini. Kami juga paham, isu korupsi masih isu yang populis untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Besar harapan kami pers juga dapat lebih mengedepankan kode etik jurnalistik dan menjalankan fungsinya. Salah satunya sebagai bahan edukasi ke masyarakat. Bahwa LHP BPK itu sejatinya laporan tertulis yang memiliki fungsi koreksi sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan publik,” kata Anasrullah seraya mengimbau seluruh elemen agar LHP BPK tidak dijadikan komoditas untuk bahan propaganda dengan kepentingan tertentu.

Terakhir, Anasrullah mengungkapkan bahwasanya pemerintah daerah senantiasa dalam posisi tangan terbuka terhadap media sebagai mitra kerja yang simbiosis mutualisme.

“Dalam pembangunan daerah, peran media cukup strategis, selain sebagai wadah sosialisasi, promosi, informasi, dan edukasi, media juga memiliki peran sebagai salah satu instrumen untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam fungsi media sebagai kontrol sosial,” pungkasnya. M12

Kuasa Hukum Megawati: Zona Integritas Moto BPN Sepertinya Jalan di Tempat

PERISTIWA|oleh

Pontianak, Timurpos.co.id – Kuasa hukum sdri Megawati Bernard Simajuntak SH.MH., mempertanyakan kinerja ATR / BPN kabupaten Bengkayang yang lalai sebagi pelayan publik.

Kenapa demikian pengajuan penerbitan Sertifikat sdri Megawati di sungai duri milik ahli waris jalan di tempat. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Bernard Simajuntak SH.MH., kepada awak media pada 10 Juli 2024 di Mapolda Kalbar.

Jelas terang Bernard Simajuntak SH.MH., Kalau Panitia A.10 sudah turun kelapangan melakukann pengecekan patok-patok tanah serta batas batas tanah yang di ajukan telah memenuhi persyaratan administratif aturan ATR /BPN.

Menurut kuasa hukum Bernard Simajuntak SH.MH. ,pada hari ini, kami datang ke Pontianak dari Jakarta khusus kembali menyurati Kakanwil Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat No.035/ADASTRA/PHH/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024. Karena Kakanwil Provinsi Kalimantan Barat tidak merespon, menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan kami dalam Surat kami sebelumnya Surat No. 029/ADASTRA/PHH/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024. Bahkan mau audensi saja susah.

Bernard Simajuntak SH.MH. tegas mengatakan legal standing Klien kami Ibu Megawati kami sudah jelas kok, sehingga untuk memdapatkan kepastian hukum hak kepemilikannya kemudian mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat sebagaimana Nomor Berkas : 14687/2023, Nomor Berkas : 14688/2023, Nomor Berkas : 5918/2023 dan Nomor Berkas : 5919/2023 di Kantor Badan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bengkayang.

Kemudian Kantor Badan Pertanahan ATR/BPN Bengkayang kemudian saat itu menunjuk dan membentuk Panitia “A” untuk memeriksa tanah dalam rangka penyelesaian permohonan Sdri.Megawati untuk memperoleh Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara dan penyelesaian permohonan Pengakuan Hak.

Setelah dinyatakan selesai atau “CLEAR & CLEAN” kemudian Klien kami disuruh melakukan penyetoran biaya-biaya ke Negara seperti biaya dalam rangka penerbitan sertifikat, pemetaan dan pengukuran tanah.

Dilihat patok -patok tanah sudah ada, Berita Acara batas-batas tanah ada, Gambar Ukur No. 221/2023 dengan dasar Peta Bidang No. 124/2023, Gambar Ukur No. 222/2023 dengan Peta Bidang No. 125/2023 sudah diterbitkan bahkan PBB (Pajak Bumi Bangunan) sudah dibayar seluruhnya tidak ada tunggakan sedikit pun.

Terang Bernard Simajuntak SH.MH. sebagi kuasa Hukum saat ini heran kenapa Kepala Kantor Badan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bengkayang belum mau menerbitkan Sertifikat milik Klien kami, padahal seluruh prosedur administrasi dan tahapan-tahapan yang ditetapkan undang undang sudah dijalankan serta telah sesuai aturan yang berlaku.

Perlu diketahui, bahwa Sdri.Megawati orangtuanya sudah menanam seperti Kelapa, Jeruk, Pisang, Sayur Mayur dan lain lain di lahan seluas 5,1Ha sejak 1956, lahan itu kemudian dibeli dan tercatat dalam KOHIR No. 0741 No.Urut :19 dengan Sertifikat Hak Pakai No.100/Sungai Duri, NOP.: 61.07.010.001.002-0106.0 yang tiap tahun selalu dibayar pajak-pajaknya.

Tegas kami tidak mempermasalahkan hasil pengukuran saat itu, kami menerima hasil Pengukuran yang tidak lagi sama luasannya yang tadinya 5,1 Ha, setelah diukur sisa luas menjadi 3,9 Ha. Karena dahulu keluarga Klien kami telah menghibahkan ikhlas sebagian lahannya digunakan buat kepetingan publik yang saat ini berdiri Puskemas Sungai Duri kabupaten Bengkayang.

Intinya kami minta Badan Pertanahan ATR/BPN janganlah di perlama-lama pemberian hak milik Klien kami, janganlah takut pada siapapun, kalau begini kami mengadu kesiapa.?? Lalu kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah klien kami bagaimana??.. Kok kerjaan atau yang menjadi tugas Kepala Badan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bengkayang harus dilempar ke Kakanwil Kalimantan Barat? Apakah semua apa-apa harus Kakanwil?

Ada apa?.. Kenapa?.. Harus menghindari apa dan siapa Kepala Kantor Badan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bengkayang??..

Intinya kami Advokat, sebagai Penegak Hukum, selaku kuasa hukum Sdri.Megawati akan terus memperjuangkan penegakan hukum, jangan main main terhadap hukum, kita manusia yang beradab jadi harus patuh terhadap hukum.

Sebagi kuasa hukum Bernard Simajuntak SH.MH. meminta degan tegas pihak ATR/BPN sebagi pelayan publik mematuhi aturan yang sudah di keluarkan mereka dan segera memanusiakan manusia sebagai manusia jagan membuat aturan malah melanggar aturan nya sendiri dan jangan melanggar surat dan aturan prodak mereka yang memiliki moto Zona Integritas pungkas kuasa hukum sdri Megawati yaitu Bernard Simajuntak, SH.MH. M12

Tim Tabur Bali Dan Kejati NTB Amankan Saksi Dugaan Perkara Korupsi

PERISTIWA|oleh

Mataram, Timurpos.co.id – Tim Tabur dari Kejaksaan Tinggi Bali dibantu Tim Tabur Kejaksaan Tinggi NTB berhasil mengamankan dan membawa paksa 1 (satu) orang saksi perkara korupsi dari Kejaksaan Negeri Tabanan an. NI WAYAN SRI CANDRI YASA umur 48 tahun.09 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WITA

Pengamanan terhadap NI WAYAN SRI CANDRI YASA ini terkait kasus korupsi yang sedang
ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tabanan yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi
pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat

Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2020.

Terhadap NI WAYAN SRI CANDRI YASA telah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara
sah dan patut berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprint – 814/N.1.17/Fd.2/11/2023 tanggal 23 November 2023 yaitu Tanggal 23 November 2023, Tanggal 01 Desember 2023, Tanggal 1 Desember 2023. Bahwa setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan akan tetapi yang bersangkutan NI WAYAN SRI CANDRI YASA tidak kunjung memenuhi panggilan dari tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Tabanan.

Selanjutnya Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan kembali melakukan pemanggilan secara patut dan sah terhadap NI WAYAN SRI CANDRI YASAsebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan berdasarkan Surat Perintah dengan nomor Sprint 302/N.1.17/Fd.2/05/2024 tanggal 02 Mei 2024, yaitu :Tanggal 08 Mei 2024, Tanggal 15 Mei 2024,Tanggal 22 Mei 2024. Bahwa setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah, tetap tidak ada itikad baik dari NI WAYAN SRI CANDRI YASA untuk memenuhi panggilan dari penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan, selanjutnya penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan memohon bantuan supporting ke Tim Tabur Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Bali guna dilakukan pengamanan dan upaya paksa pemanggilan terhadap NI WAYAN SRI CANDRI YASA.

Bahwa selanjutnya Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Bali berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi NTB terkait keberadaan NI WAYAN SRI CANDRI YASA, berdasarkan hasil pemantauan tim Tabur Kejaksaan Tinggi NTB, NI WAYAN SRI CANDRI YASA saat ini berada di wilayah
hukum Kejaksaan Tinggi NTB tepatnya di Kota Mataram.

Setelah memperoleh informasi terkait lokasi keberadaan NI WAYAN SRI CANDRI YASA, Selanjutnya Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Bali bersama dengan Tim Tabur Kejaksaan Tinggi
NTB langsung bergerak melakukan pengamananan terhadap yang bersangkutan di Kota Mataram Selanjutnya terhadap NI WAYAN SRI CANDRI YASA langsung dibawa oleh Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Bali ke Kantor Kejaksaan Tinggi NTB guna dilakukan pemeriksaan sebagai saksi secara intensif dan selanjutnya diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Tabanan terkait dugaan perkara pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan atau Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Swadana Harta Lestari Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2020 yang sedang ditangani oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan.

Bahwa terhadap tersangka NI WAYAN SRI CANDRI YASA untuk sementara dititipkan di
ruang tahanan Polda NTB selama 1 (satu) malam dan akan langsung diberangkatkan oleh Tim Tabur Kejaksaan Tinggi NTB bersama Tim penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan ke Kejaksaan Tinggi Bali pada hari Rabu, 10 Juli 2024. M12

Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono Beri Arahan pada Peserta Coaching Clinic

PERISTIWA|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Bertempat di Hotel Santika Premier, Slipi, Jakarta, Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono membuka sekaligus memberikan memberikan arahan pada kegiatan Coaching Clinic Kepatuhan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kejaksaan RI Tahun 2024.Selasa (09/07/2024).

Wakil Jaksa Agung menyampaikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kejaksaan RI sudah berjalan lama dan telah banyak perubahan serta peningkatan di beberapa aspek pelaksanaan.

Pergeseran konsep Reformasi Birokrasi sekarang lebih melihat kepada hasil atau dampak daripada pelaksanaan Reformasi Birokrasi itu sendiri.

“Peningkatan nilai reformasi birokrasi menjadi salah satu syarat meningkatkan tunjangan kinerja Kejaksaan RI sehingga diperlukan optimalisasi Reformasi Birokrasi di Kejaksaan RI. Konsep Reformasi Birokrasi dibagi dalam dua kategori yakni Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik,” ujar Wakil Jaksa Agung.

Menurutnya, reformasi birokrasi tersebut lebih menekankan pada capaian aspek meso dan capaian tematik yang berhubungan dengan program prioritas nasional Presiden. Kondisi ini seiring berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi di Kejaksaan tahun 2023 lalu terkait pelaksanaan penilaian Reformasi Birokrasi yang diukur dengan melihat hasil capaian pelaksanaan Indeksasi dan pelaksanaan Tematik oleh Kejaksaan RI.

“Aspek Reformasi Birokrasi General yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI merupakan bagian dari 24 indek yang “diampu” oleh berbagai kementerian/lembaga. Secara keseluruhan, terdapat beberapa peningkatan nilai indek yang relatif baik, namun masih terdapat juga beberapa nilai indek yang masih berada dibawah nilai rata-rata capaian penilaian oleh pengampu atau pemilik indek itu sendiri,” imbuh Wakil Jaksa Agung.

Menyikapi perkembangan dan dinamika pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wakil Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kejaksaan RI juga melaksanakan program-program lainnya yang berhubungan dengan Reformasi Birokrasi yakni Pelaksanaan Perintah Presiden dan/atau Jaksa Agung dan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional dan/atau Strategi Nasional yang ditugaskan kepada Kejaksaan RI.

Selain itu yang tak kalah penting yakni tentang Kepatuhan Internal di Lingkungan Kejaksaan RI, Wakil Jaksa Agung menekankan bahwa instrumen ini merupakan pendukung bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kejaksaan RI.

Hadir dalam kegiatan ini Para Sekretaris Jaksa Agung Muda, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi serta Para Peserta Coaching Clinic yaitu Para Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi. M12

Langgar Aturan Keimigrasian, Seorang Warga Bulgaria Dideportasi

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Sebanyak dua orang petugas dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung perak melakukan pengawalan melekat terhadap satu orang warga negara Bulgaria berinisial VBD. Pria berusia 41 tahun tersebut terbukti telah melanggar peraturan keimigrasian terkait izin tinggal sebagaimana yang diatur dalam pasal 75 ayat (1) Undang Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sehingga harus dilakukan pemulangan paksa ke negara asalnya.

Menurut Arief Satriawan, Kepala Seksi Intelijen dan dan Penindakan Keimigrasian Tanjung Perak pendeportasian tersebut dilakukan melalui Bandara Internasional Juanda pada Senin (8/7) menggunakan pesawat Batik Air pukul 07.30 WIB.

“Dari bandara Juanda, WNA tersebut akan diterbangkan menuju Jakarta untuk melakukan pengambilan paspor baru di kedutaan Bulgaria dan selanjutkan akan diterbangkan kembali menuju Bulgaria pada pukul 19.00 menggunakan pesawat Thai airways” ujar Arief.

Petugas dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak melakukan serah terima orang asing dengan Petugas dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta yang bertugas di TPI Soekarno-Hatta untuk dilaksanakan pengawalan hingga keberangkatan orang asing tersebut.

Selain dideportasi, lanjut Arief warga negara Bulgaria itu juga dimasukkan ke daftar cekal (pencegahan dan penangkalan).

“Kantor Imigrasi Tanjung Perak berkomitmen melakukan deteksi dini dan deteksi aksi agar Indonesia tidak dijadikan sebagai tempat pelarian para pelaku kejahatan atau DPO dari negara lain,” kata Arief. TOK

7 Orang Pegawai Kejaksaan RI Berhasil Menyelesaikan Pendidikan Bahasa Mandarin di Universitas Huaqiao

PILIHAN REDAKSI|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Bertempat di Beijing Chinese Language and Culture College Changping District, Tiongkok, Kamis 4 Juli 2024,” Tujuh orang pegawai Kejaksaan RI yakni Januar Hapriansyah, S.H., M.H. (Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah), Theodora Marpaung, S.H., M.H. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara), Desty Puspita, S.H., M.H. (Jaksa pada Biro Hukum Kejaksaan Agung), Fardana Kusumah, S.H., LL.M. (Jaksa pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI), Vini Mandey (pegawai Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara), Ahmad Zakky (pegawai Tata Usaha pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung), dan Gazy (pegawai Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Sumedang), yang merupakan penerima beasiswa dari Universitas Huaqiao, berhasil menyelesaikan pendidikan bahasa Mandarin dan hadir dalam wisuda yang diselenggarakan oleh universitas tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar ketika diminta tanggapannya oleh media perihal acara wisuda tersebut menyampaikan bahwa perkembangan tren globalisasi saat ini sangat berpengaruh terhadap bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, keamanan, terutama iklim investasi di dunia industri dan infrastruktur Pemerintah Tiongkok di Republik Indonesia.

“Selain itu, tren globalisasi juga berdampak pada maraknya tren kejahatan internasional, seperto cyber crime, trafficking, narkotika, terorisme, korupsi, dan pencucian uang, yang melibatkan pelaku kejahatan yang berasal dari Tiongkok.

Oleh karena itu, dipandang perlu penguasaan dan keterampilan bahasa Mandarin bagi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia,” ujarnya.

Selanjutnya, Menteri Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Chen Xu Bu Zhang yang turut hadir dalam wisuda ini, mengatakan bahwa acara diselenggarakan sebagai bentuk penghargaan kepada para mahasiswa, yang telah menyelesaikan pendidikannya selama di Universitas Huaqiao.

“Kami berharap semoga hubungan Pemerintah RRT dengan negara-negara sekitar, dapat menghidupkan kembali kejayaan “Silk Road” untuk menyejahterakan negara-negara yang bertetangga dengan RRT,” ujar Menteri Pendidikan RRT.

Hadir dalam wisuda ini yaitu akademisi Universitas Huaqiao, dan penerima beasiswa pendidikan bahasa Mandarin yang merupakan Aparat Penegak Hukum dan Pegawai Negeri dari Indonesia, Thailand, Laos, Filipina, Vietnam, Kamboja dan Oman sebanyak 200 orang. M12

Pangdam Tanjungpura Buka Lomba Dayung Dragon Boat Race 2024

TNI POLRI|oleh

Pontianak, Timurpos.co.id – Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M., membuka secara resmi lomba dayung Tanjungpura Dragon Boat Race 2024. Bertempat di Sungai Jawi, Kota Pontianak. Lomba ini digelar dalam rangka HUT ke-66 Kodam XII/Tpr.Pontianak, Sabtu (6/7/2024)

Pembukaan ditandai dengan pernyataan resmi dan pemukulan genderang oleh Pangdam XII/Tpr bersama Forkopimda Provinsi Kalbar. Masyarakat tampak antusias memadati sepanjang Parit Sungai Jawi untuk menyaksikan lomba dayung piala Pangdam XII/Tpr ini.

Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Iwan Setiawan saat memberikan keterangan mengatakan, lomba dayung perahu naga ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-66 Kodam XII/Tpr. Yang diikuti sebanyak 32 tim yang berasal dari Kalbar bahkan dari negeri tetangga Brunai Darussalam.

“Semoga ini menjadi sarana hiburan dan rekreasi bagi masyarakat serta sarana silaturahmi untuk menjalin komunikasi dan sinergitas di lapangan dengan situasi penuh kebahagiaan dan kegembiraan,” katanya.

Pangdam juga mengatakan, lomba ini digelar juga dalam rangka pelestarian kearifan lokal. Perahu atau sampan merupakan alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena wilayah Kalbar memiliki sungai yang begitu banyak dan luas.

“Ini kita melestarikan budaya masyarakat Kalimantan yang biasa menggunakan perahu dayung,” kata Mayjen TNI Iwan Setiawan.

Ada hal menarik saat lomba berlangsung, Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Iwan Setiawan menggratiskan kepada penonton, makanan dan minuman dari puluhan pedagang gerobak yang ada di sekitar lokasi lomba. M12

Panglima TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 22 Perwira Tinggi TNI

TNI POLRI|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima Laporan Korps kenaikan pangkat 22 Perwira Tinggi (Pati) TNI, bertempat di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (05/07/2024).

Dalam sambutannya Panglima TNI mengingatkan bahwa kenaikan pangkat ini bukan hadiah yang diterima dengan biasa-biasa saja, karena banyak pewira-perwira yang berkeinginan naik pangkat atau yang alih status. “Saya harapkan kenaikan pangkat ini harus dipertanggungjawabkan secara pribadi, jangan sampai nanti makin tinggi pangkat makin bingung apa yang akan dilakukan,” tegasnya.

“Saya akan menunggu ide atau kinerja para perwira yang aplikatif, yang real, jangan sampai sudah pangkatnya tinggi, tapi tidak ngerti apa yang mau diperbuat,” pesan Panglima TNI.

Kenaikan Pangkat 22 Pati TNI tersebut berdasarkan surat perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1150/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 dengan rincian 11 Pati TNI AD, 4 Pati TNI AL dan 7 Pati TNI AU.

Adapun 11 Pati TNI AD yaitu, Mayjen TNI Taufik Budi Santoso (Dan PMPP TNI), Mayjen TNI Suryo Tridoso Eko Sapto Handono (Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Unhan), Mayjen TNI Rudy Syamsir, S.H., M.H. (Deputi Bid. Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam, Mayjen TNI Heru Sudarminto, S.I.P., M.Sc. (Kabalitbang Kemhan), Mayjen TNI Steverly Christmas Parengkuan (Staf Ahli Menhan Bid. Ekonomi).

Mayjen TNI Supriyatna, S.I.P., M.M. (Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Kepemimpinan Nasional Lemhannas). Mayjen TNI Yunianto, S.Sos., M.M. (Tenaga Ahli Pengajar Bid. Ekonomi Lemhannas), Mayjen TNI Eko Susetyo, M.M., M.Tr.(Han), Mayjen TNI Ujang Darwis, MDA. (Dirjen Strahan Kemhan), Mayjen TNI Robi Herbawan, S.E. (Kabainstrahan Kemhan) dan Brigjen TNI Simon Petrus Kamlasi (Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. LH).

4 Pati TNI AL yaitu, Laksda TNI Maman Rohman, S.T., M.Han (Tenaga Ahli Pengajar Bid. Kependudukan Lemhannas), Laksda TNI Dr. Suharto, S.H., M.Si. (Han)., CIQnR., CIQaR. (Sahli Bid. kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenkopolhukam), Mayjen TNI (Mar) Supriyono, S.E., M.M. (Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Sismennas Lemhannas) dan Laksma TNI Ifa Djaya Sakti, S.E., M.M. (Kadisadal).

7 Pati TNI AU yaitu, Marsdya TNI Yusuf Jauhari, S.Sos., M.Eng. (Kabaranahan Kemhan), Marsda TNI Sugiharto Prapto, W., S.Sos. (Staf Ahli Menhan Bid. Sosial), Marsda TNI Umar Fathurrohman, S.I.P., M.Si., M.Tr.(Han). (Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Kepemimpinan Lemhannas), Marsda TNI Ir. Bob Henry Panggabean, M.I.P. (Tenaga Ahli Pengajar Bid. Ilpengtek Lemhanna), Marsma TNI Mokh. Mukhson, S.E., M.M. (Pati Sahli Kasau Bid. Strahan), Marsma TNI Hidayat Januardi (Kapusbekmatau) dan Marsma TNI Dr. drg. Linawati, MH.Kes).

Acara di akhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto kepada para Pati TNI yang naik pangkat, diikuti tamu undangan lainnya.M12

Pangdam XII/Tpr Buka Tanjungpura Shooting Open Championship 2024

TNI POLRI|oleh

Pontianak, Timurpos.co.id – Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M., membuka lomba menembak Tanjungpura Shooting Open Championship 2024. Bertempat di Lapangan Tembak Indoor Rahmat, Sport Center Makodam XII/Tpr.Kubu Raya, Jum’at (05/07/2024)

Lomba menembak ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-66 Kodam XII/Tpr. Lomba bekerjasama dengan Pengprov Perbakin Kalbar ini akan digelar selama 3 hari, diikuti para Shooter dari TNI-Polri dan klub-klub seluruh Indonesia.

Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Iwan Setiawan mengatakan, Tanjungpura Shooting Open Championship 2024 merupakan salah satu sarana silaturahmi antara keluarga besar Kodam XII/Tpr dengan seluruh masyarakat serta untuk menyalurkan hobi.

“Luar biasa antusias peserta lomba menembak. Yang daftar sudah ada 330 orang. Dan ini masih tetap kita buka pendaftaran selama 3 hari ini. Pasti akan bertambah terus,” kata Pangdam.

Selanjutnya kata Mayjen TNI Iwan Setiawan, melalui Tanjungpura Shooting Open Championship 2024 diharapkan muncul bibit atlet menembak dari Kalbar untuk nantinya bisa tampil di event nasional bahkan internasional.

“Tidak ada yang tidak mungkin masyarakat Kalbar bisa berprestasi dengan kita fasilitasi sarana prasarana yang ada di jajaran Kodam XII/Tpr. Fasilitas yang ada bisa dipakai seluruh unsur TNI-Polri termasuk masyarakat yang ada di Kalbar,” harapnya mengakhiri. M12