Kunker Spesifik Komisi IV DPR RI di Sidoarjo Terkait Irigasi Perpompaan

PEMERINTAHAN|oleh

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Kabupaten Sidoarjo kedatangan Komisi IV DPR RI. Jumlahnya 15 orang anggota dewan. Mereka melakukan Kunjungan Kerja/Kunker spesifik ke Kabupaten Sidoarjo terkait irigasi perpompaan. Ada dua Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dalam rombongan Kunker spesifik tersebut. Yakni Panggah Susanto sebagai ketua rombongan serta Ahmad Yohan.

Kedatangan Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kehutanan dan kelautan tersebut bersama Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Yudi Sastro. Siang tadi, kedatangan Komisi IV DPR RI disambut Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati di areal persawahan Desa Semambung Kecamatan Gedangan, Rabu, (13/11/2024).

Puluhan petani Sidoarjo juga ikut menyambut Kunker spesifik Komisi IV DPR RI tersebut. Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati menyampaikan terima kasihnya atas dukungan Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian terhadap pertanian di Kabupaten Sidoarjo. Ia sampaikan Kabupaten Sidoarjo, mendapatkan bantuan irigasi perpompaan sebanyak 90 unit pompa dari Kementerian Pertanian. Bantuan irigasi perpompaan tersebut mampu menaikkan Indeks Pertanaman/IP di Kabupaten Sidoarjo.

“Alhamdulillah bantuan ini ternyata mampu menaikkan Indeks Pertanaman yang ada di lahan-lahan petani yang dari IP satu menjadi IP dua, yang dari IP dua menjadi IP tiga,” ucapnya.

Ia berharap Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian terus mensupport kemajuan pertanian di Kabupaten Sidoarjo. Ia sampaikan Pemkab Sidoarjo bersama TNI Polri terus bersinergi dalam mewujudkan ketahanan pangan. Lahan-lahan terbengkalai telah dimanfaatkan untuk ditanami tanaman pangan seperti jagung. Selain itu sinergi Pemkab Sidoarjo bersama TNI Polri juga ada dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo.

“Tahun lalu angka Stunting di Sidoarjo 16,1, kini turun menjadi 8,4, itu bekat kolaborasi kita dengan Kodim maupun Polres yang masing-masing anggota satu anak asuh stunting,” ucapnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mengatakan kunjungan kerja kali ini untuk melihat secara langsung pompanisasi di Kabupaten Sidoarjo. Dari kunjungan kerja seperti ini, ia bersama anggota dewan lainnya akan mendapat gambaran sejauh mana program pompanisasi pemerintah pusat dan dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Sidoarjo. Selain itu kedatangannya juga digunakan untuk menyerap aspirasi para petani. Keluh kesah petani akan ditampungnya untuk dicarikan solusi bersama.

“Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sidoarjo ini guna melihat sejauh mana pelaksanaan pompanisasi dalam rangka peningkatan produktifitas pertaniannya mengingat Provinsi Jawa Timur penghasil padi tertinggi di Indonesia,”ucapnya.

Ahmad Yohan juga mengatakan pemerintah pusat tengah menargetkan swasembada pangan. Oleh karenanya peningkatan produksi pangan melalui optimalisasi lahan tengah digencarkan. Dikatakannya air menjadi faktor penting dalam peningkatan produksi padi. Untuk itu diperlukan pengelolaan air yang baik melalui infrastruktur irigasi. Seperti dengan memaksimalkan penggunaan pompa air.

“Saat ini Kementerian Pertanian memaksimalkan gerakan pompanisasai yang dinilai paling efektif untuk pengairan sawah tadah hujan,” ucapnya. (Carlo)

Resmi Stadion Gelora Delta Sidoarjo Berstandar FIFA

PEMERINTAHAN|oleh

Pjs. Bupati Sidoarjo menerima penyerahan dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur kementerian PUPR, Airin Saputri Harahap

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Renovasi Stadion Gelora Delta Sidoarjo/GDS telah rampung. Kini tampilan Stadion GDS menjadi lebih modern dan memenuhi standar FIFA. Seperti tribun VIP yang nyaman, seluruh kursi penonton single seat dan ruang ganti pemain berstandar internasional maupun lapangan rumput berkualitas tinggi. Fasilitas modern juga ada didalam Stadion GDS. Gerbang utama yang ikonik menjadikan Stadion GDS tampak megah.

Renovasi Stadion GDS yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut menggunakan APBN sebesar Rp 95 miliar. Pengerjaannya dimulai pada Desember 2023 dan selesai pada Oktober 2024. Pagi tadi dilakukan serah terima pengelolaan sementara proyek rehabilitasi dan renovasi Stadion Gelora Delta Sidoarjo oleh Kementerian PUPR kepada Penjabat sementara (Pjs) Bupati Sidoarjo, M. Isa Anshori di Mercure Grand Mirama Surabaya, Rabu (13/11/2024).

Pjs. Bupati Sidoarjo, M. Isa Anshori, menyatakan rasa syukur atas selesainya renovasi stadion ini. Ia katakan Stadion GDS menjadi stadion kebangggan warga Sidoarjo.

“Saya berharap stadion ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Sidoarjo. Mari kita jaga bersama aset berharga ini agar tetap terawat,” katanya.

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, Yudhi Irianto yang mendampingi Pjs Bupati Sidoarjo, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengkaji opsi pengelolaan Stadion Gelora Delta Sidoarjo. “Kami akan mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk menyewakan stadion atau menjalin kerja sama dengan pihak ketiga,” ujarnya.

Yudhi juga menjelaskan bahwa akan ada penyesuaian tarif penggunaan stadion sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024. “Seiring dengan peningkatan kualitas fasilitas, tentu akan ada penyesuaian tarif yang seimbang dengan beban operasional,” jelasnya.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur kementerian PUPR, Airin Saputri Harahap, menambahkan bahwa renovasi stadion ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur olahraga di seluruh Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa ada total lima stadion di Jawa Timur yang direnovasi. Tiga di antaranya sudah diserahterimakan, yaitu Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, dan Stadion Joko Samudro Gresik.

“Dua stadion lainnya, yakni Stadion Kanjuruhan Malang dan Stadion Surajaya Lamongan masih dalam proses pengerjaan,” ungkapnya. (Carlo)

Ecoton Desak Perjanjian Plastik Global Kurangi Produksi plastik dan Polusi Plastik

GAYA HIDUP|oleh

Lakukan Operasi Plastik Pada Manusia Plastik di Depan Grahadi

Surabaya, Timurpos.co.id – ECOTON (Ecological Observation and Wetlands Conservation) menggelar aksi teatrikal “Operasi Plastik Pada Manusia Plastik” di Surabaya sebagai wujud keprihatinan terhadap maraknya polusi mikroplastik yang kini telah memasuki tubuh manusia.

Dalam aksi ini, ECOTON menampilkan teatrikal berupa operasi pengambilan plastik dari tubuh patung “Manusia Plastik” setinggi 5 meter dan lebar 5 meter. Patung tersebut menjadi representasi visual dari ancaman mikroplastik yang semakin mengkhawatirkan bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Rabu (13/11/2024).

Aksi yang melibatkan 30 anggota ECOTON ini juga diadakan untuk mendukung implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kota Surabaya dan menunjukkan fakta-fakta terkait bahaya plastik yang telah mengancam kesehatan manusia.

“Perilaku masyarakat yang bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai akan mendorong tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-12 terkait produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, serta tujuan ke-14 dan ke-15 yang menyoroti pentingnya menjaga ekosistem laut dan darat dari pencemaran plastik, “ungkap Alaika Rahmatullah.

Lebih lanjut Alumni Universitas Islam Negeri Malang ini menyebutkan bahwa Aksi Operasi Plastik Manusia Plastik adalah bentuk keresahan generasi Z pada kerusakan lingkungan akibat penggunaan plastik sekali pakai seperti botol plastik, tas kresek, sedotan, dan Styrofoam. publik butuh literasi agar semakin sadar akan pentingnya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai untuk melindungi bumi dari kerusakan.

Mikroplastik Dalam Tubuh : Ancaman Kesehatan Global

Dalam 5 tahun terakhir telah ditemukan dalam tubuh manusia, meliputi Darah, pembuluh darah, paru-paru, ginjal, urin, sperma, ASI, cairan amnion, plasenta, hati, lambung, feses bahkan di otak manusia (Lampiran). Temuan mikroplastik dalam Darah merupakan jalur utama mikroplastik dapat ditransfer dan dialirkan ke seluruh tubuh. Persentase mikroplastik dalam darah manusia meliputi 50% PET, 36% PS, 23% LDPE dan 5% Other . Jenis plastik PET meliputi botol dan galon plastik sekali pakai. PS (Polystyrene) meliputi Styrofoam, Alat makan sekali pakai, Gelas dan nampan plastik. LDPE (Low Density Polyetylene) meliputi Kantong plastik, plastik wrap, tutup botol, kemasan karton minuman. Dan plastik other meliputi kemasan sachet multi layer, alat elektronik plastik.

Plastik tersusun dari 16.000 jenis bahan kimia penyusun plastik, termasuk senyawa beracun seperti Bisphenol A (BPA), ftalat, PCB, dan PBDE, terbukti berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Mikroplastik mempunyai kemampuan untuk menyerap dan mengikat polutan berbahaya yang ada di sekitarnya . Mikroplastik serta senyawa kimia penyusunnya mempunyai kemampuan bioakumulasi dan persistent yaitu menumpuk dalam jaringan organisme selama hidupnya, karena tubuh tidak mampu sepenuhnya mengeluarkan partikel ini.

Rafika Aprilianti, Kepala Laboratorium Mikroplastik ECOTON Menjelaskan bahwa, Jalur paling utama mikroplastik masuk ke dalam tubuh manusia yaitu melalui konsumsi makanan dan minuman, kedua udara yang tercemar, ketiga penggunaan produk perawatan diri yang mengandung partikel plastik (microbeads).

“Ketika partikel ini masuk ke aliran darah, mikroplastik dapat menyebar ke seluruh organ, membawa ribuan senyawa kimia berbahaya seperti Bisphenol A (BPA), ftalat, dan PCB, yang bersifat toksik. Zat-zat kimia ini dapat memicu peradangan, mengganggu sistem imun, serta berdampak buruk pada fungsi organ dan sistem reproduksi manusia,” katanya.

Mendukung Global Plastic Treaty untuk Akhiri Polusi Plastik

Selain berfokus pada kesadaran publik, aksi ini juga menjadi ajang seruan ECOTON kepada pemerintah Indonesia untuk aktif mendukung Global Plastic Treaty yang saat ini tengah dirundingkan dalam forum internasional. Pada akhir November mendatang, pertemuan kelima Intergovernmental Negotiating Committee (INC-5) akan digelar, di mana para negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan melanjutkan pembahasan mengenai perjanjian global yang mengatur pengurangan plastik sekali pakai dan polusi plastik. ECOTON berharap Indonesia bisa mengambil peran aktif dalam menyuarakan pentingnya regulasi yang ketat terkait produksi dan penggunaan plastik.

Aksi ini mendorong Global Plastic Treaty yang kuat dan mengikat seluruh Negara di Dunia agar yang bertujuan untuk mencapai pengurangan plastik menghentikan polusi plastik dan beralih ke solusi alternatif yang lebih berkelanjutan serta meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. ECOTON menyerukan dukungan terhadap proses negosiasi ini, dengan menekankan bahwa perjanjian global harus mencakup langkah-langkah konkret untuk mengurangi produksi plastik dan memperkuat tanggung jawab dalam menangani kebocoran sampah plastik yang berakhir di lingkungan.

Melalui “Operasi Plastik” ini, ECOTON menyampaikan tiga tuntutan utama:

Menghimbau masyarakat untuk Mengurangi Konsumsi Makanan dalam Kemasan Plastik, Sebagai negara dengan penduduk paling banyak mengkonsumsi mikroplastik (15 gram/bulan) maka penduduk Indonesia harus mau berhenti atau tolak produk potensial pemasok plastik dalam tubuh, yaitu:

a. Air minum dalam kemasan botol/galon sekali pakai yang menjadi sumber masuknya mikroplastik dalam tubuh, 93% air minum dalam kemasan mengandung mikroplastik, temuan terbaru ecoton menunjukkan bahwa 30 merk minuman berperasa/bersoda dalam wadah plastik mengandung mikroplastik
b. Makanan dan minuman dalam sachet, 36% jenis polimer mikroplastik yang ditemukan dalam feses penduduk di Jawa adalah polimer EVOH penyusun Sachet
c. Gelas kertas atau gelas plastik sekali pakai, ditemukan sekitar 700-1500 partikel mikroplastik/ gelas yang digunakan untuk wadah minuman panas
d. Teh Celup, Talenan Plastik
e. Styrofoam, mengandung senyawa styrene bersifat karsinogen
f. Plastik bening untuk wadah sayuran/makanan/minuman panas dalam melarutkan phtalat atau plastiziser kedalam makanan dan minuman Regulasi Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Masyarakat diajak untuk secara drastis mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, demi menekan risiko paparan mikroplastik yang dapat membahayakan kesehatan.

Mendorong Pemerintah Untuk Berkomitmen kuat dalam mewujudkan Global Plastic Treaty untuk mengurangi produksi plastik dan mengakhiri Polusi plastik pada tahun 2040
Pencantuman Jenis Polimer Plastik pada Kemasan – ECOTON mendesak produsen untuk mencantumkan jenis polimer plastik yang digunakan dalam setiap kemasan makanan, minuman, dan produk perawatan diri, sehingga konsumen dapat membuat pilihan yang lebih bijak dan aman serta Memastikan tidak adanya kandungan Mikroplastik dalam Makanan, Minuman dan perawatan Pribadi yang dijual pada publik Pemeriksaan Rutin Terhadap Kemasan – Pemerintah dan lembaga terkait diimbau untuk secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk kemasan yang berpotensi melepaskan mikroplastik, demi melindungi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.

Pemerintah Menyusun baku Mutu Mikroplastik untuk seafood, limbah cair industri daur ulang kertas dan daur ulang plastik serta air sungai yang menjadi bahan baku air minum Mendorong Industri tidak menggunakan wadah makanan dan minuman yang terbuat dari bahan plastik sekali pakai yang dapat mengancam kesehatan konsumen, industri juga harus melakukan Extendeed Producer Responsibulity, bertanggungjawab atas sampah wadah plastik yang mencemari sungai, laut (lingkungan hiudp) dan biota. Mengutamakan system distribusi dengan Sistem Refill atau Reuse untuk mengurangi sampah plastik di bumi. TOK/*

Dukung Ekonomi Nasional, Pertamina Energy Terminal Terapkan Aturan TKDN dan Serap Tenaga Lokal

EKBIS|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – PT Pertamina Energy Terminal (PET), anak perusahaan dari PT Pertamina International Shipping (PIS), mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan berkomitmen menerapkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengelolaan terminal energi. Jumat (08/11/2024).

PET menerapkan aturan ketat dalam pengadaan barang dan jasa, terutama dalam penerapan TKDN, sebagaimana ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 dan diratifikasi oleh Pertamina Grup.

“Kami sebagai bagian dari grup telah menerapkan aturan TKDN tersebut. Serapan TKDN di PET mencapai 33,06% untuk tahun 2023, telah memenuhi target TKDN sebesar 30% yang ditetapkan oleh pemerintah,” ucap Direktur Utama PET Bayu Prostiyono.

Bayu optimistis komitmen serapan TKDN di PET akan terus sesuai regulasi, dan PET menunjuk lembaga independen terpercaya untuk mengukur serapan TKDN yang berjalan dengan hasil objektif dan akurat.

Proyek Terminal LPG (TLPG) Tuban di Jawa Timur, lanjut Bayu, menjadi salah satu contoh nyata penerapan TKDN. “Pembangunan TLPG Tuban merupakan bentuk komitmen PET dalam mendukung perkembangan industri lokal. Dalam prosesnya, TLPG Tuban mensyaratkan TKDN sebesar 33,23%, lebih tinggi dari yang ditetapkan Pemerintah dan Pertamina Grup, dan realisasinya saat ini telah melebihi dari angka yang dipersyaratkan dalam kontrak.”

Dia menambahkan, proyek tersebut juga melibatkan warga lokal untuk beragam pekerjaan, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di Tuban. Sekitar 1.000 warga lokal tercatat menjadi bagian dari pembangunan TLPG Tuban.

Guna memastikan, serapan TKDN sesuai dengan peraturan, PET selalu melakukan analisis nilai TKDN secara menyeluruh pada setiap proyek. Calon vendor diharuskan mengisi formulir yang mencakup perhitungan TKDN beserta surat pernyataan komitmen untuk memenuhi nilai minimum TKDN yang telah ditentukan. Saat proyek berjalan pun, realisasi nilai TKDN juga selalu dipantau secara berkala dan diaudit oleh pihak independen.

“Komitmen kami terhadap TKDN ini, kami percaya akan terus memperkuat posisi terminal PET sebagai bagian dari rantai distribusi energi nasional. Terminal punya peran penting sebagai pintu distribusi energi sebelum disalurkan kepada masyarakat,” tambah Bayu.

Sebagai bagian dari objek vital nasional, pengelolaan aset atau asset integrity management juga jadi fokus utama PET untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur dan operasional perusahaan mematuhi standar keamanan dan kualitas tertinggi. Hal ini dipercaya akan mendukung ketahanan energi nasional, dengan infrastruktur strategis yang mumpuni.

“PET memiliki komitmen utama untuk terus mendukung ketersediaan energi bagi masyarakat Indonesia. Kehadiran infrastruktur strategis PET ditambah dengan penyerapan tenaga kerja dan optimalisasi TKDN dalam pembangunannya diharapkan dapat berdampak positif terhadap ekonomi lokal dan nasional. Kami juga memberikan kesempatan dan keterbukaan kepada pengusaha domestik sebagai calon mitra kerja sama atau vendor untuk terlibat dalam project-project PET, tentunya dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan” tutup Bayu. TOK/*

Ecoton Desak BPOM, Terkait Temuan Microbeads pada Produk Personal Care

GAYA HIDUP|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) dan Komunitas Selami Laut Universitas Brawijaya melakukan aksi teatrikal di depan Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Surabaya, Kamis (07/11/2024).

Aksi ini bertujuan mendesak BPOM segera bertindak atas temuan microbeads yang terdeteksi pada produk perawatan bayi dan personal care yang beredar luas di pasaran. Ecoton memperingatkan bahwa microbeads—butiran plastik mikro dalam produk pembersih wajah, sabun, dan shampo—berpotensi mencemari ekosistem dan mengancam kesehatan bayi serta generasi muda di Jawa Timur.

Aksi teatrikal ini menggambarkan skenario bayi-bayi yang terpapar mikroplastik dalam toples menggambarkan temuan mikroplastik sejak dalam kandungan sampai dilahirkan terpapar produk perawatan tubuh yang mengandung microbeads. Dalam aksi ini, Ecoton mengangkat isu bahaya jangka panjang partikel mikroplastik ini yang secara tidak langsung dapat mencemari tubuh manusia. “Mikroplastik yang jenisnya microbeads ini tidak hanya mengancam lingkungan tetapi juga berbahaya bagi kesehatan bayi-bayi yang tubuhnya masih sangat rentan terhadap paparan zat berbahaya,” ujar Koordinator Kampanye Plastik dan Corporate Campaign Ecoton, Alaika Rahmatullah.

Kandungan Microbeads Pada Produk Perawatan Diri Sangat Rentan Untuk Bayi

Ecoton melakukan penelitian pada beberapa produk perawatan bayi dan perawatan diri yang banyak digunakan oleh masyarakat Jawa Timur. Hasilnya, dari 83 produk yang diteliti dan beredar dipasaran terdapat 58% produk terdeteksi adanya microbeads, produk ini berisiko masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori kulit ditambah ketika digunakan pada bayi maka akan sangat rentan. Bahkan dalam temuan ini, Ecoton mengungkap ada satu produk yang mengandung sepuluh jenis microbeads di dalamnya (Carbomer, Dimethicone, Cyclohexasiloxane, Cyclopentasiloxane, Laureth-4, PEG-55 Stearate, Polyquaternium-10, Sodium, Polynaphthalenesulfonate, Dimethiconol, Laureth-23).

Hasil penelitian Ecoton yang berlangsung sejak bulan September – November 2024 menemukan sejumlah produk perawatan bayi juga mengandung butiran microbeads. Temuan ini telah dikonfirmasi pengujian laboratorium independent yang dilakukan Ecoton. “Microbeads ini hampir tidak mungkin diuraikan dalam sistem pengolahan limbah, sehingga dengan cepat berakhir di sungai-sungai termasuk Sungai Brantas yang menjadi sumber air penting di Jawa Timur” tegas Peter Christian Koordinator Komunitas Selami Laut Universitas Brawijaya.

Jalur Masuk Mikroplastik, Ancam Generasi Muda

Selain mengancam lingkungan, kehadiran mikroplastik ini juga ditemukan dalam darah manusia. Rafika Aprilianti pakar mikroplastik dari Ecoton menegaskan bahwa “Partikel mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui tiga jalur utama, yaitu pernapasan (inhalasi), pencernaan, dan kontak kulit”

“Melalui udara, mikroplastik yang terhirup dapat menembus paru-paru dan menyebabkan peradangan atau masalah pernapasan kronis. Sementara itu, melalui makanan dan minuman, partikel ini bisa terakumulasi dalam sistem pencernaan, yang berpotensi memengaruhi organ dalam. Bahkan, melalui sentuhan, mikroplastik bisa meresap ke kulit, terutama jika ukuran partikelnya sangat kecil, sehingga memperbesar risiko akumulasi di tubuh. Dalam jangka panjang, mikroplastik ini bisa mengganggu perkembangan sistem imun bayi, anak anak dan generasi muda,” ujar Rafika Kepala Laboratorium Ecoton.

Minimnya Pengawasan BPOM Terhadap Produk yang Mengandung Microbeads

Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang melarang penggunaan microbeads dalam produk kosmetik melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Aturan ini mencantumkan microbeads dalam daftar bahan yang tidak diizinkan, dengan tujuan melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat dari potensi bahaya mikroplastik. Namun, lemahnya pengawasan terhadap implementasi regulasi tersebut membuat produk-produk perawatan tubuh yang mengandung microbeads masih bebas beredar di pasaran. “Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius karena microbeads memiliki ancaman yang serius bagi anak-anak dan bayi yang sangat rentan terhadap dampaknya,” ujar Mimin Setia Wati, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.

Desak BPOM untuk Segera Bertindak

BPOM harus segera mengambil tindakan dengan menarik produk-produk yang mengandung microbeads dari pasaran dan melakukan pengawasan ketat terkait penggunaan microbeads dalam kosmetik dan produk perawatan bayi. “Dalam aksi ini kami juga mengimbau BPOM untuk memberikan label peringatan pada produk yang mengandung microbeads agar masyarakat dapat memilih produk yang lebih aman. Kami berharap BPOM dan pemerintah bertindak tegas untuk melindungi bayi-bayi dan anak-anak kita dari bahaya mikroplastik. Generasi mendatang layak untuk hidup bebas dari ancaman kontaminasi mikroplastik,” tegas Alaika Rahmatullah.

Sebagai langkah lebih lanjut, Ecoton berkomitmen untuk terus mendorong edukasi publik dan pemantauan kualitas lingkungan agar masalah mikroplastik ini segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat luas. TOK/*

Cegah Calon PMI Jadi Korban Perdagangan Orang, 146 Personel Imigrasi Kawal Desa Binaan

PEMERINTAHAN|oleh

Jakarta, Timurpos.co.id – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menetapkan 146 orang petugas imigrasi dari seluruh Indonesia sebagai Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) dalam Apel Besar Pengukuhan Petugas Imigrasi Pembina Desa, Senin,(04/11/2024).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto yang memimpin apel tersebut
menyebutkan, implementasi Desa Binaan Imigrasi dan penetapan Pimpasa merupakan pengejawantahan dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, terutama Asta Cita Ketujuh yaitun83 “memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat91qqq pencegahan dan
pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan”.

“Petugas Imigrasi Pembina Desa adalah juga merupakan wujud pelaksanaan 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kedelapan, yang menekankan pada pencegahan TPPO dan TPPM. Masyarakat Indonesia berhak untuk berupaya sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka, termasuk memilih kesempatan bekerja di luar negeri. Namun demikian, Pemerintah perlu melakukan langkah mitigasi untuk meminimalisasi risiko manipulasi dan penyelundupan manusia oleh oknum tak bertanggung jawab dalamproses persiapan dan penyaluran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI),” tutur Menteri Agus.

Program Pimpasa merupakan salah satu program skala nasional Kementerian Imipas bersama pemerintah daerah dan perangkat desa di berbagai wilayah di Indonesia. Fokus dari Desa Binaan Imigrasi adalah mempermudah akses informasi terkait Paspor RI dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan kantor imigrasi.

Selain itu, program ini memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM), khususnya melalui jalur penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural. Hingga saat ini, terdapat total 125 Desa Binaan Imigrasi di seluruh Indonesia.

“Pimpasa juga akan mengumpulkan informasi berupa masukan dan pertanyaan yang diperoleh dari masyarakat terkait isu keimigrasian. Jadi sifatnya sebagai early warning system terhadap informasi keimigrasian,” lanjutnya.

Mengacu pada pernyataan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI tanggal 27 Maret 2024, di tahun 2023 jumlah penempatan PMI tercatat sebanyak 274.965, naik 37% dari

tahun 2022 dan 176% dari tahun 2021. Sementara itu, data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2023 menunjukkan bahwa pada 2022, sebanyak 99,8% PMI di sektor informal merupakan wanita.

Dari segi tingkat pendidikan, lebih dari 70% PMI merupakan lulusan Sekolah Menengah
Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Agus Andrianto menjelaskan, tingginya ketertarikan masyarakat Indonesia untuk mencari peruntungan di luar negeri tidak dibarengi dengan literasi yang cukup.

Hal ini membuka celah bagi oknum tak bertanggung jawab melakukan manipulasi dan memberi iming-iming kesejahteraan bekerja di luar negeri secara ilegal yang berujung petaka. Oleh karena itu, jelasnya, melalui keberadaan Pimpasa pada Desa Binaan Imigrasi, Kementerian Imipas secara berkelanjutan mengedukasi masyarakat, termasuk siswa sekolah menengah, untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya saat mengajukan permohonan paspor. Selain itu, mereka yang berniat bekerja di luar negeri wajib mendaftar
melalui instansi yang terverifikasi oleh BP2MI.

“Pekerja migran berkontribusi besar terhadap perekonomian bangsa, maka sepatutnya kita arahkan dan lindungi dengan sebaik-baiknya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung penuh pencegahan serta pemberantasan TPPO dan TPPM untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya. TOK/*

Puluhan Pengusaha Wisata di Pasuruan Deklarasi Pilkada Jatim 2024 Aman dan Damai

EKBIS|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Deklarasi Pilkada Jatim 2024 Damai kembali digelorakan. Kali ini, datang dari 75 pengusaha wisata di Prigen Pasuruan.

Data dan informasi yang dihimpun menyebutkan puluhan pengusaha wisata di Kabupaten Pasuruan itu ingin agar situasi kamtibmas yang kondusif. Supaya perekonomian semua pelaku usaha dan masyarakat tidak terganggu dan kian naik.

“Kunjungan wisatawan dan perekonomian juga akan meningkat. Maka dari itu kondusifitas suatu wilayah adalah salah satu pertimbangan wisatawan untuk berkunjung ke wilayah tersebut, oleh karena itu kita mengandalkan kunjungan wisatawan untuk memperoleh pendapatan harus semaksimal mungkin menjaga stabilitas kamtibmas,” ujar Ani Fiana selaku Ketua Paguyuban Pengusaha Wisata Hutan Pasuruan, Kamis (31/10/2024).

Berdasarkan pengalaman pada setiap Pilkada sebelumnya, ketika menjelang pelaksanaan Pilkada, selalu ada saja oknum atau kelompok yang berusaha mencari dukungan atau simpati. Bahkan, dengan menghalalkan segala cara.

“Kerap rawan menyebabkan perpecahan tidak terkecuali di kalangan atau kelompok pelaku usaha,” lanjut dia.

Maka dari itu, Fiana meminta kepada para pengusaha wisata di Prigen untuk tetap menjaga kekompakan dan tak mudah terprovokasi. Supaya situasi tetap aman dan kondusif serta tidak mengganggu pertumbuhan perekonomian.

“Ini merupakan sikap yang diambil oleh kita bersama untuk menunjukkan bahwa kita siap dan berkomitmen untuk menjaga stabilitas kamtibmas, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada Jatim 2024,” jelasnya

Siapapun yang terpilih, pada pelaksanaan Pilkada nanti, lanjut Fiana, masyarakat harus mendukung dan dapat bekerja sama. Sebab, ia menilai siapapun yang terpilih pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan wilayahnya dan mensejahterakan masyarakat.

“Diharapkan agar tetap saling menjaga kekompakan dan tidak memaksakan pilihannya kepada orang lain, jangan sampai adanya perhelatan Pilkada Jatim 2024 menjadi polemik dan memecah belah persaudaraan di antara kita dan masyarakat pada umumnya,” tuturnya.

Ia berharap khalayak lebih bijak dalam menyikapi pemberitaan yang beredar. Baik di media massa maupun media sosial.

Fiana ingin masyarakat tidak terpancing isu-isu hoax. Terlebih yang bisa memicu perpecahan antar individu, kelompok, maupun masyarakat antar daerah.

“Jangan mengambil tindakan sendiri guna mengantisipasi adanya permasalahan yang lebih besar dan meluas yang berimplikasi terjadinya chaos antar pendukung paslon. Bila menemukan permasalahan terkait Pilkada Jatim 2024, koordinasikan terlebih dulu dengan aparatur negara, penyelenggara Pemilu seperti KPU maupun Bawaslu,” paparnya. TOK

Koalisi CBD et al. Indonesia Ajukan Policy Brief Reklasifikasi CBD kepada DPR dan Pemerintah

EKBIS|oleh

Singgih Tomi Gumilang,SH.,MH.,

Jakarta, Timurpos.co.id – Dalam rangka mendukung upaya peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat, Koalisi CBD et al. Indonesia secara resmi menyerahkan dokumen Policy Brief bertajuk “Urgensi Perbaikan Sistem Medis di Indonesia: Reklasifikasi Penggolongan Cannabidiol [CBD] untuk Kebijakan yang Berkeadilan” kepada Komisi XIII, Komisi IX, dan Komisi III DPR RI, serta kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara daring melalui surat elektronik. Senin (28/10/2024).

Dokumen ini dirancang untuk memberikan wawasan dan pemahaman komprehensif mengenai pemanfaatan CBD dalam dunia medis, dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan utama dalam revisi Undang-Undang Narkotika.

Policy Brief ini menguraikan tinjauan ilmiah terkini mengenai manfaat Cannabidiol [CBD] bagi kesehatan, serta memuat studi kasus dari negara-negara yang telah melegalkan penggunaan Cannabidiol [CBD] untuk pengobatan medis.

“Kami menyusun dokumen ini dengan cermat untuk membuka wawasan pemerintah dan masyarakat, tentang peran potensial Cannabidiol [CBD] dalam mendukung kesehatan publik secara lebih luas,” ujar Henny Aryani, peneliti yang telah menyelesaikan studi magisternya di Mahidol University, Bangkok, Thailand, dengan tesis bertema “Mengkaji Potensi Legalisasi Ganja Medis di Indonesia: Analisis Perbandingan Kerangka Regulasi.”

Koalisi CBD et al. Indonesia sendiri merupakan gabungan dari Yayasan Advokasi Bantuan Hukum [SIBAKUM], Yayasan Advokasi Rakyat Aceh [YARA], Yayasan Orbit Surabaya [YOS], Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan [LBH JK], Yayasan Kuldesak, Yayasan Pantura Plus, dan Forum Akar Rumput Indonesia [FARI] yang berfokus memberikan dukungan hukum dan advokasi terkait revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama dalam upaya merelaksasi aturan penggolongan tanaman obat yang berasal dari cannabis sativa, seperti Cannabidiol [CBD].

“Saat ini, seluruh genus-genus cannabis dan derivatifnya seperti Cannabidiol [CBD] diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 8, yang otomatis membatasi akses kesehatan dan menghambat penelitian medis berbasis Cannabidiol [CBD]. Klasifikasi ini tidak hanya membatasi akses kesehatan tetapi juga menghalangi kesempatan untuk melakukan tahapan uji klinis Cannabidiol [CBD] di Negara Republik Indonesia,” jelas Singgih Tomi Gumilang, advokat yang tengah menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, dengan disertasi berjudul “Dekonstruksi Hukum Legalisasi Ganja Medis Demi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Atas Pelayanan Kesehatan.”

Sebagai bagian dari advokasi, Koalisi CBD et al. Indonesia juga bekerja sama dengan para ilmuwan dan para cendekiawan, guna memperluas wawasan mengenai manfaat terapeutik dari tanaman obat, terutama Cannabidiol [CBD].

Dengan ini, Koalisi CBD et al. Indonesia berharap dokumen Policy Brief berikut dapat memberikan sumbangan nyata terhadap peningkatan sistem medis di Negara Republik Indonesia, serta menjadi langkah penting menuju revisi kebijakan narkotika yang lebih adil dan berpihak pada kesehatan setiap orang.

Tentang Koalisi CBD et al. Indonesia

Koalisi CBD et al. Indonesia adalah kolaborasi antara Yayasan Advokasi Bantuan Hukum [SIBAKUM], Yayasan Advokasi Rakyat Aceh [YARA], Yayasan Orbit Surabaya [YOS], Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan [LBH JK], Yayasan Kuldesak, Yayasan Pantura Plus, dan Forum Akar Rumput Indonesia [FARI] yang bertujuan untuk memfasilitasi pengetahuan dan advokasi hukum mengenai penggolongan dan pemanfaatan Cannabidiol [CBD] di Negara Republik Indonesia. Koalisi ini berdiri sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan masyarakat untuk akses kesehatan yang lebih baik melalui pemanfaatan ganja medis yang berkelanjutan dan berkeadilan. TOK/*

Pemuda Bok Brombong Penggiat Lingkungan Bersih-Bersih Sungai

GAYA HIDUP|oleh

Tulungaagung, Timurpos.co.id – Dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda pada tahun 2024. Pemuda Bok Brombong melakukan kegiatan bersih bersih sungai plosokandang, kabupaten Tulungagung.

Kegiatan kali ini mengajak BRUIN dan relawan penggiat lingkungan dari siswa dan mahasiswa dan komunitas penggiat lingkungan diberbagai kota sekitar Tulungagung. Kegiatan ini juga diikuti oleh lembaga pemerintah diantaranya BPBD, PU dan DLH kabupaten Tulungagung.

Kegiatan bersih sungai diikuti oleh 500 relawan penggiat lingkungan dan warga sekitar yang akan membersihkan sungai plosokandang. Kondisi sungai sangat memprihatinkan aliran sungai yang dipenuhi tumbuhan enceng gondok dan sampah rumah tangga. Banyaknya tumbuhan enceng gondok menjadi indikator pencemaran air sungai karena mengandung nitrogen dan fosfat yang sangat tinggi.

“Sampah rumah tangga menjadi masalah utama yang menjadikan sungai tercemar. Warga bantaran sungai masih saja membuang sampah ke sungai” ujar pak Harun koordinator ALWI yang menjadi relawan bersih sungai.

Dari hasil bersih sungai plosokandang kali ini berhasil membersihkan sebanyak 4 truk, namun masih banyak yang tidak terangkut. Menurut PP no.22 Tahun 2021, apabila di aliran-aliran sungai terdapat satu sampah saja maka sungai tersebut sudah tercemar.

Dari kegiatan bersih sungai ini pak Rudi selaku ketua RT setempat berharap para pemuda plosokandang ikut berperan aktif dalam aksi lingkungan. Sehingga sungai plosokandang menjadi bersih dan bermanfaat bagi lingkungan. TOK

Pecinta Kopi: Dukung Pilkada Jatim 2024 Aman dan Damai

EKBIS|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Dukungan pelaksanaan Pemilukada Damai 2024 aman dan damai datang dari Perkumpulan Pecinta Kopi di Jatim. Mereka turut serta mendukung pelaksanaan Pilkada Jatim 2024 yang aman dan damai.

Lukman Aristio, Ketua Perkumpulan Pecinta Kopi Jatim mengatakan apabila terdapat oknum atau kelompok yang berusaha mencari dukungan atau simpati dengan menghalalkan segala cara, Lukman meminta seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kekompakan dan tak mudah terprovokasi. Sehingga situasi tetap aman dan kondusif serta tidak mengganggu pertumbuhan perekonomian.

“Kita bebas memilih calon kepala daerah akan tetapi dengan catatan harus tetap menjaga sitkamtibmas tetap kondusif. Siapapun yang terpilih pada pelaksanaan Pilkada Jatim 2024 nanti, kita semua harus mendukung dan dapat bekerja sama. Karena siapapun yang terpilih pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan wilayahnya dan mensejahterakan masyarakat,” jelasnya, Senin (21/10/2024).

Ia meminta kepada masyarakat tetap saling menjaga kekompakan dan tidak memaksakan pilihannya kepada orang lain. Ia berharap selama perhelatan Pilkada Jatim 2024 tak menjadi polemik dan memecah belah persaudaraan di antara kita dan masyarakat pada umumnya.

“Kami juga berpesan agar lebih bijak dalam menyikapi pemberitaan yang beredar di media massa maupun media sosial, jangan sampai kita terpancing isu-isu hoax yang dapat memicu perpecahan antar masyarakat, apabila menemukan permasalahan terkait Pilkada Jatim 2024 untuk mengkoordinasikan dengan aparatur negara, penyelenggara Pemilu KPU, maupun Bawaslu. Jangan mengambil tindakan sendiri guna mengantisipasi adanya permasalahan yang lebih besar dan meluas yang berimplikasi terjadinya chaos antar pendukung Paslon,” tuturnya.

Menurut Lukman, deklarasi pernyataan sikap ini juga menjadi salah satu upaya dari pelaku usaha dan pecinta kopi untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif selama tahapan pelaksanaan Pilkada Jatim 2024. Sehingga perekonomian dapat terus berputar bahkan meningkat.

“Kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir kopi terbesar di dunia. Namun, volume ekspor dan konsumsi kopi Indonesia masih lebih rendah dibanding pertumbuhan produksinya,” kata Lukman dalam keterangannya, Senin (21/10/2024)

“Di sisi lain, industri kopi memiliki peran yang sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian masyarakat,” imbuhnya.

Lukman bersama 75 orang pecinta kopi se-Jatim yang berkumpul di Desa Prigen Kecamatan Prigen Pasuruan menilai pertumbuhan industri kopi hanya bisa tercapai apabila terjadi kolaborasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Namun, kolaborasi tersebut hanya dapat tercapai apabila situasi Kamtibmas dalam keadaaan kondusif serta stabil.

“Sehingga, tidak ada kekhawatiran di kalangan para pelaku usaha dan masyarakat,” ujarnya. TOK