,

Dok ! Raperda Tentang Disabilitas Sah Ditetapkan DPRD Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi SH, M.Kn. menghadiri rapat Paripurna DPRD, Rabu 18/12 di ruang Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo, pada agenda rapat Paripurna ke VI Pengambilan Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Raperda tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, setelah melakukan penandatangan berita acara Plt. Bupati Subandi menyampaikan sambutannya.

Ia mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Khususnya Pasal 28, Mengamanatkan Bahwa Pemerintah Daerah Berkewajiban Menjamin Dan Melindungi Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Hukum Untuk Melakukan Tindakan Hukum Dengan Lainnya.

“Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan komitmen dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. komitmen pemerintah daerah dalam hal ini berupa peraturan daerah yang dapat digunakan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo,”katanya

Pemerintah Daerah menyadari masih banyak penyandang disabilitas di wilayah kabupaten Sidoarjo yang hidup dalam kondisi rentan, terbelakang dan / atau miskin karena masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan dan akses terhadap pelayanan, fasilitas, dan sarana di wilayah daerah. seringkali penyandang disabilitas tersisihkan dan luput dari perhatian baik dalam proses perencanaan pembangunan, maupun terhadap pemenuhan hak-haknya dalam segala aspek.

Melihat realita yang sangat memprihatinkan dan membutuhkan intervensi dan affirmative actions dari berbagai stakeholder. artinya sangat diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan aksi sosial masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk didalamnya peran penting pemerintah daerah dan seluruh jajarannya.

“Untuk itu dengan disusunnya peraturan daerah ini, merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, peraturan daerah ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi penting dalam proses pembangunan secara menyeluruh khususnya dengan tetap memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak disabilitas di Kabupaten Sidoarjo”, ucapnya.

Terakhir ia pun berharap agar peraturan daerah yang telah disetujui dan akan ditetapkan ini dapat menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo yang adil dan merata. carlo

Sinergi Bangun Sidoarjo PDMU dan PCNU Beserta Plt. Bupati Sidoarjo

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Plt. Bupati Sidoarjo, Subandi, melakukan silaturahmi dengan dua organisasi Islam di Sidoarjo. Yakni ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDMU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) pada Rabu (18/12/2024) di Kantor masing-masing.

Dalam kesempatan ini, Subandi mengajak kedua organisasi besar tersebut untuk bersinergi dalam mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

“Mari bersama-sama membangun Sidoarjo agar lebih maju selama 5 tahun kedepan, baik untuk pendidikan maupun kesehatan maupun lainnya di bawah naungan kedua organisasi ini,” ucap Subandi.

Silaturahmi ini, lanjut Subandi, juga bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat (ormas) di Sidoarjo yang memiliki peran besar dalam pembangunan sosial, pendidikan, dan kebudayaan.

“Pemkab akan sangat support kepada organisasi Islam di Sidoarjo. Selanjutnya kami akan bergerak ke beberapa pesantren, juga ke LDII serta organisasi lainnya untuk mempercepat pembangunan yang lebih merata dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

“Bersama-sama dengan Muhammadiyah dan NU, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Saya berharap, melalui sinergi ini, kita dapat mempercepat pembangunan di Sidoarjo,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PCNU Sidoarjo, KH. Zainal Abidin menyampaikan harapannya agar kolaborasi ini dapat membawa manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dirinya terus mendukung kebijakan pemerintah daerah yang pro-rakyat dan bersifat inklusif.

“Saya ucapkan terimakasih selama ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik dengan PCNU, semoga hal ini menjadi awal yang baik untuk kedepannya baik untuk Nahdlatul Ulama maupun untuk masyarakat Sidoarjo,” ungkapnya. carlo

Kejati Jatim Selamatkan Uang Negara Ratusan Miliar dari Kasus Korupsi 2024

Surabaya, Timurpos.co.id – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) berkomitmen dalam penuntasan semua perkara yang ditangani. Seperti di Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), sepanjang 2024 Kejati Jatim berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara dari kasus korupsi hingga ratusan miliar.

Kepala Kejati (Kajati) Jatim, Mia Amiati menjelaskan, selama 2024 Pidsus Kejati Jatim menangani serangkaian kasus korupsi. Yaitu, penyelidikan 181 perkara; penyidikan 145 perkara; prapenuntutan 296 perkara; penuntutan 182 perkara. Dan yang terakhir telah melaksanakan eksekusi terhadap 192 perkara tindak pidana korupsi.

Dari ratusan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani, pemulihan keuangan negara sejumlah Rp260.136.354.772,36. Sementara untuk penyelamatan keuangan negara sebanyak Rp174.852.385.268.

“Dari perkara tindak pidana korupsi, kami berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp434.988.740.040,36 atau Rp434 miliar lebih,” kata Mia Amiati, Rabu (18/12).

Pidsus Kejati, sambung Mia, menangani peraka tindak pidana korupsi yang menarik perhatian publik. Yaitu, seperti perkara dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT. Industri Kereta Api (INKA) dalam proyek pekerjaan Solar Photovolthoic Power Plant 200 MW dan Smart City di Kinshasha Kongo melalui TSG INFRA.

Dari kasus itu, Kejaksaan sudah menetapkan dan menahan empat orang tersangka. Mia mengaku dugaan kerugian negara dari perkara ini lumayan besar, yakni Rp21.153.475.000,00; $ 265.300,00 USD dan $ 40.000,00 USD.

“Untuk dugaan kerugian negara pastinya, saat ini masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Jawa Timur,” jelasnya.

Tak sampai disitu, Kejati Jatim juga menangani perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas Kredit BNI Wirausaha (BWU) oleh PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Jember melalui Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Mandiri Semboro (KSP MUMS) tahun 2021 sampai 2023. Dalam perkara ini, penyidik sudah menetapkan dan menahan empat orang tersangka.

“Dugaan kerugian negara dari kasus ini kurang lebih Rp125.000.000.000. Tapi untuk pastinya kami menunggu hasil penghitungan dari BPKP Perwakilan Jawa Timur,” ucapnya.

Mia menegaskan, hal itu merupakan komitmen Kejaksaan sebagai penegak hukum dalam memberantas korupsi. Serta bertekad mempercepat proses penyidikan guna menyelesaikan seluruh perkara secara cepat, transparan dan akuntabel.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas secara tuntas demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Karena penegakan hukum ini menjadi momentum yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, sesuai dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia,” tegasnya. ***

Kajati Jatim Hadiri Sidang Penetapan Perwalian Anak di Mojokerto

Mojokerto, Timurpos.co.id – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Dr. Mia Amiati, SH, MH, CMA, CSSL, bersama para pejabat utama Kejati Jatim dan Kajari se-Surabaya Raya menghadiri Sidang Penetapan Perwalian Anak di Pendopo Kabupaten Mojokerto, Senin (16/12/2024).

Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yatim Sejahtera.

Sidang ini merupakan langkah konkret dalam memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak anak, terutama anak-anak yang berada di bawah naungan LKSA. Dalam kesempatan tersebut, Kajati Jatim menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga demi memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak yatim piatu, sebagai generasi penerus bangsa.

Proses penetapan perwalian ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menegaskan peran kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Kajati Jatim memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan Pengadilan Agama yang telah menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi.

Selain sidang, juga dilaksanakan penyerahan simbolis penetapan perwalian kepada pengurus LKSA Yatim Sejahtera, Dusun Kembangbelor, Kecamatan Pacet, serta penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai bentuk jaminan hak sipil anak-anak.

Dr. Mia Amiati berharap kegiatan ini menjadi teladan bagi Kejaksaan Negeri lainnya di wilayah Jawa Timur, sekaligus memperkuat posisi kejaksaan sebagai lembaga yang humanis, transparan, dan terpercaya di masyarakat.

“Perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab kita bersama, demi mewujudkan masa depan generasi penerus bangsa yang cerah,” ujarnya.

Sinergitas antara Kejaksaan, Pemerintah Daerah, dan Pengadilan Agama diharapkan terus terjalin untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian dan perlindungan lebih. TOK/*

Kasus Unik di MK: Tim Pemberi Bantuan Hukum Bongkar Masalah Administrasi Surat Dakwaan

Jakarta Pusat, Timurpos.co.id ~ Sidang Pendahuluan [I] perkara nomor: 170/PUU-XXII/2024 digelar di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan agenda pemeriksaan awal pengujian materiil Pasal
143 ayat (2) KUHAP terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kamis (12/12/2024).

Perkara ini diajukan oleh I Gusti Ngurah Agung Krisna Adi Putra dengan
dukungan tim pemberi bantuan hukum dari Yayasan advokaSI BAntuan huKUM [SIBAKUM] yang diketuai oleh Singgih Tomi Gumilang.

Sidang yang awalnya diagendakan jam 15:00 WIB dimajukan pada jam 14:30 WIB, selain dihadiri oleh Singgih Tomi Gumilang, 5 advokat Pemberi Bantuan Hukum yang juga hadir adalah Ferry Juli Irawan, Rudhy Wedhasmara, Rr. Adinda Dwi Inggardiah, Nining Kurniati, dan Fitri Ida Laela.

Sedangkan, Pemohon sendiri belum dapat bergabung melalui sambungan zoom, dikarenakan bebarengan dengan jalannya agenda pemeriksaan saksi kepala lingkungan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Negara, Jembrana, Bali, yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari SITOMGUM Law Firm.

Permohonan uji materiil ini berangkat dari permasalahan teknis, dalam proses
persidangan terhadap Pemohon, yang menjadi terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa ketentuan administratif terkait surat dakwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, menyebabkan
kerugian hak konstitusional akibat multitafsir yang bertentangan
dengan asas _lex certa_ dan prinsip kepastian hukum yang adil.

Kuasa hukum Pemohon menyatakan bahwa dua versi salinan surat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum [JPU] dari Kejaksaan Negeri Negara, Jembrana, kepada Pemohon sebagai terdakwa atau kuasa hukumnya tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam KUHAP, yakni, tidak diberi tanggal dan ditandatangani. Hal ini mengakibatkan Pemohon mengalami
ketidakpastian hukum, yang seharusnya dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dukungan Hukum dan Prinsip Hak Konstitusional

“Melalui gugatan ini, kami ingin menegaskan pentingnya menjunjung tinggi asas kepastian hukum yang adil dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

“Pemohon mengalami kerugian nyata atas
ketidakcermatan administrasi yang dilakukan oleh Jaksa / Penuntut
Umum,” ujar Singgih Tomi Gumilang.

Tim Pemberi Bantuan Hukum juga menegaskan, bahwa permohonan uji materiil ini
tidak hanya berkaitan dengan kasus konkret yang dialami Pemohon, tetapi juga berupaya untuk memperbaiki implementasi hukum acara pidana agar lebih sesuai dengan standar konstitusional dan tidak menyisakan ruang bagi pelanggaran hak-hak terdakwa.

Respons Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Arsul Sani bersama anggota majelis Prof. Enny Nurbaningsih dan Prof. M. Guntur Hamzah berjalan lancar. Dalam sesi ini,

Majelis Hakim memberikan saran
perbaikan untuk memperkuat substansi dan teknis dokumen permohonan. Para hakim juga menekankan pentingnya menunjukkan hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan norma pasal yang diuji, untuk memperkuat kedudukan hukum Pemohon di Mahkamah Konstitusi.

Rudhy Wedhasmara menyatakan kesiapan timnya untuk melakukan perbaikan sebagaimana disarankan oleh Majelis Hakim.

“Kami optimistis, dengan dikabulkannnnya permohonan ini akan memberikan
dampak positif bagi penguatan sistem hukum acara pidana di Indonesia,” tambahnya.

Harapan ke Depan

Sidang lanjutan perkara ini, dijadwalkan akan dilaksanakan setelah masa perbaikan permohonan selesai. Tim Pemberi Bantuan Hukum berharap, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan permohonan ini, untuk menciptakan standar hukum acara pidana yang lebih konsisten, jelas, dan menghormati hak konstitusional setiap warga negara. ***

Pemkab Sidoarjo Raih Penghargaan Inotek Award Lewat Inovasi My Retribusi dan Siksda

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Dua inovasi unggulan Sidoarjo berhasil meraih penghargaan bergengsi pada ajang Inotek Award 2024 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Inovasi My Retribusi yang merupakan Executive Dashboard Monitoring Retribusi Daerah dinobatkan sebagai inovasi Terinovatif Top 3 dalam kategori inovasi teknologi berbasis website/mobile apps. Sementara itu, inovasi Siksda (Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo) sebagai Top 10 kategori inovasi daerah.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati dan Kepala Bappeda Sidoarjo Heri Soesanto di Mercure Grand Mirama Surabaya, Rabu (11/12).

Fenny menyampaikan bahwa Sidoarjo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi. Penghargaan demi penghargaan yang diterima Kabupaten Sidoarjo ini tidak lain adalah bentuk komitmen Sidoarjo menyelenggarakan good government. “Kami ingin masyarakat Sidoarjo mendapatkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan transparan,” ujarnya.

Inovasi yang dilakukan Pemkab Sidoarjo juga telah mendapat pengakuan secara nasional sebagai Kabupaten Terinovatif pada ajang IGA (Indonesia Goverment Award) tiga kali berturut-turut. “Ini semakin menguatkan komitmen kami untuk memberikan yang terbaik,” tegasnya.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Timur, Andriyanto, mengungkapkan bahwa Jawa Timur saat ini telah dinobatkan sebagai provinsi terinovatif di Indonesia dalam ajang Innovative Government Awards (IGA) 2024. Selain itu, Jawa Timur juga memiliki indeks riset tertinggi di Pulau Jawa.

“Inotek Award ini bertujuan untuk merangsang pemerintah daerah agar terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan publik. Tahun ini, kami memberikan penghargaan pada berbagai kategori untuk mendorong tumbuhnya ekosistem inovasi yang lebih kuat,” kata Andriyanto.

Tercatat, sebanyak 29 perangkat daerah di Jawa Timur dinyatakan inovatif pada ajang ini. Ada 5 kategori dan masing-masing memiliki 10 besar inovasi. Sebanyak 397 inovasi dikirimkan dari 34 kabupaten/kota. Inovasi yang diajukan pun sangat beragam, mulai dari teknologi berbasis website, sosial budaya, hingga kependudukan.

Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menekankan pentingnya inovasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Inovasi yang baik adalah inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana inovasi tersebut dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada dan berkelanjutan,” tegas Adhy.

Beliau juga berharap inovasi-inovasi yang lahir dari Jawa Timur dapat direplikasi oleh daerah lain. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang semakin inovatif dan kompetitif.carlo

Ajak Masyarakat Belanja Minim Sampah, KORSA Resmi Buka Toko Refill Pertama di Bulukumba

Bulukumba, Timurpos.co.id – Komunitas Merdeka Sampah (KORSA) resmi membuka toko refill pertama di Bulukumba. Toko refill ini diberi nama SABUKA (Sabun Batukaropa untuk Keluarga) dan menawarkan konsep berbelanja ramah lingkungan, di mana konsumen dapat membeli produk secara curah sambil membawa wadah sendiri dari rumah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi produksi sampah, terutama dari kemasan plastik sekali pakai.

“Kami ingin masyarakat lebih sadar bahwa belanja minim sampah itu mungkin dan bahkan lebih hemat. Setelah peresmian ini, kami juga akan mengadakan lebih banyak sosialisasi kepada warga tentang pentingnya memilah sampah, mengirimkan sampah ke bank sampah, dan memanfaatkan kemasan yang dapat digunakan kembali,” ujar Andi Fatmawati, Ketua KORSA, dalam sambutannya.

Fatma, sapaan akrabnya, juga mengungkapkan pentingnya edukasi pengelolaan sampah di Desa Batukaropa. Berdasarkan data yang dimiliki komunitas, 47% sampah yang dihasilkan masyarakat adalah jenis organik, 32% sampah daur ulang, dan 21% residu.
“Melalui SABUKA, kami juga akan menjual produk dengan kemasan yang dapat digunakan kembali, sehingga bahkan sampah residu dapat dikurangi,” tambahnya.

Hadir dalam acara peresmian, Sekretaris Desa Batukaropa, Taufik, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah solutif yang diinisiasi oleh KORSA.

“Inisiatif ini sangat membantu pengelolaan sampah di desa kami. Selain mengurangi pencemaran, ini juga membawa manfaat besar, baik secara lingkungan maupun sosial, bahkan mengangkat nama desa. Kami di pemerintahan desa juga akan mendukung, termasuk melalui anggaran desa dan program-program tahun 2025,” ujarnya.

Andi Uke, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bulukumba, turut memberikan dukungannya dalam sambutan. Ia menyebutkan bahwa langkah KORSA dapat menjadi motivasi bagi masyarakat dan komunitas lain di Bulukumba untuk mengadopsi konsep zero waste.

“Sampah bukan hanya masalah di satu wilayah saja, di Desa Batukaropa, tapi juga di seluruh wilayah Kabupaten Bulukumba. Kami menyadari keterbatasan sarana pengangkutan dan pengelolaan sampah, jadi harus ada upaya mengurangi sampah sejak dari sumbernya, termasuk dengan membuka toko refill seperti ini. Tidak hanya ramah lingkungan, pastinya menguntungkan bagi masyarakat karena harganya lebih hemat,” ungkap KADIS DLH.

Ia juga berharap SABUKA dapat menjadi tempat pembelajaran dan inspirasi bagi daerah atau komunitas lain yang ingin menerapkan inisiatif serupa. “Inisiatif ini kan, juga menunjukkan bahwa yang dikerjakan komunitas KORSA tidak sekadar bicara, tetapi bekerja, ada kemauan dan langkah nyata, sehingga menjadi motivasi di DLH Bulukumba untuk juga membuka toko refill yang bisa memfasilitasi lebih banyak masyarakat unutk mulai ber zero waste,” tambahnya.

Peresmian toko refill SABUKA diharapkan menjadi awal dari perubahan pola pikir masyarakat dalam pengelolaan sampah, khususnya di Desa Batukaropa, sekaligus menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga lingkungan dari cemaran sampha plastik sekali pakai di Kabupaten Bulukumba. TOK/*

Kantor Imigrasi Tanjung Perak Gelar Rapat Evaluasi dan Penyerahan Paspor Secara Simbolis Calon Jamaah Haji Tahun 1446 H/2025 M

Surabaya, Timurpos.co.id – Dalam rangka mengevaluasi pelayanan penerbitan paspor bagi calon jamaah haji, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak menyelenggarakan Rapat Evaluasi Penyelesaian Paspor Calon Jamaah Haji Tahun 1446 H/2025 M sekaligus Penyerahan Paspor Secara Simbolis kepada perwakilan dari Kementerian Agama yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak. Kamis (05/12/2024).

Acara yang berlangsung di Aula Kantor Imigrasi Tanjung Perak ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban, dan Bojonegoro, serta Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak yang didampingi oleh para pejabat struktural.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, I Gusti Bagus M. Ibrahiem, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya proses penerbitan paspor bagi calon jamaah haji yang berjalan lancar dan tepat waktu berkat kerja sama dan koordinasi yang baik dengan semua pihak.

“Alhamdulillah, hingga saat ini Kantor Imigrasi Tanjung Perak telah menyelesaikan penerbitan 4.083 Paspor elektronik untuk calon jamaah haji tahun 1446 H. Pelayanan Paspor ini kami laksanakan setiap Hari Sabtu dan Minggu, sehingga kami lebih cepat menyelesaikan pemberian Paspor kepada Calon Jamaah Haji,” tutur Gusti.

Gusti juga menekankan pentingnya rapat evaluasi ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.

“Kami berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi bahan perbaikan agar ke depan pelayanan penerbitan paspor, khususnya bagi calon jamaah haji semakin maksimal dan apa saja yang menjadi kendala dapat menjadi atensi bersama,” tambahnya.

Di penghujung acara, Kantor Kementerian Agama yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Tanjung Perak menyampaikan apresiasi yang setinggi- tingginya atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak.

“Terima kasih kepada Kantor Imigrasi Tanjung Perak yang telah memberikan pelayanan yang luar biasa kepada Calon Jamaah Haji. Semoga Kanim Tanjung Perak terus menjadi yang terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, semakin sukses dan dapat mempertahankan pelayanan primanya” ucap salah satu perwakilan Kantor Kemenag.

Rangkaian acara ditutup dengan penyerahan paspor secara simbolis kepada perwakilan Kementerian Agama dari empat kabupaten, sebagai simbol komitmen Kantor Imigrasi Tanjung Perak dalam mendukung kelancaran ibadah haji. TOK/*

Kemenangan Bupati Yani Dianggap SEMU oleh Mayoritas Masyarakat Gresik

Gresik,Timurpos.co.id – Ketua IDR (Informasi dari rakyat) angkat bicara Pemenang itu harus didukung oleh mayoritas masyarakat Gresik. Kotak kosong tidak merasa kalah dan tidak masalah. Kegagalan melambat laju petahana ditambah golput itu ada kemenangan rakyat. Kamis,(5/12/2024).

Semua masyarakat memaklumi kenapa kotak kosong gagal menjegal laju petahana?

Kegagalan ini bukan kekalahan tapi sebuah kebanggaan rakyat Gresik karena perjuangannya telah membuahkan hasil.

Bukti perlawanan dari rakyat Gresik telah menunjukan ketidakpuasan terhadap kepemimpinannya.

Mengapa kotak kosong gagal…?  Kegagalan adalah sesuatu yang lumrah dan bisa dimaklumi karena kotak kosong tidak bermodal.

Berbeda dengan paslon selain bermodal juga masih berkuasa, sehingga bisa berbuat apa saja termasuk menghalalkan segala cara dengan menjalin cinta terlarang dengan KPU, BAWASLU, ASN, KADES dan perangkatnya. Tidak menutup kemungkinan para aparat.

Dari hitungan sementara jumlah Golput : dari jumlah  hak pemilih 971,740. Paslon mendapat 37%. Kotak kosong dan golput 58%.

Ini bisa dipakai sebagai bahan untuk introspeksi diri bahwa, kemenangannya adalah kemenangan semu karena kemenangan sesungguhnya adalah kemenangan yang mendapat dukungan mayoritas masyarakat gresik, jika tidak maka  pemimpin tidak memenuhi unsur legitimasi atau penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah.

Bicara tentang adanya money politics saat pilkada Gresik menurutnya, money politics itu ada rata nilainya 20 ribu, meskipun nilainya sedikit hal tersebut merupakan modus dari calon agar golputnya banyak sehingga potensi menang calon sangat kuat.

“Jadi kalau musim pemilu biasanya 100 sampai 200 Ribu kali ini hanya 20 ribu, karena lawannya kotak kosong dan calon tunggal kali ini ada “Modus Baru” dalam pilkada yaitu berusaha memainkan emosi pemilih, “jelas Cak Anam.

Selain itu dirinya menerangkan money politics memang dilarang, akan tetapi ada alat untuk memainkan emosi rakyat. Yang sebelumnya diminta KTP ternyata menjelang pemilu mendapat 20 ribu, otomatis pemilih marah sehingga memilih golput, “mek rong puluh ewu wes gak nyoblos (hanya dua puluh ribu, sudah tidak mencoblos) jadi, “Paslon dan timnya memang punya strategi agar golputnya besar.

Bagaimana Supaya Golputnya Besar ?

Emosi pemilih di mainkan dengan harapan mendapat uang 100 sampai 200 ribu, sehingga rasa emosional menjadi tinggi.

Sementara itu secara perolehan suara dari jumlah pemilihnya, bahwa Paslon hanya mendapatkan suara yang didukung oleh minoritas bukan mayoritas,

“Pemenang itu Dipilih dari Mayoritas Bukan Minoritas,”tegasnya.

Ia menyebut secara legitimasi bupati terpilih tidak memenuhi legitimasi (pengakuan masyarakat) karena hanya dipilih oleh sebagian kecil masyarakat Gresik, “Sebutnya.

Sementara saat di singgung jika terbukti adanya money politics dengan bukti video dirinya mengatakan, langkah kami selama memenuhi unsur-unsur kita akan melaporkan ke bawaslu,

“kita itu paling getol melaporkan pelanggaran kampanye, sudah sering saya laporkan justru tidak ada keputusan dari Bawaslu terkesan menyepelekan laporan kita,

“kita taulah, kita taulah, bukan tidak mungkin antara Paslon, KPU, Bawaslu ada hubungan cinta terlarang, saya pakai istilah cinta terlarang karena kalau ASN BAWASLU, KPU selaku penyelenggara negara semua harus netral dan itu dimobilisasi sehingga terjadi hubungan cinta terlarang karena dilarang oleh UU, “ungkapnya.

Menurutnya, selama ini KPU Gresik juga tidak pernah mensosialisasikan kotak kosong padahal kotak kosong diatur dalam uu, tidak hanya itu dirinya juga mengatakan bahwa menurut survei KIPP menyebutkan bahwa masyarakat gresik berapa persen yang tau adanya pilkada itu dilaksanakan 27 November, berapa jumlah paslonnya juga tidak tau, artinya sosialisasi tidak berjalan. Karena kita mayoritas masyarakat yang peduli demokrasi Gresik kita berjuang sekuat tenaga melawan Paslon, “Demi Tegaknya Demokrasi,” pungkas ketua IDR. FER

Bupati Subandi Sampaikan Langsung Pesan Presiden untuk ASN

Sidoarjo Timurpos.co.id – Plt Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam peringatan HUT ke-53 Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia). Pesan itu disampaikan Subandi saat menjadi Pembina dalam upacara dalam peringatan HUT Korpri ke – 53 yang digelar di alun-alun Sidoarjo, Jum’at (29/11/2024).

Subandi membacakan sambutan Presiden Prabowo Subianto yang mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke -53 untuk Korpri. Presiden berharap Korpri menjadi satu-satunya wadah organisasi yang menaungi ASN (aparatur sipil negara). Sehingga tidak ada dualisme dalam dalam pembinaa ASN di seluruh Indonesia, serta menjadi tempat untuk mempercepat penyebaran informasi program pemerintahan kepada masyarakat.

Selain itu Presiden Prabowo juga mengatakan, peringatan ini menjadi momentum untuk melakukan langkah-langkah reformatif berkelanjutan untuk mensukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Korpri yang selama lebih dari setengah abad telah memberikan pengabdian terbaik dengan loyalitas dan dedikasi tinggi kepada bangsa dan negara, imbuh Subandi membacakan pesan presiden.

Dikatakan juga, sekarang ini kita memasuki babak baru pemerintahan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 20023 tentang Aparatur Sipil Negara. Korpri akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN RI dengan tujuan utama ASN sebagai pemersatu bangsa.

“Saya juga mengajak seluruh dewan pengurus Korpri di pusat maupun daerah untuk mengaktifkan kembali seluruh program dan kegiatan Korpri sejalan dengan tujuan besar organisasi ini, senada dengan amanat Presiden Prabowo. Plt Bupati Sidoarjo Subandi juga berharap agar ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan kinerjanya.

Terus memberikan layanan yang lebih maksimal kepada masyarakat, serta meningkatkan kinerja demi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.

“ASN semakin tangguh dan semakin profesional dalam peran serta mewujudkan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo,”ujar Subandi seraya mengepalkan tangan. Pada moment yang berbahagia ini Subandi juga menyerahkan hadiah – hadiah dari beberapa lomba yang digelar dalam peringatan HUT K-53 Korpri di Sidoarjo.

Yakni lomba-lomba yang diselenggarakan dan diikuti oleh anggota ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Lomba karaoke, lomba paduan suara, futsal, serta lomba batminton dikuti oleh perwakilan masing – masing OPD serta kecamatan se-Sidoarjo.

Dinas Kesehatan yang menjadi Juara umum pada peringan HUT Ke-53 Korpri Tahun 2024 ini. Puncak acara pemotongan tumpeng yang diberikan secara khusus kepada Ketua Korpri Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati serta kepada Ketua umum DWP Kebupaten Sidoarjo Sriatun Subandi sebagai tanda rasa syukur. carlo