Pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Kab.Sidoarjo Masa Bakti 2024-2029

GAYA HIDUP|oleh

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sidoarjo periode 2024-2029 telah resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Ketua III Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur Akh. Jazuli, S.H., M.Si pada Jum’at (17/01/2025).

Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi SH., M.Kn hadir dan turut menyaksikan prosesi pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati., SKM., M.Kes di Pendopo Delta Wibawa

Plt. Bupati Subandi menyampaikan terima kasih atas wejangan wejangan luar biasa yang telah diberikan Akh Jazuli yang dapatnya bisa dijadikan penyemangat bagi pengurus KORPRI Kab. Sidoarjo

Ia juga mengingatkan kepada pengurus KORPRI yang baru dilantik bahwa tugas dan fungsi KORPRI adalah pengabdian untuk bangsa dan negara, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan merubah mindset dari segala sesuatu yang susah menjadi mudah.

“Mari kita bekerja santai tapi serius agar pekerjaan itu ringan dirasa, sebagai kepala daerah bukan suatu hal mudah membawa gerbong pemerintahan yang begitu besar, untuk itu mari bersama KORPRI yang sudah dilantik ini mulai pengurus dan anggota mari betul-betul bisa merubah mindset untuk memudahkan pelayanan kepada Kabupaten Sidoarjo,” katanya

Pada hari ini adalah bukti nyata bahwa Sidoarjo terus berbenah sebagai abdi negara yang tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan. Bekerja bersama-sama melakukan perubahan di Kabupaten Sidoarjo ini menjadi lebih baik lagi, dengan terus menjaga komunikasi serta koordinasi antara pimpinan daerah, pejabat serta pegawai ASN, tingkat kan kedekatan agar segala persoalan yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini dapat diatasi bersama.

Dalam memberikan pelayan kepada masyarakat Bupati juga mengajak untuk bersama membuat perubahan di Kab.Sidoarjo, senantiasa duduk bersama demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Selain itu Subandi juga mengajak ikut berperan serta menyukses kan visi dan misi bupati dan awakil, bersama cegah korupsi, guyup rukun.

“Sekali lagi selamat bagi pengurus KORPRI yang telah dikukuhkan semoga langkah saudara semua senantiasa bermanfaat bagi anggota KORPRI masyarakat serta memberikan dukungan terhadap kelancaran pembangunan yang ada di Sidoarjo,”pungkasnya

Ketua III Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur Akh. Jazuli, S.H., M.Si dalam sambutnya mengharapkan agar Dewan pengurus korpri menjadi pelopor serta naungan bagi anggotanya.

“Saya mendokan agar pengurus korpri yang baru saja dulantik menjadibabdi negara yang berkah dan manfaat bagi masyarakat serta menjadi pelopor bagi anggota Korpri lainya,”kata Jazuli.

Selanjutnya menjadi pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas harus ikhlas dan menjadi team work yang baik serta jangan sampai mengecewakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

“Kekompakan kebersamaan dan sinergitas KORPRI Itu dalam satu tubuh dalam artian mari maju, bekerja, senang bersama, serta kerja secara ikhlas,”ucapnya. (carlo)

Rembug Komunitas Peduli Sungai Bengawan Solo Hilir Jalin Kolaborasi Atasi Sampah dan Banjir

GAYA HIDUP|oleh

Lamongan, Timurpos.co.id – Komunitas Peduli Sungai (KPS) berkolaborasi dengan pemerintah dalam diskusi menangani sampah dan banjir di Bengawan Solo Hilir yang dilaksanakan desa Meluwur, kabupaten Lamongan.

Sebanyak 80 peserta turut hadir dalam diskusi kolaboratif ini, melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas PU SDA kabupaten Lamongan, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa Meluwur, Hanze University Netherlands, Universitas Islam Lamongan, dan KPS&KPW Bengawan solo Hilir.

Diskusi ini bertujuan untuk menguatkan kolaborasi dalam menangani sampah dan banjir. Serta mendorong partisipasi aktif masyarakat maupun KPS dalam solusi ramah lingkungan dengan membangun kawasan merdeka sampah.

Diskusi ini dibuka oleh Bapak Yosi selaku ketua Sekber Bengawan Solo Hilir. “Permasalahan utama di Bengawan Solo ini adalah banjir, sampah, dan eceng gondok”. Ucap Yosi dalam sambutannya

Ketua Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Bapak Gunadi menyampaikan bahwa setidaknya ada 4 titik banjir yang ada di Lamongan yaitu Kota lamongan, Kota Babat, Pantura, dan Bengawan jero.

“Dengan adanya 26 KPS yang ada di hilir bengawan solo bisa muncul secara sukarela utk pengendalian banjir dan sampah”. Ujarnya

Sementara Tonis Afrianto, Pegiat Zero Waste ECOTON menekankan pentingnya kawasan merdeka sampah sebagai salah satu solusi menangani banjir.

“Indonesia masih menghadapi permasalahan sampah yang hanya ditumpuk. Hanya 9,14% masyarakat yang memilah sampah. Seharusnya masalah sampah bisa dikelola dari rumah sehingga tidak ada yang buang sampah disungai sebagai salah satu penyebab banjir.” Ujarnya

Prof. Floris Boogaard dari Hanze University Netherlands juga turut hadir dan menyampaikan Adaptasi krisis iklim dan pencegahan banjir dengan nature-based solutions yang ada di Belanda.

“Solusi utama adalah mendengarkan masyarakat lokal, harus berdiskusi dengan masyarakat dengan pendekatan yang melibatkan peneliti lain dan masyarakat lokal. Solusi sederhana, low cost dan memperhatikan aspek lingkungan bisa jadi lebih efektif daripada yang lebih mahal tapi belum efektif dan solusi atas permasalahan tersebut bukan hanya dengan grey infrastucture, melainkan juga green infrastructure.” Cetusnya

Pak Zaini, perwakilah dari sekber KPS Lamongan menyampaikan bahwa masyarakat harus tetap dirangkul untuk kolaborasi. “Kolaborasi antar pihak diperlukan untuk menangani banjir dan sampah secara regional.” Pernyataan ini juga disetujui oleh KPW sekber kabupaten Gresik, pak Sudarto.

Acara ini juga mencakup praktik monitoring kualitas air Bengawan Solo bersama KPS/KPW untuk mengetahui kondisi air sungai saat ini. TOK/*

Launching Satu Desa Satu Duta Pariwisata Jadi Strategi Jitu Promosi Pariwisata Sidoarjo

PEMERINTAHAN|oleh

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Pemkab Sidoarjo promosikan destinasi wisata desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Salah satu caranya dengan menggandeng muda mudi Sidoarjo. Mereka dijadikan Duta Pariwisata disetiap desa. Siang tadi, Selasa, (14/1), Pemkab Sidoarjo melaunching sekaligus mengkukuhkan Satu Desa Satu Duta Pariwisata. Pengukuhan dilakukan Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi di pendopo Delta Wibawa.

Ada 164 orang perwakilan Duta Pariwisata yang dikukuhkan. Pengukuhan tersebut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim Evy Afianasari serta Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih dan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo. Pengukuhan tersebut juga disaksikan kepala desa dan ketua TP-PKK Desa. Kegiatan tersebut juga menjadi rangkaian memperingati Hari Jadi ke 166 tahun 2025 Kabupaten Sidoarjo.

Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi dalam sambutannya mengatakan program Satu Desa Satu Duta Pariwisata akan mengali potensi pariwisata yang ada disetiap desa. Dikatakannya setiap desa memiliki karateristik dan keunikan tersendiri. Baik itu dari segi alam, budaya maupun tradisi lokal yang dapat dijadikan daya tarik pariwisata. Oleh karenanya ia berharap Duta Pariwisata dapat menjadi ujung tombak dalam mempromosikan keunggulan-keunggulan desanya masing-masing.

“Program Satu Desa Satu Duta Pariwisata ini juga akan memotivasi setiap desa untuk terus menggali dan mengembangkan pariwisatanya,”ucapnya.

H. Subandi meminta nantinya Duta Pariwisata dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata desanya. Selain itu mereka diharapkan dapat ikut serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal dan alam. Semua pihak diharapkan Plt. Bupati saling mendukung dan bersinergi dalam pengembangan wisata berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo. Pasalnya pengembangan wisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi namun juga dampak sosial yang positif bagi masyarakat.

“Mari kita jadikan sektor pariwisata ini sebagai motor penggerak ekonomi daerah serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim Evy Afianasari yang hadir mewakili Pj. Gubernur Jatim mengatakan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang memilki destinasi wisata patut diperhitungkan. Pariwisata di Sidoarjo tidak kalah bagusnya dengan daerah lain di Jawa Timur. Oleh karenanya peran Duta Pariwisata sangat dibutuhkan untuk dapat mempromosikannya secara luas.

“Dalam meningkatkan kunjungan wisata perlu melibatkan Duta Wisata di Jawa Timur. Duta Wisata adalah seorang yang diutus dalam membantu urusan kepariwisataan terutama dalam aspek edukasi, pengembangan hingga promosi,” ujarnya.

Dikatakannya keberadaan Duta Wisata akan membantu pemerintah dalam urusan kepariwisataan. Menurutnya Duta Wisata adalah seorang yang diutus dalam membantu urusan kepariwisataan terutama dalam aspek edukasi, pengembangan hingga promosi. Kontribusi mereka sangat besar terhadap target kunjungan wisata.

“Peran Duta Wisata diantaranya sebagai ambassador, sebagai ikon, sebagai educator dan sebagai promotor,” ujarnya.(carlo)

Menko Bidang Infrastruktur Cek Kesiapan Gelora Delta Sidoarjo Jelang Mini Turnamen Internasional Friendly Match U-20

PEMERINTAHAN|oleh

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH.,M.Kn. menyambut baik keputusan PSSI menjadikan Stadion Gelora Delta Sidoarjo sebagai tempat pelaksanaan Mini Turnamen Internasional Friendly Match Timnas U-20.

Dalam Mini Turnamen Internasional Friendly Match, Timnas U-20 bakal menghadapi Syiria, Jordania dan India pada tanggal 24 dan 27 serta 30 Januari 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Plt Bupati Subandi mengajak semua masyarakat Sidoarjo untuk mendukung Timnas Indonesia dan bisa menjadi tuan rumah yang baik.

“Saya harap semua suporter bisa mendukung dengan baik dan menjadi tuan rumah yang baik untuk bisa membawa nama Sidoarjo Go Internasional”, ucap Subandi usai mendampingi Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada (13/01/2025).

Subandi menyatakan bahwa pihaknya siap untuk menjaga dan merawat Stadion Gelora Delta Sidoarjo yang sudah berstandar FIFA. Karena Stadion GDS ini merupakan kebanggaan warga Kota Delta.

“Saya berharap masyarakat juga ikut bersama menjaga dan merawat fasilitas yang sudah bagus ini, terutama para suporter untuk bersama menjaga setiap fasilitas dengan baik”, ujarnya.

Alumni Universitas Islam Malang itu menambahkan, selain Stadion GDS yang sudah standar FIFA, pihaknya juga akan melakukan berbagai inovasi perbaikan infrastruktur olahraga. Terutama yang ada di kawasan GOR Sidoarjo.

Perbaikan fasilitas olahraga di Sidoarjo akan dilakukan secara bertahap, baik itu di lapangan voli, kolam renang, badminton dan lainya.

“Saya sudah instruksikan kepada Disporapar untuk Kawasan GOR ini fokus untuk sarana olahraga, tidak bola dijadikan tempat yang tidak berhubungan dengan olahraga”, pungkasnya (carlo)

Penghargaan Pembina K3 Terbaik Jatim Diraih Sidoarjo

PERISTIWA|oleh

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi menerima penghargaan sebagai Pembina K3 Terbaik Provinsi Jawa Timur. Penghargaan itu diterima pada peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tahun 2025.

Penghargaan diserahkan langsung Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono pada Apel Bulan K3 Nasional tahun 2025 Provinsi Jawa Timur di lapangan sepak bola Prapat Kurung Kota Surabaya, Senin, (13/01/2025).

Penghargaan diterima Plt. Bupati Sidoarjo yang diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo Ainun Amalia.

Menurut Ainun Amalia, kesadaran perusahaan di Kabupaten Sidoarjo menerapkan K3 maupun Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) cukup bagus. Begitu pula dengan penerapan program P2HIV/AIDS dan penanggulangan tuberkulosis perusahaan di Sidoarjo.

Ainun menambahkan kesadaran tersebut akan terus didorongnya agar perusahaan-perusahaan yang ada dapat segera menerapkannya. Salah satu caranya dengan mengajak mereka besinergi dan terus mensosialisasikan penerapan K3 maupun SMK3 serta mengajak menerapkan program P2HIV/AIDS dan penanggulangan tuberkulosis

“Alhamdulillah sampai hari ini ada peningkatan perusahaan yang menerapkan K3 meski tidak signifikan, terbukti perusahaan-perusahaan baru sekarang sudah masuk kategori penerima penghargaan”, ucapnya.

Ainun Amalia mengatakan penerapan K3 maupun SMK3 pada perusahaan penting diwujudkan. Pasalnya secara tidak langsung dapat meningkatkan produktifitas perusahaan. Dikatakannya perusahaan yang zero accident atau nol kecelakaan terbukti mampu memperlancar produksinya.

“Kita harapkan penerapan K3 maupun SMK3 dapat menjadi budaya seluruh perusahaan di Kabupaten Sidoarjo”, ucapnya.

Kedepan ia berharap seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo dapat menerapkan budaya K3 sekaligus SMK3 di tempatnya. Dengan penerapan tersebut, ia yakin angka kecelakaan kerja dapat ditekan sampai nol kecelakaan. Dengan demikian tidak ada lagi kasus pekerja yang mengalami kecelakaan kerja ditempat kerjanya.

“Kita harapkan seluruh perusahaan untuk segera menerapkannya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah menerapkan K3 maupun SMK3 ditempatnya”, ucapnya.

Dalam peringatan Bulan K3 Nasional tahun 2025 Provinsi Jawa Timur kali ini, Bupati Sidoarjo menjadi salah satu diantara 10 bupati walikota di Jawa Timur yang memperoleh penghargaan Pembina K3 Terbaik Jatim tahun 2025 ini.

Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Jatim juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang mencapai zero accident, SMK3, Program P2HIV/AIDS dan penanggulangan Tuberkulosis di tempat kerja. (carlo)

Ketua Pemuda Demokrat Gresik Kecam Abainya Pemerintah dalam Pengawasan Fasilitas Umum

PEMERINTAHAN|oleh

Foto: Ketua PDI Kab Gresik, Shodiqin. SH.,

Gresik, Timurpos.co.id – Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Kabupaten Gresik, Shodiqin, mengecam keras insiden tragis yang menimpa seorang balita berusia 2 tahun berinisial FO. Korban meninggal dunia setelah tertimpa alat gym yang rusak di area fasilitas umum (fasum) Perumahan Patra Raya Cerme, Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

Shodiqin menyoroti bahwa kejadian ini mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap keselamatan fasilitas umum yang digunakan masyarakat.

“Pemerintah seharusnya memastikan bahwa setiap fasilitas umum, terutama yang berada di lingkungan perumahan, dalam kondisi layak dan aman untuk digunakan,” tegasnya. Sabtu, (04/01/2025) kepada Timurpos.co.id

Selain itu, Shodiqin mengkritisi maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kabupaten Gresik tanpa diiringi dengan pengawasan yang memadai terhadap para pengembang.

“Alih fungsi lahan pertanian yang masif menjadi perumahan tanpa kontrol yang ketat terhadap developer menyebabkan banyaknya fasilitas umum yang dibangun asal-asalan, tanpa memperhatikan standar keselamatan,” ujar pemuda yang berprofesi sebagai advokat ini.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik menunjukkan adanya penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi permukiman dan industri. Sebagai contoh, Kecamatan Menganti mengalami alih fungsi lahan dari tegal dan pekarangan menjadi permukiman sebesar 138,39 hektar. 

Shodiqin mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas umum yang ada di perumahan-perumahan, memastikan semua infrastruktur memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. “Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut untuk menentukan apakah ada unsur kelalaian yang menyebabkan meninggalnya balita tersebut. 

Sementara itu, keluarga korban berharap agar kejadian tragis ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak, khususnya pemerintah dan pengembang perumahan, untuk lebih peduli terhadap keselamatan fasilitas umum demi mencegah korban jiwa di kemudian hari. FER

46 Desa Digital Sidoarjo Diapresiasi WamenKomdigi

PERISTIWA|oleh

Sidoarjo, Timurpos.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo berkomitmen mewujudkan Desa Digital diwilayahnya. Buktinya, sekarang ini terdapat 46 desa di Kabupaten Sidoarjo yang bertransformasi menjadi Desa Digital.

Salah satunya Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Sidoarjo yang dikunjungi langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Republik Indonesia, Nezar Patria, Jumat (03/01/2025).

Di Sidoarjo, Nezar mengapresiasi komitmen Kabupaten Sidoarjo yang cukup adaptif dalam perkembangan teknologi digitalisasi. Salah satu contoh diantaranya adalah transformasi digital melalui pelayanan pemerintahan hingga desa digitalnya.

“Kabupaten Sidoarjo sangat potensial untuk desa digital yang sudah ada sistem informasinya sebagai contoh kampung tangguh. Selain infrastruktur yang dijaga dalam mewujudkan transformasi digital, juga diperlukan talenta digital atau Sumber Daya Manusia (SDM) agar adaptif karena teknologi berkembang lebih cepat,” katanya.

Nezar menambahkan, pihaknya akan terus membantu agar masalah di Kabupaten Sidoarjo dengan beberapa blank spot atau wilayah yang tidak memiliki akses komunikasi dan informasi, baik analog maupun digital untuk menjadi desa digital segera tercapai.

“Nanti kami akan support dan bantu beberapa wilayah yang mengalami blank spot agar seluruh desa di Sidoarjo yang berpotensi desa digital ini tercapai,” ujar Nezar.

Setiap Desa di Kabupaten Sidoarjo, lanjut dia, juga bisa melakukan adopsi teknologi digital dengan cara tersebut mampu mengoptimalkan hasil tambak, misalnya mampu meningkatkan produksi lele dan nila sebanyak 1,5 kali lipat. Upaya ini akan kami bantu kerjasama dengan startup.

Plt Bupati Sidoarjo Subandi yang juga hadir di kegiatan tersebut mengatakan, Pemkab Sidoarjo terus mendorong seluruh Desa di 18 Kecamatan untuk melakukan digitalisasi, termasuk layanan hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Kami terus mendorong 328 desa di Kabupaten Sidoarjo ini semuanya melakukan digitalisasi. Supaya konektivitas antar desa berjalan dengan baik. Dengan kunjungan Wamenkomdigi ini, saya harap Kabupaten Sidoarjo terus berkembang menjadi Kabupaten digitalisasi yang lebih baik lagi”, ungkapnya. (carlo)

Ketua Pemuda Demokrat Jatim: OCCRP Alat Propaganda Barat untuk Serang Pemimpin Anti-Barat

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Ketua DPD Pemuda Demokrat Indonesia Jawa Timur, Vabianus Hendrix, menilai laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) sebagai bagian dari upaya sistematis untuk merusak citra pemimpin negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingan Barat. Pernyataan ini disampaikan Hendrix dalam acara Outlook Geopolitik Indonesia 2025 di Tengah Ancaman Resesi Global yang diselenggarakan DPC Pemuda Demokrat Indonesia Kota Surabaya secara daring pada Senin (30/12/2024).

Pemuda Demokrat Indonesia (PDI), yang merupakan organisasi pemuda independen yang berdiri sejak 31 Mei 1947, memiliki ideologi Marhaenisme yang berfokus pada perjuangan untuk kemakmuran rakyat kecil dan penguatan kedaulatan bangsa. Organisasi ini berkomitmen untuk mendorong perubahan sosial dan politik di Indonesia melalui jalur demokratis dan prinsip keadilan sosial. Sebagai bagian dari PDI, Hendrix menyoroti pola tendensius OCCRP yang kerap menargetkan pemimpin negara dengan kebijakan ekonomi-politik independen dari pengaruh Barat. Ia merujuk pada penobatan Presiden Suriah Bashar al-Assad sebagai Person of the Year in Organized Crime and Corruption 2024, serta masuknya Presiden RI ke 7, Joko Widodo dalam daftar tokoh terkorup dunia versi OCCRP. Hendrix juga menyinggung laporan OCCRP yang menyerang Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang menurutnya memiliki pola serangan serupa.

“Ada pola yang jelas. OCCRP selalu menargetkan pemimpin yang tidak tunduk pada tekanan Barat dan memilih jalur kemandirian ekonomi dan politik. Assad, Putin, Maduro, dan Jokowi menjadi sasaran karena kebijakan mereka dianggap bertentangan dengan kepentingan negara-negara besar,” ujar Hendrix yang merupakan alumni Ilmu Sejarah Universitas Airlangga dan kini sedang menempuh Program Magister Administrasi Publik di Universitas Brawijaya.

Putin dan Maduro: Sasaran Lama OCCRP

Dalam diskusi, Hendrix menyoroti bagaimana Putin dan Maduro menjadi musuh lama Barat dan terus-menerus diserang melalui berbagai laporan investigasi yang menuding keduanya terlibat dalam jaringan korupsi dan kejahatan terorganisir.

“Vladimir Putin adalah simbol perlawanan terhadap dominasi ekonomi dan militer Barat. Rusia di bawah Putin memperkuat diri sebagai kekuatan global yang tidak bisa diatur oleh Washington atau Brussels. Tentu ini dianggap ancaman besar. Cara melemahkannya adalah dengan membangun narasi korupsi dan otoritarianisme melalui lembaga seperti OCCRP,” ujar Hendrix.

Sementara itu, Nicolas Maduro juga kerap digambarkan sebagai pemimpin korup yang menyalahgunakan kekuasaan, terutama dalam isu perdagangan narkotika. Hendrix menilai bahwa serangan terhadap Maduro berakar pada kebijakan Venezuela yang mempererat hubungan dengan negara-negara seperti Rusia, China, dan Iran.

“Maduro membawa Venezuela keluar dari ketergantungan ekonomi Barat, dan itu adalah dosa besar di mata mereka. Label korupsi hanyalah cara untuk menjatuhkan citranya di mata internasional,” jelas Hendrix.

Jokowi dan Indonesia: Sasaran Baru

Lebih lanjut, Hendrix menilai masuknya Presiden RI ke 7, Joko Widodo dalam daftar finalis tokoh terkorup dunia 2024 sebagai bentuk serangan terhadap kebijakan Jokowi yang mendorong kemandirian ekonomi Indonesia.

“Jokowi berani mendorong proyek infrastruktur besar-besaran dan memperkuat BUMN. Kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan kerja sama dengan China serta negara-negara non-Barat jelas membuat resah pihak yang selama ini ingin Indonesia tetap bergantung. Inilah mengapa Jokowi diserang,” paparnya.

Selain itu menurutnya, serangan OCCRP bertujuan untuk memberikan ancaman dan tekanan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang melanjutkan banyak kebijakan yang telah diterapkan oleh Jokowi. Sehingga, serangan terhadap Jokowi sebenarnya juga berfungsi untuk mendiskreditkan potensi kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo ke depan.

“Barat melihat Prabowo sebagai penerus kebijakan Jokowi yang mengedepankan kemandirian ekonomi dan memperkuat hubungan dengan negara-negara non-Barat. Mereka mencoba mengganggu stabilitas politik Indonesia dengan menyerang Jokowi agar pemerintahan yang dipimpin Prabowo, tidak melanjutkan kebijakan tersebut. Ini adalah ancaman dan tekanan yang jelas terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia,” ungkap Hendrix.

Netralitas OCCRP Dipertanyakan

Dalam forum tersebut, Hendrix juga mempertanyakan independensi OCCRP yang sebagian besar dananya berasal dari lembaga donor Barat seperti USAID, Ford Foundation, Rockefeller Foundation dan Open Society Foundations milik George Soros.

“Kalau OCCRP benar-benar independen, mengapa skandal besar di negara-negara Barat jarang diangkat? Padahal, ada banyak skandal besar yang melibatkan pemimpin pro-Barat. Ini bukan soal transparansi, ini soal kepentingan politik global,” tegas Hendrix.

Seruan untuk Masyarakat Indonesia

Di akhir diskusi, Hendrix mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih kritis terhadap narasi yang dibangun oleh organisasi internasional seperti OCCRP. Ia menegaskan bahwa menjaga kedaulatan bangsa tidak hanya soal pertahanan fisik, tetapi juga melawan perang narasi yang dapat memengaruhi stabilitas politik dalam negeri.

“Kita harus menjaga kepercayaan pada pemimpin yang berjuang membangun bangsa. Jangan biarkan narasi dari luar merusak fondasi kedaulatan kita,” tutup Hendrix. KIN

Peran Strategis Kejati Jatim dalam Penegakan Hukum untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2024

PEMERINTAHAN|oleh

Foto: Kepala Kejati Jatim, Dr. Mia Amiati SH, MH, CMA

Surabaya, Timurpos.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) terus menunjukkan komitmen dan perannya sebagai ujung tombak penegakan hukum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut sepanjang tahun 2024. Dengan berbagai program strategis, institusi ini berhasil memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan Jumat, (27/12/2024).

Dr. Mia Amiati SH, MH, CMA menjelaskan bahwa, dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan melaksanakan tugas utama penuntutan, penyidikan, serta pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di luar sistem peradilan pidana, peran Kejaksaan meluas ke bidang perdata, tata usaha negara, pemulihan aset, hingga intelijen hukum.

“Tahun 2024 menandai langkah konkret Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam menangani kasus besar yang berdampak langsung pada sektor ekonomi.”Kata Mia Amiati.

Masih kata Mia bahwa, Salah satu yang menonjol adalah pengungkapan jaringan distribusi barang kena cukai ilegal, seperti rokok dan minuman beralkohol berpita cukai palsu. Kasus ini tidak hanya menyelamatkan keuangan negara tetapi juga menciptakan persaingan pasar yang sehat, melindungi para pelaku usaha yang taat hukum.

“Di sektor pariwisata dan UMKM, Kejaksaan turut berperan dalam mendukung program pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah melalui berbagai inisiatif, termasuk acara Jakarta Economic and Education Fair (JEEF) 2024. Langkah ini membantu UMKM untuk berkembang dengan cara yang sah, sekaligus menciptakan iklim usaha yang adil dan transparan.”jelasnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr.Mia Amiati SH, MH, CMA juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berintegritas sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

“Penegakan hukum bukan penghambat pembangunan ekonomi, tetapi justru menjadi pilar utama untuk menciptakan keadilan ekonomi, persaingan sehat, dan keberlanjutan pembangunan,”ujarnya.

Melalui strategi ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat pengendali tetapi juga penggerak dalam membangun ekonomi inklusif yang berkeadilan. Komitmen terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi bukti bahwa institusi ini mampu menjembatani kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. TOK/*

Imigrasi Tanjung Perak Evaluasi Kinerja Tahun 2024 Melampaui Target

PILIHAN REDAKSI|oleh

Foto: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Perak, I Gusti Bagus M. Ibrahim

Surabaya, Timurpos.co.id – Kantor Imigrasi Kelas | TPI Tanjung Perak melaksanakan refleksi akhir tahun 2024. Kantor Imigrasi Kelas l TPI Tanjung Perak merupakan satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi
pelayanan keimigrasian dan penegakan hukum keimigrasian di bawah naungan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selasa (24/12/2024).

Imigrasi Tanjung Perak sepanjang tahun 2024 mencatatkan capaian kinerja yang sangat positif dengan melampaui target yang ditetapkan. Jelang tutup tahun 2024, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Imigrasi Tanjung Perak hampir mencapai angka Rp 67.5 Milyar.

Pemasukan tertinggi berasal dari layanan penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor) yang menyentuh Rp 57 Milyar. Jumlah ini meningkat hingga 16.52 % dibandingkan dengan perolehan tahun 2023.

“Perolehan ini telah melampaui target yaitu sebesar 194.7% (target PNBP tahun 2024 sebesar Rp 22.904.128.000,-)”, ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Perak, I Gusti Bagus M. Ibrahim.

Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan berbasis anggaran, Imigrasi Tanjung Perak juga mampu merealisasikan anggaran hingga mencapai 95.62% dari total anggaran sejumlah Rp 22,518,455.797.

Demikian halnya dengan pelayanan keimigrasian, pelayanan permohonan paspor bagi Warga Negara Indonesia mampu mencapai 129.629 permohonan, untuk penerbitan izin tinggal bagi Warga Negara Asing mencapai 2.595 permohonan yang meliputi Izin Tinggal Kunjungan (ITK) sebanyak 869 permohonan,
Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebanyak 1.594 permohonan, dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) sebanyak 132 permohonan.

I Gusti Bagus M. Ibrahiem menyampaikan berdasarkan tujuan kedatangan ke Indonesia paling banyak dalam rangka bekerja
sebagai Tenaga Kerja Ahli diikuti dengan penyatuan keluarga. Untuk perlintasan orang melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Tanjung Perak tercatat 32.707
orang memasuki wilayah Indonesia dan 39.842 orang meninggalkan wilayah Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pelayanan keimigrasian, khususnya permohonan paspor, perubahan tarif paspor berdasarkan PP No. 45 Tahun 2024 juga telah diterapkan, dengan biaya paspor elektronik 10 tahun sebesar Rp 950 ribu paspor non-elektronik 10 tahun sebesar Rp 650 ribu paspor elektronik 5 tahun sebesar Rp 650 ribu dan paspor non-elektronik 5 tahun sebesar Rp 350 ribu

Dalam hal penegakan hukum keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas | TPI Tanjung Perak telah memberikan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi kepada 36 warga negara asing (WNA) yang melanggar peraturan

keimigrasian. Pelanggaran paling banyak yang ditemukan adalah melebihi masa izin
tinggal (overstay). “Dari 36 orang yang telah kami deportasi, 31 diantaranya dikenakan penangkalan. Hasil ini merupakan kerja keras petugas imigrasi dan juga kerja sama antar instansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA),”
tutur | Gusti Bagus M. Ibrahiem. I

Ia menambahkan, bahwa Imigrasi Tanjung Perak telah melaksanakan 6 kali Rapat Koordinasi TIMPORA dan 2 operasi gabungan sebagai bentuk tindakan nyata pengawasan keimigrasian di wilayah kerja Imigrasi Tanjung Perak.

Imigrasi Tanjung Perak juga terus konsisten dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi melalui inovasi-inovasi yang terus dilakukan guna memberikan
kemudahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Layanan Immigration Goes to School sebagai sarana penyebaran informasi layanan keimigrasian kepada para pelajar yang berada di wilayah Gresik dihadirkan untuk memberikan edukasi terkait berbagai layanan keimigrasian. Untuk Warga Negara Asing juga tersedia layanan Reach Out Stay Permit Services (ROSES) yang membantu dalam hal permohonan izin tinggal dengan konsep pelayanan jemput bola kepada WNA,” pungkasnya

Kantor Imigrasi Tanjung Perak menghadirkan Immigration Lounge Icon Mall Gresik, Pertama dan satu-satunya di Jawa Timur untuk memenuhi permintaan layanan paspor di wilayah Gresik. Atas sejumlah inovasi dan capaian yang dilakukan, Imigrasi Tanjung Perak mendapatkan sejumlah apresiasi dan penghargaan antara lain Pelayanan Publik Berbasis HAM. TOK