Oknum Polsek Pabean Cantikan Diduga Melakukan Pemerasan Terhadap Keluarga Pelaku

PILIHAN REDAKSI|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Buntut adanya dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan pemerasaan yang dilakukan oleh oknum petugas Polsek Pabean Cantikan Surabaya, terhadap keluarga terduga pelaku Judi Online (Judol) yang dilakukan tes urine dan membayar uang Rp 20 juta. Terkait hal tersebut Danny Wijaya SH.,MH., Merespon dengan memberikan legal Opininya.

Danny Wijaya SH., MH., menjelaskan bahwa, terkait adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Petugas Polsek Pabean Cantikan terhadap keluarga terduga pelaku. Hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Berdasarkan Pasal 52 KUHP yang berbunyi Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan Pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan Pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, Pidananya dapat ditambah sepertiga.

“Kalau benar perbuatan tersebut maka, seharusnya terhadap kedua oknum tersebut harus diberikan sangsi yang tegas. Hal bisa menjadi rool mode dalam penanganan sebuah perkara harus lebih transparan dan Metode Pembuktian Scientific Crime Investigation.” Kata Danny Wijaya alumi Universitas Airlangga Surabaya. Senin (09/09/2024).

Masih kata Danny bahwa, Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya , atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

“Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. yang tertuang Pasal 6 huruf w. Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilarang melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain,” tambahnya.

Perlu diketahui perkara ini bermula saat, MS ditangkap di daerah Jalan Gili Pabeaan Surabaya, terkait perkara Judi Online. Pada 23 Juni 2024 lalu. Setelah diamankan dan dibawa ke Malpolsek, MS dilakukan tes urine juga.

“Waktu itu Istrinya (Pelaku) bilangnya disuruh oleh Agus, untuk menyiapkan uang sebesar Rp 20 juta atas petunjuk dari Heru.” Katanya.

Masih kata narasumber bahwa, esok harinya istrinya mendatangi ke Polsek Pabean Cantikan dan menyerahkan uang tersebut. Uangnya diserahkan kepada Agus (anggota Opsnal Reskrim) atas perintah dari Heru yang merupakan penyidik dari pelaku (MS).

“Untuk Pak Agus itu orangnya, mempunyai ciri-ciri berkulit putih mas, dan penyerahan uang itu di Kantor Polisi (Polsek Pabean Catikan),” bebernya.

Namun sayangnya, terkait persoalan tersebut Kapolsek Pabean Cantikan Surabaya, Kompol Teddy Tridani belum memberikan pernyataan resmi. M12

Ketua PDI Kota Surabaya: Tantangan Besar Eri Cahyadi-Armuji di Pilkada 2024 Melawan Kotak Kosong

PEMERINTAHAN, PILIHAN REDAKSI|oleh

Surabaya,Timurpos.co.id – Menjelang Pilkada Surabaya 2024, pasangan Eri Cahyadi dan Armuji menghadapi tantangan besar meskipun diprediksi melawan kotak kosong. Ketua Pemuda Demokrat Indonesia (PDI) Kota Surabaya, Bustomi Saputra, menekankan bahwa tantangan terbesar pasangan petahana tersebut justru datang dari ekspektasi dan tuntutan masyarakat Surabaya yang semakin tinggi.

Dalam pernyataannya, Bustomi menyebutkan bahwa meskipun Eri Cahyadi dan Armuji tidak memiliki lawan dalam kontestasi politik ini, tekanan untuk memenuhi harapan masyarakat jauh lebih besar.

“Bukan soal melawan kotak kosong yang menjadi tantangan utama, tetapi standar kepuasan masyarakat Surabaya yang semakin meningkat. Masyarakat tidak hanya menginginkan keberlanjutan program yang sudah ada, tetapi juga menuntut percepatan kemajuan kota, pemenuhan hak-hak warga kota, dan peningkatan kualitas layanan publik,” ujarnya. Senin (09/09/2024).

Menurut Bustomi, masyarakat Surabaya mengharapkan adanya perbaikan signifikan dalam berbagai sektor layanan publik. Isu transportasi, kesehatan, penyediaan perumahan vertikal yang layak huni, hingga efisiensi birokrasi menjadi perhatian utama warga. Data terbaru menunjukkan bahwa Surabaya mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun 2023, namun tingkat pengangguran pemuda di kota ini masih mencapai 11,7%.

“Selain itu, terdapat sekitar 9,4% warga Surabaya yang masih belum memiliki hunian layak, sehingga masalah perumahan juga menjadi tantangan besar bagi pemerintahan yang akan datang,” jelasnya.

Bustomi menambahkan bahwa angka-angka ini menunjukkan perlunya perubahan nyata dalam kebijakan yang lebih proaktif. Tantangan Eri Cahyadi dan Armuji bukan hanya mempertahankan apa yang sudah ada, tetapi mereka juga harus menjawab isu-isu strategis ini.

“Masyarakat berharap adanya perbaikan layanan publik, terutama di bidang perumahan dan transportasi, serta kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi pengangguran pemuda,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa kampanye ini harus menjadi momen bagi Eri Cahyadi dan Armuji untuk lebih dekat dengan masyarakat dan menyerap aspirasi mereka dengan maksimal, tanpa terikat oleh protokoler sebagai kepala daerah. “Kampanye ini harus digunakan untuk lebih mendekatkan diri ke masyarakat. Tanpa adanya rival politik, mereka memiliki kesempatan lebih luas untuk mendengar langsung keluhan dan harapan warga, serta memastikan program yang mereka tawarkan benar-benar sesuai dengan keinginan publik,” ucap Bustomi.

Bustomi yang juga merupakan alumni Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, mengingatkan pentingnya partisipasi pemuda dalam pembangunan Surabaya yang berkelanjutan. “Pemuda harus dilibatkan aktif dalam pembangunan kota. Pemuda tidak hanya berperan sebagai penggerak perubahan, tetapi juga sebagai penerus program-program yang sudah ada sekaligus berkontribusi memperbaikinya. Surabaya membutuhkan ide-ide segar dari generasi muda untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan,” kata pemuda berusia 28 tahun ini.

Sebagai Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Kota Surabaya, Bustomi juga menjelaskan bahwa organisasinya selalu berkomitmen pada kemajuan dan keterlibatan pemuda dalam politik serta pembangunan. Pemuda Demokrat Indonesia adalah organisasi pemuda independen yang berdiri sejak 31 Mei 1947. Pada awalnya, organisasi ini merupakan sayap pemuda dari Partai Nasional Indonesia (PNI), tetapi sejak 1970-an, Pemuda Demokrat Indonesia telah menjadi organisasi independen dan non-partisan. Dengan landasan ini, Pemuda Demokrat Indonesia selalu mendorong partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan sosial dan politik tanpa keterikatan dengan partai politik mana pun.

Dengan Pilkada yang semakin dekat, Eri Cahyadi dan Armuji dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat Surabaya. “Tantangan mereka bukan sekadar memenangkan pemilihan, melainkan memenuhi ekspektasi tinggi masyarakat yang menginginkan Surabaya berkembang lebih pesat dan memberikan layanan publik yang lebih baik,” tutup Bustomi.

Pilkada 2024 ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang politik semata, tetapi juga momentum untuk memastikan pembangunan Surabaya yang lebih baik dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama pemuda, dalam setiap aspek kehidupan kota. TOK/KIN

Puluhan Aktivis Lingkungan dan Akademisi Dorong Produsen Serta Pemkot Surabaya Bertanggung Jawab

GAYA HIDUP|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Dengan berbekal peralatan clean up (sarung tangan, karung) dan audit sampah, TCC (Trash Controil Community) dan mahasiswa Perencanaan Wilayah Kota Institut teknologi 10 November Surabaya (ITS) inisiasi aksi solidaritas peduli pantai melalui kegiatan clean up sampah plastik. Sabtu (07/09/2024).

Ziadatur Rizqiyah, mahasiswi pasca sarjana Biologi ITS dan juga sebagai Koordinator Komunitas TCC Surabaya menjelaskan bahwa, Sebanyak 60 peserta sedari pagi berkumpul untuk melakukan kegiatan clean up. Clean up dilakukan di kawasan wisata religi Mbah Sumbo pesisir pantai kenjeran Surabaya selama kurang lebih 4 jam dan berhasil mengumpulkan sekitar 50 karung sampah plastik.

“Tingginya potensi pencemaran di destinasi obyek wisata religi di kawasan pesisir kenjeran Surabaya, menjadi alasan kami melakukan aksi clean up di kawasan tersebut. Pola buruk dalam penanganan sampah plastik yang dilakukan warga sekitar, seperti menjadikan pesisir pantai sebagai tempat sampah ilegal serta masifnya aktivitas membakar sampah seakan menambah beban pencemaran di kawasan pesisir pantai utara Surabaya”. Imbuh Ziadatur Rizqiyah yang akrab dipanggil Qiah.

Stephanie koordinator mahasiswa Perencanaan Wilayah Kota ITS Surabaya menuturkan bahwa, penting bagi anak muda untuk paham dan peduli terhadap lingkungan. melihat kondisi polusi plastik di kawasan pesisir utara Surabaya secara langsung.

“Faktanya banyak sampah kiriman dari daerah luar Surabaya terutama dari kawasan madura terdampar dan merusak pemandangan eksotis di kawasan pantai tersebut,” katanya.

Lebih lanjut Ketua Pelaksana kegiatan membeberkan beberapa fakta temuan diantaranya :

Fakta Temuan di Kawasan Religi Makam Mbah Sumbo Pantai Kenjeran Surabaya :
1. Minimnya layanan tata kelola sampah di kawasan pesisir utara Surabaya mendorong upaya buruk warga setempat dalam memberlakukan sampah seperti :
– Menjadikan kawasan pantai sebagai tempat pembuangan sampah
– Semakin menjamurnya kegiatan pembakaran sampah plastik di dumpsite ilegal kawasan pesisir utara Surabaya
2. Aktivitas pasang surut air laut meninggalkan bekas timbulan dan ceceran sampah plastik di bibir pantai.
3. Sampah yang terdampar di bibir pantai kawasan utara Surabaya, merupakan sampah kiriman dari daerah lain, kemungkinan besar kiriman dari pulau Madura.
4. 50 karung sampah plastik dengan berat 164,5 Kg, terkumpul dan berhasil di evakuasi dari kegiatan clean up, dengan rincian sebagai berikut :
– Sampah jenis styrofoam dengan berat total 9,8 Kg
– Sampah plastik Unbranded (kresek, sedotan, cup tanpa merek dll) berat total 19 Kg
– Sampah botol plastik dan gelas plastik perusahaan berat total 14 Kg
– Sampah Kain basah dengan berat total yang dievakuasi 84 Kg
– Sampah sachet Total 6 Karung
5. Kegiatan Sensus Sampah Plastik yang dilakukan BRUIN (Badan Riset Urusan Sungai Nusantara) dalam kegiatan Aksi Solidaritas Peduli Pantai, disampaikan data sebagai berikut :
– Audit Sampah dilakukan di 4 titik lokasi pengambilan sample sampah plastik, dengan menggunakan metode akumulasi data melalui barcode scanning;
– 585 Pcs Sampah dari 4 titik lokasi dilakukan kegiatan Audit, dan diperoleh hasil 5 Polluters (pencemar) sebagai berikut :
1. Sampah Unbranded jenis (Styrofoam, kain, kresek, sedotan dan cup plastik tanpa merek), dengan presentase 46 %.
2. Produsen Wings Group dengan produk temuan (soklin, mie sedaap, dan Tea jus), dengan prsentase 13 %.
3. Produsen Enesis Group dengan produk temuan (Soffel), dengan prsentase 7 %;
4. Produsen Indofood dengan produk temuan (Indomie, Indomilk, Club, dan Chitato), dengan prsentase 7 %.
5. Produsen Frisian Flag Indonesia dengan produk temuan (Frisian Flag), dengan prsentase 7 %.

Muhammad Kholid Basyaiban Koordinator Program Sensus Sampah Plastik BRUIN mengatakan bahwa, Audit sampah memberikan potret kelam lemahnya Pengawasan, Penegakan Hukum dan Implementasi Regulasi yang dilakukan pemerintah atas lalainya produsen pengahasil plastik dalam menjalankan upaya tanggung jawab lingkungan melalui skema EPR (Extended Producer Responbility).

“Regulasi pelarangan plastik sekali pakai di kawasan Kota Surabaya nyatanya tidak berdampak serius. Sejauh mata memandang selama perjalan menuju lokasi kegiatan di kawasan pesisir utara Surabaya, masih banyak ditemukan tempat pembuangan sampah ilegal, aktivitas pembakaran sampah plastik, dan juga minimnya fasilitas sampah dropo”, Ujar Muhammad Kholid Basyaiban.

Ia menambahkan bahwa, disisi lain ketika melihat kebocoran sampah plastik di lingkungan, UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Permen LHK Nomor 75 tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen seakan – akan kehilangan marwahnya sebagai suatu regulasi yang seharusnya dipatuhi oleh setiap produsen penghasil sampah plastik yang sulit terurai oleh alam.

“Para produsen seakan berlomba – lomba melakukan Greenwashing untuk mengelabui tindakan kejinya terhadap lingkungan yang ditimbulkan dari sampah produknya yang bocor ke lingkungan,” Imbuh Kholid

Dalam kegiatan, salah satu volunteer asal Surabaya Muhammad Isomudin, mahasiswa sosiologi asal Univ Trunojoyo Madura mengatakan bahwa, masyarakat di Jawa timur perlu edukasi mendalam terkait bahaya plastik, dia menganalogikan seperti “mencari jarum dalam jerami’, maknanya mengatasi problem sampah plastik di Jatim sangat sulit terjadi.

“Oleh karena itu diperlukan upaya kolaborasi dan tanggung jawab nyata dari setiap elemen baik pemerintah, masyarakat dan terpenting produsen untuk mencapai pengurangan 30 % pengurangan plastik di tahun 2029,” katanya.

Harapan Bagi Pemkot Surabaya :
1. Pemerintah kota surabaya harus turut andil mengatasi problem lingkungan yang terjadi di masyarakat pesisir Kota Surabaya
2. Pemerataan fasilitas dan tata kelola sampah di Kawasan Surabaya Utara terutama kawasan pesisir pantai.
3. Malakukan edukasi terkait penanganan sampah yang benar terhadap masyarakat kota Surabaya.
4. Menambah alokasi anggaran Pemkot dalam mengatasi isu polusi plastik di kawasan kota Surabaya.
5. Melakukan riset sanitasi di kawasan pesisir utara Kota Surabaya, disisi lain kami melihat pemukiman kumuh dan minimnya edukasi terkait sanitasi di kawasan pesisir.

Kegiatan solidaritas Peduli Pantai kali ini sejalan dengan tujuan SDGS seperti, menjaga kehidupan dalam laut, mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim, dan membangun kota serta pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Imbuh Stephanie.

lebih lanjut selaku koordinator pelaksana kegiatan menjelaskan bahwa SDGS (suistainable Development Goals) adalah tujuan global yang ditetapkan PBB dalam memberantas kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan bahwa manusia yang hidup didunia layak untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat, perdamaian dan kemakmuran. TOK

Pembukaan Immigration Lounge Icon Mall Gresik

EKBIS|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kantor Imigrasi Tanjung Perak telah melakukan soft launching melalui pelaksanaan Paspor Simpatik di Immigration Lounge hari ini (07/09/2024). Soft launching kali ini sebagai bentuk uji coba pelayanan paspor sebelum dilakukan Grand Opening. Kuota disediakan sebanyak 50 orang bagi permohonan Paspor elektronik.

Pada kesempatan ini Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Herdaus, yang didampingi oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, I Gusti Bagus M.Ibrahiem, hadir meninjau layanan Paspor Simpatik sekaligus memantau kesiapan sarana dan prasarana yang ada di Immigration Lounge Icon Mall. Tidak hanya itu, Herdaus turut menyapa pemohon dan seluruh pegawai Kanim Tanjung Perak yang bertugas.

Immigration Lounge Icon Mall Gresik ini merupakan satu satunya unit layanan di wilayah jatim yang mengusung konsep baru seperti lounge di hotel maupun bandara seperti yang sudah ada sebelumnya di Pondok Indah Mall 3 Jakarta.

Masyarakat terlihat sangat antusias dengan hadirnya Immigration Lounge di Icon mall Gresik, tampak pemohon begitu bersemangat datang membawa dokumen persyaratan. Beberapa dari pemohon datang bersama keluarga dan menikmati suasana nyaman di ruang layanan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, Menyampaikan bahwa Immigration Lounge ini dihadirkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan Imigrasi Tanjung Perak dengan memberikan berbagai kemudahan layanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Kami sangat senang bisa menghadirkan Immigration Lounge di Icon Mall Gresik, hari ini kami membuka Layanan Paspor Simpatik sebagai uji coba layanan, untuk kemudian kami akan mengadakan Grand Opening dan membuka layanan secara berkelanjutan. Masyarakat dapat merasakan manfaat dari layanan Paspor di Immigration Lounge Icon Mall Gresik sambil berjalan jalan bersama keluarga, menikmati waktu bersama di salah satu pusat perbelanjaan ternama di wilayah Gresik,” tutur Gusti.

Salah satu pemohon yang datang, memberikan apresiasi atas hadirnya Immigration Lounge. ” Saya sebagai warga Gresik sangat senang dan bangga sekali, karena sekarang ada pelayanan Paspor yang dekat dengan tempat tinggal kami. Tempatnya ekslusif, nyaman dan petugasnya sangat ramah dan membantu,” tuturnya. TOK

Solusi Restorative Justice Kejari Surabaya, Menyatukan Bayi Terlantar Dengan Orangtuanya

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Pasangan kekasih Muhammad Haviv Setiadi dan Nurul Afiyah kini bisa berkumpul lagi dengan anaknya berinisial GGF yang masih bayi. Itu setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Damang Anubowo dari Kejari Surabaya menerapkan keadilan restoratif terhadap kedua tersangka penelantaran anak tersebut. Kedua tersangka yang sebelumnya ditahan di sel kini dialihkan menjadi tahanan kota.

Hafif dan Nurul sebelumnya dipenjara karena meninggalkan bayi perempuan di teras rumah Joeari Ira Agustin di Bratang Gede, Wonokromo. Joeari adalah ibu dari Haviv. Kasipidum Kejari Surabaya Ali Prakosa mengatakan, Hafid dan Nurul berpacaran dan tinggal berdua di rumah kos. Nurul hamil hingga melahirkan DGF tanpa ikatan pernikahan.

“Mereka takut untuk memberitahukan kepada keluarga besar masing-masing,” kata Ali Prakosa di Rumah Restorative Justice Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Kamis (05/09/2024).

Ia menjelaskan bahwa, kasus ini bermula dari hubungan asmara Muhammad dan Nurul. Mereka sebenarnya telah merencanakan untuk menikah, namun situasi berubah saat Nurul hamil di luar nikah. Dalam keadaan yang penuh tekanan, pasangan ini memutuskan untuk hidup bersama di sebuah kosan tanpa memberi tahu keluarga. Saat Nurul melahirkan, tantangan ekonomi mulai mendera mereka.

“Saat itu, Nurul terpaksa cuti melahirkan, dan gajinya pun dipotong. Di sisi lain, Muhammad juga tidak lagi bekerja setelah kontraknya di McDonald’s berakhir. Mereka kewalahan memenuhi kebutuhan bayi,” jelas Ali.

Haviv lantas diam-diam meletakkan anak itu di teras rumah ibunya, Joeari di Bratang Gede. Dia meninggalkan bayi itu dengan tas berisi perlengkapan bayi dan kertas berisi pesan agar bayi itu dirawat dengan baik oleh pemilik rumah.

Joeari menemukan bayi berusia tiga bulan itu di teras rumahnya pada 16 Juli 2024 pukul 04.30 WIB, saat akan solat subuh. Dia lantas melaporkan ke ketua RT setempat, puskesmas dan Polsek Wonokromo. TOK

Reklamasi Pesisir Surabaya, Miko Saleh Sebut Ancaman Bagi Warga dan Pertahanan Negara

PERISTIWA|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Pemerintah berencana melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land di pesisir timur Kota Surabaya. Proyek ini akan mereklamasi lahan seluas 1.084 hektare dengan estimasi investasi mencapai Rp72 triliun.

Namun, banyak pihak menolak proyek reklamasi ini, termasuk Miko Saleh SH, Ketua GNPK, Pengaduan Masyarakat Jawa Timur. Miko Saleh yang telah mengamati perkembangan reklamasi di Surabaya sejak tahun 2000, mengungkapkan keprihatinannya terhadap proyek tersebut.

Menurut Miko Saleh, proyek reklamasi ini janggal karena mencakup wilayah yang merupakan kawasan teritorial. “Kalau masalah reklamasi, ya pasti janggal, di situ ada plang tulisan ‘kawasan teritorial,’” ungkapnya saat berbicara di sebuah restoran di Surabaya, Rabu, 4 September 2024, pagi.

Kekhawatiran semakin besar karena area reklamasi tersebut sangat dekat dengan Pusdiklat TNI Angkatan Laut. Hal ini, menurut Miko, dapat berdampak buruk pada kemampuan monitoring keamanan di wilayah Surabaya. “Ini kan tamparan buat negeri ini, reklamasi dilakukan di kawasan teritorial sehingga mengurangi kekuatan atau pertahanan untuk memonitor wilayah Surabaya dan sekitarnya,” tegas Miko, yang juga dikenal sebagai pengamat pelayanan publik.

Selain mengurangi kawasan teritorial, Miko juga mempertanyakan kontribusi reklamasi yang telah dilakukan selama ini terhadap pemerintah utamanya terhadap masyarakat sekitar. “Mana sumbangsih dari hasil reklamasi tersebut? Mana datanya? Sementara yang direklamasi sudah banyak, jadi perumahan, mal, dan lainnya,” tambahnya.

Miko Saleh juga menduga adanya kekuatan besar yang mendominasi perkembangan properti di Surabaya. “Ada gurita besar properti yang kuat sehingga pemerintah Surabaya dan Provinsi tidak berdaya,” imbuhnya.

Untuk diketahui penolakan proyek reklamasi ini juga datang dari warga Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Pada 3 September 2024, warga berkumpul di Pasar Wisata Harmoni Keputih untuk menolak proyek Surabaya Waterfront Land (SWL) dalam forum Konsultasi Publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Warga khawatir bahwa proyek ini akan menggusur mata pencaharian nelayan yang selama ini bergantung pada hasil laut. Meskipun pihak pengembang menjanjikan pekerjaan baru, warga tetap menolak karena merasa proyek ini tidak memberikan manfaat bagi mereka. TOK

Anak Usia Enam Tahun Sudah Bisa Gunakan Autogate Imigrasi

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – kabar gembira per 26 Agustus 2024, anak warga negara Indonesia atau asing berusia enam tahun atau lebih kini bisa melintas masuk/keluar Indonesia menggunakan autogate. Hal ini diatur dalam kebijakan terbaru Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebelumnya, hanya anak berusia minimal 14 tahun yang bisa menggunakan perangkat autogate yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai.

“Teknologi face recognition yang semakin canggih memungkinkan deteksi wajah
bahkan pada anak usia enam tahun. Dengan begitu, kami berharap penggunaan
autogate dapat semakin optimal dan memudahkan perjalanan, terutama bagi keluarga.” jelas Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim pada (30/08/2024).

Sebelumnya, orangtua yang membawa anak di bawah 14 tahun, baik WNI maupun
WNA harus melewati pemeriksaan keimigrasian secara manual. “Sampai saat ini autogate yang sudah terpasang jumlahnya hampir mencapai 200. Perangkat autogate tersedia di tempat pemeriksaan imigrasi dengan lalu lintas yang tinggi, seperti Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai,” jelas Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim.

Autogate adalah gerbang otomatis yang memungkinkan penumpang melewati
pemeriksaan imigrasi dengan cepat dan mudah. Sistem ini menggabungkan teknologi pengenalan wajah dan manajemen perbatasan, sehingga proses pemeriksaan dapat dilakukan tanpa perlu lagi antri lama. Baik warga negara Indonesia maupun asing yang memenuhi syarat dapat menggunakan fasilitas ini.

Teknologi pengenalan wajah (face recognition) dan manajemen perbatasan yang terintegrasi dalam sistem autogate telah menyederhanakan proses pemeriksaan imigrasi, sehingga waktu yang dibutuhkan hanya 15-25 detik per penumpang.

Penerapan teknologi ini mendukung ekosistem pelayanan keimigrasian yang lebih seamless, mulai dari pengajuan visa online hingga pemeriksaan di bandara.
Dengan volume pelintas keluar masuk Indonesia yang mencapai 20.865.311 orang
pada semester satu tahun 2024.

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, menegaskan pentingnya terus mengembangkan inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.
“Kami coba studi banding best practice pengunaan autogate di negara lain. Di
Singapura misalnya, autogate sudah bisa dipakai untuk anak mulai usia enam tahun.
Saya tantang tim untuk menerapkan ini juga di Indonesia. Memang tidak mudah,
terutama dalam penyesuaian sistem dan sebagainya tapi alhamdulillah usaha kami
membuahkan hasil,” papar Silmy.

Lebih lanjut Dirjen Imigrasi menyatakan
“Kami ingin memberikan pengalaman perjalanan yang berkesan bagi seluruh
penumpang, terutama anak-anak. Dengan autogate, proses pemeriksaan menjadi lebih cepat dan mudah. Anak-anak akan merasa lebih nyaman melalui proses imigrasi. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menghadirkan layanan keimigrasian yang lebih baik.” tutup Silmy. TOK

Asosiasi Armada di Mojokerto Gelorakan Pilkada Jatim 2024 Damai

GAYA HIDUP|oleh

Mojokerto, Timurpos.co.id – Asosiasi Armada Majapahit Bersatu (AMB) Jatim mendeklarasikan dukungan pada Pilkada Jatim 2024. Mereka mendukung dan bakal berpartisipasi agar kontestasi politik aman dan damai.

Ketua Asosiasi Armada Majapahit Bersatu (AMB) Jatim Subagio menerangkan ada 75 orang yang berkumpul di Desa Magersari Kecamatan Magersari Mojokerto. Mereka mengaku optimis Pilkada tahun ini bakal mendongkrak peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jatim.

Subagio menjelaskan Pilkada merupakan momen penting bagi warga Jatim. Sebab, kemajuan dan kesuksesan suatu daerah juga bergantung pada partisipasi masyarakat.

“Kesuksesan Pilkada Jatim, khususnya Mojokerto sangat tergantung dari partisipasi masyarakat. Karena partisipasi yang tinggi mencerminkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap proses demokrasi,” katanya, Sabtu (31/08/2024)

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada Jatim 2024 nanti masyarakat akan bebas memilih pemimpin daerah masing-masing. Mulai dari tingkat Kabupaten, Kota, hingga Provinsi.

“Kita semua bebas untuk menentukan pilihan masing-masing akan tetapi dengan catatan harus tetap menjaga sitkamtibmas tetap kondusif sehingga perekonomian di Jatim tidak terganggu,” lanjut dia.

Subagio menilai kemajuan perekonomian juga sangat erat kaitannya dengan kondusifitas kamtibmas. Dengan situasi kamtibmas yang kondusif, menurutnya bakal bisa menarik perhatian investor untuk masuk di wilayah Jatim. Sehingga, dapat membuka lapangan kerja baru dan memajukan perekonomian.

“Saat masyarakat aktif berpartisipasi, baik dalam memilih maupun dalam mengawasi jalannya pemilihan maka hasil yang diperoleh lebih mencerminkan kehendak kolektif rakyat,” imbuh dia.

Ia berpesan kepada masyarakat agar siapapun yang terpilih pada pelaksanaan Pilkada Jatim 2024 kelak, masyarakat harus mendukung dan dapat bekerja sama. Mengingat, siapapun yang terpilih bakal berupaya maksimal untuk memajukan wilayahnya dan mensejahterakan masyarakat.

Ia berharap masyarakat saling menjaga kekompakan dan tidak memaksakan pilihannya kepada orang lain. Jangan sampai adanya perhelatan Pilkada Jatim 2024 menjadi polemik dan memecah belah persaudaraan. 

“Saya harap lebih bijak dalam menyikapi pemberitaan yang beredar di media massa maupun media sosial, jangan sampai kita terpancing isu-isu hoax yang dapat memicu perpecahan antar masyarakat,” pungkasnya.

“Kami juga berharap pasca pelaksanaan kegiatan ini rekan-rekan anggota Asosiasi Armada Majapahit Bersatu (AMB) Jawa Timur akan mengedepankan mediasi apabila menghadapi permasalahan baik permasalahan sosial kemasyarakatan maupun permasalahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Kami, siap mendukung pelaksanaan Pilkada Jatim 2024 berjalan aman dan damai guna meningkatkan perekonomian Jatim, Kami siap menolak dan melawan segala bentuk perpecahan dan berita hoax menjelang Pilkada serentak 2024 Jatim,” tutup dia, lalu diakhiri dengan mendeklarasikan Pilkada Jatim 2024 damai. TOK

Hakim Yang Bebaskan Ronald Tannur Akan Dipidanakan Oleh Keluarga Dini Sera Afrianti

PILIHAN REDAKSI|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Pihak keluarga Dini Sera Afrianti bakal mempidanakan tiga Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Upaya hukum itu ditempuh setelah Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia (RI) menyatakan Hakim Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KY merekomendasikan ketiga Hakim itu untuk dipecat.

Pengacara keluarga Dini, Dimas Yehamura Al Farauq mengatakan, ada sejumlah dugaan tindak Pidana yang dilakukan Majelis Hakim saat memvonis bebas Ronald Tannur sebagaimana putusan KY. Salah satunya, pertimbangan putusan yang dibacakan Hakim berbeda dengan yang ada pada salinan putusan. Dugaan tindak pidananya, membuat keterangan palsu dalam putusan tersebut.

“Kami akan meminta salinan putusan KY untuk dipelajari. Kalau ada indikasi pidana akan kami laporkan ke polisi,” kata Dimas kemarin (28/08/2024).

Putusan KY yang merekomendasikan Hakim Erintuah, Mangapul dan Heru untuk dipecat tidak berdampak bagi mereka. Kini pasca putusan tersebut ketiganya masih tetap bersidang seperti biasa di Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan pantauan Awak Media, ketiga Hakim tersebut masih memimpin persidangan, baik Perdata maupun Pidana.

Namun, ketiganya menolak untuk dikonfirmasi dan meminta agar mengkonfirmasi pada Humas Pengadilan Negeri Surabaya. Tetapi, humas Alex Adam Faisal juga menolak untuk dikonfirmasi terkait nasib ketiga hakim itu pasca putusan KY. Dia berdalih masih diklat. “Mohon maaf saya masih diklat tidak bisa menjawab,” kata Hakim Alex baru-baru ini.

DINYATAKAN TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN BERAT

KY dalam putusannya menyatakan ketiga Hakim tersebut melakukan pelanggaran KEPPH kategori berat saat memvonis bebas Ronald Tannur. Pelanggarannya di antaranya, para hakim itu membacakan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum terkait unsur-unsur pasal dakwaan yang berbeda antara yang dibacakan di persidangan dengan yang tercantum dalam salinan putusan perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

Selain itu, para hakim tersebut juga membacakan pertimbangan hukum tentang penyebab kematian korban Dini Sera Afrianti yang berbeda dengan hasil visum et repertum, serta keterangan saksi ahli dr Renny Sumino dari RSUD Dr Soetomo. Para hakim juga tidak pernah mempertimbangkan, menyinggung dan memberikan penilaian tentang barang bukti berupa CCTV di area parkir basement Lenmarc Mall yang diajukan oleh penuntut umum dalam sidang pembacaan putusan. TOK

Imigrasi Tanjung Perak Lakukan Operasi JAGRATARA II di Perusahaan Kawasan Gresik

PEMERINTAHAN|oleh

Surabaya, Timurpos.co.id – Kantor Imigrasi Tanjung Perak Kembali melakukan operasi Keimigrasian terhadap beberapa Perusahaan yang disinyalir memperkerjakan tenaga kerja asing. Kali ini sebanyak tujuh petugas Imigrasi diturunkan menyasar Perusahaan yang berada dikawasan Kabupaten Gresik, Jawa Timur mulai Rabu, 21 Agustus 2024 lalu.

I Gusti Bagus M. Ibrahiem, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak mengatakan bahwa, operasi dengan tajuk JAGRATARA ini merupakan operasi lanjutan jilid kedua yang mana pada operasi pertama telah dilaksanakan serentak oleh Kantor Imigrasi seluruh Indonesia pada bulan Mei lalu.

“Operasi pengawasan untuk orang asing ini dilaksanakan dengan metode mendatangi langsung beberapa target yang telah dilakukan pemetaan sebelumnya”ujar pria yang akrab disapa Gusti ini. Senin (26/08/2024).

Operasi serentak selama dua hari ini sendiri digalakkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertujuan untuk menegakkan aturan keimigrasian terhadap warga negara asing terutama terkait penyalaghunaan izin tinggal maupun overstay.

“Pada Operasi ini anggota kami mendatangi tiga Perusahaan yang ada di Kawasan perindustrian Kabupaten Gresik dengan tujuan Pemeriksaan dan Pengecekan data TKA di Perusahaan dilengkapi dengan Dokumentasi dan Pengambilan data TKA,” imbuh Gusti.

Operasi pengawasan ini diharapkan menjadi momentum untuk pengumpulan informasi yang berkaitan dengan keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Tanjung Perak. Hal ini penting guna memastikan keterlibatan orang asing di setiap perusahaan tersebut legal dan lengkap dokumen-dokumen keimigrasiannya. “Pada operasi yang dilaksanakan dari hari rabu hingga kamis tersebut tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran izin tinggal maupun overstay yang dilakukan para pekerja asing”pungkas pria alumni AIM 4 ini. TOK