Surabaya, Timurpos.co.id – Solidaritas Pemuda-Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Surabaya, Kamis (25/9/2025). Mereka menyoroti sejumlah pos belanja dalam APBD Surabaya 2025 yang dinilai tidak wajar dan berpotensi merugikan masyarakat.
Koordinator lapangan aksi, A. Sholeh, menyebut anggaran yang disusun Pemkot Surabaya jauh dari kebutuhan mendesak warga.
“Kami menemukan pos belanja yang sangat melukai hati masyarakat. Ada anggaran konsumsi hingga Rp6 miliar, sewa sound system, kipas angin, panggung, bahkan sewa meja kursi dengan nilai fantastis. Semua ini jauh sekali dari kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Menurut Sholeh, pihaknya telah menyampaikan kritik melalui surat resmi maupun media sosial, namun tidak direspons. Karena itu, SPM-MP bertekad melanjutkan langkah hukum.
“Setelah aksi ini, kami akan menyerahkan dokumen laporan ke Kejati Jatim sekaligus Polda Jatim sebagai bentuk tanggung jawab aduan masyarakat,” ujarnya.
SPM-MP membeberkan hasil telaah terhadap RKA-SKPD 2025, antara lain:
Belanja perjalanan dinas luar negeri Rp8,633 miliar dengan tarif harian melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) Kemenkeu. Selisih tarif di negara seperti Denmark, Finlandia, dan Swedia diperkirakan menimbulkan potensi kerugian puluhan miliar rupiah.
Belanja jamuan tamu dan makan lapangan lebih dari Rp21 miliar, dinilai tidak masuk akal jika dibandingkan jumlah pejabat dan ASN Surabaya.
Belanja sewa peralatan seperti kipas angin, sound system, tenda, dan panggung dalam volume tidak realistis.
Pengelolaan utang daerah Rp513,86 miliar dengan bunga 13,7% dari bank daerah, jauh lebih tinggi dibandingkan bunga pinjaman BUMN SMI yang hanya 6,5–7%.
Sholeh menegaskan, APBD Surabaya 2025 sarat indikasi penyimpangan.
“Dari plesiran pejabat hingga utang berbunga tinggi, semuanya mencerminkan pengkhianatan terhadap rakyat. Kami menuntut aparat penegak hukum segera bertindak. Wali Kota Eri Cahyadi harus mundur karena membiarkan pengelolaan anggaran manipulatif ini,” ujarnya.
SPM-MP juga menyatakan siap mengonsolidasikan gerakan bersama elemen masyarakat agar isu ini mendapat perhatian luas.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami tidak menutup kemungkinan memperluas gerakan agar masyarakat tahu APBD dikelola dengan cara yang tidak semestinya,” tambah Sholeh.
Aksi yang berlangsung sekitar tiga jam itu diakhiri dengan langkah SPM-MP menyerahkan laporan resmi ke Kejati Jatim. TOK
