Sidoarjo, Timurpos.co.id – Musyawarah Rakyat Sidoarjo yang digelar di Kedai Tepi Teras, Sidoarjo, pada Minggu (19/5) menjadi ajang diskusi hangat mengenai berbagai masalah yang melanda daerah tersebut, terutama terkait dengan korupsi, ketimpangan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Acara ini dihadiri oleh berbagai narasumber penting, termasuk Bramastyo, seorang kuasa hukum warga Kletek dan Cemengkalang sekaligus dosen di Universitas Bhayangkara Surabaya (UBHARA), Edward Dewaruci, seorang praktisi hukum dan politik terkemuka, serta sejumlah aktivis masyarakat.
Dalam musyawarah ini, Bramastyo menyampaikan pandangannya mengenai kondisi Sidoarjo yang saat ini diwarnai oleh berbagai kasus korupsi. “Korupsi di Sidoarjo sudah sangat mengkhawatirkan. Kita butuh sosok pemimpin yang baru dan berani untuk membawa perubahan nyata,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi dan mendukung pemimpin yang bersih dan berintegritas.
Senada dengan Bramastyo, Edward Dewaruci juga menyoroti isu serupa. Ia menegaskan bahwa tanpa adanya perubahan kepemimpinan yang signifikan, Sidoarjo akan sulit keluar dari belenggu korupsi. “Sidoarjo membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kompeten tetapi juga memiliki keberanian untuk melawan korupsi dan membawa reformasi,” tambah Edward.
BACA JUGA: Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Illah Disidangkan Di Pengadilan Tipikor
Para narasumber juga membahas kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Berdasarkan data terbaru, tingkat kemiskinan di Sidoarjo mencapai 8,2%, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur yang berada di angka 10,3%. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Sidoarjo sebesar 5,6% pada tahun 2023 menunjukkan potensi besar yang belum sepenuhnya teroptimalkan. Sektor industri dan perdagangan menjadi tulang punggung perekonomian daerah ini, namun masih terdapat kesenjangan dalam distribusi kesejahteraan.
Dodik Ardhita, Sekjend Bocahe Gibran Nusantara, menyoroti potensi UMKM di Sidoarjo yang belum tergarap dengan maksimal. “UMKM di Sidoarjo memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi daerah. Namun, sayangnya, banyak potensi ini yang belum dikelola dengan baik. Perlu ada upaya serius dari pemerintah daerah untuk mendukung dan memberdayakan UMKM agar bisa berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian,” ungkap Dodik.
Rudi Ghaol dari Jarnas Prabowo juga menyoroti ketimpangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sidoarjo dibandingkan dengan Surabaya. “PAD Sidoarjo jauh tertinggal dibandingkan Surabaya, padahal upah minimum kota kita tidak berbeda jauh. Ini menunjukkan ada kebocoran besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo. Pembenahan ini harus menjadi prioritas untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan transparan,” tegas Rudi.
Musyawarah ini tidak hanya berhenti di satu tempat. Rencananya, kegiatan Musyawarah Rakyat Sidoarjo akan dilanjutkan dengan berkeliling ke 18 kecamatan di Sidoarjo. Langkah ini diambil untuk menjaring aspirasi lebih luas dari masyarakat dan mencari solusi konkret bagi permasalahan yang ada.
Para peserta musyawarah, yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, sangat antusias dalam mengikuti diskusi ini. Mereka berharap bahwa melalui musyawarah ini, akan muncul pemimpin baru yang mampu membawa Sidoarjo menuju masa depan yang lebih baik, bebas dari korupsi, dan penuh dengan transparansi.
Musyawarah Rakyat Sidoarjo menjadi bukti nyata bahwa semangat demokrasi dan keinginan untuk perubahan masih hidup di hati masyarakat. Semua pihak berharap bahwa gerakan ini akan menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi Sidoarjo, baik dalam mengatasi korupsi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maupun memaksimalkan potensi ekonomi daerah, termasuk UMKM. TOK
