Timur Pos

Imigrasi Tanjung Perak Kembali Deportasi WNA China

Surabaya, Timurpos.co.id – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak Kembali mendeportasi satu orang warga negara China pada Kamis (4/7) melalui bandara internasional Juanda, Surabaya. Warga negara asal negeri tirai bambu berinisial LW (51th) tersebut terbukti telah melanggar pasal 75 ayat (1)jo 122 huruf a Undang Undang No 6. Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

WNA tersebut diberangkatkan menggunakan pesawat AirAsia pada pukul 12.30 WIB dengan tujuan negeri China. Deportasi tersebut dilakukan setelah proses penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan Imigrasi yang berlaku.

Menurut Arief Satriawan, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanim Tanjung Perak, dalam pendeportasian tersebut sebanyak dua orang petugas diturunkan untuk melakukan pengawalan melekat pada WNA tersebut. “Dua orang petugas kami turunkan guna memperlancar kegiatan pendeportasian terhadap laki laki pelaku penyalahgunaan izin tinggal tersebut” ujar Arief.

Deportasi ini merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga keberlanjutan sistem Imigrasi yang berbasis pada aturan hukum yang berlaku. Tindakan ini juga sebagai bentuk penegakan hukum untuk menghindari terjadinya pelanggaran Imigrasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah kerja Kantor Imigrasi Tanjung Perak. Kantor Imigrasi Tanjung Perak menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pihak terkait untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban dan menghormati peraturan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan Imigrasi akan membantu menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan wilayah Indonesia.

Kadis DLHP Kota Kediri Ajak Masyarakat Wujudkan Kota Bebas Plastik

Kediri, Timurpos.co.id – Dalam rangka meningkatkan partisipasi sekaligus merangsang anak-anak dan pelajar untuk peduli terhadap isu lingkungan, Yayasan kajian ekologi dan konservasi lahan basah (Ecoton Foundation) mengadakan kegiatan sekolah alam detektif sungai di Sekolah Alam Ramadhani Mojoroto Kota Kediri. Kegiatan ini dimulai pukul 7 pagi dan dibuka langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri. Kamis (04/07/2024).

“Kami sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini, kami ingin mengajak adik-adik detektif sungai untuk menjaga lingkungan dengan mengurangi plastik kresek, mengajak orang tua dan keluarga untuk memilah sampah sejak dari rumah. Juga penting untuk menjaga sungai Brantas dari limbah rumah tangga dan polusi plastik. Kota Kediri sudah memiliki Perwali No.40 Tahun 2023 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai” Imam Muttakin Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri.

Peserta detektif sungai ini tergabung dalam berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah sampai atas. Jumlah peserta 40 orang. Detektif sungai dikenalkan cara-cara kepenulisan jurnal ilmiah untuk dapat menuliskan pengalaman penelitian dan hasil identifikasi melalui kepenulisan ilmiah. Kepenulisan jurnal ini membantu dalam mendokumentasikan data dan temuan penting yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian yang komprehensif.

Selain itu, detektif sungai diajak untuk melakukan observasi kesehatan sungai melalui biotilik dan penelitian mikroplastik di Sungai Kedak, salah satu sungai yang mengalir ke sungai induk yaitu Brantas. Observasi bertujuan untuk mengajak anak-anak untuk menjaga sungai, khususnya melihat kualitas air menggunakan indikator biota dan melihat kontaminasi mikroplastik yang dapat membahayakan lingkungan sekaligus mengancam kesehatan manusia.

“Memang dalam kegiatan ini kami lebih banyak melakukan observasi di sungai, agar siswa mengetahui kondisi lingkungan, apakah kotor, dan penuh plastik, karena saat ini banyak anak muda yang cuek, melalui sekolah alam detektif sungai ini bisa memberikan kesempatan anak muda untuk menyumbang solusi” Tonis Afrianto koordinator kegiatan sekolah alam detektif sungai.

Hasilnya, dalam kegiatan observasi ini sungai Kedak memiliki kesehatan sungai yang kurang baik, berdasarkan pengamatan biotilik mendapatkan skor 2,5 yaitu tercemar sedang. Sementara dalam pengamatan mikroplastik mendapatkan kontaminasi partikel filamen, fragmen dan fiber. Sumbernya yaitu dari sampah plastik seperti kresek, saset dan kain.

Kegiatan ini mendapatkan antusiasme penuh dari anak anak muda. Ahmad Isa Ramadhan SD Laboratorium Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri mengungkapkan bahwa melalui kegiatan ini saya mendapat pemahaman mendalam tentang bahaya mikroplastik dan pentingnya mengurangi penggunaan plastik. Kedepannya, diharapkan semakin banyak warga yang sadar akan dampak buruk plastik dan berkomitmen untuk membawa tas belanja sendiri dan pengurangan plastik dalam kehidupan sehari-hari.

Ecoton kedepannya juga akan mengajak lebih banyak keterlibatan pelajar dan siswa, tidak hanya di lingkup DAS Brantas saja. Tapi di daerah dan sungai-sungai yang lainnya. TOK

Mobil Fortuner Disita Polda Jatim Masih Kredit di Maybank

Surabaya, Timurpos.co.id – Sidang Praperadilan Sah dan Tidaknya Penyitaan Barang Bukti (BB) oleh Penyidik Polda Jatim yang diajukan dengan oleh Pemohon Agung Wibowo melalui Kuasa Hukum dari Kantor Hukum HAS & Partners, kembali digelar dengan saksi dari Leasing yang dipimpin oleh Hakim Tunggal, Ni Putu Sri Indayani di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Kedua saksi adalah Arif Hamid yang adalah kakak kandung dari Agung Wibowo dan Eko Widianto, seorang karyawan dari leasing Maybank Finance Wonocolo, Surabaya.

Banyak hal ungkapkan oleh saksi Arif pada sidang praperadilan ini. Salah satunya Arif memastikan bahwa bukti kepemilikan SHM Nomor 653 atas rumah yang terletak di Pepelegi, kecamatan Waru, kabupaten Sidoarjo dan SHM Nomor 412 yang berada di Puri Suryajaya Sidoarjo adalah milik Agung Wibowo bersama istrinya. Kata saksi Arif, rumah yang di Pepelegi Indah itu dibeli Agung secara angsuran sejak 2015. Sedangkan rumah yang di Puri Surayajaya dibeli tahun 2018 atas nama istri Agung Wibowo yaitu Ayu Anggraini.

“Fisik rumah-rumah itu sekarang masih dikuasai Agung sebab tidak ada kaitannya dengan perkaranya Agung dengan Miftakhur Royan dan Antony Rusli di Sidoarjo,” kata saksi Arif kepada Hakim tunggal Praperadilan Ni Putu Sri Indayani di ruang sidang Sari I PN. Surabaya. Kamis (04/07/2024).

Ditanya oleh hakim Tinggal Praperadilan ada masalah apa Agung dengan Polda Jatim sehingga rumah Agung di sita oleh Polda Jatim Sidoarjo,?

Saksi Arif menjawab bahwa Agung pernah ada masalah jual beli tanah dengan Miftakhur Royan dan PT Kejayan Mas, hingga Agung duduk menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan sudah menjalani masa hukuman selama 3 tahun.

Apakah saksi tahu kalau Agung juga ada perkara di Surabaya pada kasus yang sama,? Tanya Hakim tunggal Praperadilan.

“Tahu, yang di Surabaya belum ada pemberkasan perkara atau belum P21, juga belum pernah ada SP3,” jawab saksi Arif.

Ditanya lagi oleh Hakim Praperadilan Putu Sri Indayani apakah terhadap harta benda milik Agung yang sekarang disita oleh Polda Jatim tersebut sudah dikembalikan lagi pada waktu Agung setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo,? Saksi Arif menjawab belum.

Apakah saksi tahu bunyi dari putusan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo,? Kejar Hakim tunggal Praperadilan

“Sedikit banyak tahu, bunyinya bahwa adik saya divonis 3 tahun. Namun terhadap barang bukti tidak ada putusan yang signifikan yang membahas tentang barang bukti,” jawab saksi Arif.

Bukan itu saja, dalam sidang praperadilan ini saksi Arif juga sedikit menyinggung terkait mobil Rubicorn Hitam Nopol L 1992 DP. Menurut saksi Arif, mobil itu dibeli Agung di tahun 2017 sedangkan perkara Agung di Sidoarjo terjadi di tahun 2019 dan di putus pada tahun 2021.

“Setelah vonis, Agung menjalani tahanan di Rutan Polda dan Sidoarjo. Agung baru keluar dari tahanan kurang lebih 2 tahun kemudian. Untuk perkara yang di Sidoarjo dan di Surabaya Polda Jatim melakukan penyidikan secara bersama-sama di tahun 2019. Untuk yang dulu di Unit 4, tapi yang sekarang di Unit 1 Hardabangta,” pungkas saksi Arif Hamid.

Sementara saksi Eko Widianto, yang adalah karyawan dari Maybank Finance Wonocolo menjelaskan, kehadiran dia di persidangan ini karena Mobil Toyota All New Fortuner L 1337 LM warna Putih yang menjadi barang bukti dalam permohonan Praperadilan ini masih berstatus Kredit di Maybank, yang apabila tidak dibayar atau dilakukan pencicilan bakal ditarik.

“Masa tenor cicilannya sampai dengan tahun 2025. Sejak mobil itu disita Polda, sudah tidak pernah lagi membayar cicilannya. Mobil itu tidak membayar lagi cicilannya sejak 15/12/2020 karena ada Polda Jatim. Posisi BPKBnya saat ini masih ada di Maybank Finance,” jelas Eko.

Diungkapkan oleh Saksi Eko, bahwa mobil Fortuner yang disita oleh Polda Jatim tersebut atas nama Maulana Malik Ibrahim yang mencicil juga Maulana Malik Ibrahim. namun untuk kesehariannya dipakai oleh Agung Wibowo karena antara Maulana Malik Ibrahim dengan Agung Wibowo masih ada ikatan saudara.

“Mobil itu bukan miliknya Agung, tapi milik orang lain yang seharusnya tidak boleh disita. Mobil yang dalam kondisi belum lunas setahu saya sesuai dengan Undang-Undang Fidusia masih menjadi milik pihak leasing,” ungkap saksi Eko.

Ditanya oleh Hakim Praperadilan apakah saksi tahu kalau Mobil Fortuner itu disita oleh penyidik Polda,? Saksi Eko menjawab tahu, karena pernah mendapat informasi disita.

Apakah saksi pernah mendatangi Polda Jatim dan melakukan konfirmasi langsung dengan penyidik Polda Jatim yang melakukan penyitaan? Tanya hakim Putu Sri Indayani.

Saksi Eko pun menjawab tidak pernah mendatangi Polda Jatim meski sudah 4 tahun status mobil itu disita.

Untuk diketahui, sidang praperadilan ini dihadiri puluhan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan awak media, ikut duduk di ruang sidang guna memantau jalanya persidangan. TOK

121 Pegawai Kejari Tanjung Perak Dilakukan Tes Urine Guna Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Surabaya, Timurpos.co.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak menggelar tes urine massal untuk seluruh pegawainya, Kegiatan yang diikuti oleh 121 pegawai ini dilaksanakan di Aula R. Soeprato Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Jalan Kemayoran Baru No. 1 Surabaya. Kamis (04/07/2024).

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, I Made Agus Iswara, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan implementasi dari Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor B-3689/M.5.4/Enz.1/07/2024 tertanggal 2 Juli 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN-P4GN) BO6 Tahun 2024.

“Kegiatan ini bertujuan untuk deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan Pegawai Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sehingga seluruh pegawai kami dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba,” ujar Made Agus.

Lebih lanjut, Made Agus menerangkan bahwa Kejaksaan Negeri Tanjung Perak berkomitmen untuk melaksanakan pemeriksaan urine secara rutin. “Kami akan melakukan tes urine minimal tiga bulan sekali untuk seluruh pegawai. Ini merupakan upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba dan zat-zat berbahaya lainnya di lingkungan kerja kami,” tambahnya.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang lebih luas, sesuai dengan arahan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dengan adanya pemeriksaan rutin ini, diharapkan dapat menjaga integritas dan profesionalisme seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Pemeriksaan urine massal ini mendapat sambutan positif dari para pegawai, yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya lingkungan kerja yang bebas dari pengaruh narkoba. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak berharap inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja. TOK/*

Tim Jibom Sterilisasi Auditorium Universitas Tanjungpura Pontianak

Pontianak, Timurpos.co.id – Satbrimob Polda Kalbar Lakukan Sterilisasi Pastikan Pelaksanaan Penyandingan Data Perolehan Suara Pasca Putusan MK Aman

Satbrimob Polda Kalbar lakukan sterilisasi dalam rangka penyandingan data perolehan suara pasca putusan MK Kabupaten Sekadau. Rabu (03/07/2024).

Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Kabupaten Sekadau yang ingin melaksanakan penyandingan data perolehan suara pasca putusan MK Kabupaten Sekadau Satbrimob Polda Kalbar Detasemen Gegana Satbrimob Polda Kalbar melakukan sterilisasi di Auditorium Universitas Tanjung Pura yang beralamatkan di Jl. Moh. Isa, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara,

Kota Pontianak. Kegiatan sterilisasi ini merupakan salah satu kegiatan wajib yang dilaksanakan oleh Satbrimob Polda Kalbar apabila di kota maupun di kabupaten yang ada di Provinsi Kalbar akan melaksanakan ibadah atau acara besar lainnya seperti kegiatan penyandingan data perolehan suara pasca putusan MK Kabupaten Sekadau ini.

Dikegiatan sterilisasi ini personel melakukan pengecekan mulai dari melakukan pengecekan didalam tempat pelaksanaan kegiatan hingga diluar tempat pelaksanaan kegiatan dengan tujuan agar pada saat pelaksanaan kegiatan nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada saat masyarakat yang akan menghadiri pelaksanaan penyandingan data perolehan suara pasca putusan MK Kabupaten Sekadau pada hari ini. M12

Anggota Polres Bondowoso Menghiasi Langit Biru di HUT Bhayangkara ke-78

Bondowoso, Timurpos.co.id – Dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-78, Polres Bondowoso mengadakan berbagai kegiatan, termasuk atraksi Paralayang yang spektakuler, Atlet pemanah dan antraksi lainya

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara untuk merayakan Hari Bhayangkara, yang juga melibatkan kegiatan sosial seperti bakti sosial dan kerja bakti di berbagai lokasi

Atraksi Paralayang yang dilakukan oleh anggota Polres Bondowoso bertujuan untuk menunjukkan keterampilan mereka serta memperkuat hubungan dengan masyarakat.

Kepala Desa Koncer Kidul Hendra Widodo. Mengapresiasi Hari Ulang Tahun Bhayangkara yang ke-78. Dirinya sangat mensupport apa yang menjadi keputusan Polres Bondowoso

“Kerja keras dan persiapan yang dilakukan oleh Anggota Polres Bondowoso telah membuat acara HUT ini sukses besar. Atraksi paralayang, memanah dan atraksi lainya. Kami bangga. Kami menghargai komitmen dan semangat Anggota Kepolisian dalam menyukseskan acara HUT ini,” tutur Kades koncer kidul

Selain itu, acara ini diharapkan dapat menjadi hiburan bagi masyarakat dan meningkatkan semangat kebersamaan serta persatuan di antara anggota Polri dan warga. M12

Pangdam Tanjungpura Terima Kunjungan Orjen TNI

Kubu Raya, Timurpos.co.id – Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M., menerima kunjungan Oditur Jenderal (Orjen) TNI Babinkum TNI, Mayjen TNI Dr. Mokhamad Ali Ridlo, S.H., M.Hum. Bertempat di Lobby Kehormatan, Gedung A Makodam XII/Tpr. Rabu (03/07/2024).

Pangdam XII/Tpr didampingi Kasdam XII/Tpr, Irdam XII/Tpr, Kapoksahli Pangdam XII/Tpr, Asintel Kasdam XII/Tpr, Danpomdam XII/Tpr, Kakumdam XII/Tpr dan Kapendam XII/Tpr.

Sedangkan Orjen TNI dalam kesempatan ini didampingi Kaotmil II-06 Pontianak, Kadilmil I-05 Pontianak dan Asisten Pidana Militer Kejati Kalbar.

Usai pertemuan, Kapendam XII/Tpr Kolonel Inf Ade Rizal Muharram mengatakan, kedatangan Orjen TNI di Makodam kali ini dalam rangka bersilaturahmi dengan Pangdam XII/Tpr beserta pejabat Kodam XII/Tpr.

“Kedatangan Orjen TNI Babinkum TNI ke wilayah Pontianak kali ini utamanya adalah dalam rangka kunjungan kerja ke Otmil II-06 Pontianak,” kata Kolonel Inf Ade Rizal Muharram. M12

Ada 9 BPD Menolak Pergantian PJ Kades di Kab Sampang

Sampang, Timurpos.co.id – Beredarnya wacana pergantian Pejabat Kepala Desa (PJ Kades) yang akhir-akhir ini memanas di Kabupaten Sampang, Madura, memantik protes keras dari kalangan masyarakat se-Kecamatan Kedungdung, baik dari Tokoh Agama maupun Tokoh Masyarakat.

Seperti pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, terdapat 9 (sembilan) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengajukan Surat Keberatan dan Menolak Pergantian PJ Kades di seluruh desa yang ada di Kabupaten Sampang, Madura.

“Penolakan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap aspirasi masyarakat desa yang tidak menginginkan pergantian PJ Kades,” ucap Darussalam, selaku Ketua BPD Desa Rabasan.

Menurutnya, wacana pergantian PJ Kades tidak berdasar dan cenderung terdapat dugaan adanya Intervensi, Rekomendasi, maupun permintaan orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam Pilkada dan Pilkades akan datang.

“Oleh sebab itu, kami datang ke Kantor Kecamatan Kedungdung ini untuk menyampaikan suara masyarakat yang merasa nyaman dengan kepemimpinan PJ Kades saat ini,” tegasnya.

Ketua BPD Desa Rabasan juga berharap, baik kepada Pemerintah Pusat, Pemprov Jatim dan Pemkab Sampang dapat memahami dan mempertimbangkan keberatan dari seluruh lapisan masyarakat.

“Hal itu mengingat, selama melaksanakan tugas, PJ Kades saat ini berkinerja sangat baik. Banyak juga perubahan insfratruktur, baik itu fisik maupun sosial, dan sudah dapat mewujudkan Desa Sejahtera menuju masa depan yang cerah bagi masyarakat,” terang Darussalam.

Disisi lain, Camat Kedungdung Muhammad Sulhan yang didampingi Kapolsek dan Koramil menyambut baik aspirasi dari BPD dan Tokoh Masyarakat se-Kecamatan Kedungdung, Sampang, Madura.

Di depan pendopo Kantor Kecamatan Kedungdung, Muhammad Sulhan mengucapkan terimakasih kepada BPD yang sudah peduli untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Ia berjanji, Surat Keberatan yang di terima dari 9 BPD desa ini secepatnya akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sampang.

“Perlu diketahui, bahwa kemarin dari BPD Taporo langsung besoknya saya serahkan dan masih belum ada jawaban, mungkin masih proses,” terangnya.

“Dan hari ini ada 9 BPD Desa yang menyerahkan Surat Penolakan kepada pihak Kecamatan, diantaranya Desa Batoporo Barat, Muktesareh, Kramat, Rabasan, Rohayu, Banjar, Pasarenan dan Nyiloh, Kedungdung. Besok juga saya akan antarkan surat ini kepada Pemerintah Kabupaten Sampang, semoga diterima,” tutup Muhammad Sulhan. ***

JAM-Pidum Prof. Dr.Asep Nana Mulyana Menerima Audiensi Pimpinan LPS

Jakarta, Timurpos.co.id – JAM-Pidum Prof. Dr.Asep Nana Mulyana. Menerima Audiensi Pimpinan LPSK Bahas Peningkatan Koordinasi Kelembagaan

Bertempat di Ruang Rapat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) Lantai 2, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menerima audiensi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rangka silaturahmi dan peningkatan koordinasi LPSK dengan Kejaksaan RI.Rabu 3 Juli 2024

Adapun bentuk koordinasi kedua lembaga yakni upaya peningkatan kolaborasi pada penanganan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) dalam perlindungan saksi pada perkara tindak pidana korupsi, serta terkait fasilitasi dan/atau pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana.

Ketua LPSK Birgen Polisi (Purn) Dr. Achmadi menyampaikan apresiasi atas koordinasi yang telah terjalin baik dan kinerja yang optimal oleh Kejaksaan, salah satunya yaitu keberhasilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam memberikan restitusi terhadap 24 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja juga terhadap pemberian restitusi dalam perkara lainnya.

Namun, Ketua LPSK menekankan terkait perlindungan terhadap Justice Collaborator, terutama terhadap saksi pelaku pada perkara tindak pidana korupsi.

Ketua LPSK juga meminta peningkatan sarana terhadap sel tahanan Justice Collaborator agar terpisah dari pelaku utama atau pelaku lainnya demi keamanan dan kelancaran proses penanganan perkara.

“Kami juga meminta kerja sama upaya restitusi di luar tindak pidana TPPO dan tindak pidana penganiayaan, seperti penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban. Selain itu, LPSK juga menaruh atensi bagi upaya restitusi terhadap perkara investasi ilegal,” ujar Ketua LPSK.

Menanggapi hal itu, JAM-Pidum menyampaikan bahwa pemberian restitusi dalam penanganan perkara sebaiknya melalui kolaborasi pentahelix yang melibatkan seluruh stakeholder atau pihak terkait.

“Jangan jadikan Justice Collaborator sebagai solusi ketika penyidikan perkara sudah buntu. Alangkah lebih baik jika penerapan Justice Collaborator ditetapkan saat tahap awal penyidikan perkara,” imbuh JAM-Pidum.

Selain itu, JAM-Pidum juga menyampaikan terkait penanganan perkara Investasi, Para Jaksa diarahkan untuk segera berkoordinasi dengan LPSK khususnya terkait pertolongan terhadap hak korban.

“LPSK menjadi lembaga yang diamanahkan oleh negara sebagai lembaga yang melindungi dan memfasilitasi kepentingan para saksi dan para korban,” pungkas JAM-Pidum.

Audiensi ini turut dihadiri oleh 7 Anggota pimpinan LPSK masa jabatan 2023-2029, Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, serta Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. M12

Kejari Jembrana Terima Pengembalian Denda, Biaya Perkara dan Uang Pengganti

Denpasar, Timurpos.co.id – Kejaksaan Negeri Jembrana Terima Pengembalian Denda, Biaya Perkara Dan Uang Pengganti Sebesar Rp 3.819.554.800,- (tiga miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) Denpasar, 03 Juni 2024.

Dari terpidana prof. Dr. Drg. I gede winasa
Hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana Salomina Meyke
Saliama, S.H., M.H. selaku Jaksa Eksekutor menerima pembayaran denda dan uang
pengganti atas nama Terpidana Prof. Dr. drg. I Gede Winasa.

Terpidana Prof. Dr. drg. I Gede Winasa menjalani pidana dalam 2 (dua) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, meliputi :

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 520K/Pid.Sus/2017 tanggal 20 Juni 2017
dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Beasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jembrana (STIKES) dan Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Jembrana (STITNA) Tahun 2009/2010 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, dan uang pengganti sebesar Rp 2.322.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 389 K/ PID. SUS/ 2018 tanggal 25 April 2018
dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif dengan pidana
penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan uang pengganti
sebesar Rp 797.554.800,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima
puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa total uang pengganti dan denda yang dibayarkan oleh Terpidana Prof. Dr. drg. I Gede Winasa adalah sebesar Rp.3.819.554.800, (tiga miliar delapan ratus sembilan belas juta lima
ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Uang pengganti dan denda tersebut diserahkan oleh anak terpidana yaitu I Gede Ngurah ,Patriana Krisna yang langsung diterima oleh Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Jembrana untuk disetorkan ke Kas Negara. M12